DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cimahi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang RPJP Daerah Kota Cimahi.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1)Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kota Cimahi.
(2)RPJP Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 selanjutnya menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 64 3 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 3 TAHUN 2024 TANGGAL : 18 OKTOBER 2024 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2045 KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Assalaamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon wali kota serta penyusunan RPJMD Kota Cimahi. Secara bertahap, diharapkan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud VISI KOTA CIMAHI 2045 : “CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN” Akhir kata, Tim Penyusun dan Tim Perumus mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 ini tidak dapat terwujud. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan di Kota Cimahi berdampak terhadap perubahan berbagai aspek baik sosial, ekonomi, politik, budaya maupun keamanan, sehingga pembangunan di wilayah Kota Cimahi mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistic. Untuk melanjutkan pembangunan kedepan, Kota Cimahi dihadapkan dengan kondisi global, nasional, dan regional serta faktor internal sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilakukan selama 23 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 serta kondisi yang dihadapi saat ini, maka dalam menghadapi tantangan tersebut memerlukan perubahan paradigma dan implementasi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi digital. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Cimahi harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 disusun melalui berbagai pendekatan yaitu:

1.Pendekatan teknokratis. Pada tahapan ini dilakukan perumusan masalah, isu strategis, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar untuk fokus perencanaan yang dilakukan;
2.Pendekatan politik. Pada proses ini mengakomodasi masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi;
3.Pendekatan partisipatif. Pada tahapan ini merupakan proses pengumpulan usulan pembangunan yang berasal dari komunitas/lembaga/individu yang berasal dari masyarakat;
4.Pendekatan top-down dan bottom up. Pada tahapan ini dilakukan Penyelarasan dokumen RPJPD Kota Cimahi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dalam rangka sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
5.Pendekatan tematik, holistic, integrativ dan spasial yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan. RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dengan proses penyusunan dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045, terdiri dari:
1.Persiapan;
2.Penyusunan Rancangan awal;
3.Penyusunan Rancangan;
4.Pelaksanaan Musrenbang;
5.Perumusan Rancangan Akhir; dan
6.Penetapan. Dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 merupakan arahan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota Cimahi yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat Kota Cimahi sebagai subjek dan objek Pembangunan serta mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2045 dan Pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, RPJPD Kota Cimahi disusun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita otonomi daerah Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, yaitu:
1.Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
2.Meningkatkan daya saing kota; dan
3.Meningkatkan prinsip demokratisasi, pemerataan, dan keadilan. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Nomor 6866);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;
14.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
16.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160); dan
17.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2017-2047. 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA RPJPD Kota Cimahi dirumuskan dan disinkronisasikan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat serta dengan kebijakan pembangunan wilayah yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan/atau yang terkait dengan pembangunan di Kota Cimahi sebagaimana terlihat dalam gambar berikut: Sumber : Inmendagri 1/2024 Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 secara substansial berpedoman dan disinkronisasikan dengan subtansi RPJPN Tahun 2025-2045 terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana serta kinerja indikator pembangunan. RPJPD Kota Cimahi diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 terutama pada visi, misi dan arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok dan target kinerja. Selanjutnya, dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Cimahi serta RTRW kabupaten/kota lain, RPJPD berpedoman pada substansi:
1.Tujuan penataan ruang wilayah;
2.Rencana struktur ruang, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur;
3.Rencana pola ruang wilayah, yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; serta
4.Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang. Dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ-Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045, tercantum pokok-pokok pedoman penyelarasan dokumen sebagai berikut:
1.Pemerintah Daerah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi, koordinasi, dan asistensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan keselarasan materi muatan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional;
2.RPJPD Kabupaten/Kota merupakan penerjemahan dari RPJPD Provinsi dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan dan karakteristik kabupaten/kota, yang memuat:

a.Visi kabupaten/kota selaras dengan visi provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota;
b.Sasaran visi kabupaten/kota selaras dengan sasaran visi provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota;
c.Misi (agenda pembangunan) kabupaten/kota selaras dengan misi provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota;
d.Arah kebijakan kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan provinsi memuat tahapan dan upaya transformatif yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
e.Sasaran pokok kabupaten/kota selaras dengan sasaran pokok provinsi yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, Penyusunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Hasil Evaluasi RPJPD Periode 2005-2025 Kedudukan RPJPD dalam Perencanaan Pembangunan digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini: Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah Gambar 1.2 Kedudukan RPJPD dalam Perencanaan Pembangunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Cimahi pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. RPJPD Kota Cimahi merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025-2045, dimaksudkan untuk:
1. 1.Memberikan arah pembangunan jangka panjang Kota Cimahi periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
2. 2.Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi; dan
3. 3.Memberikan acuan bagi stakeholders dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat cimahi dengan menempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sedangkan tujuan ditetapkannya RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
4. 1.Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;
5. 2.Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi secara partisipatif, proporsional dan profesional;
6. 3.Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
7. 4.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan; dan
8. 5.Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, arah dan program Kepala Daerah terpilih. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ-Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: Kota Cimahi juga merupakan daerah perkotaan dengan latar belakang yang majemuk disebabkan beragamnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang hidup dan menetap di daerah ini. Selain sebagai Kota Tentara, sejak tahun 1970-an Kota Cimahi dikenal sebagai Kota Industri dimana Industri Pengolahan khususnya Tekstil dan Produk Tekstil yang berkembang pesat di era ini. Beberapa sektor industri kemudian tumbuh dan berkembang di kawasan ini termasuk manufaktur, tekstil, elektronik, makanan, serta industri kecil dan menengah lainnya yang berorientasi ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Sektor ini sampai saat ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Cimahi. Seiring dengan perubahan aktivitas perekonomian daerah, selama satu dekade terakhir, ekonomi kreatif di Kota Cimahi juga berkembang dengan munculnya sejumlah inisiatif dan kegiatan yang mendukung Industri kreatif di Kota Cimahi khususnya yang berbasis Teknologi Digital dan Animasi. Pengembangan Industri kreatif di Kota Cimahi sendiri didukung oleh dibangunnya BITC (Baros Information Technology Creative) yang diresmikan pada tahun 2010 serta Cimahi Technopark (CTP) pada tahun 2019 sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk industri kreatif di Kota Cimahi. Kedua tempat ini menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif dan merupakan tempat berkumpulnya komunitas kreatif yang diharapkan menjadi embrio startup industri kreatif sehingga saat ini Kota Cimahi dikenal juga sebagai Kota dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif. Pada tahun 2001, Kota Cimahi menjadi kota otonom dan telah melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau secara keseluruhan luas Kota Cimahi sekitar 42,43 km2 (4.243,20 Ha) yang terbagi atas 3 wilayah kecamatan. Kota Cimahi merupakan kota dengan luas wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Cirebon dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Secara geografis, letak Kota Cimahi berada di Kawasan Cekungan Bandung yang memiliki posisi strategis dalam konteks pertumbuhan regional dan nasional. Kota Cimahi memiliki peran sebagai kota inti Kawasan Cekungan Bandung bersama dengan Kota Bandung, yang difungsikan sebagai kawasan perkotaan berkelas dunia, pusat kebudayaan, pusat pariwisata, serta pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional. 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Aspek Geografi A. Posisi Strategis Kota Cimahi Kota Cimahi merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Kota Cimahi yang masuk dalam wilayah PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya juga merupakan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) perkotaan. Selain itu, Kota Cimahi dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti bersama Kota Bandung serta Kawasan Perkotaan di Sekitarnya : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan sebagian Kabupaten Sumedang yang membentuk Kawasan Metropolitan. Sehingga nantinya PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya/Cekungan Bandung diharapkan menjadi potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan pendorong pertumbuhan kawasan sekitarnya, sebagai pusat jasa, pusat koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi. Dalam konstelasi Kawasan Cekungan Bandung, Kota Cimahi berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten/Kota lain yang berada pada Kawasan Cekungan Bandung, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Barat Barat, dengan posisi geografis berada antara 107°30’37’’-107°34’ 34’’ Bujur Timur dan 60°49’ 38’’ - 60°55’ 58’’ Lintang Selatan. Kota Cimahi memiliki luas wilayah 42,43 km2 (4.243,20 Ha) yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki beberapa kelurahan dengan jumlah total 15 kelurahan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel 2.1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi No Kecamatan Kelurahan Luas (km2)
9. 1.Cimahi Utara Cipageran 6,173 Citeureup 3,412 Cibabat 3,012 Pasirkaliki 1,531
10. 2.Cimahi Tengah Cimahi 0,575 Karang Mekar 1,333 Setiamanah 1,179 Padasuka 2,62 Baros 2,825 Cigugur Tengah 2,362
11. 3.Cimahi Selatan Utama 3,997 Leuwigajah 4,051 Cibeber 3,651 Cibeureum 2,569 Melong 3,142 Total Luas Kota Cimahi 42,432 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024, BPS Selanjutnya, terdapat 312 Rukun Warga (RW) dan 1.728 Rukun Tetangga (RT) di Kota Cimahi. Kecamatan Cimahi Selatan mempunyai 115 RW dan 688 RT, Kecamatan Cimahi Tengah mempunyai 110 RW dan 571 RT, dan Kecamatan Cimahi Utara mempunyai 87 RW dan 469 RT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.2 Luas, Persentase Luas, Jumlah Kelurahan, RW/RT menurut Kecamatan di Kota Cimahi Kecamatan Luas (km2) Persentase Luas (%) Jumlah Kelurahan RW RT Cimahi Selatan 17,41 41,03 5 115 688 Cimahi Tengah 10,89 25,67 6 110 571 Cimahi Utara 14,13 33,30 4 87 469 KOTA CIMAHI 42,43 100,00 15 312 1.728 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024, BPS Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat menetapkan batas-batas wilayah administrasi Kota Cimahi, yang meliputi:
12. 1.Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yaitu: Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Ngamprah;
13. 2.Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kota Bandung, yaitu: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Andir;
14. 3.Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu: Kecamatan Margaasih dan Batujajar, serta kecamatan di wilayah Kota Bandung, yaitu: Kecamatan Bandung Kulon; dan
15. 4.Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu: Kecamatan Padalarang, Batujajar, dan Ngamprah. Sumber : Ranperda RTRW Kota Cimahi 2024-2044, 2024 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Cimahi B. Topografi Topografi wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang relatif landai ke arah selatan selaras dengan arah aliran air permukaan. Ketinggian di bagian utara mencapai 1.040 mdpl (Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara), yang berupa lereng kaki komplek pegunungan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 mdpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng 0-2% dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15% dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40% tersebar merata di seluruh Kota Cimahi yang total luasnya tidak lebih dari 4 Ha. Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.3 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi No Kecamatan Kemiringan Lereng 0-8% 8-15% 15-25% 25-40% >40% 1 Cimahi Selatan 14,58 0,63 0,82 0,97 0,2 2 Cimahi Tengah 9,85 0,06 0,14 0,11 0,02 3 Cimahi Utara 11,76 0,71 1,06 0,51 0,07 Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi, 2024 Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Dataran vulkanik hampir mencakup seluruh kecamatan di Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kondisi iklim di ekoregion dataran vulkanik secara umum relatif basah dengan curah hujan tahunan sedang hingga tinggi (2.000- 4.000 mm) dengan suhu berkisar antara 22-26°C. Topografi berupa dataran dengan morfologi datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Material penyusun ekoregion ini umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerikil) dengan sortasi yang baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, semakin ke atas semakin halus). Proses penyebaran dan pengendapan material dibantu oleh aktivitas aliran sungai (fluvial) dan angin serta gravitasi berupa material jatuhan (airborne deposit). Perbukitan struktural Cimahi terletak di sebagian wilayah administratif Kota Cimahi yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Perbukitan struktural merupakan perbukitan yang tersusun oleh batuan intrusi dan batuan sedimen (batu gamping dan batu pasir) yang mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membentuk struktur lipatan atau patahan. Morfologi yang terbentuk berupa perbukitan pada elevasi sedang (<300 m) dengan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Kondisi iklim pada umumnya termasuk tropika basah, namun semakin ke arah timur cenderung semakin kering. Suhu udara relatif sejuk (20-22°C). Perbukitan Vulkanik memiliki topografi berbukit dengan morfologi, amplitudo relief 0-30 m, dan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Ekoregion ini sebagian besar dapat ditemukan di bagian lereng tengah gunung berapi yang ada. Tanah yang dijumpai pada ekoregion ini didominasi oleh Podsolik dan Latosol yang memiliki tingkat kesuburan yang I-38 bervariasi. Sedangkan pada daerah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang cukup tinggi dapat dijumpai tanah Andosol yang kesuburannya cukup tinggi. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan vulkanik ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan beragam, hutan, semak belukar, lahan pertanian dan permukiman. C. Geologi Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batu pasir, Konglomerat. Jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan Tufa Berbatu apung yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan Tufa Berbatu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak dibanding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batu pasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa berbatu apung terdiri dari pasir tufaan, lapili, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit- basal padat bersudut yang berasal dari gunung Tangkuban perahu. Klasifikasi jenis batuan yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.4 Klasifikasi Jenis Batuan yang ada di Kota Cimahi No Kecamatan Jenis Batuan (Ha) Total A B Pb Qyt Qyd Qyt 1 Cimahi Selatan 16,73 12,77 67,68 1.557,10 - - 1.654,30 2 Cimahi Tengah - 4,64 - 826,86 158,11 989,61 3 Cimahi Utara - - - 298,62 1.082,71 27,63 1.408,96 Keterangan : A = Andesit, B = Basa;, Pb = Breksi Tufaan lava, Batu pasir, Konglomerat, Qyt = Tufa Batu Apung, Qyd = Tufa Pasir, dan Qyt=Tufa Batu Apung, Qyd = Tufa Pasir dan Qyl = Lava Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019 D. Hidrologi Kondisi hidrologi Kota Cimahi secara umum terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.800 l/dt. Anak sungai yang melalui Kota Cimahi ada lima yaitu Sungai Cisangkan, Sungai Cibeureum, Sungai Cihaur, Sungai Cilember, Sungai Cimahi. Peta aliran sungai Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.2. Kondisi air tanah di Kota Cimahi juga ditandai dengan adanya daerah aliran langka. Potensi mata air langka tersebar di Kecamatan Cimahi Selatan seluas 553,02 Ha dan di Sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas 3,73 Ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 855,12 ha. Potensi air tanah di Kota Cimahi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah air tanah:
16. 1.Wilayah akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas. Pada wilayah ini air tanah terdapat pada pori-pori antar butir dari endapan kipas vulkanik muda, yang terdiri dari tufa pasir dan tufa berbatu apung. Berdasarkan data hasil pemboran sumur bor PDAM (kedalaman 150-180 m), debit sumur berkisar 13-34 Liter/detik, harga transmissivity (keterusan) berkisar 100-1.000 m2 /hari. Kedalaman muka air tanah statis berkisar 0,6-50 m bawah muka tanah. Penyebaran wilayah air tanah ini meliputi bagian timur Kecamatan Cimahi Selatan serta Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah;
17. 2.Wilayah akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas. Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah dan ruang antar butir dari endapan tufa pasir dan breksi. Debit sumur bor umurnya kurang dari 7 Liter/detik, harga transmissivity (keterusan) kurang dari 100 m2 /hari. Kedalaman muka air tanah statis berkisar 20-50 m bawah muka tanah. Wilayah ini dijumpai di bagian selatan Kecamatan Cimahi Selatan serta pada Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara, air tanah dangkal umumnya dijumpai pada kedalaman > 10 meter; dan
18. 3.Wilayah akuifer setempat. Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah endapan breksi vulkanik dan lava. Wilayah ini dijumpai terutama di bagian barat Kecamatan Cimahi Selatan yang berbatasan dengan Batujajar. Sumber : DIKPLHD Kota Cimahi, 2024 Gambar 2.2 Peta Aliran Sungai di Kota Cimahi E. Klimatologi Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni-September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober-Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi >850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000- 4.000 mm/tahun. Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83% pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,7°C-23,2°C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6°C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan, 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700-4.000 mm per tahun dan luas wilayah 4.243,2 Ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 – 162,12 juta m3 per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pada tahun 2023, hujan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada bulan November yaitu sebesar 344,8 mm. Sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu hanya 16,8 mm. Pengamatan iklim di Kota Cimahi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.5 Kondisi Klimatologi Kota Cimahi Bulan Suhu (°C) Kelembaban (%) Kecepatan Angin (knot) Tekanan Udara (m bar) Jumlah Curah Hujan (mm/ tahun) Jumlah Hari Hujan (hari) Min Rata -rata Max Min Rata -rata Max Min Rata- rata Max Min Rata- rata Max Januari 17,6 23,9 32,2 65 80 87 - 2,8 6,7 1012 1015,1 1018 49 13 Februari 17 23,2 30,4 72 82 87 - 4 7,3 1013,2 1014,9 1016,8 166 20 Maret 18 23,6 32,4 65 83 91 - 2,7 6,5 1014,3 1016,1 1018,5 258 19 April 27 24 30,8 66 83 91 - 2,2 6,3 1013 1015,3 1017,7 159,5 18 Mei 17,6 24,5 31,6 63 80 88 - 2,3 5,9 1013,1 1016,7 1018,7 230,8 16 Juni 16,8 24,1 32,4 61 79 87 - 2,6 5,4 1014,9 1016,5 1017,7 113,1 13 Juli 15,2 23,1 30,8 55 74 85 - 2,8 6 1015,4 1017,2 1019,4 55,5 6 Agustus 16,2 23,2 32,8 47 73 88 - 2,9 5,8 1016 1017,9 1020,4 26,7 6 September 14,6 24,2 34 42 64 78 - 3,5 6,6 1016,2 1017,8 1019,1 16,8 2 Oktober 16,8 25,5 34,4 45 69 83 - 3,4 6,5 1016,3 1018,3 1019,4 103,4 8 November 18,2 24,5 32,8 68 82 89 - 2,2 6 1014,3 1016,5 1018 344,8 23 Desember 17,8 24,3 32,8 64 82 92 - 2,1 5,8 1015 1016,5 1018,7 248,6 19 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2023 F. Penggunaan Lahan Kota Cimahi merupakan kota yang sangat dinamis dengan perkembangan yang pesat. Porsi penggunaan lahan terbesar berdasarkan peta dasar yang dirilis oleh BIG tahun 2019 adalah permukiman dan tempat kegiatan, disusul oleh tegalan, sawah dan semak belukar. Tabel 2.6 Luas Wilayah Berdasarkan Tutupan Lahan di Kota Cimahi No Tutupan Lahan Eksisting Luas (Ha) 1 Jalan Tol 34,92 2 Kolam 4,36 3 Lapangan 56,27 4 Perkebunan/Kebun 136,23 5 Permukiman dan Tempat Kegiatan 2958,38 6 Sawah 343,63 7 Semak Belukar 132,56 8 Situ 0,44 9 Tanah Kosong/Gundul 129,78 10 Tegalan/Ladang 446,64 Grand Total 4.243,20 Sumber : Ranperda RTRW Kota Cimahi 2024-2044, 2024 Sumber : Ranperda RTRW Kota Cimahi 2024-2044, 2024 Gambar 2.3 Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi Penggunaan lahan di Kota Cimahi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu, penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan tidak terbangun. Penggunaan lahan di Kota Cimahi berdasarkan peta tutupan lahan diatas terdiri atas penggunaan non terbangun seluas 1.704,3 hektar dan lahan terbangun seluas 2.544,85 hektar. Penggunaan lahan non terbangun sebagian besar terdapat di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Cibeber, sedangkan untuk lahan terbangun mendominasi penggunaan lahan di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama. Berdasarkan fungsi kota secara umum, wilayah Kecamatan Cimahi Utara diarahkan untuk kegiatan perumahan, pemerintahan, pendidikan dan pelayanan umum, Kecamatan Cimahi Tengah lebih banyak digunakan untuk perdagangan dan jasa, pertahanan keamanan, pemerintahan serta Pendidikan. Kecamatan Cimahi Selatan secara umum digunakan untuk industri, perumahan, Pendidikan dan pelayanan umum. 2.1.1.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur kemampuan lingkungan dalam mendukung aktivitas manusia dan ekosistem tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kualitas yang signifikan. Dimana untuk mengukur kemampuan lingkungan tersebut dapat menggunakan Jasa Lingkungan DDDTLH yang merupakan kapasitas jasa lingkungan dalam mendukung kehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Semakin tinggi nilai DDDTLH pada suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ecoregion tersebut menyediakan jasa lingkungannya. DDDTLH sendiri ditunjukan melalui Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan dan Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih. A. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan menunjukkan kemampuan suatu lingkungan dalam menyediakan bahan pangan bagi penduduk pada suatu wilayah. Analisis daya dukung penyedia pangan dilakukan untuk mengetahui kondisi Kota Cimahi dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk wilayahnya. Pada pemodelan daya dukung penyedia pangan, dilakukan beberapa tahapan, yaitu penentuan kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, selisih ketersediaan bahan pangan, ambang batas penduduk terhadap daya dukung penyediaan pangan, hingga dapat diketahui status daya dukung pangan di Kota Cimahi. Pemodelan daya dukung penyedia pangan di Kota Cimahi dilakukan dengan menggunakan unit spasial berupa grid ukuran 5”x5” (± 150 m x 150 m). Berdasarkan hasil analisis status DDLH Penyedia Pangan dalam KLHS RPJMD Kota Cimahi 205-2029, Status daya dukung pangan dengan membandingkan nilai ambang batas terhadap jumlah penduduk dibagi menjadi 2 kategori, yaitu belum melampaui dan sudah melampaui. Status belum melampaui ambang batas ditunjukkan oleh jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, sehingga lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, status yang sudah melampaui ditunjukkan oleh jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, sehingga lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Sementara itu, kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yang direpresentasikan dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE). Tahapan selanjutnya untuk dapat menentukan status daya dukung penyediaan pangan adalah dengan melakukan perhitungan ambang batas penduduk terhadap daya dukung penyediaan pangan. Pemodelan nilai ambang batas digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya dengan ketersediaan bahan pangan yang ada di wilayah tersebut. Sebaran nilai ambang batas terhadap daya dukung penyedia pangan di Kota Cimahi ditunjukkan oleh peta pada Gambar 2.4. Nilai ambang batas penduduk akan bernilai tinggi pada wilayah dengan jumlah ketersediaan tinggi dan kebutuhan rendah, dan sebaliknya, akan bernilai rendah pada wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi dengan ketersediaan rendah. Di Kota Cimahi, nilai ambang batas tertinggi adalah 47 jiwa penduduk, dimana nilai tinggi ini berada di wilayah dengan jumlah ketersediaan pangan yang tinggi, yaitu area sawah. Setelah diperoleh nilai ambang batas, kemudian ditentukan status daya dukung pangan dengan membandingkan nilai ambang batas terhadap jumlah penduduk di setiap grid. Status daya dukung penyediaan pangan ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu belum melampaui dan sudah melampaui. Status belum melampaui ambang batas ditunjukkan oleh jumlah penduduk lebih rendah dari ambang batasnya, sehingga lokasi tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangannya. Sebaliknya, status yang sudah melampaui ditunjukkan oleh jumlah penduduk lebih besar dibandingkan nilai ambang batas, sehingga lokasi tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan pangan. Peta pada Gambar 2.4 menunjukkan hasil penentuan status daya dukung penyediaan pangan di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil pemodelan, terlihat bahwa Kota Cimahi didominasi oleh status daya dukung pangan yang telah melampaui ambang batas. Jika dilihat dari pola sebarannya, status daya dukung pangan yang telah melampaui berada di grid dengan jumlah kebutuhan tinggi, yaitu yang tersebar pada wilayah permukiman. Berdasarkan perhitungan, Kota Cimahi dengan status daya dukung pangan yang belum melampaui ambang batas adalah seluas 43,633%. Sumber : KLHS RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, 2023 Gambar 2.4 Status DDLH Penyedia Pangan di Tahun 2023 (dalam sistem grid 5”x5”) Tabel 2.7 Luas Wilayah yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Pangan di Kota Cimahi Tahun 2024 Kelurahan Luas Wilayah Luas yang Mendukung (km²) (km²) (%) Cipageran 6,173 0,177 2,865 Citeureup 3,412 0,016 0,481 Cibabat 3,012 0,000 0,000 Pasirkaliki 1,535 0,002 0,126 Baros 2,825 0,000 0,000 Cigugur Tengah 2,362 0,024 1,771 Cimahi 0,575 0,000 0,000 Karang Mekar 1,333 0,000 0,000 Padasuka 2,620 0,257 9,088 Setiamanah 1,179 0,000 0,000 Cibeber 3,651 0,261 6,530 Cibeureum 2,569 0,000 0,000 Leuwigajah 4,051 0,710 19,434 Melong 2,569 0,047 1,837 Utama 3,142 0,047 1,502 Kota Cimahi 42,432 1,540 43,633 Sumber : KLHS RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, 2024 B. