DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2015 ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA untuk mewujudkan kebebasan dalam beragama dan mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum serta demi di Kota Cimahi merupakan suatu perwujudan dalam kebebasan beragama; di Kota Cimahi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat; bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam bidang agama, sehingga Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dianggap tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf turan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Diundangkan di Cimahi pada tanggal 23 April 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, AHMAD SAEFULLOH LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (3/53/2019)

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal WALI KOTA CIMAHI, AJAY MUHAMMAD PRIATNA Diundangkan di Cimahi 23 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, AHMAD SAEFULLOH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT Peraturan Daerah Kota Cimahi Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi 23 April 2019 WALI KOTA CIMAHI, Ttd AJAY MUHAMMAD PRIATNA NOMOR 251 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR TAHUN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT I. PENJELASAN UMUM Bahwa Pengelolaan Zakat merupakan Urusan Pemerintah Pusat di bidang agama, dimana kewenangan urusan pemerintah di bidang agama merupakan kewenangan yang tidak diatribusikan atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di bidang Agama. Untuk mewujudkan kebebasan beragama, kepastian hukum serta menegakkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini memuat batang tubuh mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…