DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketenuan Umum, Bentuk Kerja Sama Daerah, Objek Dan Bidang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Dengan Daerah Lain, Kersa Sama Dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, Perencanaan, Tim Koorinasi Kerja Sama Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Asosiasi daerah, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata Kerja Sama Daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang melaksanakan Kerja Sama Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang Kerja Sama Daerah serta perkembangan kebutuhan daerah untuk melakukan kerja sama sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kota Cimahi dan Daerah lain, antara Kota Cimahi dan pihak ketiga, dan/atau antara Kota Cimahi dan Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7.Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 2

Kerja Sama Daerah meliputi:

a.KSDD;
b.KSDPK; dan
c.KSDPL dan KSDLL.

BAB III

OBJEK DAN BIDANG KERJA SAMA DAERAH

Pasal 3

Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Daerah meliputi bidang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 5

(1)Wali Kota bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan KSDD.
(2)Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
(3)Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.KSDD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat; dan
b.KSDD dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

(1)KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(3)Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 8

(1)Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(2)Prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
1. a.mengatasi kondisi darurat;
2. b.mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. c.melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(4)Objek KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan koordinasi teknis.
(2)Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.
(3)Hasil pembahasan dan koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
(4)Ketentuan mengenai tata cara koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyusunan kesepakatan bersama;
4. d.penandatanganan kesepakatan bersama;
5. e.persetujuan DPRD;
6. f.penyusunan perjanjian kerja sama;
7. g.penandatanganan perjanjian kerja sama;
8. h.pelaksanaan;
9. i.penatausahaan; dan
10. j.pelaporan.
(2)Dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, maka diperlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(3)Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
(4)Tahapan kerja sama dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…