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air Selain pangan, air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan air di suatu wilayah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan. Keterbatasan jumlah ketersediaan air ini akan menjadi masalah apabila kebutuhan yang ada lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya. Analisis ambang batas dan status daya dukung air ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi untuk pemenuhan kebutuhan air di Kota Cimahi. Ketersediaan air dimodelkan dengan memperhitungkan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Ketersediaan air paling besar sebagian besar ditemukan pada Kecamatan Cimahi Utara dan Cimahi Selatan, antara lain Kelurahan Cipageran, Leuwigajah, Utama, Cibeber, dan Citeureup. Wilayah-wilayah tersebut memiliki tutupan lahan sawah, pertanian lahan kering, dan perkebunan yang cukup besar dibanding wilayah kelurahan lainnya. Sementara wilayah dengan ketersedian air bersih rendah didominasi oleh tutupan lahan terbangun. Ketersediaan air dimodelkan dengan memperhitungkan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Dalam hal ini, nilai ketersediaan air Kota Cimahi diturunkan dari Peta Model Ketersediaan Air Provinsi Jawa Barat tahun 2020 (dalam KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat). Nilai ketersediaan air tersebut kemudian didistribusikan pada setiap grid dengan pendekatan jasa lingkungan, yaitu berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air. Sama halnya dengan ketersediaan, kebutuhan air juga didistribusikan ke dalam sistem grid melalui pendekatan jasa lingkungan, yaitu nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air. Perhitungan kebutuhan air yang dilakukan pada KLHS ini melibatkan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk penggunaan lahan. Kebutuhan air domestik mengacu pada PerMenLH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yaitu sebesar 43,2 m3/kapita/tahun (KLHK, 2009). Sementara untuk kebutuhan air penggunaan lahan, yang diperhitungkan meliputi penutupan lahan sawah, perkebunan, ladang, dan industri. Kebutuhan air yang tinggi tersebar sebagian besar di wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Cimahi Selatan, diantaranya pada Kelurahan Cipageran, Melong, Citeureup, Leuwigajah, Cibeureum, dan Cibabat. Pada semua kelurahan, proporsi kebutuhan air untuk keperluan domestik lebih besar dibandingkan penggunaan lahan dan industri, yaitu sekitar 90%. Namun, proporsi kebutuhan air untuk penggunaan lahan dan industri cukup besar pada Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibeber, Leuwigajah, dan Utama, yaitu sekitar 20-38%. Besar dan proporsi kebutuhan air di setiap kelurahan berdasarkan keperluan domestik, penggunaan lahan, dan industri, di setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 Kebutuhan Air Domestik, Penggunaan Lahan dan Industri di Kota Cimahi Tahun 2024 Kelurahan Kecamatan Kebutuhan Air (m3/tahun) Domestik Penggunaan Lahan dan Industri Total Cibabat Cimahi Utara 4.775.587,20 598.930,70 5.374.517,90 Cipageran 4.506.278,40 1.276.971,51 5.783.249,91 Citeureup 3.597.782,40 895.401,45 4.493.183,85 Pasirkaliki 1.624.320,00 105.421,50 1.729.741,50 Baros Cimahi Tengah 1.768.780,80 540.425,32 2.309.206,12 Cigugur Tengah 4.020.710,40 101.661,80 4.122.372,20 Cimahi 1.160.092,80 24.295,54 1.184.388,34 Karang Mekar 1.416.441,60 86.157,57 1.502.599,17 Padasuka 3.571.084,80 168.470,75 3.739.555,55 Setiamanah 2.038.953,60 162.440,54 2.201.394,14 Cibeber Cimahi Selatan 2.581.632,00 548.752,05 3.130.384,05 Cibeureum 5.282.236,80 105.167,62 5.387.404,42 Leuwigajah 4.039.286,40 1.115.839,13 5.155.125,53 Melong 5.595.523,20 156.808,62 5.752.331,82 Utama 2.971.209,60 1.290.328,71 4.261.538,31 Kota Cimahi 48.949.920,00 7.177.072,80 56.126.992,80 Sumber : KLHS RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, 2024 Selanjutnya untuk melihat lokasi dengan kelebihan dan kekurangan air, digunakan selisih ketersediaan air yang dihitung berdasarkan pengurangan antara ketersediaan dan kebutuhan akan air. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan selisih ketersediaan yang dilakukan menggunakan konsep in situ. Dalam hal ini, perhitungan hanya berdasarkan potensi sumber daya air dan kebutuhan pada Kota Cimahi, tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Analisis ini digunakan sebagai rambu-rambu, bahwa wilayah yang mengalami defisit atau kekurangan air bukan berarti akan terjadi kekeringan di sana, namun hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat sepenuhnya bergantung dengan ketersediaan air di wilayahnya sendiri dan harus memiliki strategi dalam pemenuhan kebutuhan air, seperti bekerja sama dengan wilayah yang dapat bertindak sebagai pemasok untuk pemenuhan kebutuhan air. Berdasarkan hasil pemodelan berdasarkan komponen besar kebutuhan, ketersediaan, dan selisih kumulatif air bersih di setiap kelurahan, menghasilkan nilai yang negatif atau defisit, kecuali Kelurahan Baros yang memiliki selisih positif atau surplus. Secara akumulatif untuk Kota Cimahi, selisih ketersediaan air bernilai negatif atau defisit, yang artinya jumlah kebutuhan air lebih tinggi dari jumlah ketersediaan air sehingga air yang tersedia sudah tidak dapat menunjang kebutuhan penduduknya. Selanjutnya, status daya dukung DDLH penyedia air dianalisis berdasarkan hasil perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk yang tinggal di setiap grid. Selisih yang bernilai negatif menunjukkan ambang batas air dalam grid tersebut telah melampaui, yang artinya bahwa jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan air lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal dalam grid tersebut, dan sebaliknya. Peta status daya dukung DDLH penyedia air bersih ditunjukkan pada Gambar 2.5. Sumber : KLHS RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, 2024 Gambar 2.5 Status DDLH Penyedia Air di Kota Cimahi Tahun 2024 Berdasarkan peta status daya dukung air pada gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Cimahi sudah melampaui ambang batas DDLH penyedia air. Secara umum, hanya 20,38% wilayah Kota Cimahi yang daya dukung penyedia airnya belum melampaui ambang batas. Kelurahan Baros merupakan satu-satunya yang lebih dari separuh wilayahnya masih belum melampaui ambang batas, yakni 61,16%. Sementara itu, kelurahan dengan kurang dari 10% wilayahnya memiliki status DDLH penyedia air yang belum melampaui, antara lain Kelurahan Cimahi, Setiamanah, Cibeureum, Cigugur Tengah, Cibabat, Citeureup, Karang Mekar, dan Melong. Luasan yang belum melampaui ambang batas DDLH penyedia air untuk setiap kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.9. Wilayah dengan status daya dukung telah melampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum melampaui. Dengan demikian, wilayah yang belum melampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain. Selain itu, juga tetap penting untuk melakukan upaya pemeliharaan maupun perbaikan ekosistem pada wilayah-wilayah yang sudah terdegradasi. Tabel 2.9 Luas Wilayah yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air di Kota Cimahi Tahun 2023 Kelurahan Kecamatan Luas Wilayah (ha) Luas yang Mendukung (ha) (%) Cibabat Cimahi Utara 1,46 304,03 0,48 Cipageran 208,08 619,53 33,59 Citeureup 33,43 340,61 9,82 Pasirkaliki 21,97 153,48 14,31 Baros Cimahi Tengah 174,67 285,61 61,16 Cigugur Tengah 7,10 236,67 3,00 Cimahi - 59,01 0,00 Karang Mekar 4,72 136,91 3,45 Padasuka 48,70 252,93 19,25 Setiamanah - 118,02 0,00 Cibeber Cimahi Selatan 140,70 361,79 38,89 Cibeureum 2,64 257,44 1,02 Leuwigajah 109,46 403,11 27,16 Melong 15,45 315,59 4,90 Utama 97,22 403,36 24,10 Kota Cimahi 865,61 4.248,10 20,38 Sumber : KLHS RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, 2023 Keterangan : Perbedaan luas wilayah Kota Cimahi dengan yang terdapat di Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Batas Wilayah Kelurahan Kota Cimahi tahun 2019 mungkin terjadi karena aspek ketelitian geometri, penggunaan sistem proyeksi, dan sebagainya C. Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman hayati merupakan seluruh makhluk hidup yang bervariasi dari hal paling kecil yaitu gen, spesies, komunitas hingga ekosistem. Keanekaragaman di antara makhluk hidup tersebut berasal dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman spesies, antar- spesies, dan ekosistem. Ekosistem daratan sangat mempengaruhi kondisi keragaman biota di Kota Cimahi. Semakin tinggi kualitasnya maka semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang hidup didalamnya. Sejumlah tekanan yang diberikan oleh aktivitas antropogenik dalam bentuk alih fungsi lahan juga dapat berdampak pada keanekaragaman hayati. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi mencatat terdapat 12 jenis spesies flora dan fauna yang dilindungi dari total 382 spesies yang ada di Kota Cimahi. Sementara itu, ancaman lingkungan yang terus meningkat mendorong banyak flora dan fauna terancam kepunahan. Di Kota Cimahi terdapat sebanyak 101 spesies flora dan fauna berada dalam status terancam. Jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati pada kelas tinggi dan sangat tinggi secara spasial dapat digunakan untuk menganalisis potensi keanekaragaman hayati (Gambar 2.6). Kota Cimahi memiliki wilayah dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi namun petak- petak tersebut hanya sedikit. Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, 2023 Gambar 2.6 Potensi keanekaragaman hayati tahun 2023 di Kota Cimahi Nilai shape index dapat menggambarkan tingkat ketahanan potensi keanekaragaman hayati di Kota Cimahi (Gambar 2.6). Shape index menunjukkan ukuran bentuk dari suatu petak (patch) ekosistem, yang menunjukkan seberapa efektif petak tersebut dalam mendukung keanekaragaman hayati di dalamnya. Kota Cimahi didominasi oleh shape index sangat rendah, sehingga memberikan ancaman bagi fauna yang ada didalamnya. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan keterhubungan antar petak-petak shape index untuk meningkatkan kelangsungan atau terpeliharanya keanekaragaman hayati. Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, 2023 Gambar 2.7 Peta Shape Index untuk IJE Pendukung Keanekaragaman Hayati Tahun 2023 di Kota Cimahi 2.1.1.2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana Perubahan iklim yang ekstrem akibat pemanasan global telah menyebabkan berbagai konsekuensi serius di berbagai sektor kehidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Cimahi telah mengalami perubahan signifikan akibat pemanasan global. Dampak yang mulai terasa adalah perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Penyimpangan cuaca seperti curah hujan yang tidak merata, periode kekeringan yang Panjang, dan intensitas suhu yang ekstrem menjadi permasalahan pembangunan. Perubahan cuaca yang tidak menentu salah satunya disebabkan oleh emisi gas rumah kaca pada berbagai sektor, yaitu lingkungan, transportasi, dan pertanian. Pemerintah Kota Cimahi memiliki komitmen kuat dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini tercermin dengan dibentuknya kampung iklim Kota Cimahi melalui SK Nomor 660/kep.1592-DLH/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Usulan Lokasi Program Kampung Iklim Kota Cimahi Tahun 2024. Selain itu, Kota Cimahi juga membentuk Tim Penyusun Dokumen Inventarisasi Timbulan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Cimahi Tahun 2024 melalui SK Nomor 660/kep.1593-DLH/2024 tanggal 5 April 2024. Dokumen tersebut penting untuk mengidentifikasi sumber emisi GRK, dan potensi timbulan emisinya di Kota Cimahi. Perubahan iklim juga memiliki potensi bencana di Kota Cimahi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Bencana yang pernah terjadi adalah banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Selain potensi bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim, Kota Cimahi juga berpotensi bencana yang berhubungan dengan geohidrologi, yaitu longsor, gempa bumi, dan aliran lahar gunung berapi. Kawasan rawan tanah longsor, yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan, terutama wilayah dengan kemiringan diatas 15% (lima belas persen) seluas 485,37 ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan longsor dilakukan dengan menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor dan menetapkan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan. Kawasan rawan banjir di Kota Cimahi merupakan wilayah topografi datar yang berada di sekitar 4 sungai utama Kota Cimahi, yaitu Sungai Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember, dan Sungai Cibeureum, seluas 1.059,21 Ha. Wilayah yang paling rawan adalah wilayah Cimahi Selatan yang menjadi wilayah hilir sebelum sungai-sungai tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat sebelum bermuara ke Sungai Citarum. Hal ini merupakan permasalahan yang tidak dapat secara langsung tertangani oleh Kota Cimahi sendiri, karena kewenangan kota/kabupaten hanya sebagai pendukung dari pelaksanaan penuntasan banjir wilayah DAS Citarum yang dilaksanakan oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum. Sedangkan kawasan rawan aliran lahar gunung berapi mencakup daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu seluas 98 Ha. Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana untuk kawasan rawan aliran gunung berapi dengan menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing- masing kawasan, memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi serta mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara. Kawasan rawan bencana di Kota Cimahi dapat dilihat pada peta rawan bencana dari setiap jenis bencana berikut ini: Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2022 Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Kota Cimahi Dampak dari kejadian bencana yang pernah terjadi membawa konsekuensi bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melaksanakan upaya- upaya maksimal dalam rangka pengurangan dampak kejadian suatu bencana. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, maka diperlukan Perencanaan yang matang dalam pengurangan risiko bencana. Dalam konteks perencanaan penanggulangan bencana daerah, Kontijensi kebencanaan sangat penting untuk dilakukan dengan beberapa alasan utama:
19. 1.Mengurangi Risiko dan Kerugian Dengan adanya rencana kontingensi, daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak negatifnya. Hal ini dapat mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian materiil.
20. 2.Meningkatkan Kesiapsiagaan Rencana kontijensi membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana. Ini termasuk pelatihan, simulasi, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan saat bencana terjadi.
21. 3.Integrasi dalam Pembangunan Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas umum dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana. Ini dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.
22. 4.Koordinasi dan Kolaborasi Rencana kontingensi mendorong koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non- pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk respons yang cepat dan efektif saat bencana terjadi.
23. 5.Pemulihan yang Lebih Cepat Dengan adanya rencana kontingensi, proses pemulihan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur. Ini membantu daerah untuk segera bangkit dan memulihkan kondisi ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kontinjensi kebencanaan bukan hanya penting untuk mengurangi dampak bencana, tetapi juga untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi Masyarakat. 2.1.2. Aspek Demografi Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 menyebutkan bahwa perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebesar 277.000.000 jiwa. Oleh karena itu, Indonesia telah mengalami bonus demografi yang merupakan merupakan jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Kota Cimahi pun mengalami bonus demografi jika dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu sebesar 590.782 jiwa. Besarnya potensi dari bonus demografi tersebut perlu dimanfaatkan oleh Kota Cimahi dengan menetapkan kebijakan yang terarah. 2.1.2.1. Jumlah, Komposisi, dan Rasio Penduduk Jumlah penduduk Kota Cimahi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama, penduduk laki-laki cenderung berjumlah hampir sama banyak dibandingkan penduduk perempuan. Proporsi jumlah penduduk Kota Cimahi yaitu 49,6% merupakan penduduk perempuan dan 50,4% penduduk laki-laki. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan pada 2023 sebesar 101,7%, yang artinya terhadap 100 orang perempuan terdapat sebanyak sekitar 102 orang penduduk laki-laki. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kota Cimahi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2024 (jiwa) Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan 0-4 22.832 22.138 44.970 5-9 21.281 20.331 41.612 10-14 22.603 21.497 44.100 15-19 24.827 23.411 48.238 20-24 25.041 24.332 49.373 25-29 25.031 24.598 49.629 30-34 24.326 22.910 47.236 35-39 22.633 21.222 43.855 40-44 22.635 22.224 44.859 45-49 21.977 21.972 43.949 50-54 19.249 19.331 38.580 55-59 15.859 16.445 32.304 60-64 11.995 12.500 24.495 65-69 8.638 8.852 17.490 70-74 5.164 6.058 11.222 75+ 3.753 5.117 8.870 TOTAL 297.844 292.938 590.782 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024, BPS Perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi cenderung menurun dari tahun ke tahun jika dilihat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Meskipun sempat adanya kenaikan jumlah penduduk pada Tahun 2018-2019, sebanyak 609,8 ribu jiwa pada 2018 bertambah menjadi 616,3 ribu jiwa pada 2019. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS (beberapa tahun) Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Cimahi, 2019-2023 (jiwa) Berdasarkan data pada Gambar di atas, pada Tahun 2020, jumlah penduduk Kota Cimahi sebesar 570,4 ribu, jumlah tersebut turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 45,9 ribu jiwa. Salah satu penyebab turunnya jumlah penduduk yaitu adanya Pandemi Covid-19. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS (beberapa tahun) Gambar 2.10 Perkembangan Persentase Jumlah dan Rasio Penduduk Laki-laki terhadap Perempuan di Kota Cimahi, 2019-2023 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS (beberapa tahun) Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Cimahi, 2019-2023 (ribu jiwa) Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan umur penduduk selama 2019-2023 menunjukkan bahwa Penduduk yang berusia 15-64 tahun menduduki porsi terbesar atau 71,4% setiap tahunnya selama rentang waktu tersebut. Sementara jumlah penduduk usia 0-14 tahun menduduki peringkat kedua atau 22,9%. Persentase penduduk usia lanjut (lebih dari 65 tahun) berkisar antara 5,7%. 2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menggambarkan tingkat penambahan jumlah penduduk (jiwa) di suatu daerah setiap tahunnya. Data selama Tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa rata-rata LPP Kota Cimahi adalah sebesar 0,94 selama rentang waktu tersebut. Tingkat penambahan jumlah penduduk Kota Cimahi secara umum meningkat dalam lima tahun, meskipun perkembangan setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi (beberapa tahun) Gambar 2.12 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi, 2019-2023 (jiwa) Perkembangan LPP Kota Cimahi cenderung menurun secara signifikan pada periode 2020-2021 meskipun kembali naik pada tahun 2022 hingga akhir 2023. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2024 Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi secara umum berada di bawah Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi menunjukkan adanya kenaikan secara signifikan menjadi 1,40. Hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi Jawa Barat yang justru mengalami penurunan menjadi 1,18. 2.1.2.3. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Cimahi termasuk Kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk tinggi dengan kepadatan mencapai 13,92 ribu jiwa per km2. Data jumlah penduduk dan luas wilayah menurut kecamatan memperlihatkan bahwa Kecamatan Cimahi Tengah menjadi wilayah dengan penduduk terpadat, yang mencapai 15.203,95 jiwa/km2. Sementara itu, Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dan mempunyai wilayah terluas menduduki posisi kedua dalam hal kepadatan penduduk, yang mencapai 14.350,85 jiwa/km2. Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2023 Kecamatan Jumlah (ribu jiwa) Persentase (%) Luas (km2) Kepadatan (per km2) Cimahi Selatan 249.839 42,29 17,41 14.350,85 Cimahi Tengah 165.571 28,03 10,89 15.203,95 Cimahi Utara 175.372 29,68 14,13 12.411,32 Kota Cimahi 590.782 100,00 42,43 13.923,69 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024, BPS Sedangkan Kecamatan Cimahi Utara merupakan kecamatan dengan dengan jumlah penduduk 175,4 ribu jiwa (29,5% dari total penduduk) dan luas wilayah mencapai 14,13 km2 mempunyai kepadatan penduduk mencapai sekitar 12,41 ribu jiwa per km persegi. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2019-2024 Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Cimahi, 2019-2023 Secara umum, selama periode tahun 2019-2023, perkembangan jumlah penduduk Kota Cimahi menunjukkan trend yang terus meningkat dengan pola yang relatif sama. Namun jika dilihat dari persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan terlihat adanya variasi dan pergeseran sebaran dan kepadatan penduduk. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2019-2024 Gambar 2.15 Perkembangan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Cimahi, 2019-2023 Gambaran kondisi demografi di atas memperlihatkan adanya masalah dengan sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lainnya. Laju pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi yang sebesar 1,40% mempunyai konsekuensi dalam pemenuhan fasilitas umum dan pelayanan dasar baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, hal tersebut menjadi lebih berdampak akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata seperti meningkatnya kemacetan di waktu tertentu karena mobilitas penduduk yang tinggi dengan kondisi wilayah yang terbatas. 2.1.2.4. Struktur Penduduk Jumlah penduduk penduduk Kota Cimahi pada tahun 2023 mencapai 590.782 jiwa, yang terdiri dari 297.844 jiwa orang penduduk laki-laki dan 292.938 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan kelompok umur, tiga kelompok umur terbesar adalah kelompok usia 25-29 tahun dengan jumlah 49.629 jiwa, disusul kelompok umur 20-24 tahun yang mencapai 49.373 jiwa, dan kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 48.238 jiwa. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024, BPS (diolah) Gambar 2.16 Piramida Penduduk Kota Cimahi Tahun 2023 Dengan struktur penduduk tersebut, maka piramida penduduk Kota Cimahi masuk dalam jenis Piramida Penduduk Muda (Expansive). Piramida jenis ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut memiliki angka kelahiran yang tinggi dengan angka kematian yang rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Meskipun Kota Cimahi menghadapi permasalahan demografis, namun berdasarkan data Kota Cimahi Dalam Angka (KCDA) Tahun 2023, terdapat 379.567 atau 75,5% proporsi penduduk produktif (15-64 tahun) yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa secara demografis, Kota Cimahi memiliki Bonus Demografi, yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan catatan bahwa kelompok penduduk usia produktif tersebut dipersiapkan dengan optimal. Adapun persiapan yang dapat dilaksanakan meliputi peningkatan derajat Kesehatan, tingkat Pendidikan, serta kemampuan bekerja (labour skill) dan berusaha (business skill). 2.1.2.5. Masyarakat Adat Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Sampai dengan tahun 2024, dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Wali Kota Cimahi membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat, yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 430/Kep.2101-Disbudparpora/2024, Tanggal 29 Juli 2024 Tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kota Cimahi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Panitia Masyarakat Hukum Adat bertugas untuk melaksanakan tahapan pengakuan dan perlindungan, sebagai berikut: (a) identifikasi Masyarakat Hukum Adat; (b) verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan (c) penetapan Masyarakat Hukum Adat. Adapun hasil identifikasi, verifikasi dan validasi telah diumumkan pada tahun 2024, yang meliputi:
24. 1.Sejarah masyarakat hukum adat telah sesuai dengan Permendagri, yaitu menunjukkan karakteristik khas berupa makanan pokok dari beras singkong (Rasi), hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
25. 2.Wilayah adat, termasuk dalam wilayah RT 02, RT 03, dan RT 05 RW 10 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dengan total luas wilayah di Kampung Adat Cireundeu, yaitu sekitar 65 ha, tersusun atas: lahan pertanian (leuweung baladahan) 20 Hektar; hutan larangan (leuweung larangan) 5 Hektar; hutan cadangan (leuweung tutupan) 35 Hektar, dan kawasan permukiman 5 Hektar;
26. 3.Hukum adat, termasuk dalam hukum adat ini adalah aturan-aturan yang sampai saat ini terdapat dalam kehidupan masyarakat Kampung Cireundeu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk itu, warga masih mematuhi aturan tersebut, sebagai wujud kepatuhan pada apa yang diperintahkan oleh pemimpin warga Kampung Cireundeu. Selain itu, juga warga mentaati dan menghormati aturan tersebut karena khawatir akan mendapat sanksi jika melanggarnya. Sanksi yang akan diterima bukan berbentuk hukuman yang sifatnya fisik, melainkan kekhawatiran sesuatu yang buruk akan menimpa kehidupan warga, baik secara pribadi maupun secara sosial;
27. 4.Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, berupa tanah, rumah adat, dan benda-benda pusaka; dan
28. 5.Kelembagaan/sistem pemerintahan adat, berupa lembaga adat yang berorientasi kepada sistem kekerabatan. 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kondisi perekonomian daerah tidak terlepas dari situasi perekonomian provinsi, nasional dan global. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, Kota Cimahi mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, dan memiliki pola yang mirip dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi menunjukkan adanya penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat, LPE Kota Cimahi masih berada di atas rata-rata provinsi. Sumber : BPS, 2024 (diolah) Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Grafik di atas menunjukkan kondisi pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2019, dan bergerak turun pada tahun 2020 ketika terjadi Pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan LPE Kota Cimahi mengalami kontraksi menjadi -2,26%. Namun demikian, perekonomian Kota Cimahi dengan cepat pulih dari situasi Pandemi dan kembali tumbuh mencapai 4,19% pada tahun 2021 dan menjadi 5,92% pada tahun 2022. Namun, pada akhir periode 5 (lima) tahun tersebut, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga menjadi sekitar 5,19% pada akhir 2023. 2.2.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, nilai ini dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Perkembangan PDRB baik atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) secara agregat menunjukkan peningkatan selama 2019-2023. Pada rentang waktu tersebut, PDRB ADHK Kota Cimahi meningkat kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000.000,08, dari sebesar Rp.22.000.000.000.000,86 pada 2019 menjadi sebesar Rp.25.000.000.000.000,93 pada akhir 2023. Sementara itu, PDRB ADHB Kota Cimahi meningkat kurang lebih sebesar Rp.7.000.000.000.000,86, dari sebesar Rp.32.000.000.000.000,64 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.40.000.000.000.000,50 di tahun 2023. Sumber : BPS Kota Cimahi-Tabel Dinamis 2024 (diolah) Gambar 2.18 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Cimahi, 2019-2023 (Triliun Rp) Jika mengamati lebih lanjut, dari perkembangan PDRB terlihat adanya perlambatan atau kontraksi antara 2019-2020. PDRB ADHK turun sekitar Rp.515.000.000.000,-, sementara PDRB ADHB tercatat turun sekitar Rp.429.000.000.000,-. Terjadinya penurunan besaran PDRB kemungkinan karena adanya pembatasan sosial pada saat Pandemi Covid-19. Namun setelah 2020, PDRB Kota Cimahi kembali menunjukkan peningkatan, bahkan melebihi kondisi 2019 (sebelum terjadinya Pandemi). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa final (PDRB) pada periode waktu tertentu – biasanya dalam periode satu tahun. Sumber pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan (demand side) maupun dari sisi penawaran (supply side). Penjelasan lebih lanjut mengenai pertumbuhan PDRB di Kota Cimahi, adalah sebagai berikut:
29. 1.Kontribusi sektor PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha Data tentang Kontribusi sektor PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2019-2023 menggambarkan bahwa Sektor Sekunder memberi kontribusi terbesar dengan rata-rata kontribusi sekitar 74,76% per tahun selama rentang waktu tersebut. Kelompok ini terdiri dari lapangan usaha di bidang Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; serta Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Berikutnya, Sektor Tersier yang meliputi lapangan usaha di bidang Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa lainnya menempati posisi kedua penyumbang PDRB Kota Cimahi dengan rata- rata kontribusi sekitar 25,09% selama rentang waktu 5 (lima) tahun tersebut. Dalam perkembangannya, berkebalikan dengan trend pada Sektor Sekunder yang mengalami penurunan pada 2020-2021, Sektor Tersier justru memberi penambahan kontribusi pada rentang waktu tersebut. Terakhir, Sektor Primer memberi kontribusi kurang dari 1% (rata-rata 0,15%) selama 2019-2023. Sektor ini terdiri dari kelompok lapangan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalian. Kinerja sektor ini relatif stabil selama 2019-2023. Sumber : BPS Kota Cimahi-Tabel Dinamis 2024 (diolah) Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Usaha pada PDRB ADHK Kota Cimahi 2019-2023 Lebih lanjut, dari besaran kinerja masing-masing bidang usaha pada PDRB ADHK Kota Cimahi 2019-2023 dapat digambarkan, setidaknya, lima bidang usaha yang memberi kontribusi terbesar pada PDRB ADHK Kota Cimahi. Kelima bidang usaha tersebut, berturut-turut adalah:
a.Bidang usaha Industri Pengolahan yang menjadi kontributor terbesar PDRB dengan rata-rata sekitar 47,2% dari total PDRB per tahun selama lima tahun;
b.Bidang usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi rata-rata sekitar 15,4% per tahun;
c.Bidang usaha Konstruksi menjadi kontributor terbesar ketiga pada PDRB dengan kinerja rata-rata sebesar 12,5% per tahun;
d.Bidang usaha Informasi dan Komunikasi mencatatkan sumbangan sebesar rata-rata 5,9% per tahun selama rentang waktu tersebut; dan
e.Bidang usaha Jasa Pendidikan yang rata-rata memberi kontribusi sebesar 4,2% setiap tahunnya pada PDRB Kota Cimahi 2019-2023. Sumber : BPS Kota Cimahi- Tabel Dinamis 2024 (diolah) Gambar 2.20 Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB ADHK Kota Cimahi, 2019-2023 (%) Perkembangan kontribusi kelima bidang usaha terbesar pada PDRB ADHK selama 2019-2023 menunjukkan adanya dua pola perkembangan, pertama, bidang-bidang usaha yang mengalami penurunan pada 2020 dan, kedua, bidang-bidang usaha yang mengalami peningkatan pada 2020. Bidang-bidang usaha seperti Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi kesemuanya mengalami penurunan pada 2020. Sementara bidang usaha Informasi dan Komunikasi serta Jasa Pendidikan menjadi contoh dari dua bidang usaha yang justru mengalami peningkatan pada tahun 2020. Dimungkinkan hal ini dipicu oleh terjadinya Pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga pada beberapa sektor mengalami perlambatan atau penurunan kinerja. Sementara itu, sebaliknya, pada bidang usaha yang tetap dapat dijalankan di dalam rumah pada saat pandemi tersebut (misalnya dengan kegiatan pembelajaran online) maka akan terjadi peningkatan kinerja. Selain itu, dengan adanya pembatasan sosial, maka usaha-usaha komunikasi jarak jauh (internet) akan terdongkrak kinerjanya dengan kondisi ini.
