DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Prinsip dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; 5. Data dan Informasi Kebencanaan; 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 7. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 8. Kerjasama; 9. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 10. Pengawasan dan Pertanggungjawaban; 11. Pemantauan dan Evaluasi; 12. Penyelesaian Sengketa; 13. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Lembaga Internasional; 14. Forum Pengurangan Risiko Bencana; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.
6.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi (Ex Officio).
7.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran.
10.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
21.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat baik fisik maupun secara psikis dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi baik.
23.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
26.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
28.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
29.Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.nondiskriminatif; dan
9. i.nonproletisi/tidak menyebarkan aliran agama.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

a.tugas, tanggung jawab dan wewenang;
b.data dan informasi kebencanaan;
c.penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d.pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
e.kerja sama;
f.hak dan kewajiban masyarakat;
g.pengawasan dan pertanggungjawaban;
h.pemantauan dan evaluasi; dan
i.penyelesaian sengketa.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :

a.menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
b.menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi dan masyarakat yang selamat dari bencana yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
d.melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
e.melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan resiko bencana daerah (FPRB);
f.pengalokasian dana siap pakai untuk penanganan bencana dan tanggap darurat bencana.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam sistem penanggulangan bencana.
(2)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
(3)BPBD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah terkait dan unsur lain.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
b.mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
c.memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk :
1. 1.mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. 2.menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
d.melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
1. 1.pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di daerah;
2. 2.pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
3. 3.perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana dalam sistem penanggulangan bencana;
4. 4.pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
e.melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
f.memulihkan dan meningkatkan :
1. 1.kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
2. 2.infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Pasal 8

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran penanggulangan bencana meliputi:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah;
2. b.menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan;
3. c.mengerahkan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. d.menjalin kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan bencana di daerah;
5. e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
6. f.mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
7. g.mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
8. h.melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di daerah;
9. i.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
10. j.merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.
(2)Menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diukur dengan indikator :
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 10

(1)Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
(2)Pengelolaan data dan informasi Kebencanaan dilakukan oleh Sekretariat BPBD Kota Cimahi.
(3)BPBD Kota Cimahi dalam hal ini Sekretariat BPBD dalam mengelola data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, dengan tata kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
(4)Data dan informasi bencana yang dikelola tersebut, antara lain :
1. a.data prabencana atau baseline data;
2. b.data tanggap darurat; dan
3. c.data pasca bencana.
(5)Informasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk:
1. a.menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
2. b.mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
3. c.memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
4. d.pengembangan sistem peringatan dini; dan
5. e.mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…