DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan daerah Tentang Penyertaan Modal Paa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Jabwa Barat Dan Banten.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; Menimbang WALI KOTA CIMAHI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAANMODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. WALI KOTA CIMAHI PROVINS! JAWA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut bank bjb adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARATDAN BANTEN, Tbk. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA CIMAHI dan WALi KOTA CIMAHI
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Pasal 5

Pembiayaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kota.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kota mempunyai hak pembagian keuntungan berdasarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1).
(2)Pembagian keuntungan berdasarkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa12 ( 1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penyertaan modal kepada bank bjb.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan penyertaan modal kepada bank bjb.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp9.777.623.090,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2022.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. NGATIYANA Plt. WALIKOTACIMAHI, Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 9 Maret 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bank bjb menjadi perusahaan terbuka di tahun 2010, program setoran modal baru dilakukan pertama kali di tahun 2018 melalui program PMTHMETDatau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, atau hanya sekali dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Sebelum menjadi perusahaan terbuka, setoran modal dari pemegang saham sendiri menjadi agenda rutin setiap tahun sehingga kondisi permodalan bank menjadi terjaga dengan baik. Dalam program PMT HMETDtersebut, nilai emisi yang ditargetkan adalah sebesar 682,89 miliar rupiah. Program tersebut sesuai aturan dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu dari 11 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2020. Namun demikian, program PMT HMETD tersebut tidak terserap seluruhnya karena di tahun 2019-2020 terdapat persyaratan dalam Legal Opini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait harga saham yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Dalam Legal Opini Kejaksaan Tinggi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan dimaksud untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTACIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAANMODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAHJAWA BARATDAN BANTEN, Tbk. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Jawa Barat tersebut disebutkan bahwa setoran modal baru dapat diefektifkan apabila harga wajar basil taksasi dari pihak independen yaitu KJPP dan harga pasar yang terdapat di Bursa Efek Indonesia berada di atas harga penerbitan yang telah ditetapkan dalam RUPS yaitu sebesar Rpl.900 per lembar saham. Di tahun 2018, harga wajar adalah sebesar Rp2.005 dan harga pasar sebesar Rp2.050, dengan demikian terdapat 20 Pemerintah Daerah yang melakukan setoran modal di tahun 2018 sebesar Rp270,7 miliar dapat diefektifkan. Di tahun 2019, 12 Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melakukan setoran ke bank bjb, namun tidak dapat diefektifkan. Pada saat itu, Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan sedang mengalami tekanan yang kuat, mengakibatkan hampir semua harga saham termasuk saham bank bjb mengalami penurunan. Walaupun harga wajar basil taksasi KJPP di tahun 2019 sebesar Rpl.949, namun karena harga pasar belum mencapai Rpl.900 maka 12 Pemerintah Daerah yang telah melakukan setoran modal di tahun 2019 dikembalikan ke masing-masing kas daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga kondisi permodalan bank menjadi terjaga dengan baik. Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…