1. 2.Kontribusi sektor PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut Pengeluaran Dari sisi pengeluaran, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi sumbangan terbesar pada PDRB ADHK menurut Pengeluaran dengan rata-rata kontribusi sebesar 70,07% setiap tahunnya selama 2019-2023. Pada posisi kedua, pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto menjadi kontributor terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 32,38% per tahun. Berikutnya, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mempunyai kinerja yang menyumbang pengeluaran terbesar ketiga PDRB ADHK menurut Pengeluaran Kota Cimahi selama rentang waktu lima tahun tersebut. Rata-rata kontribusi dari pengeluaran pemerintah adalah sebesar 4,84% dari total PDRB per tahunnya. Pada posisi keempat, Perubahan Inventori menyumbang PDRB ADHK menurut Pengeluaran rata-rata sebesar 1,36% per tahunnya. Disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LPNRT dengan rata-rata kontribusi pengeluaran yang relatif stabil sebesar 0,23% per tahun. Pada posisi terakhir, Pengeluaran Net Ekspor cenderung minus selama jangka waktu lima tahun tersebut dengan rata-rata kontribusi -8,89% per tahun. Sumber : BPS Kota Cimahi-Tabel Dinamis 2023 (diolah) Gambar 2.21 Kontribusi PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Cimahi, 2019-2023 (%)
2. 3.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, nilai ini dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Cimahi. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Cimahi periode selama 2019-2023 menunjukkan ada penurunan di tahun 2020, namun kemudian mengalami peningkatan kembali selama 2021-2023. Penurunan pada 2020 dimungkinkan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi perekonomian global. Nilai PDRB pada tahun 2019 sebesar Rp.32.639.000.000,54 turun sebesar Rp.428.000.000.000,86 menjadi Rp.32.210.000.000,68 pada 2020. Pada 2021-2023 nilai PDRB ADHB kembali melaju positif sebagai dampak dari berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi yang diambil oleh pemerintah baik pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi. Bila dilihat dari sektor primer, sekunder dan tersier, sektor yang terkontraksi sangat besar pada saat pandemi tahun 2020 adalah sektor sekunder yaitu dari Rp.25.250.000.000,14 menjadi Rp.24.260.000.000,55 atau turun sebesar Rp.989.000.000.000,59. Hal ini disebabkan karena industri pengolahan sebagai sektor terbesar langsung terdampak dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang memaksa menghentikan semua kegiatan produksi. Sebaliknya pada sektor primer dan tersier menunjukan pertumbuhan positif pada tahun 2020. Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Miliar Rp) LAPANGAN USAHA TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 Primer 64,89 67,38 66,97 69,22 76,58 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 64,89 67,38 66,97 69,22 76,58 Pertambangan dan Penggalian - - - - Sekunder 25.250,14 24.260,55 25.689,81 28.416,02 30.157,72 Industri Pengolahan 15.878,19 15.325,61 15.864,71 17.964,71 18.525,85 Pengadaan Listrik dan Gas 100,03 98,36 114,88 124,59 133,65 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 17,98 19,51 21,50 22,44 23,94 Konstruksi 4.045,57 3.948,86 4.402,88 4.637,08 5.206,48 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.208,37 4.868,21 5.285,84 5.667,20 6.267,80 Tersier 7.324,50 7.882,73 8.487,69 9.052,96 10.265,11 Transportasi dan Pergudangan 1.254,19 1.263,37 1.306,95 1.456,61 1.783,83 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 438,55 427,50 424,59 523,93 617,56 Informasi dan Komunikasi 1.469,88 1.963,41 2.227,64 2.320,16 2.563,94 Jasa Keuangan dan Asuransi 958,30 964,60 1.067,67 1.140,93 1.248,32 Real Estat 281,89 294,76 353,81 378,89 420,91 Jasa Perusahaan 59,82 51,35 55,82 64,62 72,67 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 749,95 728,65 726,63 705,45 774,34 Jasa Pendidikan 1.274,08 1.377,37 1.470,59 1.515,00 1.732,80 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 319,58 310,40 345,27 362,57 397,39 Jasa lainnya 518,26 501,32 508,72 584,80 653,35 PDRB 32.639,54 32.210,68 34.244,47 37.538,21 40.499,41 Sumber : BPS Kota Cimahi-Tabel Dinamis 2023 (diolah) Pergeseran struktur lapangan usaha sebagian penduduk Kota Cimahi, dapat terlihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha. Perekonomian Kota Cimahi lebih dari tiga per empat atau 75% ditopang oleh sektor sekunder dengan sektor industri pengolahan yang berkontribusi hampir dari separuh PDRB ADHB pada tahun 2022. Sementara sektor primer hanya berkontribusi sebesar 0,19% dan sektor tersier sebesar 25,33%. Rendahnya kontribusi sektor primer disebabkan karena Kota Cimahi relatif tidak memiliki potensi pengembangan pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Tabel 2.13 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (%) LAPANGAN USAHA TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 Primer 0,20 0,21 0,20 0,18 0,19 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,20 0,21 0,20 0,18 0,19 Pertambangan dan Penggalian - - - - Sekunder 77,36 75,32 75,02 75,70 74,7 Industri Pengolahan 48,65 47,58 46,33 47,86 45,74 Pengadaan Listrik dan Gas 0,31 0,31 0,34 0,33 0,33 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Konstruksi 12,39 12,26 12,86 12,35 12,86 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,96 15,11 15,44 15,10 15,48 Tersier 22,44 24,47 24,79 24,12 25,33 Transportasi dan Pergudangan 3,84 3,92 3,82 3,88 4,40 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,34 1,33 1,24 1,40 1,52 Informasi dan Komunikasi 4,50 6,10 6,51 6,18 6,33 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,94 2,99 3,12 3,04 3,08 Real Estat 0,86 0,92 1,03 1,01 1,04 Jasa Perusahaan 0,18 0,16 0,16 0,17 0,18 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,30 2,26 2,12 1,88 1,91 Jasa Pendidikan 3,90 4,28 4,29 4,04 4,28 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,98 0,96 1,01 0,97 0,98 Jasa lainnya 1,59 1,56 1,49 1,56 1,61 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Cimahi- Tabel Dinamis 2023 Pada sektor tersier, kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor informasi dan komunikasi diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan, serta sektor jasa pendidikan. Pada saat Pandemi dan pasca Pandemi, kontribusi sektor sekunder terutama informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kontribusi dibandingkan dengan sektor primer dan tersier. Kebutuhan akan internet untuk mendukung work from home dan pembelajaran jarak jauh merupakan penyebab meningkatnya kontribusi sektor informasi dan komunikasi. Sementara itu, Sektor lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib peranannya terus menurun dari 2,30% pada tahun 2019 menjadi 1,91% pada tahun 2023. Dorongan pemerintah berupa belanja yang lebih berkualitas pada program program pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta penerimaan perpajakan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kembali kontribusi sektor ini dalam PDRB Kota Cimahi.
3. 4.Peran Pemerintah dalam Perekonomian Kota Cimahi Secara historis, peran pemerintah dalam perekonomian Kota Cimahi ditunjukkan dengan besaran APBD selama beberapa tahun terakhir. cenderung mengalami kontraksi sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini: Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Cimahi 2024 (diolah) Gambar 2.22 Peran Pemerintah dalam Perekonomian Kota Cimahi Keterbatasan kemampuan daerah terlihat dari Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Cimahi tidak pernah mencapai 1%, dan sejak Pandemi Covid-19 rasio APBD Kota Cimahi terhadap PDRB cenderung menurun. Meskipun mengalami penurunan, namun rasio pajak terhadap APBD Kota Cimahi memiliki kecenderungan yang meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 20.568.720 22.646.622 24.563.811 26.580.076 29.240.033 32.639.542 32.210.679 34.244.469 37.538.210 40.499.388 91.795 112.124 112.061 165.392 132.108 163.137 158.937 179.892 193.890 180.652- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB Berlaku (Juta Rp) APBD (Juta Rp) Pajak Daerah (Juta Rp) Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Cimahi 2024 (diolah) Gambar 2.23 Rasio Keuangan Daerah terhadap Perekonomian Kota Cimahi Dari sisi fiskal daerah, Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2019- 2023 cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terlihat bahwa Dana perimbangan atau pendapatan transfer memberi sumbangan terbesar pada Pendapatan Daerah Kota Cimahi dengan rata-rata kontribusi sebesar 64,76 % setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan Pemerintah Kota Cimahi dalam membiayai daerahnya dengan dana pusat. Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya antara lain melalui optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta upaya meningkatkan perolehan dana perimbangan. Gambar 2.24 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2023 0,45 0,50 0,46 0,62 0,45 0,50 0,49 0,53 0,52 0,45 7,22 7,93 7,16 9,80 8,38 5,51 5,75 10,04 11,82 11,84 6,18 6,25 6,37 6,35 5,39 9,07 8,58 5,23 4,37 3,77 - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Tax to PDRB (%) - 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2019- 2023 Pendapatan Daerah PAD Pajak retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan Pemerintah Kota Cimahi telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pengembangan online system; menindaklanjuti pengalihan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah; melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB; melakukan optimalisasi retribusi daerah; meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang sah, serta bagi hasil pengelolaan aset pusat di daerah.
4. 5.Kontribusi perekonomian Kota Cimahi terhadap Perekonomian Metropolitan Bandung Raya Kontribusi perekonomian Kota Cimahi terhadap Perekonomian Metropolitan Bandung Raya Cenderung konstan selama 10 tahun terakhir Salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi relatif tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Metropolitan Bandung Raya. Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi 2024 (diolah) Gambar 2.25 Kontribusi perekonomian Kota Cimahi terhadap Perekonomian Metropolitan Bandung Raya 6,54 6,46 6,38 6,31 6,30 6,38 6,37 6,40 6,43 6,44 (4,00) (2,00) - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio PDRB Cimahi Terhadap Metropolitan Bandung Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Pertumbuhan Ekonomi Metropolitan Bandung 2.2.1.3. Tingkat Inflasi Laju Inflasi Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang besar. Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan selama rentang 2019-2023 dapat digambarkan bahwa sejak 2019 terdapat kecenderungan laju inflasi yang terus menurun, hingga pada di tahun 2021, laju inflasi tercatat sebesar 1,65%. Hal ini antara lain disebabkan pasokan barang dan stok pangan daerah yang masih terjaga sehingga inflasi terkendali. Namun demikian pada tahun 2022 inflasi melonjak hingga 7,45%, dan menjadi inflasi tahunan tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sumber : BPS, diolah 2023 Gambar 2.26 Perbandingan Inflasi Kota Bandung (Cimahi) dengan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 Tingkat inflasi yang melonjak tinggi ini dipengaruhi antara lain karena adanya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pada awal tahun, kenaikan harga LPG dan tarif listrik di bulan Juli, kenaikan harga BBM, penyesuaian tarif angkutan pada September, serta adanya penetapan tarif baru Perumda Tirtawening Kota Bandung pada Desember 2022. Namun begitu, memasuki 2023 terjadi penurunan laju inflasi yang signifikan di Kota Cimahi, menjadi sekitar 0,63% sampai pada akhir tahun. Sumber : BPS (beberapa tahun) Gambar 2.27 Inflasi Tahunan 7 Kota dan Gabungan di Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Tren lonjakan dan penurunan inflasi selama 2022-2023 tersebut terjadi relatif merata di beberapa kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Kota Cimahi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah, dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri. Sumber : BPS (beberapa tahun) Gambar 2.28 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kota Cimahi, 2019-2023 2.2.1.4. Rasio Gini Koefisien gini (gini ratio) digunakan untuk melihat pemerataan distribusi pendapatan relatif antar penduduk di suatu wilayah. Perkembangan gini ratio di Kota Cimahi selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tetapi dalam 3 tahun terakhir capaian rasio gini kota cimahi masih di bawah Jawa Barat. Untuk lebih lengkapnya capaian gini ratio dijelaskan pada grafik berikut: Sumber : BPS (diolah) Gambar 2.29 Perkembangan Gini Ratio Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Dari grafik di atas didapatkan informasi bahwa pada tahun 2019 gini rasio kota cimahi lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat dimana indeks gini Kota Cimahi berada pada 0,437% dan Jawa Barat berada pada 0,398%. Ada tahun 2019 dari sebesar 0,437 gini ratio Kota Cimahi turun menjadi sekitar 0,38 pada 2020. Memasuki 2021 terjadi kenaikan rasio menjadi sebesar 0,415. Kenaikan ini bahkan melebihi rata-rata koefisien gini Provinsi Jawa Barat. Setelah 2021, perkembangan gini ratio Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 0,408 pada 2022 dan terus turun hingga akhir periode. Kota Cimahi mencatatkan nilai rasio sebesar 0,39 pada akhir 2023, berdasarkan data BPS, Indeks Gini Kota Cimahi tahun 2023 yaitu 0,39 termasuk dalam kategori sedang karena nilainya berada dibawah 0,5. Nilai ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tahun 2020 tercatat sebagai penurunan terendah dan termasuk dalam kategori rendah dalam hal ketimpangan pendapatan. Sumber : BPS (diolah) Gambar 2.30 Perkembangan Gini Ratio Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Di sisi lain, perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat justru menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Dibandingkan dengan Kota Cimahi, capaian Koefisien Gini Ratio Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dan 2021 lebih baik daripada Kota Cimahi. Selebihnya perkembangan gini ratio justru menunjukkan peningkatan hingga akhir 2023. 2.2.1.5. PDRB Per Kapita Pertumbuhan laju ekonomi tahun 2019-2023 diikuti dengan peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Cimahi tahun 2019-2023. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Gambar 2.31 PDRB per kapita Kota Cimahi tahun 2019-2023 Dari tabel di atas terlihat perkembangan PDRB per kapita Kota Cimahi naik ADHB maupun ADHK mengalami kecenderungan semakin membaik dalam periode 2019-2023. Gambar 2.32 PDRB Per Kapita ADHK Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 PDRB per Kapita ADHK Kota Cimahi selama periode 2019-2023 berada jauh lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan standar kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang cenderung lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat. 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka Bagi Kota Cimahi, perbaikan kondisi ekonomi di tahun 2022-2023 pasca Pandemi Covid-19, yang diindikasikan dengan menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan indeks gini di Kota Cimahi. Namun demikian Pemerintah Kota Cimahi harus bertindak cepat walaupun nilai indeks gini termasuk kategori sedang namun jaraknya cukup dekat dengan kategori tinggi. 54,27 56,89 59,61 64,42 68,55 38,00 39,46 40,52 42,31 43,89 - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB per kapita Kota Cimahi tahun 2019-2023 PDRB/Kapita (ADHB) PDRB/Kapita (ADHK) 30,41 30,18 30,91 32,18 33,48 38,00 39,46 40,52 42,31 43,89 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB Per Kapita ADHK Kota Cimahi & Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024 Gambar 2.33 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat 2019-2023 (%) Selama kurun waktu 5 tahun terakhir Kota Cimahi termasuk dalam kabupaten/kota dengan rata-rata tingkat pengangguran tertinggi selama rentang waktu 2019-2023. Selama rentang waktu tersebut, perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi secara umum meningkat. TPT Kota Cimahi mengalami kenaikan cukup tajam pada saat Pandemi Tahun 2020, yang mencapai sekitar 13,3%. Kondisi TPT Kota Cimahi berada pada posisi kedua di bawah Kabupaten Bogor yang menduduki posisi tertinggi dalam TPT pada tahun tersebut. Memasuki 2021, TPT Kota Cimahi menurun menjadi sebesar 13,1% dan selanjutnya cenderung terus menurun hingga akhir periode (2023). Penurunan TPT pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan lapangan pekerjaan di Kota Cimahi sudah membaik meskipun belum sepenuhnya pulih. Tentu saja hal ini sedikit banyak didukung oleh mulai membaiknya aktivitas ekonomi daerah dan diharapkan terus membaik pasca pemulihan ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja terus meningkat terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka (beberapa tahun) Gambar 2.34 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan Rata-rata Tertinggi selama 2019-2023 (%) Meskipun menunjukkan adanya penurunan, namun dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, posisi Kota Cimahi berada pada peringkat teratas dalam TPT. Selain itu, penurunan TPT pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum Pandemi. Penurunan TPT pada tahun 2023 menunjukkan lapangan pekerjaan di Kota Cimahi sudah membaik meskipun belum sepenuhnya pulih sebagaimana kondisi sebelum Pandemi Covid-19. Rencana Strategis ketenagakerjaan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga target penurunan TPT setiap tahun menjadi lebih terukur. 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Dan Budaya Kesejahteraan Sosial dan Budaya di Kota Cimahi dapat dilihat melalui capaian indikator Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran per Kapita, Persentase Kebudayaan yang Dilestarikan dan Dikembangkan, dan. Indeks Keluarga Sehat. Adapun Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, dan Indeks Pembangunan Pemuda belum digunakan sebagai indikator untuk menganalisis karakteristik kesejahteraan masyarakat dan budaya di Kota Cimahi. 2.2.2.1. Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Grafik berikut menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019-2023. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024 Gambar 2.35 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat 2019-2023 (Ribu Jiwa) Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kota Cimahi adalah sebesar 26,9 ribu jiwa. Jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 32,5 ribu orang, termasuk dalam kategori miskin. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi turun menjadi sebanyak 28,6 ribu jiwa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan sekitar 1.700 penduduk, namun angka tersebut masih berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2024, diolah Gambar 2.36 Tingkat Kemiskinan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 5,77 5,61 4,83 5,07 5,02 5,35 4,94 4,39 5,11 5,35 5,11 4,66 7,45 6,82 7,88 8,4 8,31 7,62 5,3 5,23 7,07 6,49 5,86 9,36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Kemiskinan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2023 Target Kota Cimahi Capaian Kota Cimahi Capaian Jawa Barat Capaian Nasional Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yaitu suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Secara umum garis kemiskinan di Kota Cimahi mulai tahun 2019- 2023 terus meningkat. Pada tahun 2023 garis kemiskinan di Kota Cimahi mengalami peningkatan menjadi Rp.590.197,00 per kapita per bulan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp.549.450,00. Hal ini menunjukkan biaya hidup di Kota Cimahi selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tabel 2.14 Indikator Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2018-2023 NO URAIAN TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023
5. 1.Garis Kemiskinan (GK) - Rupiah) 484.804 511.375 522.281 549.450 590.197
6. 2.Persentase Penduduk Miskin 4,39 5,11 5,35 5,11 4,66
7. 3.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 0,60 0,75 0,93 0,67 0,54
8. 4.Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,14 0,18 0,21 0,14 0,10 Sumber : Tabel dinamis BPS Kota Cimahi, diolah 2024 Indikator kemiskinan lainnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Cimahi mengalami penurunan dari 0,67 menjadi 0,54 atau turun sebesar 0,13 poin, artinya peningkatan garis kemiskinan yang diikuti dengan peningkatan pendapatan penduduk miskin menyebabkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 menjadi semakin rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemiskinan di Kota Cimahi, karena pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan indikator kemiskinan lainnya yang dapat dianalisis untuk melihat kondisi kemiskinan di suatu daerah. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Pada Tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan Kota Cimahi mengalami peningkatan akibat adanya Pandemi Covid-19, namun kembali menurun hingga mencapai 0,10 di tahun 2023 seiring dengan berakhirnya masa Pandemi dan semakin membaiknya kondisi ekonomi di Kota Cimahi. 2.2.2.2. Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi per kapita dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi rumah tangga di Kota Cimahi selama kurun waktu lima tahun terakhir, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.15 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, 2019-2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) WILAYAH TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 Kota Cimahi 12.448 12.025 12.019 12.500 12.833 Provinsi Jawa Barat 11.152 10.845 10.934 11.277 11.695 Indonesia 11.299 11.013 11.156 11.479 11,89 Sumber : BPS (beberapa tahun, diolah) Secara umum, selama tahun 2019-2023, nilai pengeluaran per kapita Kota Cimahi lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka ini menggambarkan bahwa secara ekonomi, standar hidup di Kota Cimahi secara umum sudah lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Gambar berikut menunjukan bahwa Kota Cimahi juga berada dalam kelompok kabupaten/kota dengan nilai pengeluaran per kapita tertinggi di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun terakhir bersama dengan Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Cirebon. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, beberapa tahun (diolah) Gambar 2.37 Perkembangan Kabupaten/Kota dengan Pengeluaran perkapita Tertinggi di Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 2.2.2.3. Budaya Pencapaian pembangunan dalam bidang olah raga dan seni budaya di Kota Cimahi perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan. Kota Cimahi memiliki keberagaman budaya dan kearifan local. Salah satu potensi potensial budaya Kota Cimahi adalah adanya komunitas adat di Cipageran dan Kampung Hukum Adat. Kehidupan Kampung Hukum Adat Cireundeu memegang teguh budaya leluhur seperti pola konsumsi pangan non beras (singkong) dan mengedepankan pelestarian lingkungan. Komitmen Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan persentase pada tahun 2019 baru mencapai 40,98%, tahun 2021 meningkat menjadi 83% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 95%. Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasikan karya seninya. Tabel 2.16 Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan 40,98% 55,56% 83% 90% 95% Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2023, diolah 2.2.2.4. Indeks Keluarga Sehat Kualitas kesehatan masyarakat Kota Cimahi dapat teridentifikasi dari capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). IKS merupakan penilaian dari Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yaitu suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang meliputi indikator:
9. 1.Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
10. 2.Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan;
11. 3.Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
12. 4.Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
13. 5.Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
14. 6.Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
15. 7.Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
16. 8.Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
17. 9.Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
18. 10.Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
19. 11.Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
20. 12.Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 < IKS < 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Capaian IKS Kota Cimahi, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun meskipun masih terkategori keluarga tidak sehat. Pada tahun 2019 mencapai 0,22 sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,37. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan indeks keluarga sehat antara lain:
21. 1.Peningkatan kualitas dan proses input data pada aplikasi PIS PK dengan menyiapkan petugas pengolah pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
22. 2.Adanya Inovasi Aplikasi untuk pencatatan PIS PK;
23. 3.Kegiatan Pendekatan keluarga yang merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Pendekatan Keluarga dilakukan secara terintegrasi. Kunjungan rumah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal terhadap keluarga, sehingga dapat mengenali masalah-masalah kesehatan yang dihadapi keluarga secara menyeluruh dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan; dan
24. 4.Peningkatan upaya promotif dan preventif dan pemberdayaan Masyarakat. 2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.3.1. Daya Saing Ekonomi 2.3.1.1. Lapangan Usaha Unggulan dan Potensial Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 perekonomian makro Kota Cimahi, secara umum, tumbuh dengan baik yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, pada tahun 2020, PDRB Kota Cimahi memperlihatkan adanya penurunan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 pada tahun tersebut. Penurunan yang terjadi adalah sebesar Rp.428.000.000.000,9, dari posisi sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp.32.639.000.000,5 menjadi Rp.32.210.000.000,7 di tahun 2020. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) Gambar 2.38 Perkembangan PDRB ADHB Cimahi 2019-2023 Selama 5 (lima) tahun terakhir struktur perekonomian Kota Cimahi di dalam PDRB ADHB ditopang oleh sektor sekunder yang memiliki peran sebesar 75% dengan kontribusi utama dari sektor Industri pengolahan sebesar lebih dari 40%, sedangkan sektor primer hanya berkontribusi sebesar 0,18% dan sektor tersier sebesar 24,12%. Sektor tersier ini ditopang oleh sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Selain itu, terdapat sektor potensial yang setiap tahun meningkat kontribusinya dalam sektor ini yaitu sektor Informasi dan komunikasi. Rendahnya kontribusi sektor primer disebabkan Kota Cimahi tidak memiliki potensi pengembangan pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk melihat kemampuan ekspor sektoral, maka diketahui sektor unggulan di Kota Cimahi, yang dapat dijadikan fokus pengembangan ekonomi untuk mendorong peningkatan PDRB Kota Cimahi adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Sektor-Sektor yang memiliki Kemampuan Ekspor (Metode LQ) Kota Cimahi, 2018-2023 Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Pertambangan dan Penggalian - - - - - Industri Pengolahan 1,05 1,12 1,09 1,04 1,07 1,03 Pengadaan Listrik dan Gas 0,68 0,69 0,73 0,76 0,76 0,8 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,7 0,61 0,59 0,59 0,58 0,59 Konstruksi 1,56 1,46 1,5 1,52 1,51 1,56 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,11 1,03 1,05 1,08 1,05 1,08 Transportasi dan Pergudangan 0,73 0,7 0,73 0,75 0,71 0,74 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,46 0,44 0,45 0,43 0,44 0,45 Informasi dan Komunikasi 1,7 1,56 1,55 1,65 1,63 1,67 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,24 1,2 1,25 1,24 1,23 1,25 Real Estat 0,74 0,7 0,71 0,76 0,75 0,76 Jasa Perusahaan 0,4 0,38 0,4 0,39 0,38 0,38 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,05 1 1,04 1,05 1,03 1,09 Jasa Pendidikan 1,26 1,19 1,2 1,22 1,21 1,28 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,05 1 1 1,02 1 1,01 Jasa lainnya 0,67 0,63 0,62 0,63 0,63 0,64 Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Cimahi 2024, diolah Dari hasil perhitungan Shift Share (SS) maka sektor yang mempunyai daya saing di Kota Cimahi selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut: Tabel 2.18 Sektor-Sektor di Kota Cimahi yang memiliki Daya Saing (Metode Shift Share), 2018-2023 Lapangan Usaha 2018 - 2023 NS MS RS Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,77 -2,05 -1,91 Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan 1.702,46 -142,6 168,9 Pengadaan Listrik dan Gas 9,71 -5,5 13,36 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,08 1,68 -1,76 Konstruksi 490,28 -157,6 123,45 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 631,96 -234,48 37,47 Transportasi dan Pergudangan 129,09 45,11 50,32 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 46,57 12,81 3 Informasi dan Komunikasi 260,89 924,97 58,02 Jasa Keuangan dan Asuransi 116,31 -33,85 39,43 Real Estat 34,17 40,25 20,26 Jasa Perusahaan 6,59 -0,23 -0,03 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 75,16 -91,14 32,88 Jasa Pendidikan 132,75 27,49 50,58 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 31,43 12,86 -0,82 Jasa lainnya 53,76 21,22 -1,72 Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Cimahi 2024, diolah Jika didefinisikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki kemampuan ekspor dan memiliki daya saing, maka beberapa sektor di bawah ini merupakan sektor unggulan di Kota Cimahi selama periode 2018-2023, yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Konstruksi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Keempat sektor tersebut merupakan potensi sektoral yang dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan PDRB di Kota Cimahi. Dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu Sektor yang memiliki kontribusi besar atau cenderung meningkat, sektor yang memiliki kemampuan ekspor, dan sektor yang memiliki daya saing, maka diperoleh beberapa sektor yang menjadi penopang perekonomian Kota Cimahi adalah: Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Jasa Pendidikan. seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun sektor yang menjadi penopang perekonomian Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.19 Sektor Penopang Perekonomian Kota Cimahi 2018-2023 Lapangan Usaha 2018-2023 Share Besar atau Cenderung Meningkat Potensi Ekspor Daya Saing Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tidak Tidak Tidak Pertambangan dan Penggalian Tidak Tidak Tidak Industri Pengolahan Ya Ya Ya Pengadaan Listrik dan Gas Tidak Tidak Ya Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tidak Tidak Tidak Konstruksi Ya Ya Ya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Ya Ya Ya Transportasi dan Pergudangan Ya Tidak Ya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tidak Tidak Ya Informasi dan Komunikasi Ya Ya Ya Jasa Keuangan dan Asuransi Ya Ya Ya Real Estat Tidak Tidak Ya Jasa Perusahaan Tidak Tidak Tidak Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tidak Ya Ya Jasa Pendidikan Ya Ya Ya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tidak Ya Tidak Jasa lainnya Tidak Tidak Tidak Sumber : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Cimahi 2024, diolah Dari sisi pengeluaran, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi sumbangan terbesar pada PDRB ADHK menurut Pengeluaran dengan rata-rata kontribusi sebesar 70,07% setiap tahunnya selama 2019-2023. Pada posisi kedua, pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto menjadi kontributor terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 32,38% per tahun. Berikutnya, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mempunyai kinerja yang menyumbang pengeluaran terbesar ketiga PDRB ADHI menurut Pengeluaran Kota Cimahi selama rentang waktu lima tahun tersebut. Rata-rata kontribusi dari pengeluaran pemerintah adalah sebesar 4,84% dari total PDRB per tahunnya. Pada posisi keempat, Perubahan Inventori menyumbang PDRB ADHK menurut Pengeluaran rata-rata sebesar 1,36% per tahunnya. Disusul oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LPNRT dengan rata-rata kontribusi pengeluaran yang relatif stabil sebesar 0,23% per tahun. Pada posisi terakhir, Pengeluaran Net Ekspor cenderung minus selama jangka waktu lima tahun tersebut dengan rata-rata kontribusi -8,89% per tahun. 2.3.1.2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) adalah inisiatif yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mengukur dan memantau perkembangan ekonomi biru. Ekonomi biru sendiri mengacu pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat, sambil menjaga kelestarian ekosistem laut. Perhitungan IBEI dilakukan melalui 44 indikator yang terbagi dalam 4 pilar. Untuk Kota Cimahi hanya tersedia data untuk 6 indikator yang merupakan bagian dari pilar ekonomi dan sosial. Ketersediaan data tersebut berasal dari sub pilar perikanan tangkap dan budaya yang ada pada pilar ekonomi (sebanyak 2 indikator), dan pilar sosial yang terdiri dari sub pilar kesejahteraan (1 indikator), sub pilar kesehatan (2 indikator) dan sub pilar pendidikan (1 indikator). Dengan ketersediaan data tersebut, maka dapat dihitung kontribusi IBEI Kota Cimahi terhadap Provinsi Jawa Barat sebesar 8,12%. 2.3.1.3. Indeks Ekonomi Hijau (Pilar Ekonomi) Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan ke depan di tingkat kab/kota maka GEI yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kab/kota cukup diukur s.d pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait Pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kab/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kab/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi. Terkait “Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada pilar ekonomi” ini yang menjadi parameter perhitungan diantaranya:
