DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Penyertaan Modal Daerah 3. Pengawasan 4. Bagi Hasil Keuntungan 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank BJB; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK BJB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Wali kota adalah Wali kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah usaha menyertakan aset Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada perseroan terbatas Bank BJB.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.13.468.808.400,00 (tiga belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian:

a.tahap pertama, sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada perubahan APBD tahun anggaran 2016;
b.tahap kedua, sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada APBD tahun anggaran 2017; dan
c.tahap ketiga, sebesar Rp.3.968.808.400,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) pada perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi investasi Pemerintah Daerah, bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali kota.
(4)Wali kota menyampaikan laporan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD. DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak atas hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah berupa deviden setiap tahun yang disetorkan melalui kas daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal, 18 Agustus 2016 WALI KOTA CIMAHI, ttd ATTY SUHARTI Diundangkan di Cimahi pada tanggal, 18 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI MUHAMAD YANI LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2016 NOMOR 203 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT : 2/135/2016

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…