DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada beberapa ketentuan yakni : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 4 diubah 3. Ketentuan Pasal 5 diubah 4. Ketentuan Pasal 7 diubah 5. Ketentuan Pasal 8 diubah 6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A 7. Ketentuan Pasal 11 diubah 8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

b.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik tingkat daerah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
d.nomor rekening kas umum partai politik tingkat daerah yang bersangkutan yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
f.laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
g.surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang- undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat kota atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

(2)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kota atau sebutan lainnya.
(4)Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota membentuk tim verifikasi.
(6)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.
(3)Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
(4)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. b.meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
2. b.pemahaman mengenai hak- hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

6.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain berupa :

a.seminar;
b.lokakarya;
c.dialog interaktif;
d.saresehan; dan
e.workshop.
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Partai Politik wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2)Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3)BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
(4)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota atau sebutan lainnya yang tembusannya disampaikan kepada KPUD setelah diperiksa oleh BPK.

8.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :

a.rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
b.barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 31 Desember 2014 WALIKOTA CIMAHI, Ttd ATTY SUHARTI Diundangkan di Cimahi pada tanggal 22 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI BAMBANG ARIE NUGROHO LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2015 NOMOR 191 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT : 17/2015

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…