25. 1.Produktivitas Akuakultur;
26. 2.Produktivitas Padi;
27. 3.Produktivitas Tenaga Kerja Industri;
28. 4.Produktivitas Tenaga Kerja Jasa; dan
29. 5.PDRB Perkapita. Namun demikian, sampai dengan tahun 2024, Kota Cimahi masih belum melakukan perhitungan indeks ekonomi hijau. Penghitungan tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025. 2.3.1.4. Produktivitas UKM dan Koperasi A. UKM Kota Cimahi mengalami penurunan rasio kewirausahaan selama periode 2018 hingga 2022. Rasio kewirausahaan ini dihitung berdasarkan jumlah usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja berdasarkan perhitungan dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Pada tahun 2018, rasio kewirausahaan adalah 2,91% dengan total 8.673 usaha mikro dan kecil. Namun, angka ini terus menurun setiap tahun, dengan rasio mencapai titik terendah sebesar 1,90% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya minat atau kemampuan untuk memulai usaha baru di kalangan angkatan kerja, yang bisa diakibatkan oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan dukungan infrastruktur. Tabel 2.20 Rasio Kewirausahaan Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Tahun Usaha Mikro dan Kecil Kota Cimahi PT CV Lainnya Non Badan Hukum Total Angkatan Kerja Rasio Kewirausahaan 2018 85 237 - 8.351 8.673 297.539 2,91 2019 35 107 25 6.446 6.613 296.513 2,23 2020 5 222 - 6.305 6.532 293.754 2,22 2021 - 151 106 6.295 6.552 292.252 2,24 2022 7 10 - 6.070 6.087 320.574 1,9 2023*) 7 10 - 6.070 6.087 320.574 1,9 Keterangan : *) Angka Sementara Sumber : Disdagkoperin Kota Cimahi, 2024 Penurunan rasio kewirausahaan ini menuntut adanya program- program yang mampu meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha. Kota Cimahi perlu mengadopsi strategi yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi peningkatan akses terhadap modal, pelatihan keterampilan kewirausahaan, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung usaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih kondusif. Selain itu, promosi kewirausahaan perlu ditingkatkan melalui kampanye-kampanye yang mampu menarik perhatian dan inspirasi masyarakat untuk terjun ke dunia usaha. Program-program inkubator dan akselerator bisnis bisa menjadi solusi efektif dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para calon pengusaha. Dengan demikian, diharapkan rasio kewirausahaan di Kota Cimahi dapat meningkat kembali dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk selanjutnya, produktivitas UKM diukur melalui indikator Rasio Kewirausahaan Daerah. Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing- masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. B. Koperasi Produktivitas koperasi diukur melalui indikator Volume Usaha Koperasi. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Kondisi koperasi di Kota Cimahi menunjukkan tren yang bervariasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2002, jumlah koperasi di Kota Cimahi adalah 151 dengan jumlah anggota mencapai 14.387 orang. Angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan 420 koperasi dan 40.822 anggota. Namun, setelah itu, terjadi penurunan jumlah koperasi dan anggota, terutama setelah Pandemi Covid-19, yang berdampak signifikan pada keberlangsungan dan kinerja koperasi. Pada tahun 2023, jumlah koperasi menurun menjadi 270 dengan 44.272 anggota. Meskipun jumlah koperasi dan anggota mengalami penurunan, modal luar dan aset koperasi justru menunjukkan peningkatan. Modal luar yang meningkat sejalan dengan kenaikan total aset koperasi mencerminkan adanya dukungan eksternal yang lebih besar, baik dari pihak perbankan, pemerintah, maupun investor lainnya. Namun, penurunan jumlah anggota dan Sisa Hasil Usaha (SHU) pasca Covid-19 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi anggota dan profitabilitas koperasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan pengelolaan koperasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan anggota. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi penguatan kelembagaan koperasi yang mencakup peningkatan kapasitas manajerial, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pengembangan program- program yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada koperasi, termasuk dalam hal regulasi, pelatihan, dan akses terhadap pasar. Dengan demikian, koperasi dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia Daya saing sumber daya manusia (SDM) mengacu pada kemampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dan lingkungan usaha. Hal ini merupakan kunci untuk menghadapi tantangan perekonomian dan globalisasi yang disertai kemajuan teknologi seiring dengan persaingan perusahaan dan negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Daya saing SDM ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterampilan, pendidikan, kesehatan, keahlian teknis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, yang disertai dengan kemajuan teknologi digital. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Cimahi berkaitan dengan pendidikan dan teknologi digital diantaranya penyediaan ebook gratis di perpustakaan digital, dan sistem pembelajaran daring pada saat Pandemi Covid-19. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut belum diukur ke dalam Indeks Literasi Digital. Adapun indikator-indikator yang terkait dengan daya saing sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. 2.3.2.1. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Sejak tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata- rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Tabel 2.21 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kota Cimahi Tahun 2018-2023 URAIAN TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Umur Harapan Hidup/UHH (Tahun) 73,75 73,89 74,03 74,21 74,50 74,80 Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun) 13,77 13,79 13,80 13,81 13,82 13,84 Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun) 10,94 10,95 10,96 11,08 11,21 11,39 Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP) Kota Cimahi (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 11.921 12.448 12.025 12.019 12.500 12,830 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka dan Jawa Barat Dalam Angka ,BPS, 2024, diolah Nilai Capaian IPM Kota Cimahi dari tahun 2019-2023 secara umum mengalami peningkatan yaitu dari 78,11 menjadi 79,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Cimahi dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan nilai capaian IPM provinsi Jawa Barat karena berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Kota Cimahi juga termasuk dalam kelompok lima besar kabupaten/kota dengan nilai capaian IPM tertinggi di Provinsi Jawa Barat bersama Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Nilai IPM Kota Cimahi dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Kota Lainnya di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini: Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka (beberapa tahun) Gambar 2.39 Perkembangan Capaian Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi di Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Berdasarkan data perkembangan capaian IPM tersebut, yang perlu dicermati adalah pada rentang tahun 2019-2020 ada perlambatan capaian pada tahun 2020, hal itu akibat dari dampak Pandemi Covid-19. Selanjutnya, mulai 2021, seiring dengan proses pemulihan ekonomi perkembangan capaian IPM Kota Cimahi menunjukkan adanya peningkatan hingga akhir 2023. Peningkatan capaian IPM tersebut didorong oleh peningkatan beberapa aspek penting dari kesejahteraan manusia yaitu Dimensi Kesehatan, Pengetahuan dan Dimensi Standar Hidup Layak. Aspek Dimensi Kesehatan, yang ditunjukkan oleh Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 74,99 tahun pada 2022 menjadi 75,27 pada tahun 2023 yang juga menggambarkan derajat Kesehatan Masyarakat di suatu daerah. Untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditunjang oleh peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia kesehatan yang. Selain itu, Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di Masyarakat juga perlu ditingkatkan. Aspek Dimensi Pengetahuan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat menjadi 11,39 tahun pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 dengan nilai RLS 11,21 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat menjadi 13,84 tahun pada tahun 2023 dari tahun 2022 dengan nilai HLS 13,82 tahun atau setara dengan Diploma II. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap persentase serapan tenaga kerja di Kota Cimahi. Hal tersebut ditunjukan oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Kota Cimahi didominasi oleh pekerja dengan pendidikan tertinggi sekolah menengah umum/sederajat yang jumlahnya mencapai 149.682 pekerja. Sedangkan yang berpendidikan universitas mencapai 53.362 orang, dan sisanya yang berpendidikan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Pada tahun 2023 ini, persentase yang bekerja dari setiap pendidikan tertingginya, memiliki capaian yang cukup merata, yang berkisar antara 85% hingga 94%. Pada aspek Dimensi Standar Hidup Layak yang ditunjukkan oleh Indikator Pengeluaran Perkapita Per Tahun tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni dari Rp.12.000.000,50 pada 2022 menjadi Rp.12.000.000,83 pada tahun 2023. Peningkatan daya beli masyarakat juga perlu didorong dengan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari hari secara layak. 2.3.2.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Cimahi menunjukkan hasil yang cukup baik dengan skor 98,83. Angka ini menunjukkan bahwa perpustakaan di Cimahi telah berhasil menyediakan layanan yang merata, koleksi yang memadai, dan tenaga perpustakaan yang cukup. Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan juga relatif tinggi, dan terdapat keterlibatan masyarakat yang cukup aktif dalam kegiatan perpustakaan. Tabel 2.22 IPLM Kota Cimahi Tahun 2022-2023 KOTA UPLM1 UPLM2 UPLM3 UPLM4 UPLM5 UPLM6 UPLM7 IPLM TAHUN Pemerataan Layanan Perpustakaa n Ketercukup an Koleksi Perpustaka an Ketercuku pan Tenaga Perpustak aan Tingkat Kunjungan Masy/hari Perpustak aan Ber- SNP Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan Anggota Perpustak aan CIMAHI 0,0028 1,3816 0,0033 0,446 3,6049 0,4029 1,0762 98,83 2022 CIMAHI 0,7276 0,1336 0,1565 0,0267 1 1 1 57,78 2023 Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2024 Namun, pada tahun 2023, skor IPLM Kota Cimahi mengalami penurunan drastis menjadi 57,78. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk berkurangnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), penurunan tingkat kunjungan harian, serta jumlah tenaga perpustakaan yang mencatatkan penurunan signifikan. Hal ini menandakan adanya masalah dalam pendataan dan kesiapan tenaga perpustakaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan data tersebut. Perbedaan data antara tahun 2022 dan 2023 juga menunjukkan kurangnya komunikasi dan konfirmasi data antara Konsultan IPLM Perpusnas RI dengan Pemda Kota Cimahi. Koordinasi yang tidak intensif ini mengakibatkan penurunan angka IPLM tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja perpustakaan di Cimahi. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya koordinasi dan koreksi data UPLM serta angka masyarakat sesuai data BPS oleh seluruh perpustakaan di Kota Cimahi. 2.3.3. Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur di Indonesia secara umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing nasional maupun daerah. Dalam konteks nasional, Kementerian PUPR telah mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan strategis serta percepatan pemerataan wilayah di kawasan perdesaan, perbatasan negara, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Kawasan-kawasan strategis antara lain kawasan industri, destinasi pariwisata, kawasan metropolitan, kota baru, food estate dan lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya wilayah perkotaan seperti Kota Cimahi, daya saing infrastruktur wilayah dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur perkotaan. Komponen infrastruktur yang umumnya dinilai adalah kemantapan jalan, kinerja jalan yang menghubungkan pusat dan sub pusat kota, jaringan air minum perpipaan, jaringan air limbah domestik, kualitas infrastruktur lingkungan permukiman, kuantitas dan kualitas PSU, luas kawasan kumuh, serta pengelolaan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi lingkungan. Kemantapan jalan digunakan sebagai indikator kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan (Direktorat Preservasi, 2019). Pada tahun 2023 kondisi kemantapan jalan Kota Cimahi mencapai 97,93%. Kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori Jalan Mantap Konstruksi, artinya penanganan yang dibutuhkan hanyalah kegiatan pemeliharaan. Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2023 berada di Kategori C dengan nilai rasio volume kapasitas (Volume Capacity Ratio/VCR) sebesar 0,75. Kondisi tersebut menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 menunjukkan bahwa secara umum ruas jalan di Kota Cimahi memiliki kondisi arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan oleh kondisi arus lalu lintas, namun rasio volume dan kapasitas masih bisa ditoleransi. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi tahun 2023, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses jaringan perpipaan air minum adalah 26,06%. Untuk mengatasi kendala keterbatasan sumber daya air di Kota Cimahi maka skema kerjasama regional yang merupakan kewenangan provinsi menjadi alternatif solusi bagi Kota Cimahi dapat meningkatkan cakupan layanan air minum. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Aman sebagai indikator pelayanan air limbah domestik, pada tahun 2023 mencapai 31,18%. Upaya untuk peningkatan layanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat telah dilakukan oleh DPKP antara lain dengan penyediaan IPAL komunal dan septictank individu juga didukung dengan layanan dari UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa penyedotan lumpur tinja. Hasil dari penyusunan data numerik kekumuhan (baseline) tersebut menyatakan bahwa masih ada 156,47 Ha luasan kumuh yang tersebar di 28 lokasi di 15 Kelurahan yang termasuk perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Cimahi (Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 663/Kep.2330-DPKP/2021). Namun berdasarkan kegiatan pengurangan luas Kawasan kumuh yang telah dilaksanakan maka luasan kumuh mengalami pengurangan menjadi 141,42 Ha pada tahun 2023. Adanya kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun stakeholder lain berkontribusi positif terhadap pengurangan luasan kumuh. Pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui program pengurangan dan penanganan sampah. Program pengurangan sampah saat ini dilaksanakan melalui Reduce, Reuse Recycle (3R), antara lain melalui pembuatan Refined Derived Fuel (RDF), Bank Sampah, pengomposan dan magotisasi yang diarahkan untuk mewujudkan sirkuler ekonomi. Dalam hal penanganan sampah, dilakukan melalui pengumpulan sampah dari sumber ke Tempat Pemrosesan Sampah (TPS), pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Persentase pengelolaan sampah Kota Cimahi mengalami perlambatan, dimana pada 2022 persentase turun hingga hanya sebesar 77,1% namun pada akhir periode (2023) mengalami kenaikan hingga 95,2%. Selanjutnya, untuk ruang terbuka hijau (RTH), Kota Cimahi mengembangkan rimba kota, taman lingkungan, serta penghijauan sepanjang sempadan jalan dan sempadan Sungai. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan luas RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota. Luas lahan kehati yang dikelola tahun 2022 adalah seluas 48,68 Ha yang terdiri dari hutan kota, taman pemakaman dan lahan yang dikonservasi. Dalam hal mengukur tingkat layanan infrastruktur, Pemerintah Kota Cimahi melakukan penghitungan Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index/LCI) berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat. Pada tahun 2022, LCI yang diperoleh sebesar 68,2 dan termasuk kategori sedang. Demikian juga pada tahun 2023 diperoleh nilai LCI 68,1 dengan kategori sedang. Penurunan nilai ini disebabkan karena adanya penambahan indikator penilaian. Namun, penilaian LCI untuk tahun 2024 dengan indikator yang sama dengan yang disebarkan pada tahun 2023 nilainya menjadi 69,7. 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi Setelah Pandemi Covid-19 realisasi investasi di Kota Cimahi didominasi oleh penanaman modal asing (PMA). Hal ini terlihat mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 realisasi investasi PMA selalu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada penanam modal dalam negeri (PMDN). Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dimana nilai realisasi investasi PMA mencapai hampir Rp.1.000.000.000.000,52. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Cimahi telah semakin baik dan dapat menarik investor dari luar negeri dan cenderung memiliki tren yang meningkat. Disisi lain, investasi PMDN mulai meningkat setelah Pandemi Covid-19 dan juga perlu mendapat perhatian agar investor lokal dapat terus berkembang. Sumber : DPMPTSP Jawa Barat, https://opendata.jabarprov.go.id (diakses 31 Mei 2024), diolah Gambar 2.40 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kota Cimahi Tahun 2010-2023 Daya saing investasi di daerah juga berkaitan erat dengan produktivitas investasi, yang sering diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Semakin rendah nilai ICOR menandakan semakin produktif investasi tersebut. Artinya, untuk menghasilkan tambahan output yang sama diperlukan modal yang lebih sedikit. Ini mencerminkan efisiensi tinggi dalam penggunaan modal. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan bahwa investasi semakin kurang produktif atau semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output yang sama. Hal ini mencerminkan efisiensi rendah dan mungkin adanya hambatan struktural atau manajerial yang pada akhirnya dapat berakibat menurunkan daya tarik investasi. Perhitungan ICOR dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode Non Lag yang akan menghitung investasi saat ini berdampak pada perubahan output saat ini (PMTB/Perubahan PDB); dan metode Time Lag yang akan menghitung Investasi periode sebelumnya berdampak pada perubahan output saat ini (share PMTB tahun sebelumnya/pertumbuhan PDRB tahun ini). Berdasarkan hasil perhitungan, penggunaan metode Time Lag menunjukkan bahwa investasi tahun sebelumnya memberikan hasil yang lebih produktif. Rata-rata ICOR Kota Cimahi sebelum Pandemi Covid-19 adalah sebesar 5,93. Artinya, Kota Cimahi membutuhkan investasi sebesar Rp.5.000.000.000,93 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp.1.000.000.000. Setelah Pandemi Covid-19 berakhir, rata-rata ICOR Kota Cimahi cenderung meningkat menjadi sebesar 6,29. Angka ini menunjukkan bahwa kota Cimahi membutuhkan tambahan investasi yang lebih besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sama. Hal ini juga ditunjukkan dengan ICOR Kota Cimahi tahun 2023 yang sebesar 5,89 masih belum sebaik tahun 2019 yang sebesar 4,38. Dengan kata lain, investasi di Kota Cimahi setelah pasca Pandemi menjadi semakin tidak produktif. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut penyebab ICOR yang tinggi tersebut, dan dilanjutkan dengan membuat kebijakan yang dapat merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat dan berkelanjutan. Sumber : BPS Kota Cimahi, diolah Gambar 2.41 Nilai ICOR Kota Cimahi Tahun 2011-2023 Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi memiliki pertumbuhan ekonomi (LPE) yang relatif sama dengan Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, Kota Cimahi membutuhkan share investasi yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada data LPE Kota Cimahi tahun 2023 yang mencapai 5,2% dengan share PMTB terhadap PDRB Kota Cimahi sebesar 30,9%, sedangkan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama, memiliki LPE 5,0% dengan share PMTB terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 23,2%. Sumber : BPS Kota Cimahi, olahan Gambar 2.42 Sandingan Share PMTB dan LPE antara Kota Cimahi dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2023 Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi sedikit lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Barat, tetapi membutuhkan kontribusi PMTB yang jauh lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas investasi Kota Cimahi lebih rendah daripada produktivitas investasi Provinsi Jawa Barat. Beberapa hal yang menghambat dan mengurangi daya saing Investasi di Kota Cimahi antara lain:
30. 1.Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan di Kota Cimahi;
31. 2.Masih rendahnya produktivitas investasi Kota Cimahi;
32. 3.Masih terbatasnya regulasi yang mengatur insentif investasi di Kota Cimahi;
33. 4.Belum adanya kebijakan dan peraturan yang mengatur pergeseran struktur ekonomi dari sektor industri pengolahan ke sektor lainnya;
34. 5.Belum ditetapkannya peraturan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi sebagai kepastian ruang untuk investasi dan berusaha;
35. 6.Belum adanya kebijakan dan peraturan untuk revitalisasi lahan-lahan bekas industri yang tidak terpakai;
36. 7.Masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang mengatur pemanfaatan aset daerah oleh investor sekaligus menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kota Cimahi;
37. 8.Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana wilayah pendukung investasi;
38. 9.Masih terbatasnya Investment Project Ready to Offer (IPRO), yang memberikan penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai peluang proyek investasi yang siap ditawarkan kepada para calon investor;
39. 10.Masih kurangnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi yang terintegrasi;
40. 11.Masih rendahnya realisasi investasi oleh investor lokal; dan
