DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengadaan Cadangan Pangabn, Pengelolaan Cadangan Pangan, Penyaluran Cadangan Pangan, Sasaran Cadangan Pangan, Jumlah Bantuan, Sisa Cadangan Pangan, Pelaporan, Monitoring San evaluasi, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8.Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9.Keadaan Darurat adalah suatu Keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
10.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11.Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
12.Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
13.Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
14.Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.
15.Masyarakat adalah sejumlah orang yang tinggal atau berdomisili di Kota Cimahi yang dapat dibuktikan dengan tanda pengenal.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Wali Kota menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dengan melakukan:
1. a.Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota;
2. b.Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota; dan
3. c.Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.

Pasal 3

(1)Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Jenis dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis Perangkat daerah yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah dengan mempertimbangankan :
1. a.Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kota;
2. b.Kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
3. c.kerawanan pangan di wilayah kota.
(4)Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rekomendasi Perangkat daerah yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Kota; dan
2. b.potensi sumber daya kota.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
(2)Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai jumlah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
(5)Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan daerah.
(2)Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
(3)Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
(4)Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
(5)Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
(6)Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pangan.
(7)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota disimpan di gudang cadangan pangan milik Pemerintah Daerah Kota.
(8)Selain disimpan di Gudang cadangan pangan milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dapat disimpan di Gudang atau dapat dititipkan di gudang milik Pihak yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.

BAB V

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah kepada Sasaran Cadangan Pangan.
(3)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Rekomendasi tertulis Kepala Perangkat daerah yang menyelenggrakan urusan di bidang pangan daerah.
(4)Keputusan Wali Kota atau rekomendasi tertulis kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat Sasaran Cadangan Pangan dan jumlah bantuan.
(5)Tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SASARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota diperuntukkan bagi masyarakat Daerah.
(2)Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota diperuntukkan bagi masyarakat Daerah yang mengalami:
1. a.Rawan Pangan
2. b.Rawan Pangan Transien;
3. c.Rawan Pangan Kronis;
4. d.Rawan Pangan Pasca Bencana; dan/atau
5. e.Gizi Buruk.
(3)Selain diperuntukkan bagi masyarakat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota dapat diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami keadaan darurat berdasarkan penetapan oleh Presiden atau Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan per jiwa.
(2)Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3)Selain ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dapat ditetapkan berdasarkan Rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah.
(4)Penetapan Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tindak lanjut dari instruksi tertulis Wali Kota.

Pasal 9

Penetapan Sasaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dari Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

Jumlah Bantuan

Pasal 11

(1)Jumlah Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditentukan berdasarkan hasil verifikasi Perangkat daerah yang menyelenggrakan urusan di bidang pangan daerah.
(2)Perhitungan Jumlah Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per jiwa per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
(3)Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Jumlah Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil kajian Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…