41. 12.Munculnya kendala dalam implementasi prosedur/mekanisme investasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan daya saing iklim investasi, Kota Cimahi masih belum mengukur dan melakukan analisis terhadap indikator Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, serta Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai informasi kondisi iklim investasi dilihat dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar 2.4.1.1. Urusan Pendidikan A. Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) pendidikan formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Data perkembangan angka HLS Kota Cimahi tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari nilai 13,79 pada tahun 2022 menjadi 13,84 tahun pada 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan formal pada tahun 2023 selama 13,84 tahun atau setara dengan Diploma II. Berdasarkan perbandingan data angka HLS dengan Provinsi Jawa Barat, capaian Kota Cimahi berada di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat, yang dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah) Gambar 2.43 Perkembangan Angka HLS Kota Cimahi dengan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 (tahun) Jika HLS Kota Cimahi dibandingkan dengan HLS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka angka HLS Kota Cimahi termasuk dalam kelompok daerah dengan angka HLS tertinggi selama kurun waktu tahun 2019-2023 bersama Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Ciamis. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat,2024 (diolah) Gambar 2.44 Perkembangan Kabupaten/Kota dengan Angka HLS Tertinggi di Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 (tahun) B. Rata-rata Lama Sekolah Selain angka Harapan Lama Sekolah, indikator lain yang juga sangat penting untuk melihat kualitas IPM dalam bidang pendidikan yaitu Rata- rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan perkembangan angka RLS Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2019- 2023, terlihat adanya peningkatan secara konsisten. Capaian tertinggi terjadi pada akhir periode, yang bertambah dari 11,21 tahun menjadi 11,39 tahun pada tahun 2023. Dengan angka RLS sebesar 11,39 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Cimahi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,39 tahun. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat,2024 (diolah) Gambar 2.45 Perkembangan Angka RLS Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 (tahun) RLS sangat dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, serta biaya tidak langsung dari pendidikan, atau dengan kata lain bahwa RLS dipengaruhi tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal. Capaian angka RLS Kota Cimahi belum dapat memenuhi target wajib belajar 12 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan nilai capaian rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, capaian Kota Cimahi berada pada kelompok kabupaten/kota dengan angka RLS tertinggi di Provinsi Jawa Barat bersama Kota Bekasi dan Kota Depok. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat,2024 (diolah) Gambar 2.46 Perkembangan Kabupaten/Kota dengan Angka RLS Tertinggi di Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 (tahun) C. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu komponen untuk menghitung IPM pada dimensi pengetahuan. APS pada usia 7-12 tahun (setara SD/MI) dan usia 13-15 tahun (setara SMP/MTs) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. APS untuk usia 7-12 tahun di Kota Cimahi mengalami peningkatan selama periode lima tahun terakhir, yaitu 99,7% pada tahun 2019 menjadi 99,9% pada akhir tahun 2023. Gambar di bawah menunjukkan adanya fluktuasi APS dengan rentang sekitar 0,38% selama 5 (lima) tahun terakhir. Sumber : BPS Kota Cimahi, 2024 (diolah) Gambar 2.47 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun Kota Cimahi, 2019-2023 Dengan terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, data APS menunjukkan adanya titik balik pelambatan bahkan penurunan nilai yang terjadi hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai APS Kota Cimahi sebesar 99,9%, termasuk pada usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan tingkat dasar. Sumber : BPS Kota Cimahi, 2024 (diolah) Gambar 2.48 Perkembangan APS Usia 7-12 Tahun Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019–2023 APS Kota Cimahi untuk usia 7-12 tahun selama lima tahun, menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibanding rata-rata capaian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata APS usia 7-12 Tahun di Kota Cimahi selama periode tersebut adalah sebesar 99,64%, sementara rata-rata capaian APS Provinsi Jawa Barat sebesar 99,5% selama tahun 2019-2023. Sumber : BPS Kota Cimahi, 2024 (diolah) Gambar 2.49 Perkembangan APS Usia 13-15 Tahun Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Sementara itu, perkembangan APS untuk anak usia 13-15 tahun selama periode tahun 2019-2023, secara agregat, justru cenderung menunjukkan penurunan. Nilai APS 13-15 Tahun turun dari sekitar 99,2% pada tahun 2019 menjadi sekitar 98,5% pada tahun 2023 (rata-rata 98,79%). Namun demikian, capaian APS 13-15 tahun secara umum lebih baik dari rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat, yang rata-ratanya sebesar 94,95% selama tahun 2019-2023. Peningkatan APS di Kota Cimahi tidak terlepas dari usaha pemerintah dengan melakukan berbagai intervensi, diantaranya dengan adanya bantuan biaya pendidikan seperti BOS, bantuan biaya pendidikan siswa, dan program bebas SPP untuk siswa miskin di sekolah swasta. Namun, perlu diingat bahwa APS sendiri tidak memberikan informasi tentang kualitas pendidikan atau tingkat keterampilan yang diperoleh siswa. D. Literasi dan Numerasi Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sedangkan numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi, seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, literasi dan numerasi adalah 2 (dua) kemampuan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang, terutama anak-anak di usia sekolah. Selain HLS, RLS, APS, serta literasi dan numerasi, terdapat hal lain yang mempengaruhi kualitas pendidikan, diantaranya adalah mutu sekolah dan kualifikasi tenaga pendidik. Mutu sekolah ditentukan dari nilai akreditasi sekolah. Kondisi mutu sekolah di Kota Cimahi saat ini masih belum optimal, meskipun dari tahun ke tahun jumlah sekolah dengan nilai akreditasi A mengalami peningkatan, jenjang SD yang semula di tahun 2016 hanya 21% menjadi 47% di tahun 2020, serta jenjang SMP dari 36,1% di tahun 2016 menjadi 64,5% di tahun 2020. Kualifikasi guru menjadi bagian penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Persentase kualifikasi guru SD di Kota Cimahi lulusan Strata 1 (S-1) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,35%, sedangkan pada jenjang SMP mengalami peningkatan sebesar 3,8%. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki ijazah sekurang kurangnya S-1. Bersamaan dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Cimahi diharapkan kinerja guru meningkat sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih optimal. 2.4.1.2. Urusan Kesehatan Sebagaimana bidang pendidikan, bidang kesehatan juga merupakan urusan yang masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi. A. Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup merujuk pada perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah yang bisa mencerminkan kualitas dan akses layanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi dan faktor lingkungan di suatu wilayah. Perkembangan pencapaian usia harapan hidup Kota Cimahi selama rentang waktu 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat per tahun dalam periode tersebut. Pada tahun 2023, Kota Cimahi mencatatkan nilai sebesar 75,27 tahun, yang lebih besar dibanding Provinsi Jawa Barat, yang tercatat mencapai 74,91 tahun pada tahun 2023 tersebut. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (diolah) Gambar 2.50 Perkembangan Usia Harapan Hidup (AHH) Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 (tahun) Dalam kaitan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, posisi Kota Cimahi berada pada peringkat keempat dengan angka harapan hidup tertinggi, dengan rata-rata UHH sebesar 74,7 tahun. Sementara Kota Bekasi menjadi daerah dengan nilai capaian tertinggi selama periode tersebut dengan nilai 75,3 tahun. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (diolah) Gambar 2.51 Perkembangan Kabupaten/Kota dengan Angka/Umur Harapan Hidup Tertinggi di Provinsi Jawa Barat 2019-2023 (tahun) Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH Kota Cimahi antara lain yaitu:
42. 1.Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Tingkat Primer melalui pembangunan dan rehabilitasi Puskemas serta peningkatan sarana, prasarana dan alat Puskesmas. Ketersediaan 13 Puskesmas di Kota Cimahi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (3 Puskesmas PONED, 10 Puskesmas non perawatan dan 2 Puskesmas Pembantu). Upaya untuk peningkatam mutu dengan pelaksanaan akreditasi di semua Puskesmas;
43. 2.Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan melalui ketersediaan Rumah Sakit di Kota Cimahi : 7 Rumah Sakit umum dan 1 Rumah Sakit Khusus dalam mendukung pelayanan;
44. 3.Katersediaan klinik;
45. 4.Ketersediaan Tenaga Kesehatan;
46. 5.Adanya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Posbindu, Posyandu, Pos UKK) serta RW Siaga; dan
47. 6.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatnya cakupan layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. B. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kondisi pembangunan kesehatan di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (orang) dan Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun cenderung fluktuatif demikian pula halnya dengan Angka Kematian Bayi selama rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kematian ibu disebabkan faktor langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab langsung adalah komplikasi yang terjadi saat hamil, persalinan dan nifas. Faktor penyebab tidak langsung adalah kematian yang terjadi pada ibu hamil sebagai dampak dari adanya penyakit sebelumnya atau berkembang selama kehamilan. Penyebab tidak langsung kematian ibu (Kondisi tiga terlambat) masih terjadi yaitu terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah Bayi Berat badan Lahir Rendah (BBLR), kematian bayi akibat BBLR dapat disebabkan kurangnya asupan gizi pada saat ibu usia remaja, gizi ibu saat hamil yang menyebabkan anemia, kurang energi kronis (KEK). Sebab lain adalah penyakit yang diderita ibu, serta kondisi penyakit bayi. Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi (diolah) Gambar 2.52 Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Cimahi, 2019-2023 13 12 20 13 65,83 6,67 7,06 5,34 7,48 0 5 10 15 20 25 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) C. Kondisi dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Selain jumlah kematian ibu dan angka kematian bayi, kondisi kesehatan masyarakat Kota Cimahi juga dapat dilihat dari kondisi gizi balita, khususnya terkait dengan kondisi balita stunting, underweight, dan wasting. Perhitungan prevalensi stunting berdasarkan data EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang bersumber dari bulan penimbangan balita dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. Secara agregat, perkembangan ketiga indikator di atas relatif fluktuatif selama lima tahun terakhir, terutama prevalensi stunting yang dihitung berdasarkan SSGI atau SKI. Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023 Gambar 2.53 Prevalensi Balita Stunting, Underweight, dan Wasting di Kota Cimahi, 2019-2023 Pada tahun 2019, prevalensi balita stunting berdasarkan perhitungan EPPGBM di Kota Cimahi berada di angka 9,06%. Satu tahun kemudian prevalensi ini meningkat menjadi 10,89%, (2020). Kondisi tahun 2020 menjadi titik balik perkembangan, dimana sejak tahun tersebut perkembangan prevalensi stunting menunjukkan adanya penurunan yang signifikan hingga akhir 2023, menjadi sekitar 9,42%. Sedangkan berdasarkan perhitungan SSGI/SKI, tahun 2019 berada di angka 34,29% dan tahun 2020 data tidak tersedia. Tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan hingga 16,4% namun meningkat kembali menjadi 24,5% pada tahun 2023. 9,06 10,89 10,18 9,7 9,42 34,29 0 19,9 16,4 24,5 2,46 3,72 3,81 3,09 2,83 5,58 7,7 6,86 7,56 7,42 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2019 2020 2021 2022 2023 Prevalensi stunting (EPPGBM) Prevalensi stunting (SSGI/SKI) Wasting Underweight Selanjutnya, data angka prevalensi balita kurang gizi (underweight) di Kota Cimahi selama 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang cenderung fluktuatif. Pada awal periode, prevalensi balita kurang gizi di Kota Cimahi menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar 5,58% pada 2019 menjadi 7,7% pada 2020. Memasuki 2021 prevalensi bergerak turun menjadi sekitar 6,86% pada 2021, yang kemudian mengalami kenaikan kembali pada 2022 7,56%. Memasuki akhir periode 2019-2023, prevalensi balita kurang gizi kembali turun menjadi 7,42%. Sementara itu, kondisi prevalensi balita wasting pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,46%, yang kemudian terjadi peningkatan selama dua tahun berikutnya menjadi 3,81% pada tahun 2021. Kondisi tahun 2021 ini sekaligus menjadi titik balik dengan adanya penurunan prevalensi hingga akhir periode lima tahun terakhir. Pada 2023, Kota Cimahi mencatatkan kondisi prevalensi balita wasting pada angka sekitar 2,83%. Kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari kondisi penyakit-penyakit tertentu, diantaranya adalah terkait dengan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage), angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate), kasus HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Semakin banyak penduduk yang mengalami penyakit-penyakit tertentu tersebut berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2024, diolah Gambar 2.54 Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage), Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) Tahun 2019-2023 94,28 97,86 100,22 206 10293,6 86,9 91,5 90,2 92,4 0 50 100 150 200 250 2019 2020 2021 2022 2023 treatment coverage (%) treatment success rate (%) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. Tahun 2021 dan tahun 2022 cakupan penemuan sangat tinggi melebihi target yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan pasien enggan ke fasilitas kesehatan dan kegiatan kunjungan juga dibatasi. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 pelayanan dan kegiatan penemuan kasus sudah berjalan normal sehingga banyak kasus ditemukan. Pada tahun 2023, Kota Cimahi mendapat penambahan target penemuan kasus TB, karena tingginya capaian pada beberapa tahun sebelumnya. Target penemuan kasus TB pada tahun 2021 sebanyak 1974, tahun 2022 sebanyak 2081, tahun 2023 target meningkat menjadi 4782. Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2024, diolah Gambar 2.55 Total Kasus Baru HIV/AIDS Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Kasus baru HIV/AIDS di Kota Cimahi mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2023. Untuk kasus baru HIV, pada tahun 2018 ditemukan 28 kasus, naik drastis pada tahun 2019 menjadi 167 kasus, melonjak kembali menjadi 361 kasus baru pada tahun 2020, kemudian turun tajam menjadi 32 kasus baru pada tahun 2021, dan meningkat kembali menjadi 40 kasus 24 167 361 32 40 183 28 35 39 12 20 67 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 2022 2023 HIV AIDS baru pada tahun 2022 kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 183 kasus. Sedangkan untuk kasus baru AIDS juga berfluktuasi dari tahun 2018 sampai 2023, pada tahun 2018 tercatat ada 24 kasus baru AIDS meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2019, naik kembali pada tahun 2020 menjadi 39 kasus, menurun pada tahun 2021 menjadi 12 kasus dan meningkat kembali menjadi 20 kasus baru pada tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 melonjak lagi menjadi 67 kasus. Di samping HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit yang masih sering ditemukan di Kota Cimahi. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penemuan penderita DBD merupakan indikator yang berfungsi untuk mengetahui persebaran penyakit DBD di suatu daerah. Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cimahi 2024, diolah Gambar 2.56 Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Gambar di atas menunjukkan bahwa penemuan kasus DBD di Kota Cimahi pada tahun 2018 sebanyak 292, melonjak drastis menjadi 1.020 kasus pada tahun 2019, sempat menurun tajam menjadi 433 kasus pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 625 kasus pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi 675 kasus pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 350 kasus. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, memberikan manfaat dan perlindungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, Pemerintah Kota Cimahi menyelenggarakan jaminan kesehatan secara terstruktur dan terukur. Pembiayaan program Jaminan 292 1020 433 625 675 350 0 500 1000 1500 2018 2019 2020 2021 2022 2023 DBD Kesehatan terutama dalam pembiayaan iuran kepesertaan masyarakat miskin penerima bantuan iuran didapatkan dari dana APBD Kota Cimahi dan Bantuan Provinsi. Dana APBD Kota Cimahi sendiri terdiri dari dana APBD murni dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Capaian kepesertaan JKN Kota Cimahi sampai dengan Desember 2023 sebesar 99,94% dari seluruh jumlah penduduk dan mengalami peningkatan selama rentang waktu lima tahun yang mana capaian tahun 2019 sebesar 91,7%. Batas minimal kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) JKN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah sebesar 95%. Untuk meningkatkan kepesertaan JKN diharapkan masyarakat secara mandiri menjadi peserta JKN ataupun bagi yang tidak mampu dapat mengikuti program Pemerintah Kota Cimahi melalui penduduk yang didaftarkan Pemeritah Daerah. 2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Kondisi Jaringan Ruas Jalan Kota Panjang ruas jalan kota di Kota Cimahi sampai dengan tahun 2023 sepanjang 105,19 km, dengan kondisi kemantapan jalan yang tinggi. Kemantapan jalan ini dihitung dengan menggunakan SDI (Surface Distress Index) yang merupakan sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan pengamatan visual dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan, yang dibagi kedalam segmen-segmen survei kondisi jalan. Secara umum kondisi kemantapan jalan di Kota Cimahi selama 5 (lima) tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Selanjutnya disampaikan kondisi kemantapan ruas jalan kota Cimahi, sebagai berikut: Tabel 2.23 Kondisi Kemantapan Ruas Jalan Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Kondisi 2019 2020 2021 2022 2023 Panjang (km) (%) Panjang (km) (%) Panjang (km) (%) Panjang (km) (%) Panjang (km) (%) Baik 54,07 51,40 76,25 72,48 79,37 75,46 79,08 75,17 71,22 67,70 Sedang 44,70 42,50 18,82 17,89 19,53 18,56 22,26 21,16 31,79 30,22 Rusak Ringan 6,42 6,10 10,13 9,63 6,29 5,98 3,85 3,67 2,18 2,07 Rusak Berat - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 Panjang Total 105,19 100,00 105,20 100,00 105,19 100,00 105,19 100,00 105,19 100,00 Kemantapan Jalan 98,77 93,90 95,07 90,37 98,90 94,02 101,34 96,33 103,013 97,93 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2023, diolah Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Cimahi pada tahun 2023, dihitung dengan membandingkan antara panjang jalan kondisi baik dengan panjang seluruh jalan kota, yaitu sebesar 0,68. B. Kondisi Penataan Ruang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 adalah satu-satunya peraturan daerah menyangkut penataan ruang di Kota Cimahi. Namun saat ini Pemerintah Kota Cimahi sedang melakukan penyusunan revisi RTRW yang sudah pada tahap persetujuan legislatif terhadap rancangan Perda RTRW Kota Cimahi yang baru yaitu periode 2024-2044. Berdasarkan hasil kajian terhadap kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang, didapatkan bahwa persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Pada tahun 2017 pemanfaatan ruang di Kota Cimahi dinilai sudah 52,63% sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, yaitu RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032. Nilai ini dihitung berdasarkan luas wilayah yang pemanfaatan ruang eksistingnya sesuai dengan rencana tata ruang dikalikan 100%. Pada tahun 2018, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022 ditargetkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 64,71% dan berhasil tercapai 64,71%. Sedangkan tahun 2019 ditargetkan sebesar 76,47% dan juga berhasil tercapai sesuai target. Namun pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan sebesar 88,24%, hanya tercapai 62,00%. Adapun kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah 62,25%. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi antara lain disebabkan oleh:
48. 1.Upaya pengendalian pemanfaatan yang kurang, dapat dikarenakan oleh:
a.Belum tersedianya peraturan/pedoman teknis tata cara pengendalian pemanfaatan ruang;
b.Belum tersedianya SDM yang khusus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang terbatas; dan
c.Belum terjalinnya koordinasi komunikasi yang baik dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
1. 2.Kualitas Dokumen Rencana Tata Ruang yang kurang, terdapat pengaturan yang membingungkan dalam tataran implementasi, serta berubahnya peraturan-peraturan penataan ruang nasional dan provinsi sehingga Rencana Tata Ruang sudah tidak selaras lagi. C. Kondisi Bangunan Gedung Negara Kondisi gedung dan bangunan negara (BGN) akan mempengaruhi kenyamanan para pihak yang menggunakan gedung dan bangunan tersebut, oleh karena itu diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mengukur tingkat kerusakan, menentukan jenis pemeliharaan serta jenis perawatannya, dan termasuk proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada bangunan gedung negara. Permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan bangunan gedung negara saat ini adalah masih adanya bangunan yang belum tertib administrasi, belum tepat mutu, belum tepat waktu dan belum tepat biaya. Berdasarkan hasil pendataan bangunan gedung negara di Kota Cimahi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, bahwa terdapat 192 unit BGN. Adapun, capaian Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik di tahun 2023 sebesar 73,0%, naik 0,5% dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 72,5%. D. Layanan Air Minum Layak dan Aman Pelayanan dasar lain yang juga berhubungan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah pelayanan air bersih/minum baik itu yang dilayani dengan jaringan perpipaan (JP) ataupun bukan jaringan perpipaan terlindungi (BJPT). Pemenuhan layanan air bersih/minum penduduk di Kota Cimahi berasal dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung, pelayanan UPT Air Minum, dan sumur-sumur artesis yang dikelola oleh KP2A (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air). Sedangkan sistem non perpipaan berupa sumur penduduk yang terlindungi, mata air yang dikelola oleh masyarakat, depot air minum dan sumur artesis dari industri. Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Tabel 2.24 Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (JP dan BJPT) Tahun 2019-2023 Akses Air Minum Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jaringan Perpipaan/JP (%) 24,34 24,16 27,75 27,75 29,06 Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi/BJPT (%) 46,01 45,67 62,04 62,04 60,94 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2023 Hasil perhitungan tersebut didasarkan pada beberapa asumsi (review RISPAM Kota Cimahi, 2022) yaitu :
2. 1.Jumlah jiwa per kepala keluarga adalah 5 jiwa;
3. 2.Tingkat konsumsi air rata-rata domestik diperhitungkan sesuai dengan standar dan klasifikasi ‘kota sedang’ yaitu sekitar 170 l/org/hari;
4. 3.Kebutuhan non domestik diperhitungkan sekitar 20% dari kebutuhan domestik sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan RISPAM Kabupaten/Kota; dan
5. 4.Kehilangan air eksisting di Kota Cimahi (berdasarkan data UPTD Air Minum Kota Cimahi) adalah 23,14% dan dalam perencanaan kehilangan air direncanakan sebesar 20% sampai akhir tahun perencanaan (5 tahun). Sedangkan akses air minum aman mengacu kepada indikator air minum aman sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia yaitu Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Di Indonesia, sumber air minum aman juga dikenal dengan istilah sebagai air minum yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Berikut adalah data rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dari hasil pendataan BPS Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2023. Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Provinsi Jawa Barat (%) 92,30 93,42 93,24 93,04 93,86 Kota Cimahi (%) 98,05 99,04 97,93 97,81 97,36 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 Sedangkan komponen penyusun indikator air minum yang dikelola secara aman menurut SUSENAS adalah air layak, terletak di dalam kawasan rumah, tersedia setiap dibutuhkan (tidak kekurangan air dalam 24 jam), dan memenuhi syarat kualitas kualitas air minum (tidak keruh, berwarna, berbusa, dll). Berikut adalah data rumah tangga menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dari BPS Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2023. Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Akses terhadap Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Provinsi Jawa Barat (%) 39,30 38,54 40,64 39,04 40,74 Kota Cimahi (%) 33,88 23,99 32,20 29,71 26,44 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 Berdasarkan hasil dari Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Indonesia (2020), akses air minum aman secara nasional baru mencapai 18,1% terhadap kontaminasi bakteri E-coli dan 11,9% aman dari kontaminasi TDS (Total Dissolved Solid), pH, Nitrat, dan Nitrit. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, diharapkan adanya percepatan terhadap layanan air minum aman yang meningkat dengan difokuskan pada pemanfaatan idle capacity dari SPAM yang telah terbangun, pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Distribusi Langsung (JDL) dan pembangunan SR. E. Layanan Air Limbah Domestik Layak dan Aman Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. Untuk peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat, selain penyediaan IPAL komunal dan septictank individu juga didukung dengan layanan dari UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa penyedotan lumpur tinja. Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2019-2023 Akses Sanitasi Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Layak (%) 61,63 61,16 64,48 64,77 66,38 Aman (%) 14,35 14,67 15,78 16,03 16,47 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2023 F. Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Berdasarkan Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang PUPR, terdapat definisi mengenai genangan (inundation) dan banjir sebagai berikut :
6. 1.Genangan adalah kondisi terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali per tahun. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat; dan
7. 2.Banjir adalah limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah hilir. Genangan di Kota Cimahi meliputi 2 kategori yaitu di Kawasan Rawan Genangan dan di Kawasan Tidak Rawan (genangan) sebagai salah satu penentu jenis penanganan yang harus dilaksanakan. Berikut adalah luas genangan secara agregat terhadap luas kota pada Tahun 2028-2022. Tabel 2.28 Persentase Luasan Genangan Terhadap Luas Kota Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase luasan genangan terhadap luas kota 0,0069 0,0068 0,0063 0,0058 0,0057 0,0053 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2023 Melihat kondisi tersebut di atas, maka pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota merupakan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Cimahi meliputi cakupan pelayanan air bersih, cakupan pelayanan air limbah domestik, sistem drainase dan pengendali banjir, serta akses sanitasi. 2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman A. Hunian Yang Layak dan Terjangkau Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, rumah layak huni adalah rumah yang memiliki indikator-indikator sebagai berikut:
8. 1.ketahanan bangunan;
9. 2.menyediakan fungsi-fungsi ruang yang mendasar untuk 4 (empat) jiwa sesuai dengan standar 9 m2 (sembilan meter persegi) per jiwa;
10. 3.akses layak air limbah domestik; dan
11. 4.akses air minum. Terdapat 2 jenis backlog perumahan yaitu backlog hunian dihitung mengacu pada konsep perhitungan ideal, satu keluarga menghuni satu rumah dan backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate atau persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri, dimana sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS. Dari hasil pendataan yang telah dilakukan (DPKP, 2023) terdapat backlog berdasarkan perspektif kepemilikan dan kepenghunian sebanyak 38.573 KK (24% dari total jumlah KK Kota Cimahi) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cimahi dengan 3 wilayah tertinggi backlog adalah Kelurahan Cibeureum (4.390 KK), Kelurahan Cigugur Tengah (4.225 KK), dan Kelurahan Melong (3.968 KK). Backlog perumahan tersebut sangat berkaitan erat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR, karena berdasarkan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945; merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat yang tak hanya murah dan terjangkau, tetapi juga layak huni dan sesuai standar kesehatan. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2023 Kota Cimahi diperoleh data mengenai jumlah total MBR Desil 1-4 sebanyak 27.759 dengan Desil 3-4 sebanyak 16.873 KK didalamnya. Kategori MBR desil 3-4 adalah kategori yang menjadi fokus utama penanganan perumahan layak dan juga terjangkau/murah. Di dalam kategori MBR Desil 3-4 tersebut teridentifikasi sebanyak 14.190 KK yang telah menghuni rumah dengan kelengkapan ‘aladin/atap- lantai-dinding’, MCK, dan fasilitas lainnya dan sisanya adalah yang belum teridentifikasi menghuni rumah berspesifikasi ‘aladin’ tersebut. Tabel 2.29 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Keterangan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Provinsi Jawa Barat 49,29 52,28 53,14 53,37 54,17 Kota Cimahi 51,81 51,93 61,41 53,77 51,42 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Kota Cimahi pada tahun 2023 berada di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Jika berdasarkan pada perhitungan tersebut maka masih ada sekitar 48,58% KK yang belum tinggal di hunian yang layak dan terjangkau. Jumlah pendataan BPS (2023) lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil pendataan oleh DPKP (2023). Saat ini, Pemerintah Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah dengan rerata tingkat kepenghunian per tahun 73%. B. Luas Kawasan Kumuh Pada aspek perumahan, kondisi perumahan yang ada di Kota Cimahi terdiri dari perumahan teratur dan perumahan tidak teratur. Secara umum perumahan yang tidak teratur identik dengan kepadatan dan kekumuhan, sehingga sering dijumpai rumah atau lingkungan/kawasan permukiman yang tidak layak huni. Kekumuhan suatu wilayah dapat dilihat dari 7 aspek dan 16 kriteria berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, yaitu keteraturan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran. Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, perumahan di Kota Cimahi diarahkan melalui hunian vertikal dengan konsep rumah susun. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki 3 (tiga) rusunawa yang berlokasi di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Disamping itu, Kota Cimahi terdapat pula rumah susun yang disediakan oleh swasta dan militer, yang diharapkan dapat memenuhi salah satu dari 7 aspek dalam penilaian kekumuhan dan ditetapkan sebagai kawasan tidak kumuh. Pada tahun 2020 Kota Cimahi melakukan penyusunan data numerik kekumuhan (baseline) menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hasil dari penyusunan data numerik kekumuhan (baseline) tersebut menyatakan bahwa masih ada 156,47 Ha luasan kumuh yang tersebar di 28 lokasi di 15 Kelurahan yang termasuk perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Cimahi (Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 663/Kep.2330-DPKP/2021), dengan rekap luas sebagai berikut: Tabel 2.30 Luas Kawasan Kumuh Kota Cimahi No Kecamatan Kelurahan Luas Kawasan Kumuh (Ha)
12. 1.Cimahi Utara Cibabat 7,10
13. 2.Cimahi Utara Cipageran 2,42
14. 3.Cimahi Utara Pasirkaliki 2,99
15. 4.Cimahi Utara Citeureup 2,12
16. 5.Cimahi Tengah Cigugur Tengah 14,46
17. 6.Cimahi Tengah Setiamanah 13,24
18. 7.Cimahi Tengah Karang Mekar 10,14
19. 8.Cimahi Tengah Padasuka 14,57
20. 9.Cimahi Tengah Baros 1,31
21. 10.Cimahi Tengah Cimahi 11,80
22. 11.Cimahi Selatan Cibeureum 18,97
23. 12.Cimahi Selatan Leuwigajah 22,13
24. 13.Cimahi Selatan Melong 17,69
25. 14.Cimahi Selatan Utama 12,98
26. 15.Cimahi Selatan Cibeber 4,54 TOTAL 156,47 Sumber : Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 663/Kep.2330-DPKP/2021 Pada akhir tahun 2019 sisa luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Cimahi adalah seluas 12,04 Ha, namun pada akhir tahun 2020 rasio luas kekumuhan akhir dibanding luas kota menjadi bertambah yaitu menjadi 0,040 karena telah berdasarkan data baseline terbaru. Penanganan luasan kumuh pada tahun 2020-2021 tetap dilaksanakan meskipun nilai pengurangannya bersifat stagnan dikarenakan masih adanya imbas dari Pandemi Covid-19. Penanganan luasan kumuh pada akhir tahun akan disepakati di dalam Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Cimahi dengan seluruh stakeholder terkait. Tabel 2.31 Rasio Luas Kawasan Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Luas Kawasan Kumuh 0,003 0,040 0,040 0,037 0,034 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023 C. Rumah Sehat Cakupan rumah sehat di Kota Cimahi berkembang dengan fluktuatif. Pada 2019, tercatat cakupan meliputi 65,04%. Namun, pada 2020 cakupan ini menurun hingga menjadi sekitar 64,17%. Selanjutnya, pada 2021, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dimana cakupan rumah di Kota Cimahi yang telah memenuhi kriteria sebagai Rumah Sehat mencapai 69,46%. Hal ini merupakan hasil dari terus dilakukannya sosialisasi secara berkala sehingga masyarakat sudah mulai memahami kriteria rumah sehat. Namun menjelang akhir periode lima tahun terakhir, terdapat penurunan yang cukup tajam menjadi sekitar 65,2% pada 2022 dan ditutup dengan penurunan kembali pada 2023 dengan cakupan sekitar 54,05%. Sumber : RPD Kota Cimahi 2023-2026 Gambar 2.57 Persentase Rumah Sehat Kota Cimahi, 2019-2023 2.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat A. Keamanan dan Ketertiban Umum Isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi salah satu isu yang penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan keamanan. Angka kriminalitas di Kota Cimahi menjadi salah satu fokus perhatian baik oleh pemerintah maupun aparat keamanan. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kota Cimahi terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kota Cimahi, yaitu: Pesantren, Cimahi Utara; Sentral, Cimahi Utara; Permana, Cimahi Utara; Cipageran, Cimahi Utara; Setiamanah, Cimahi Tengah; Padasuka, Cimahi Tengah; Leuwigajah, Cimahi Selatan; Cimindi, Cimahi Tengah; Contong, Cimahi Tengah; dan Nanjung, Cimahi Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Cimahi masih terdapat potensi konflik dan rawan terjadi tindak kriminal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam pengelolaan, terlebih posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan. Selain itu, gangguan keamanan dan ketertiban yang sering muncul dan berpotensi berkembang adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK). Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan industri yang melibatkan masyarakat sebagai pegawainya. Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023 yaitu 100%. Tabel 2.32 Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2018-2022 INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Penanganan Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 100 100 100 100 100 100 Sumber : Satpol PP Kota Cimahi, 2023, diolah Tabel 2.33 Persentase Penegakan PERDA dan Perwal di Kota Cimahi INDIKATOR 2021 2022 2023 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan 91,67 100 100 B. Kebencanaan Kota Cimahi termasuk menjadi wilayah yang berpotensi mengalami bencana, terutama pada enam jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan dan tanah longsor. Setiap jenis risiko bencana kemudian dihitung tingkat risiko bencananya untuk menggambarkan seberapa besar kemungkinan terjadinya bencana dan seberapa besar dampaknya. Dalam perhitungan risiko bencana, dipertimbangkan tiga faktor utama, yaitu: hazard (ancaman), kerentanan, dan kapasitas. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana, tingkat risiko bencana di Kota Cimahi dari keenam jenis bencana alam tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.34 Tingkat Risiko Bencana Kota Cimahi Jenis Bahaya Kelas Bahaya Kelas Kerentanan Kelas Kapasitas Kelas Risiko Gempa Bumi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Banjir Tinggi Tinggi Sedang Rendah Banjir Bandang Tinggi Tinggi Sedang Sedang Tanah Longsor Sedang Sedang Sedang Sedang Kekeringan Sedang Tinggi Sedang Sedang Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Multi Bahaya Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2024 Tingkat risiko bencana 6 (enam) jenis bahaya berpotensi di Kota Cimahi pada tabel di atas menunjukkan berada pada tingkat tinggi untuk jenis bahaya Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrim, tingkat risiko sedang ada pada bahaya Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Kekeringan. Sedangkan untuk Tingkat Risiko rendah ada pada bahaya banjir. Risiko tersebut diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Cimahi. Untuk melihat kelas risiko per kecamatan di Kota Cimahi berdasarkan Jenis bahaya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.35 Kelas Risiko Bencana Per Kecamatan di Kota Cimahi Kecamatan Kelurahan Risiko Gempa bumi Banjir Banjir Bandang Tanah Longsor Kekeringan Cuaca Ekstrim Multi Bahaya Cimahi Selatan Utama Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang Sedang Melong Sedang Rendah Sedang 0 Sedang Sedang Sedang Leuwigajah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Cibeber Rendah Rendah 0 Sedang Sedang Tinggi Tinggi Cibeureum Tinggi Rendah 0 0 Sedang Tinggi Tinggi Cimahi Tengah Karang Mekar Tinggi Rendah Sedang 0 Sedang Tinggi Tinggi Baros Tinggi Rendah Rendah 0 Sedang Tinggi Tinggi Cigugur Tengah Tinggi Rendah 0 0 Sedang Tinggi Tinggi Cimahi Tinggi Rendah Sedang 0 Sedang Tinggi Tinggi Setiamanah Tinggi Rendah 0 0 Sedang Tinggi Tinggi Padasuka Sedang Rendah 0 Rendah Sedang Tinggi Tinggi Cimahi Utara Cibabat Sedang Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Pasirkaliki Sedang Rendah 0 0 Sedang Tinggi Tinggi Citeureup Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Cipageran Sedang Rendah 0 Sedang Sedang Tinggi Tinggi Kota Cimahi Tinggi Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sumber : BPBD Kota Cimahi, 2024 Selain itu, kepadatan penduduk dan bangunan yang ada di Kota Cimahi juga menyebabkan Kota Cimahi seringkali menghadapi bencana kebakaran. Kondisi tersebut dapat digambarkan dalam data terkait dengan jumlah bencana kebakaran Kota Cimahi berikut ini: Tabel 2.36 Kejadian Kebakaran di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 NO TAHUN KEJADIAN KEBAKARAN KORBAN JIWA KERUGIAN MATERI (Rp) 1 2019 74 Kejadian 1 meninggal, 2 luka sedang dan 1 luka ringan 4.307.700.000 2 2020 68 Kejadian 2 luka ringan 9.306.500.000 3 2021 54 Kejadian 1 luka berat, 3 luka sedang dan 4 luka ringan 6.480.700.000 4 2022 39 Kejadian 1 luka berat, 1 luka sedang dan 5 luka ringan 5.946.455.000 5 2023 93 Kejadian 5 luka ringan, 9 luka sedang, 1 luka berat 4.722.800.000 Sumber : Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, 2024 Data tersebut menunjukkan bahwa potensi bencana kebakaran di Kota Cimahi masih tinggi serta menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran, terutama untuk mengambil tindakan awal penanggulangan bencana, menyebabkan lambatnya penanganan karena harus menunggu petugas dari pemerintah Kota. Kemudian, berdasarkan data dari IRBI diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berada pada Kategori Kelas Resiko Sedang. Tabel 2.37 Kategori Indeks Risiko Bencana Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Risiko Bencana 120,4 (Kelas Risiko Sedang) 105,41 (Kelas Risiko Sedang) 91,71 (Kelas Risiko Sedang) 82,01 (Kelas Risiko Sedang) 72,63 (Kelas Risiko Sedang) Sumber : RPD Kota Cimahi 2023-2026 Kota Cimahi melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana dengan melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan longsor, yaitu: menetapkan tingkat bahaya longsor di masing-masing kawasan, melakukan penanaman tanaman keras di kawasan rawan longsor, dan menetapkan kawasan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pengaman lingkungan. Sumber : BPBD Kota Cimahi Tahun 2024, diolah. Gambar 2.58 Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi melakukan tiga aspek mitigasi bencana pada kawasan rawan aliran gunung berapi, yaitu menetapkan tingkat bahaya aliran lahar gunung berapi di masing-masing kawasan, memindahkan bangunan yang ada di kawasan rawan aliran lahar gunung berapi tingkat tinggi, dan mengembangkan kawasan dan evakuasi bencana di Kecamatan Cimahi Utara. 2.4.1.6. Urusan Sosial Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PPKS terdiri dari 21 kriteria mulai dari anak terlantar hingga pada keluarga bermasalah sosial psikologis. Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan, SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu: (1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti; (2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti; (3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti; (4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan (5) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. Tabel 2.38 Jumlah PPKS Kota Cimahi Tahun 2019-2023 No Jenis PPKS 2019 2020 2021 2022 2023 1 Anak bayi terlantar 38 38 38 38 5 2 Anak terlantar 593 570 201 201 139 3 Anak yang berhadapan dengan Hukum 34 5 6 46 6 4 Anak jalanan 65 66 67 35 5 Anak dengan kedisabilitasan (ADK) 285 278 513 513 528 6 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 26 26 26 46 53 7 Anak yang memerlukan perlindungan khusus 5 5 5 19 52 8 Lanjut usia terlantar 2.812 2.614 6.538 6.538 6.538 9 Penyandang disabilitas 1.137 1.144 795 795 827 10 Tuna susila - - - - 11 Gelandangan 2 29 29 30 12 Pengemis 70 2 2 46 30 13 Pemulung 46 70 70 70 30 14 Kelompok minoritas 18 38 52 52 NA 15 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan 74 18 18 18 NA 16 Korban penyalahgunaan napza 4 74 74 74 NA 17 Korban trafficking 7 4 4 4 2 18 Korban tindak kekerasan 3 7 7 7 0 19 Pekerja migran bermasalah sosial 1.857 3 3 3 0 20 Fakir miskin 10.239 10.214 10.213 31.640 31.697 21 Keluarga bermasalah sosial psikologis 130 129 26 7 145 Jumlah Jiwa 17.445 15.334 18.687 40.152 40.082 Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023, diolah Data di atas menunjukkan bahwa variasi PPKS didominasi oleh fakir miskin, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Tingginya fakir miskin di Kota Cimahi yang terdata dan terverifikasi pada tahun 2021 sebanyak 10.213 jiwa meningkat menjadi 31.640 jiwa pada tahun 2022. Tahun 2018 jumlah PMKS/PPKS sebanyak 15.617 jiwa naik/bertambah menjadi 17.445 jiwa pada tahun 2019, dan menurun kembali pada tahun 2020 sebanyak 15.334 jiwa, namun tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah PMKS/PPKS naik cukup signifikan akibat dari dampak wabah Covid-19, sebesar 18.687 jiwa untuk tahun 2021 dan 40.152 jiwa untuk tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 40.082 jiwa. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS membutuhkan pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan fungsi- fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PPKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Selain itu dengan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial maka diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana sosial dan kebijakan ekonomi. Untuk mendukung program perlindungan sosial, program Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi serta berbasis data sasaran yang akurat juga perlu dilaksanakan, melalui Program Pemberdayaan ekonomi mikro kecil, dan menengah yang inklusif, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses pelayanan dasar yang berkelanjutan, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui penataan kawasan kumuh perkotaan sehingga terjadi percepatan penurunan kemiskinan di Kota Cimahi. 2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib tidak terkait Pelayanan Dasar 2.4.2.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Salah satu fokus dalam kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tabel dan gambar berikut memperlihatkan jumlah dan jenis kekerasan yang terjadi di Kota Cimahi pada kurun waktu tahun 2019-2023. Tabel 2.39 Kekerasan Di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 NO TAHUN KDRT SEKSUAL PENELANTARAN TRAFFICKING KEKERASAN FISIK DLL (LGBT, ITE, PENIPUAN) TOTAL KEKERASAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2023 12 28 8 1 7 7 63 2 2022 24 49 2 0 2 1 78 3 2021 7 6 6 0 2 6 27 4 2020 5 7 1 0 1 2 16 5 2019 7 5 0 1 8 6 27 Sumber : Data DP3AP2KB Tahun 2023, Diolah Sumber : Data DP3AP2KB Tahun 2023, Diolah Gambar 2.59 Kekerasan Di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Cimahi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 telah diselesaikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Kota Cimahi pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan secara numerik disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.40 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 NO Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan 25 25 27 78 63 2 Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak 25 25 27 78 63 3 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) 100% 100% 100% 100% 100% Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, IPG Kota Cimahi terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dapat dilihat bahwa secara agregat, capaian IPG Kota Cimahi selama rentang waktu tersebut lebih tinggi dari capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Sumber : BPS Jawa Barat, 2024 Gambar 2.60 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Kota Cimahi juga mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, IDG Kota Cimahi terus mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber : BPS Jawa Barat, 2024 Gambar 2.61 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi, 2019-2023 Fokus lain dalam kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kesetaraan gender. Gender merupakan Konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Di dalam pemerintahan, dilakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan data capaian IPG dan IDG di atas, maka peran serta keterlibatan dan keaktifan masyarakat terutama kaum perempuan mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari kondisi situasi sosial, ekonomi dan politik daerah saat itu. Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara harus menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. 2.4.2.2. Urusan Tenaga Kerja Pada tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja Kota Cimahi sebanyak 315.590 orang yang terdiri dari 193.786 orang laki-laki dan 121.804 orang perempuan. Jumlah Angkatan Kerja (AK) laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja (BAK) tahun 2023 sebanyak 145.606, yang terdiri dari 37.887 orang laki-laki dan 107.719 orang perempuan. Kategori Bukan Angkatan Kerja ini didominasi oleh penduduk perempuan, yang meliputi kegiatan berupa sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Tabel 2.41 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2023 Kegiatan Utama Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Laki-Laki + Perempuan Angkatan Kerja 193.786 121.804 315.590 Bekerja 166.488 115.910 282.398 Pengangguran Terbuka 27.298 5.894 33.192 Bukan Angkatan Kerja 37.887 107.719 145.606 Sekolah 17.976 21.251 39.227 Mengurus Rumah Tangga 12.009 81.777 93.786 Lainnya 7.902 4.691 12.593 TOTAL 231.673 229.523 461.196 TPAK 83,65 53,07 68,43 TPT 14,09 4,84 10,52 Sumber : BPS Kota Cimahi - Kota Cimahi Dalam Angka 2024 Disisi lain, dataTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2019, TPAK Kota Cimahi tercatat sebesar 63,39%, yang pada dua tahun berikutnya, mengalami perlambatan sehingga pada 2021, TPAK Kota Cimahi turun menjadi 61,79%. Penurunan ini dimungkinkan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial selama Pandemi Covid-19. Sumber : BPS Kota Cimahi- Kota Cimahi Dalam Angka 2024 Gambar 2.62 Perkembangan TPAK dan TPT Kota Cimahi, 2019-2023 Pada dua tahun terakhir, perkembangan TPAK Kota Cimahi menunjukkan kembali adanya peningkatan yang cukup signifikan dimana pada 2022 TPAK tercatat mencapai 67,2% atau naik menjadi 5,4% dari kondisi 2021. Pada akhir periode, TPAK juga tercatat mengalami kenaikan kembali sekitar 1,2% sehingga menjadi 68,43% pada akhir 2023. Sumber : Sepakat, Bappenas 2024 Gambar 2.63 Persentase Angkatan Kerja Terbuka Menurut Kelompok Usia Kota Cimahi Tahun 2023 (%) Pada gambar di atas terlihat bahwa angkatan kerja terbuka Kota Cimahi didominasi oleh kelompok penduduk dengan rentang usia 25-29 tahun sebanyak 12,6% dan kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 12,07% serta distribusi yang merata usia rentang 30-34 tahun sampai 45-49 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa bila dilihat dari kelompok usia, penduduk angkatan kerja terbuka Kota Cimahi masuk pada kelompok usia produktif dan potensial untuk dapat mendorong pertumbuhan bila didukung dengan kualitas dan daya saing yang mumpuni. 4,26 12,07 12,6 11,64 11,67 11,49 11,48 9,52 6,97 8,29 0 2 4 6 8 10 12 14 15 - 19 25 - 29 35 - 39 45 - 49 54 - 59 Sumber : Sepakat, Bappenas 2024 Gambar 2.64 Angkatan Kerja Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Kota Cimahi 2023 (%) Bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, mayoritas penduduk angkatan kerja terbuka di Kota Cimahi pada tahun 2023 didominasi oleh lulusan SMA dengan 47,43% diikuti oleh SMP dengan 18,51% dan SD dengan 13,56%. Dengan kata lain masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan dasar sedangkan lulusan pada jenjang yang lebih tinggi relatif sedikit, berpendidikan diploma hanya 3,95%, sarjana dengan 11,88% dan pascasarjana dengan 1,08%. Sumber : Sepakat, Bappenas 2024 Gambar 2.65 Persentase Angkatan Kerja Terbuka menurut Klasifikasi Keterampilan Kota Cimahi Tahun 2023 (%) Selain pendidikan, kualitas angkatan kerja Kota Cimahi dapat dilihat dari status klasifikasi keterampilan. Gambar di atas menunjukan mayoritas angkatan kerja terbuka sudah memiliki klasifikasi keterampilan terlatih dengan 64,34%. Dengan demikian karakteristik angkatan kerja terbuka di Kota Cimahi memiliki pendidikan relatif rendah namun sudah dibekali dengan keterampilan. 2.4.2.3. Urusan Pangan Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun. Hasil analisis ketersediaan pangan menggunakan instrumen Neraca Bahan Makanan NBM) disajikan pada Gambar dibawah. Ketersediaan energi total di Kota Cimahi adalah sebesar 2.183 kkal/kapita/hari, Angka ini masih dibawah standar yang ditetapkan untuk mencapai 100% AKE. Persentase ketersediaan energi di Kota Cimahi terhadap standar AKE telah mencapai 90,95%. Angka ini telah melebihi dari Standar minimum kecukupan energi Nasional yakni sebesar 80%, namun Masih terdapat selisih 9,05% untuk mencapai %AKE ketersediaan sempurna. Hasil kajian NBM Kota Cimahi juga menampilkan Total penyediaan protein di Kota Cimahi adalah 68,2 gram/kapita/hari. Angka ketersediaan protein tersebut telah melampaui standar yaitu 63 gram/kapita/hari. Sumber : Neraca Bahan Makanan Kota Cimahi (Dispangtan, 2024) Gambar 2.66 Perkembangan Ketersediaan Energi Pangan Kota Cimahi, 2021-2023 Selain ketersediaan pangan, Pemerintah Kota Cimahi juga wajib meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Cimahi. Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai PPH Konsumsi, Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Situasi Konsumsi Pangan rata-rata penduduk Kota Cimahi Tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 2.42 Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata di Kota Cimahi Tahun 2023 Sumber : Susenas BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Dispangtan Cimahi (2023) *Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2,100 kkal/kap/hari ** Angka Kecukupan Protein (AKP) : 57 g/kap/hari Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah rata-rata konsumsi energi dan protein penduduk kota Cimahi sebesar 1993,4 kkkal/kapita/hari (94,9% AKE), dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata kuantitas konsumsi pangan Kota Cimahi tahun 2023 berada pada kategori tahan pangan karena jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi energi ideal (90-110% AKE). Akan tetapi jika dilihat per kelompok pangan maka dapat dilihat terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih belum sesuai dengan anjuran ideal. Konsumsi energi kelompok padi- padian sebesar 1107,2 kkkal/kapita/hari (52,7%). Jumlah ini tergolong berlebih dari standar yaitu 1,050 kkkal/kapita/hari. (50% AKE). Kelompok pangan padi-padian, terutama beras dan terigu karena sudah berlebih. Disisi lain, konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya yaitu umbi- umbian tergolong rendah, yaitu 33,7 kkkal/kapita/hari dari standar 126 kkkal/kapita/hari. No Kelompok Pangan Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari Energi (Kkkal/kap/hari) % AKE*) Protein (g/kap/ hari) % AKP*) Skor PPH 1 Padi-padian 273,2 1107,2 52,7 25,1 44,0 25,0 2 Umbi-umbian 33,5 33,7 1,6 0,4 0,7 0,8 3 Pangan Hewani 124,8 281,4 13,4 23,3 40,9 24,0 4 Minyak dan Lemak 29,0 258,2 12,3 0,1 0,1 5,0 5 Buah/Biji Berminyak 1,0 5,8 0,3 0,1 0,2 0,1 6 Kacang-kacangan 31,4 76,8 3,7 7,3 12,7 7,3 7 Gula 14,2 59,3 2,8 0,3 0,5 1,4 8 Sayur dan Buah 225,1 112,2 5,3 3,7 6,4 26,7 9 Lain-lain 76,5 58,8 2,8 1,1 2,0 0,0 Total 1993,4 94,9 61,3 107,6 90,4 Tabel 2.43 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Pola pangan Harapan Konsumsi Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Indikator Skor Ideal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PPh Ketersediaan 100 93,4 92,9 - 94,4 90,4 89,6 PPh Konsumsi 100 79,1 83,8 84,4 83,3 83,2 90,4 Sumber : Data Dispangtan, Diolah (2023) Berdasarkan data tersebut Kota Cimahi pada tahun 2023 mengalami penurunan PPH ketersediaan jika dibandingkan data tahun 2022. Kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk Kota cimahi yang ditunjukkan dengan skor PPH Konsumsi di kota Cimahi di tahun 2023 justru mengalami peningkatan yakni 90,4. Selanjutnya, indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja urusan pangan Kota Cimahi yang disesuaikan dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yaitu prevalensi kecukupan konsumsi pangan. Prevalensi kecukupan pangan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan pangan dari suatu populasi atau masyarakat terpenuhi. Ini menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi harian mereka. Prevalensi kecukupan pangan sering kali digunakan dalam konteks kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kelaparan, malnutrisi, dan ketidakcukupan pangan. 2.4.2.4. Urusan Pertanahan Tahun 2015 Kota Cimahi memiliki aset tanah sebanyak 259 bidang tanah dimana 137 bidang telah tersertifikasi sedangkan sisanya sejumlah 122 bidang tanah masih dalam proses. Mengingat kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum, direncanakan pembelian tanah untuk kepentingan umum dalam lima tahun ke depan. Pemerintah daerah melalui BPKAD Kota Cimahi memiliki salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban serta pengamanan Barang Milik Daerah yaitu kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang terdiri dari Pensertifikatan tanah, Penyusunan Laporan Stock Opname Persediaan dan Pemasangan Plang pada Aset Tanah/Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pada Tahun 2019 BPKAD telah berhasil membuat 18 sertifikat tanah sehingga total sertifikat yang dimiliki menjadi 236 sertifikat dengan luas tanah 603.257m² dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat seluas 1.447.501m². Sedangkan pemasangan plang kepemilikan aset pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 20 plang 20 plang. Proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun data penyelesaian sertifikasi dari tahun 2019 adalah sebagai berikut:
27. 1.TA 2021 pencapaian sertifikat 7 bidang tanah;
28. 2.TA 2022 pencapaian sertifikat 9 bidang tanah; dan
29. 3.TA 2023 pencapaian sertifikat 27 bidang tanah. Saat ini masih tersisa 200 Bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang belum bersertifikat. Sesuai arahan dalam Kopsurgah KPK setiap tahun ditargetkan untuk mampu mendaftarkan minimal 50 bidang tanah tersebut ke ATR BPN untuk segera dilakukan proses sertifikasi. Kondisi pertanahan di Kota Cimahi mengalami keterbatasan lahan sehingga untuk pembelian lahan terutama dengan luasan yang besar sulit untuk terealisasi ditambah lagi dengan faktor lain seperti harga tanah dan kepemilikan lahan yang sering terjadi sengketa antar beberapa pihak. Pemerintah Kota Cimahi memberikan perhatian lebih dalam mengatasi konflik dan sengketa tanah yang terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data diketahui bahwa Persentase penyelesaian konflik dan sengketa tanah yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2017 dan 2018 yaitu 100%. 2.4.2.5. Urusan Lingkungan Hidup Analisis dampak dan risiko lingkungan hidup merupakan analisis untuk mengetahui dampak tekanan penduduk terhadap timbulan sampah, lumpur tinja, beban pencemaran sungai dan gas rumah kaca di Kota Cimahi. A. Potensi Tekanan Penduduk Salah satu dampak dan risiko lingkungan hidup karena kepadatan penduduk adalah potensi tekanan penduduk. Hasil pemodelan tersebut merepresentasikan sebaran penduduk tiap grid pada tahun 2022 dan dapat digunakan untuk pemodelan proyeksi tekanan penduduk untuk 20 tahun ke depan yaitu pada tahun 2023, 2035, dan 2045. Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2035 Tahun 2045 Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, hasil analisis, 2023 Gambar 2.67 Tekanan penduduk alamiah di Kota Cimahi dalam sistem grid 5”x5” Perbedaan/selisih penduduk satu tahun walaupun tidak terlalu signifikan (dari tahun 2022 hingga tahun 2023) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pemodelan tekanan penduduk pada tahun-tahun berikutnya. Gambar di atas memperlihatkan bahwa pada tekanan penduduk hingga tahun 2045 terdapat peningkatan penduduk pada daerah dengan jumlah penduduk yang sudah tinggi. Sebagian besar daerah ini meliputi kelurahan Cibeureum, Melong, Leuwigajah, Cimahi, dan Citeureup. Perlu diketahui bahwa pemodelan potensi tekanan penduduk ini belum mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah yang dapat menjadi faktor penarik di luar wilayah Kota Cimahi Perbedaan/selisih penduduk satu tahun walaupun tidak terlalu signifikan (dari tahun 2022 hingga tahun 2023) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pemodelan tekanan penduduk pada tahun-tahun berikutnya. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tekanan penduduk hingga tahun 2045 terdapat peningkatan penduduk pada daerah dengan jumlah penduduk yang sudah tinggi. Sebagian besar daerah ini meliputi kelurahan Cibeureum, Melong, Leuwigajah, Cimahi, dan Citeureup. Perlu diketahui bahwa pemodelan potensi tekanan penduduk ini belum mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah yang dapat menjadi faktor penarik di luar wilayah Kota Cimahi. B. Potensi Timbulan Sampah dan Lumpur Tinja Distribusi timbulan sampah memiliki pola yang sama dengan distribusi penduduk. Pada Kelurahan Cibeureum, Melong, Leuwigajah, Cimahi, dan Citeureup. yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi timbulan sampah yang lebih tinggi dari 220 kg per kapita per tahun. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, maka dilakukan pula perhitungan untuk timbulan sampah hingga tahun 2045, dengan peta peningkatan dengan periode per 10 tahun ditunjukkan oleh peta pada gambar di bawah ini. Terlihat bahwa peningkatan timbulan sampah yang tinggi berada di wilayah dengan penutup lahan berupa permukiman, sesuai dengan sebaran penduduk di Kota Cimahi. a) 2023-2035 (b) 2035 – 2045 Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, hasil analisis, 2023 Gambar 2.68 Peningkatan potensi timbulan sampah dalam grid 5”x5” di Kota Cimahi Berdasarkan Proyeksi peningkatan jumlah timbulan sampah per kelurahan, nilai peningkatan timbulan sampah per 10 tahun rata-rata adalah sebesar 13%. Berdasarkan perhitungan per kelurahan, dari tahun 2023 ke tahun 2035, peningkatan timbulan sampah tertinggi terdapat di Kelurahan Cipageran sebesar 31% dan dari tahun 2035 ke tahun 2045, peningkatan timbulan sampah tertinggi terdapat juga di Kelurahan Cipageran sebesar 26%. Pola distribusi timbulan lumpur tinja sama dengan pola distribusi penduduk dan potensi timbulan sampah. Kelurahan Cibeureum, Melong, Leuwigajah, Cimahi, dan Citeureup memiliki persentase wilayah dengan potensi timbulan lumpur tinja lebih dari 60 m3/tahun yang cenderung lebih besar daripada kecamatan lainnya. Sama halnya dengan timbulan sampah, lumpur tinja sangat berkaitan erat dengan jumlah penduduk. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk, maka timbulan lumpur tinja juga akan meningkat. Perhitungan proyeksi timbulan lumpur tinja dilakukan hingga tahun 2045, dengan peta peningkatan dengan periode per 10 tahun ditunjukkan oleh peta pada gambar dibawah. Dengan pola yang sama seperti peningkatan timbulan sampah, terlihat bahwa peningkatan lumpur tinja yang tinggi juga berada di wilayah dengan penutup lahan berupa permukiman, sesuai dengan sebaran penduduk di Kota Cimahi. (a) 2023 – 2035 (b) 2035 – 2045 Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045, hasil analisis, 2023 Gambar 2.69 Peningkatan potensi lumpur tinja dalam grid 5”x5” di Kota Cimahi Proyeksi peningkatan jumlah timbulan lumpur tinja per kelurahan ditunjukkan pada gambar di atas. Karena mengacu pada data proyeksi penduduk yang sama, hasil perhitungan peningkatan timbulan lumpr tinja memiliki nilai yang sama dengan peningkatan timbulan sampah, yaitu nilai peningkatan timbulan lumpur tinja per 10 tahun rata-rata adalah sebesar 13%. Berdasarkan perhitungan per kelurahan dari tahun 2023 ke tahun 2035, peningkatan timbulan lumpur tinja tertinggi terdapat di Kelurahan Cipageran sebesar 31% dan dari tahun 2035 ke tahun 2045, peningkatan timbulan sampah tertinggi juga terdapat di Kelurahan Cipageran sebesar 26%. C. Potensi Beban Pencemar Air Ditinjau dari beban pencemar yang diterima badan air, terdapat sungai yang menjadi penerima buangan limbah industri, domestik, rumah sakit, dan lain sebagainya di Kota Cimahi, antara lain (DIKPLHD Kota Cimahi, 2020):
30. 1.Sungai Cimahi, panjang 7 km, lebar (5-10) m, melintasi tiga kecamatan, yaitu Cimahi Tengah, Utara dan Selatan.
31. 2.Sungai Cisangkan, panjang 4,5 km, lebar (3-7) m, melintasi Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.
32. 3.Sungai Cigugur/Cibaligo, panjang 2 km, lebar (3-5) m, melintasi Kecamatan Cimahi Selatan. Dengan banyaknya limbah yang ditimbulkan di Kota Cimahi, pada tahun 2017, cakupan pelayanan rata-rata air limbah di Kota Cimahi sebesar 79,46% (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019). Terkait pengelolaan air limbah, dari total 15 kelurahan di Kota Cimahi, terdapat 4 kelurahan berisiko sangat tinggi, 2 kelurahan berisiko tinggi, 3 kelurahan berisiko rendah, dan 2 kelurahan berisiko sangat rendah (DIKPLHD Kota Cimahi, 2020). Hal ini berdampak pada penurunan kualitas air, khususnya air sungai. Apabila air limbah domestik maupun non-domestik di Kota Cimahi dapat dikelola dengan baik dan menjangkau semua penduduk, maka potensi penurunan kualitas air sungai ini dapat diminimalisir. D. Penurunan Muka Air Tanah Kedudukan geografis Kota Cimahi yang sangat strategis dan memiliki potensi sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa, terutama industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan, menyebabkan peningkatan pengambilan sumber daya air. Berdasarkan data potensi air di Kota Cimahi, diketahui bahwa sumber air potensial di Kota Cimahi terdiri dari air tanah (mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dan air permukaan (danau/kolam dan Sungai Cimahi). Pengambilan air tanah umumnya dilakukan sebagian besar dengan menggunakan sumur bor untuk usaha industri, usaha komersial lainnya, atau masyarakat. Beberapa pengambilan air tanah telah melebihi kapasitas yang diijinkan dalam SIPA/Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah. Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang mengalami dampak dari eksploitasi air tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung (FITB ITB), penurunan muka tanah di sejumlah titik di Bandung, termasuk Cimahi dapat mencapai 1-20 cm per tahun. Kota Cimahi terutama di kawasan industri seperti di Kelurahan Leuwigajah mengalami penurunan muka tanah yang cukup signifikan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penurunan muka air tanah. Saat ini Kota Cimahi hanya mengelola retribusi/pajak air tanah, namun tidak melakukan pengawasan lebih lanjut, sehingga penyelidikan mengenai titik eksploitasi yang menyalahi aturan belum dan sulit dilakukan. E. Potensi Emisi Gas Rumah Kaca Dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kota Cimahi tahun 2-17-2047) arahan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi didasarkan pada tantangan utama dan isu strategis lingkungan hidup di setiap ekoregion di wilayah Kota Cimahi. Indikasi arahan kebijakan tersebut meliputi indikasi arahan bagi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dapat mengurangi Kerentanan terhadap Bencana yang terkait dengan Perubahan Iklim, diantaranya:
33. 1.Bencana Banjir;
34. 2.Bencana Longsor;
35. 3.Bencana Gempa Bumi; dan
36. 4.Bencana Kebakaran. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau Greenhouse Gases (GHGs) merupakan permasalahan lingkungan lain yang harus diatasi. Gas Rumah Kaca merupakan gas yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Jenis emisi GRK dari penanganan limbah sebagai berikut:
37. 1.Metana (CH4) berasal dari proses penguraian anaerobik limbah domestik (padat/cair) dan limbah industri (cair/padat/sludge). Proses anaerobik limbah padat terjadi pada penimbunan limbah padat (landfill, dan open dumping). Pengomposan limbah padat mengemisikan CO2, CH4, dan N2O;
38. 2.Dinitrogen Oksida (N2O) berasal dari pengomposan/pembakaran limbah padat, proses biologi limbah cair perkotaan; dan
39. 3.Karbon Dioksida (CO2) Berasal dari pembakaran limbah padat. Inventarisasi gas rumah kaca perlu dilakukan dalam Upaya untuk penurunan emisi GRK dan dilakukan terhadap 4 (empat) kategori sumber emisi, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian dan kehutanan serta perubahan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan limbah. Tabel 2.44 Timbulan emisi di Kota Cimahi tahun 2018-2022 (dalam ton CO2 eq) No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 1 Energi 494,87 1556,98 608,47 85,46 917,06 2 IPPU 1,54 24\5,42 28,6 28,6 2,38 3 Pertanian 5,32 2,04 2,9 11,99 9,28 4 Kehutanan 2,00 2,00 2,00 2,00 -0,78 5 Limbah 3137,08 54058,09 13944,5 13843,35 16004,94 Total 3640,81 55619,11 14586,47 13971,4 16932,88 Sumber : DLH Kota Cimahi, 2024 Kondisi capaian penurunan emisi GRK terdiri dari capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor Energi, Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU), Pertanian, Kehutanan serta Pengelolaan Limbah. Sampai dengan tahun 2022 capaian penurunan emisi GRK telah dilakukan sebesar 16.932,88 Ton CO2 eq. Gambar 2.70 Timbulan Emisi Sektor Energi IPPU, Pertanian, Kehutanan & Limbah di Kota Cimahi 2018-2022 (ton CO2 eq) F. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dari sisi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi, dengan luas Kota Cimahi 4.243,10 Ha, Kota Cimahi mengandalkan rimba kota, taman lingkungan serta penghijauan sepanjang sempadan jalan dan sempadan sungai sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, dan fungsi hutan lainnya. Luas RTH yang dikelola pada tahun 2022 adalah seluas 48,68 Ha yang terdiri dari rimba kota, taman pemakaman dan lahan yang dikonservasi. Kondisi ini masih jauh dari ketentuan pemerintah yang mewajibkan ketersediaan RTH publik sebesar 30%. Dengan kondisi Kota Cimahi yang memiliki lahan terbatas, maka diperlukan strategi untuk dapat memenuhi ketentuan penyediaan RTH tersebut. Tabel 2.45 Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Ruang Terbuka Hijau 11,65 1,09 1,13 1,14 1,14 1,14 Sumber : RPD Kota Cimahi 2023-2026 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2018 2019 2020 2021 2022 Timbulan Emisi Sektor Energi IPPU, Pertanian, Kehutanan & Limbah di Kota Cimahi 2018-2022 (ton CO2 eq) Energi IPPU Pertanian Kehutanan Limbah Selanjutnya, berdasarkan data di atas, Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 11,15% dan pada tahun 2018 mencapai 11,65%. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 1,09% hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa RTH meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, pemakaman. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 perhitungan RTH masih memasukan RTH jalur hijau, sempadan sungai dan sempadan lainnya sehingga luasnya lebih besar dari tahun 2019. Tahun 2020 persentase RTH naik menjadi 1,13%, dan Tahun 2021 menjadi 1,14%. Tidak ada peningkatan RTH pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena tidak ada pengadaan lahan untuk RTH. G. Persentase Pengelolaan Sampah Permasalahan lainnya di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, jumlah sampah ditimbulkan berasal dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat. Migrasi penduduk antar wilayah sulit dikontrol sehingga sering kali menimbulkan persoalan yang menyangkut permasalahan edukasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sampah. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu kota atau wilayah memiliki kondisi lingkungan yang sehat adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Faktor pemicu isu ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan memengaruhi perilaku hidup masyarakat. Pengelolaan sampah di Kota Cimahi dilaksanakan melalui program pengurangan dan penanganan sampah. Program pengurangan sampah saat ini dilaksanakan melalui Reduce, Reuse Recycle (3R), pembuatan Refined Derived Fuel (RDF), composting dan magotisasi yang diarahkan untuk menuju sirkular ekonomi, sedangkan untuk penanganan sampah adalah pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Capaian pengelolaan Sampah di Kota cimahi dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.46 Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Pengelolaan Sampah 96,8 97,9 94,1 77,1 95,2 Sumber : DIKPLHD 2024 dan LKIP DLH 2024 diolah Dari data yang tersedia diketahui bahwa persentase pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 96,8% dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya (2020) yang mencapai sekitar 97,9%. Setelah tahun 2020 tersebut persentase pengelolaan sampah Kota Cimahi mengalami pelambatan, dimana pada 2022 persentase turun hingga hanya sebesar 77,1%. Pada akhir periode (2023) mengalami kenaikan hingga 95,2%. H. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Khusus untuk kota/kabupaten tidak memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut (Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang IKLH). Sumber : Dinas LH dan LKIP DLH (2024), diolah Gambar 2.71 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2018-2023 Dari grafik di atas terlihat bahwa nilai IKLH Kota Cimahi berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, meskipun demikian secara kategori nilai IKLH Kota Cimahi masih masuk dalam kategori kurang yang masuk pada rentang 25 ≤ x < 50. IKLH di Kota Cimahi pada tahun tahun pada tahun 2020 IKLH Kota Cimahi turun menjadi 32,99, Setelah meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 48,00 pada tahun 2023 IKLH Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 44,65. Naik turunnya nilai IKLH bergantung pada indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan sebagai berikut:
b.Indeks Kualitas Air Pengelolaan Sumber daya air diperlukan untuk menjaga siklus daur hidrologi Kota Cimahi, secara kualitas dan kuantitas Air di Kota Cimahi saat ini mengalami penurunan, Air sungai dan air tanah merupakan sumber air baku yang biasa digunakan oleh masyarakat Kota Cimahi, baik menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maupun air sumur dan sumber lainnya. Lingkup isu tentang air yang menjadi perhatian adalah air sungai dan air tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kota Cimahi pada tahun 2020 berada di skor 11,33 (skala 100) dan IKA tahun 2022 34,58, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 22,5. Indeks Kualitas air Kota Cimahi sebagai berikut : Sumber : Dinas LH, 2024 dan LKIP DLH 2024 diolah Gambar 2.72 Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi Tahun 2018-2023
c.Indeks Kualitas Udara Pengukuran kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk mengetahui dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas udara digambarkan dengan konsentrasi parameter SO2 dan NO2 yang dibandingkan dengan baku mutu. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Cimahi masih di bawah baku mutu. Jika data kualitas udara tersebut diolah menjadi nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), hasil menunjukkan nilai IKU Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 72,58, dan IKU tahun 2023 sebesar 76,24 ada kenaikan indeks dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program 10,67 12 11,33 16,66 34,58 22,5 0 20 40 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi dalam memperbaiki kualitas udara melalui penanaman pohon dan kepatuhan pengguna kendaraan untuk mengurangi emisi udara, nilai 76,24 ini dengan keterangan kelas indeks “cukup” (skala indeks 100). Isu lingkungan kualitas udara dipicu dengan pertumbuhan penduduk yang menjadi pertumbuhan aktivitas terutama yang menggunakan bahan bakar), jumlah kendaraan bermotor, dan sebagainya. Indeks kualitas udara dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Sumber : Dinas LH, 2024 dan LKIP DLH 2024 diolah Gambar 2.73 Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi Tahun 2018-2023
d.Indeks Tutupan Lahan Penurunan indeks tutupan lahan akibat adanya perubahan aturan terkait kriteria penghitungan tutupan lahan, yang dihitung adalah tegakan pohon yang sudah membentuk canopy lahan berdasarkan penghitungan delineasi google earth dan diverifikasi oleh KLHK, upaya yang telah dilakukan adalah penanaman pohon dan pelestarian lahan-lahan yang telah memiliki tegakan pohon. Sumber : Dinas LH, 2024 dan LKIP DLH 2024 diolah Gambar 2.74 Indeks Tutupan Lahan Kota Cimahi 27,03 73,00 62,25 75,44 73,32 76,24 0 20 40 60 80 100 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi 26,20 25,87 22,19 25,70 24,23 24,25 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Tutupan Lahan di Kota Cimahi 2.4.2.6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Cimahi menaruh perhatian besar kepada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana karena mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Kebijakan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang telah dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sumber : DP2KBP3A, 2022, diolah Gambar 2.75 Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi Tahun 2018-2022 Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Rasio Akseptor KB di Kota Cimahi naik dari 78,99 menjadi 79,2. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana dalam meningkatkan kualitas keluarga. 2.4.2.7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Ruang lingkup pelayanan administrasi kependudukan diatur dalam undang-undang untuk mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data penduduk. Berikut merupakan data pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang ada di Kota Cimahi. Tabel 2.47 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2019-2024 NO JENIS PELAYANAN TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 A PELAYANAN BIDANG PENCATATAN SIPIL 86.629 55.477 67.249 16.147 16.774 1 KELAHIRAN 15.203 9.707 N/A 11.833 12.317 2 KEMATIAN 2.503 2.304 4.114 3.985 4.223 3 SURAT KETERANGAN N/A N/A N/A N/A N/A 4 KARTU KELUARGA (KK) 52.720 38.704 N/A N/A N/A 5 PERKAWINAN 236 170 217 284 189 6 PERCERAIAN 16 20 18 28 29 7 PENGESAHAN ANAK N/A N/A N/A 17 16 B PELAYANAN BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK 189.749 177.826 232.594 150.742 242.000 1 PINDAH 24.136 20.087 20.889 11.554 10.052 2 DATANG 24.261 19.025 19.541 9.914 8.966 3 CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 41.153 67.182 53.247 52.485 56.322 4 REKAM KTP 16.458 10.886 13.131 10.233 14.544 5 NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) 11.137 8.788 9.899 9.790 9.530 6 SKTT N/A N/A N/A 93 66 7 KK ORANG ASING 2 1 3 - 15 8 KTP-el ORANG ASING 3 7 9 13 16 9 NON PERMANEN 1.249 592 949 1.026 1.824 10 KK TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) 52.720 38.704 49.652 45.839 48.074 11 KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 18.167 12.377 65.089 9.795 29.429 12 BIOMETRIK 463 177 185 - - 13 AKTIFASI IKD N/A N/A N/A - 8.388 14 PENGADUAN N/A N/A N/A - 5.469 15 ONLINE N/A N/A N/A - 49.305 16 OFFLINE N/A N/A N/A - - JUMLAH TOTAL A + B 276.378 233.303 299.843 166.889 258.774 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, 2024, Diolah Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penataan administrasi kependudukan masih terdapat masalah, yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang baik dan benar juga masih rendah sehingga pendataan penduduk belum sepenuhnya menggambarkan data migrasi, kelahiran dan kematian, perubahan data administrasi kependudukan. 2.4.2.8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai sejak tahun 2004 silam serta terus dilakukan upaya-upaya untuk mendorong agar partisipasi dan gotong royong masyarakat terus tumbuh berkembang sehingga masyarakat akan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan didorong dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pengawasan. Adapun Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai 95,1% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 hingga mencapai 100%. Tabel 2.48 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Cimahi, 2018-2023 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 95,1 100 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi,2024, diolah Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD, capaian kinerja terhadap indikator sasaran adalah 100%, yaitu tercapai 100% dari target 100% (sesuai target). Secara formulasi, usulan masyarakat yang diakomodir dihitung berdasarkan nomenklatur usulan yang ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan, tanpa melihat lokus usulan tersebut. 2.4.2.9. Urusan Perhubungan A. Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) Berdasarkan hasil Traffic Counting yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi di Tahun 2023 pada 15 (lima belas) Ruas Jalan Kota Cimahi yang selama ini menjadi titik kemacetan, diketahui bahwa Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi pada tahun 2023 berada di Kategori C (dengan nilai Nisbah Volume Kapasitas (Volume Capacity Ratio (VCR)) adalah sebesar = 0,75. Adapun perbandingan kondisi LOS Kota Cimahi dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 disampaikan pada tabel berikut: Tabel 2.49 Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) di Kota Cimahi, 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Pelayanan Jalan/Level of Service (LOS) C C C C C Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2022, diolah Kondisi LOS di Kota Cimahi dipengaruhi juga oleh Rasio antara Volume Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan, apabila semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota Cimahi, dan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan, maka nilai VCR setiap ruas jalan akan semakin rendah, tentu hal tersebut akan mempengaruhi nilai LOS di Kota Cimahi. Saat ini pada beberapa ruas jalan di Kota Cimahi masih banyak yang belum didukung dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti trotoar, drainase jalan, jalur sepeda dan fasilitas penyandang cacat. Tabel 2.50 Volume Capacity Ratio (VCR) di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Volume Capacity Ratio (VCR) 0,72 0,72 0,66 0,46 0,75 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi 2024 Dalam mempertahankan capaian atau meningkatkan nilai LOS dan nilai VCR, maka diperlukan upaya melalui penambahan kapasitas ruas jalan, persimpangan jalan (radius tikung), perlintasan kereta api tidak sebidang, menghitung tingkat pelayanan setiap ruas jalan, melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah (SSA), penanganan hambatan samping, serta diperlukan adanya perencanaan transportasi massal (Urban Mobility Plan) Metropolitan Bandung Raya di Kawasan Cekungan Bandung, yang disusun atau berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan titik kemacetan. B. Rasio Konektivitas Kota Sesuai kondisi geografis, Kota Cimahi tidak memiliki angkutan sungai danau dan penyeberangan, namun di Kota Cimahi hanya terdapat angkutan jalan dengan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, hanya mengelola angkutan umum perkotaan trayek dalam kota. Tabel 2.51 Rasio Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Konektivitas 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Cimahi 2024 2.4.2.10. Urusan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Cimahi telah mengembangkan e-Government Kota Cimahi yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Pembangunan Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah menggunakan teknologi fiber optic serta penyediaan akses internet dengan bandwith yang cukup memadai guna menunjang pelayanan berbasis elektronik baik di lingkungan Internal Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun perangkat daerah yang ada di luar Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi (DPRD, RSUD Cibabat, 13 Puskesmas dan 2 Puskesmas pembantu, 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan) serta pembuatan Aplikasi e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan Publik dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pengembangan e-government dan layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi adalah cakupan pengembangan e-government daerah dan cakupan layanan informasi pembangunan daerah. Namun, indikator tersebut hanya digunakan sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya, indikator yang digunakan adalah Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tabel 2.52 Cakupan Pengembangan E-Government Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2022 INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Cakupan pengembangan e-Government daerah 10 58 100 40% 91% 91% Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2021, diolah Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan pengembangan e-Government daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 mencapai 10% dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi 58%. Di Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 100%. Namun, pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 40% disebabkan adanya penurunan anggaran akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga penyelenggaraan program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada Tahun 2021 dan 2022, meskipun belum mencapai 100%, namun cakupan pengembangan e-Government daerah kembali meningkat menjadi 91%. Selanjutnya untuk Cakupan layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 angkanya sebesar 40% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 83%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 50%. Namun, di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 55% dan 60%. Tabel 2.53 Cakupan Layanan Informasi Pembangunan Daerah di Kota Cimahi Tahun 2017-2022 INDIKATOR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Cakupan layanan informasi pembangunan daerah 40 83 50 55% 60% 60% Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2022, diolah Melalui layanan informasi pembangunan daerah berupaya untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan kepada seluruh masyarakat secara menyeluruh. Agar informasi pembangunan daerah tersampaikan secara efektif kepada masyarakat dan seluruh stakeholder, Pemerintah Kota Cimahi menggunakan berbagai media sebagai kanal penyampaian informasi antara lain melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan website resmi milik Pemerintah Kota Cimahi. Tabel 2.54 Nilai Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Indikator Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 3,20 3,16 3,30 2,75 3,09 4,02 Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dari perkembangan capaian nilai Indeks SPBE terlihat bahwa nilai indeks Kota Cimahi pada tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, meskipun demikian nilai capaian dalam enam tahun terakhir selalu masuk dalam kategori baik dengan nilai capaian berada pada rentang 2,6-3,5. Pada tahun 2023 terjadi lompatan dalam peningkatan penyelenggaraan SPBE yaitu sebesar 4,02 dengan kategori Sangat Baik, capaian ini menempatkan Kota Cimahi berada pada urutan ketiga se-Jawa Barat. Dalam bidang komunikasi dan informasi masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain:
1. 1.Membangun sistem komunikasi dan informasi dengan lebih terintegrasi sehingga tidak bersifat parsial;
2. 2.Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; dan
3. 3.Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi perlu ditingkatkan agar berperan lebih optimal. 2.4.2.11. Urusan Statistik Persentase ketersediaan data statistik daerah Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebesar 74,07%, sedangkan mulai tahun 2020 sampai dengan 2023, ketersediaan data statistik daerah semakin meningkat dari mulai 75%, 80%, 85% dan 85,9%. Tabel 2.55 Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral di Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral 10 74, 07 75 80 85 85,9 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2023, diolah Ketersediaan data statistik sektoral Kota Cimahi secara terus menerus dilakukan pemutakhiran oleh seluruh perangkat daerah sebagai produsen data. Dalam rangka Diseminasi Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Satu Data pada tahun 2022 dilakukan replikasi open data, satu data serta web administrasi satu data Provinsi Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas data yaitu jumlah dataset yang tersedia di Satu Data, Satu Peta, dan atau Open Data Jabar. Ketersediaan Platform bagi pakai data (Ekosistem Data Jabar) di Jawa Barat, Open Data Jabar bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dari tata kelola data pemerintahan dan ketersediaan akses data yang akurat bagi publik dengan mudah dan cepat, Satu Data Jabar bertujuan untuk mendukung percepatan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih akurat. 2.4.2.12. Urusan Persandian Keamanan Sistem Informasi sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menjamin ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, online, dan real time. SIPD menjadi penting karena merupakan media akuntabilitas publik yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengevaluasi kinerja, program pembangunan, serta mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Agar kinerja layanan informasi pembangunan daerah di Kota Cimahi menjadi lebih optimal maka perlu melakukan peningkatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan ditunjang oleh penerapan kebijakan peningkatan teknologi dan informasi di setiap instansi pemerintah, peningkatan keamanan informasi serta pengelolaan jaringan komunikasi. Dengan adanya sistem informasi yang dibangun dan dijalankan dengan tepat maka akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Tabel 2.56 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah 20 30 35 35 35 100 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, 2023, diolah Dalam upaya meningkatkan keamanan informasi pada pemerintah Kota Cimahi selama tahun 2023 dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
4. 1.Vurneralbility Assesment (VA) dan Penetration Test (Pentest), merupakan metode evaluasi keamanan sistem dan jaringan komputer dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dari sistem tersebut sehingga dapat diidentifikasi celah keamanan suatu aplikasi yang dapat berpotensi menimbulkan kegagalan sistem serta memperkirakan kerugian baik secara moril maupun materil dari terjadinya insiden siber;
5. 2.Fasilitasi surat elektronik resmi Pemerintah Kota Cimahi dengan domain @cimahikota.go.id;
6. 3.Akselerasi penerbitan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik;
7. 4.Pengamanan sinyal bagi kegiatan yang bersifat strategis (Jamming) sebagai perbantuan PASPAMPRES layanan VVIP Pimpinan negara;
8. 5.Security Awareness (JUMATKAMI), Security Awareness atau kesadaran keamanan adalah pengetahuan, pemahaman dan sikap anggota organisasi terkait perlindungan aset fisik dan non fisik dan terutama informasi pribadi dan organisasi itu sendiri;
9. 6.Persiapan sertifikasi ISO 27001:2022 untuk ruang lingkup Pusat Data;
10. 7.Self Assesment Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
11. 8.Rekrutmen Tenaga Ahli Analis Keamanan Informasi untuk membantu analisis management event dan analisis hasil VA/Pentest;
12. 9.Persiapan pembentukan CIMAHI-CSIRT. ini merupakan Computer Security Incident Response Team yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber; dan
13. 10.IT security training sebagai bentuk persiapan Audit Internal Keamanan Informasi. 2.4.2.13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) A. Koperasi Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Jumlah Koperasi di Kota Cimahi pada periode tahun 2019-2023 terus mengalami fluktuasi. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan minat berkoperasi dan menguatkan koperasi yang sudah terbentuk, antara lain dengan : Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian untuk pra koperasi, diklat pengurus koperasi, coaching clinik untuk koperasi yang tidak aktif, pendampingan dan pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi. Beberapa indikator yang berkaitan dengan koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.57 Indikator Bidang Koperasi Tahun 2019-2023 NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Koperasi 259 262 269 270 270 2 Koperasi Yang melaksanakan RAT (Koperasi Aktif) 105 70 80 74 71 3 Koperasi Sehat 40 11 33 29 24 4 Total Anggota Koperasi 51.402 52.740 52.956 51.666 44.272 5 Modal Sendiri 190.293.684.179 216.854.093.652 231.683.723.202 210.751.979.579 152.023.506.836 6 Modal Luar 141.490.036.366 148.308.833.901 157.037.306.320 164.353.247.211 152.938.832.688 7 Jumlah Aset 331.660.159.344 365.034.221.903 388.721.029.522 375.105.226.790 304.844.120.368 8 Volume Usaha 196.750.706.437 223.156.932.580 248.589.922.665 230.770.152.000 199.963.281.742 9 Sisa Hasil Usaha (SHU) 18.480.542.645 19.815.193.565 18.917.210.259 18.233.306.353 11.708.587.585 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cimahi, 2023, diolah Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat berkoperasi dan menguatkan koperasi yang sudah terbentuk, antara lain dengan melaksanakan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian untuk pra koperasi, diklat pengurus koperasi, pengawasan manajemen perkoperasian, coaching clinik untuk koperasi yang tidak aktif, serta pendampingan dan pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi. Pengembangan koperasi juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Khusus - DAK) untuk kegiatan pendidikan pelatihan dan sertifikasi juru buku serta pelatihan manajemen perkoperasian. Pemerintah Kota Cimahi juga telah melakukan fasilitasi pembentukan satu koperasi baru yang telah berbadan hukum di tahun 2023. Hal ini memberi semangat positif bahwa koperasi tetap menjadi pilihan model usaha bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kondisi koperasi di Kota Cimahi saat ini, antara lain:
14. 1.Menurunnya Modal sendiri dipengaruhi oleh Penurunan jumlah anggota yang artinya adanya penarikan simpanan oleh anggota yang keluar dan anggota keluar paling banyak terjadi pada Koperasi masyarakat dan Koperasi Karyawan karena adanya pengurangan/pemutusan tenaga kerja; dan
15. 2.Kondisi yang belum stabil menyebabkan banyak koperasi-koperasi besar dalam memenuhi kebutuhan anggota terpaksa menggunakan modal pinjaman yang mengharuskan koperasi membayar jasa pada pihak ketiga sehingga jasa untuk koperasi sendiri berkurang sedangkan biaya operasional masih tetap besar seperti gaji pegawai, hal ini juga yang menyebabkan SHU. B. Usaha Kecil dan Menengah Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Pengembangan UMKM mulai dikuatkan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal Klaster dan Sentra Bisnis. Dari data Sensus Ekonomi tahun 2015 terdapat potensi 4 (empat) klaster industri unggulan di Kota Cimahi yaitu:
16. 1.Klaster industri makanan dan minuman;
17. 2.Klaster industri tekstil dan produk tekstil;
18. 3.Klaster industri kerajinan; dan
19. 4.Klaster industri telematika. Pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan ditujukan untuk membantu mempercepat UKM naik kelas, merupakan hasil seleksi dari peserta kegiatan pendampingan CSBI difokuskan pada akselerasi pendampingan akses pasar dengan memanfaatkan teknologi digital dan Networking. Kegiatan lain adalah Fasilitasi Halal Bagi UKM bertujuan untuk membantu UKM naik kelas dengan melengkapi dokumen halal bagi pelaku usaha klaster makanan minuman maka kesempatan para pelaku usaha lebih luas memasarkan produk-produk kulinernya. Strategi Optimalisasi Pengembangan UMKM dengan arah kebijakan meningkatkan fasilitasi bagi pengembangan UMKM dan meningkatkan skala usaha UMKM, diterjemahkan dengan program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM. Kedua program tersebut, ditujukan untuk menguatkan Pemulihan Ekonomi, terutama mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : FGD dengan stakeholder ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government dan Media) dalam rangka mensinkronkan program-program terkait pemulihan ekonomi. Output dari kegiatan ini adalah dokumen kesepakatan bersama terkait program kegiatan pemulihan ekonomi pada setiap stakeholder ABCGM. 2.4.2.14. Urusan Penanaman Modal Investasi merupakan pilar fundamental dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Sebagai lokomotif yang menarik gerbong pembangunan ekonomi, investasi menyediakan sumber daya dan modal yang esensial untuk pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan investasi melalui urusan penanaman modal. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melakukan berbagai upaya seperti menciptakan iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta promosi potensi investasi. Upaya ini bertujuan untuk menarik investor lokal (penanam modal dalam negeri, PMDN) dan investor asing (Penanam modal asing, PMA). Pada akhirnya investasi yang dilakukan diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu indikasi semakin baiknya iklim investasi di Kota Cimahi adalah semakin meningkatnya jumlah proyek investasi di Kota Cimahi. Bila melihat persentase pertumbuhan jumlah proyek maka ada 5 tahun yang memiliki pertumbuhan diatas 100% yakni di tahun 2011 sebesar 266,7%, 2015 (283,3%), 2019 (112,7%), 2021 (130%) dan 2023 (217%). Lonjakan jumlah proyek mulai terlihat meningkat signifikan pada tahun 2021. Lonjakan tersebut dipicu oleh diberlakukannya OSS-RBA (Online single submission – Risk Based Approach) pada bulan Agustus 2021 yang mengharuskan setiap rencana investasi termasuk usaha mikro untuk mendaftarkan usahanya. Puncaknya, pada tahun 2023 terjadi lonjakan proyek investasi yang sangat signifikan dimana jumlah proyek menjadi 1.565 buah, bertambah sebanyak 1072 proyek atau naik sekitar 217,4% dari tahun 2022 yang sebanyak 493 proyek. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut: Sumber : DPMPTSP Jawa Barat, https://opendata.jabarprov.go.id (diakses 31 Mei 2024), olahan Gambar 2.76 Jumlah Proyek Investasi di Kota Cimahi Tahun 2010-2023 Idealnya semakin banyak proyek investasi maka semakin tinggi nilai Realisasi investasi yang akan diperoleh. Meskipun jumlah proyek investasi Kota Cimahi semakin meningkat akan tetapi nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tercatat menunjukkan nilai yang fluktuatif. Diawali realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2010 dengan sebesar Rp.45.000.000.000,5 lalu meningkat lebih dari 40 kali lipat menjadi Rp.1.892.000.000,82 pada tahun 2023 dengan puncak realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.1.959.000.000,63. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, untuk tahun 2024 perlu dipandang optimis. Mengingat adanya pola peningkatan signifikan jumlah proyek akan diikuti dengan peningkatan jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun berikutnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa proyek di Kota Cimahi di dominasi oleh skala mikro dan kecil. Oleh karena itu, kebijakan investasi yang nanti akan diterapkan harus dapat memanfaatkan potensi daerah secara efektif. Sumber : DPMPTSP Jawa Barat, https://opendata.jabarprov.go.id (diakses 31 Mei 2024), olahan Gambar 2.77 Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kota Cimahi Tahun 2010-2023 Pemerintah mencatat investasi PMA dan PMDN berdasarkan data yang diperoleh dari pelaporan izin usaha dan investasi yang masuk. Data ini mencakup investasi yang secara langsung diidentifikasi melalui proyek- proyek yang mendapatkan izin dan persetujuan dari otoritas terkait. Dalam hal ini, pencatatan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas investasi, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain menggunakan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN yang dicatat oleh pemerintah, realisasi investasi juga dapat diukur melalui nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mekanisme pencatatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan pendekatan makroekonomi untuk menghitung nilai PMTB, yang merupakan komponen penting dalam PDRB. PMTB mencakup semua investasi fisik yang dilakukan di wilayah tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, peralatan, dan pengembangan aset tetap lainnya. Data ini diperoleh melalui survei dan sensus ekonomi yang dilakukan secara periodik, serta melalui analisis berbagai indikator ekonomi. Dengan demikian, pencatatan realisasi investasi melalui mekanisme PMTB oleh BPS memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mencakup semua bentuk investasi fisik, baik yang terdaftar secara formal melalui izin pemerintah maupun yang tercatat melalui kegiatan ekonomi yang lebih luas. Berdasarkan hasil pencermatan ditemukan bahwa kenaikan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Cimahi tidak setinggi kenaikan investasi kota yang diukur dari PMTB PDRB Kota Cimahi. Pada tahun 2023, nilai realisasi investasi PMA dan PMDN yang sebesar Rp.1.000.000.000.000,89 hanya mencapai sekitar 14,32% dari nilai PMTB tahun 2023 yang sebesar Rp.13.000.000.000.000,22. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai sekitar 16,04%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun iklim investasi di Kota Cimahi cukup baik, investasi PMA dan PMDN yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Cimahi masih jauh dari nilai PMTB. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam fasilitasi investasi melalui pelayanan perizinan perlu ditingkatkan secara signifikan agar kesenjangan antara realisasi investasi yang tercatat oleh pemerintah dengan nilai PMTB PDRB semakin kecil. Sumber : BPS Kota Cimahi, DPMPTSP Jawa Barat, https://opendata.jabarprov.go.id (diakses 31 Mei 2024), olahan Gambar 2.78 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kota Cimahi Tahun 2010-2023 Dengan semakin baiknya akurasi pencatatan PMA dan PMDN (semakin mendekati PMTB PDRB) maka akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan pengawasan dan pembinaan, dan kebijakan publik yang dibuat akan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, juga dapat meningkatkan daya tarik investasi seiring dengan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Kota Cimahi. 2.4.2.15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan fisik-materiil dan mental-spiritual masyarakat Kota Cimahi, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan daerah dan nasional. Agar peran pemuda lebih optimal dan berkualitas dalam pembangunan di Kota Cimahi, maka pemuda harus berakhlak mulia, sehat, Tangguh, cerdas, mandiri dan professional. Perkembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Persentase Pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan walaupun sedikit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.58 Persentase Partisipasi Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan dan Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan 10% 11% 11.20% 11,39% 8,98% Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif 55% 55% 60% 70% NA Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2024, diolah Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kenaikan per tahun hanya 1% untuk tahun 2020 dan 1,20% untuk tahun 2021, naik 0,19% di tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 2,41%. Ini menandakan bahwa peran serta pemuda perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat berperan lebih banyak di tahun-tahun berikutnya, selain itu Pemerintah Kota Cimahi juga memerlukan pendataan kepemudaan sebagai bahan untuk mengevaluasi partisipasi pemuda dalam berbagai hal, terutama dalam hal keorganisasian. Terkait dengan urusan kepemudaan, antusiasme kepemudaan di Kota Cimahi cukup baik, hal ini dapat dilihat dilihat dengan semakin meningkatnya Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif yaitu sekitar 70% pada tahun 2022, yang semula hanya 55% di tahun 2019. Sudah ada terlihat adanya upaya dari Perangkat Daerah terkait untuk memperluas peran aktif organisasi kepemudaan. Perlu dorongan lebih agar kegiatan khusus untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dapat diperbanyak dan ditingkatkan kualitas kegiatannya. Selanjutnya untuk cakupan persentase masyarakat yang aktif berolahraga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar 45,5% dan pada tahun 2023 naik menjadi 46,89%. Peningkatan yang masih belum signifikan disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana olah raga. Masih perlu dorongan lebih untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam berolah raga seperti percepatan perbaikan Stadion Sangkuriang, lapangan Cibodas, Gor Padasuka, Lapangan Poral serta perbaikan dan penambahan sarana olah raga di instansi pendidikan, perluasan kegiatan senam dan lain sebagainya. Perkembangan masyarakat yang aktif berolah raga dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.59 Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga 45,5% 45,62% 46% 46,5% 46,89% Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2022, diolah Untuk Sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kota Cimahi sebagai berikut : Tabel 2.60 Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Cimahi No Uraian Jumlah (Buah) Kondisi 1 Lapangan Bola Kaki dilengkapi lintasan Atletik 6 Baik 2 Lapangan Basket 15 Baik 3 Lapangan Bola Volly 50 Baik 4 Lapangan Tenis 19 Baik 5 Kolam Renang 12 Baik 6 Lapangan/Gor Bulutangkis 42 Baik 7 Lapangan Futsal 20 Baik 8 Meja tenis Meja 41 Baik No Uraian Jumlah (Buah) Kondisi 9 Lapangan Bola/Sepak Bola 7 Baik 10 Lapangan Driving Golf 1 Baik 11 Fitness 3 Baik 12 Wall Climbing 2 Baik 13 Lapangan/ Gor Serbaguna 11 Baik Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2022, diolah Keterangan : Fasilitas sarana dan prasarana dikelola oleh berbagai stakeholder yaitu pemerintah, TNI/POLRI, Swasta, Masyarakat, dan sekolah Di Kota Cimahi belum terdapat tempat yang bisa digunakan untuk menampung banyak orang di dalam satu kawasan yang aktif, khususnya untuk kaum muda di Kota Cimahi. Keberadaan sarana olahraga dan sanggar seni yang ada di Kota Cimahi ini hanya berupa sarana dengan skala kecil dimana fasilitas olahraga dan seni memiliki tujuan untuk rekreasi dan tempat latihan, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan event-event besar seperti pertandingan olahraga dan pertunjukan seni skala nasional. Tabel 2.61 Data Sarana Olahraga Milik PEMKOT Cimahi No Uraian Kondisi Keterangan 1 Stadion Sangkuriang Rusak Ringan PEMKOT (Bagian Aset) 2 Gor Sangkuriang Rusak Ringan PEMKOT (Bagian Aset) 3 Lapangan Poral Baik PEMKOT (Bagian Aset) 4 Lapangan Cibaligo Rusak PEMKOT (Bagian Aset) Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi 2024 Dilihat dari tabel sarana dan prasarana di atas Kota Cimahi memiliki sarana olahraga yang cukup banyak, tetapi yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi hanya 4 sarana dengan kondisi 3 sarana dinyatakan rusak ringan dan 1 sarana dinyatakan rusak. Sebagian besar sarana olahraga adalah milik TNI, jadi akibat kurangnya sarana olahraga yang dimiliki Pemkot Cimahi kurang maka seringkali setiap ada event olahraga tingkat Kota maupun provinsi. Dinas Pemuda dan Olahraga harus menyewa sarana olahraga kepada pihak TNI sehingga biaya untuk sewa tempat membengkak. Oleh karena itu untuk peningkatan sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Cimahi perlu adanya pembangunan ataupun revitalisasi. Salah satu aset yang dimiliki oleh pemkot cimahi yaitu stadion sangkuriang kondisinya sekarang masih terus diupayakan diperbaiki atau direvitalisasi secara bertahap. Dari permasalahan mengenai keterbatasan Lapangan Olahraga di Kota Cimahi pada Tahun 2016 Lapangan Krida Cimahi yang selalu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berolahraga khususnya olahraga sepakbola yang berlokasi di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan satu dari sedikitnya lapangan olahraga yang dimiliki Kota Cimahi dialihfungsikan menjadi Cimahi Technopark yang didasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hal tersebut semakin mengurangi jumlah Lapangan Olahraga yang ada di Kota Cimahi. Sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk mengalihfungsikan Lapangan Krida Cimahi menjadi Cimahi Technopark, Pemerintah Kota Cimahi dituntut untuk segera mendapatkan lahan pengganti untuk Lapangan Krida tersebut. Hal itu merupakan syarat dari terbitnya rekomendasi dari Kemenpora RI untuk pengalihfungsian tersebut selain dari desakan masyarakat sekitar yaitu masyarakat Kelurahan Utama yang menuntut tersedianya lapangan olahraga yang sebelumnya biasa dipakai untuk kegiatan olahraga. Pada tahun 2022 telah dibangun juga Pussenarhanud Sport Center Cimahi (PSCC) yang belokasi di Mapussenarhanud, Cimahi. Dengan fasilitas yang modern dan representatif diharapkan dapat digunakan oleh Prajurit dan keluarganya, sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat Cimahi sebagai taman rekreasi olahraga (sport tourism). 2.4.2.16. Urusan Kebudayaan Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengapresiasikan karya seninya. Selain itu, perkembangan jumlah grup kesenian di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berkurang sebanyak 27 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan kurangnya regenerasi dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kota Cimahi masih belum memiliki gedung kesenian karena belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gedung Kesenian disebabkan masih terbatasnya kemampuan APBD. Tabel 2.62 Perkembangan Seni dan Budaya 2023 Rincian 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Grup Kesenian 175 185 212 185 185 Jumlah gedung kesenian NA NA NA NA NA Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2024, diolah Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak warisan budaya dan bangunan bersejarah di tanah Pasundan. Isu pelestarian budaya sudah menjadi amanat bangsa sejak dulu kala dan terus berjalan seiring dengan upaya kemanusiaan untuk melindungi sejarah. Saat ini Kota Cimahi telah mendata terdapat 25 buah cagar budaya yang telah terverifikasi sebagai cagar budaya di Kota Cimahi, seperti yang tertera pada tabel berikut: Tabel 2.63 Data Cagar Budaya yang Terverifikasi oleh Disbudparpora s.d. Tahun 2023 NO ID OBJEK NAMA OBJEK LOKASI OBJEK KATEGORI 1 PO2019041500002 GEDUNG RIO X.NTER Jl. Pabrik Aci, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 2 PO2019041000016 GEDUNG THE HISTORICH Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 3 PO2020071500001 GEREJA IMMANUEL Jalan Pasir Kumeli 149 A Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 4 PO2019041100482 GEREJA SANTO IGNATIUS Jl. Raya Baros No. 8, Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 5 PO2020090300003 HOTEL TJIMAHI Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465 Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 6 PO2019041600003 KOLAM RENANG BREAKLEUS Jl. Sukimun RT 1 RW 4, Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 7 PO2020072700002 KOLAM RENANG KATAK RIANG Jl. Pasir Kumeli No. 39 Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 8 PO2019052900058 LOJI Jl. Alun-Alun Timur No. 634 Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 9 PO2020091600004 MAKAM EMBAH NURKARIM Jl. Cigugur Tengah RT 02 RW 05 Kota Cimahi, Jawa Barat Situs 10 PO2020090400001 MAKAM EMBAH TUMPANG Jl. Gandawijaya, Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat Situs NO ID OBJEK NAMA OBJEK LOKASI OBJEK KATEGORI 11 PO2019111100001 MAKAM KEHORMATAN BELANDA Jl. Kerkhof Gg. Kurba Miharja Leuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 12 PO2019082100008 MASJID AGUNG CIMAHI Jl. Kaum No. 3, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 13 PO2019053100010 MASJID USMAN DHOMIRI Jl. KH Rd Usman Dhomiri No 133 Rt 04 Rw 08, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 14 PO2019041100637 PENJARA PONCOL Jl. Poncol Selatan No. 24, Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 15 PO202009300002 PESAWAT DAKOTA Jl. Gatot Subroto No. 6, Baros Kota Cimahi, Jawa Barat Benda 16 PO2020071300003 RUMAH KEDIAMAN AMIR MACHMUD Jl. Ibu Sangki RT 3 RW 13, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 17 PO2019053100011 RUMAH PEMOTONGAN HEWAN Jl. Sukimun Rt 03 Rw 04, Baros, Jawa Barat Bangunan 18 PO2020072700003 RUMAH PETINGGI BELANDA Jl. Sriwijaya No 11, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat Bangunan 19 PO2015061200050 RUMAH SAKIT DUSTIRA Jl. Dr Dustira No. 1, Baros, Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan 20 PO2019082100014 RUMAH VAN BLOMMEISTEIN Jl. Jen H Amir Machmud No 89, Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 21 PO2020091700001 SDN KARANG MEKAR MANDIRI 1 Jl. Jend Amir Machmud No.505, Karang Mekar, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 22 PO2020100600001 SDN BAROS MANDIRI 4 Jl. Baros No 06 Rt 01 Rw 15, Kota CimahiJawa Barat Bangunan 23 PO2020072700001 SMPN 1 CIMAHI Jl. Rd EmbangArtawidjaja, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat Bangunan 24 PO2020072400002 SMPN 2 CIMAHI Jl. Sudirman No 152, Kota Cimahi, Jawa Barat Bangunan 25 PO2019041100637 STASIUN CIMAHI Jl. Stasiun No 1, Kota Cimahi Jawa Barat Bangunan Sumber : Disbudparpora (2024), diolah Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga fokus dalam melestarikan dan mengambangkan kebudayaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan persentase pada tahun 2019 baru mencapai 40,98%, tahun 2021 meningkat menjadi 83% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 90% kemudian pada tahun 2023 menjadi 96%. Sedangkan persentase pelaku kebudayaan yang diberdayakan pada tahun 2023 mencapai 63,13%, dan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tabel 2.64 Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan di Kota Cimahi Tahun Tahun 2019-2023 dan Persentase Pelaku Kebudayaan yang diberdayakan Tahun 2023 Indikator 2019 2020 2021 2021 2023 Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan 40,98 % 55,56 % 83 % 90% 96% Persentase pelaku kebudayaan yang Diberdayakan NA NA NA NA 63,13% Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2024, diolah 2.4.2.17. Urusan Perpustakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.Urusan perpustakaan di Kota Cimahi sendiri, secara khusus merupakan pembina dari seluruh perpustakaan di Wilayah Kota Cimahi untuk semua jenis perpustakaan. Pemerintah Kota Cimahi bertanggung jawab terhadap pembinaan seluruh perpustakaan di Kota Cimahi yang pada tahun 2023 jumlahnya diperkirakan sebanyak 285 perpustakaan. Dari data yang tersedia, jumlah pengunjung perpustakaan umum di Kota Cimahi dari tahun 2018-2023 terus meningkat yaitu 24.159 orang di tahun 2018 bertambah menjadi 40.152 orang di Tahun 2023. Tabel 2.65 Jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2018-2023 No Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah pengunjung perpustakaan (orang) 24.159 39.305 10.249 28.835 29.263 40.152 Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2023, diolah Untuk persentase sarana baca masyarakat yang aktif juga dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 60%, dan pada tahun 2019 naik menjadi 68,5%. Namun untuk Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 5,26% (dengan target 0%) dan naik lagi di Tahun 2021 menjadi 30%. Pada Tahun 2022, kembali mengalami penurunan karena di tahun ini belum ada sarana baca masyarakat yang aktif di Kota Cimahi. Meskipun sarana baca Masyarakat Kota Cimahi pada Tahun 2022 belum ada yang aktif, namun dari data jumlah pengunjung perpustakaan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya e-library yang tersedia, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses perpustakaan tanpa harus mengunjungi lokasi sarana baca, adanya layanan perpustakaan keliling yang mulai aktif Kembali, serta adanya POCADI (Pojok Baca Digital) yang berlokasi di Cimahi Technopark. Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2024, diolah Gambar 2.79 Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Umum Kota di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan umum kota dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan, yang semula di 2019 tercapai 80,27% menjadi 81,22% di Tahun 2023. Peningkatan tingkat kepuasan pengunjung merupakan salah satu indikator semakin membaiknya pelayanan perpustakaan di Kota Cimahi. Selanjutnya, di dalam pengembangan perpustakaan terdapat beberapa komponen yang harus ditindaklanjuti antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem layanan, penyempurnaan koleksi, dan fasilitas pendukung termasuk pengembangan optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (e-library). 80,27 80,32 80,74 81,13 81,22 79,60 79,80 80,00 80,20 80,40 80,60 80,80 81,00 81,20 81,40 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Kepuasan Pengunjung Perpustakaan Tabel 2.66 Jumlah Koleksi Buku dan Judul Buku Perpustakaan Tahun 2018-2023 No Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah koleksi buku perpustakaan 25.876 27.958 27.983 28.358 30.693 32.543 2 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 14.364 15.185 15.193 15.318 16.009 16.618 Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2024, diolah Di dalam penyempurnaan koleksi, Kota Cimahi telah memiliki jumlah koleksi buku sebanyak 32.543 di Tahun 2023, artinya telah ada penambahan sekitar 1.855 eksemplar, jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang terdiri buku fisik buku elektronik (e-book). Adapun jumlah koleksi judul buku perpustakaan terus mengalami peningkatan sehingga mencapai 16.618 judul buku di Tahun 2023. Tabel 2.67 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2018-2023 No Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah Pustakawan 2 2 3 3 4 5 2 Jumlah Tenaga Teknis 5 6 5 6 4 3 Jumlah Penilai Yang Memiliki Sertifikat - - - - - Sumber : Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, 2024, diolah Di dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi (e-library), perpustakaan umum di Kota Cimahi telah didukung dengan sumber daya manusia yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis, namun sampai saat ini, Kota Cimahi masih belum memiliki penilai yang memiliki sertifikat pendataan, data mengenai sumber daya manusia untuk pelayanan perpustakaan juga masih belum termasuk perpustakaan-perpustakaan lain yang dibina oleh Perpustakaan Cimahi. 2.4.2.18. Urusan Kearsipan Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Cimahi pada tahun 2019 hanya 18,5% dan pada tahun 2020 naik menjadi 50%, dan pada tahun 2023 turun menjadi 39,87%. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan tata kearsipan terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang kearsipan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif, masih terbatasnya tenaga profesional di bidang kearsipan. Secara kualitatif, arsiparis yang ada belum memiliki standar profesi yang ideal, serta belum dimilikinya sarana depo arsip yang memadai untuk menampung dokumen-dokumen pemerintah daerah. Tabel 2.68 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2018-2023 No Uraian Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 8% 18.5% 50% 35,10% 34,13% 39,87% Selain itu, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan diantaranya adalah melaksanakan diklat teknis serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi pada sistem pengelolaan kearsipan. Untuk penanganan kearsipan kedepan diperlukan terobosan untuk membangun sistem kearsipan digital yang diharapkan menjadi salah satu solusi permasalahan yang selama ini terjadi. 2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.4.3.1. Urusan Pariwisata Pariwisata di Kota Cimahi didominasi oleh pariwisata berbasis kreativitas manusia dan budayanya. Sektor pariwisata di Kota Cimahi belum memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian kota. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dapat dilihat dari kontribusi penyediaan makanan dan minuman dalam PDRB Kota Cimahi yang semakin meningkat, dan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Sumber : BPS Kota Cimahi- Kota Cimahi (beberapa tahun), diolah 2024 Gambar 2.80 Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan Minum dalam PDRB Kota Cimahi, 2019-2023 (%) Salah satu faktor yang mendorong peningkatan kontribusi tersebut adalah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Cimahi. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kota Cimahi masih terbilang rendah, di tahun 2018 hanya mencapai 358 Wisatawan dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 804 wisatawan. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 91 wisatawan dan terus menurun hingga 5 wisatawan di tahun 2021 dan kembali meningkat sebanyak 183 wisatawan di tahun 2022. Untuk Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai 16.418 Wisatawan, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 hingga menjadi 65.610 wisatawan. Sempat mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 45.859 wisatawan akibat kebijakan PPKM dan meningkat sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 115.656 wisatawan setelah dicabutnya kebijakan PPKM. Tabel 2.69 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kota Cimahi, 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Wisatawan Mancanegara (wisman) 804 91 5 183 157.853 Jumlah Wisatawan Nusantara (wisnus) 43.227 65.610 45.859 115.656 Sumber : Disbudparpora Kota Cimahi, 2023, diolah 1,34 1,33 1,24 1,4 1,52 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2019 2020 2021 2022 2023 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jumlah tempat akomodasi dan kamar menurut jenis akomodasi di Kota Cimahi tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan cenderung stagnan pada tahun 2020 sampai 2023. Tetapi terdapat penambahan jenis akomodasi yakni Glamping dan Villa yang menambah kuota jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Kota Cimahi. Tabel 2.70 Jumlah Tempat Akomodasi dan Kamar Menurut Jenis Akomodasi di Kota Cimahi Tahun 2020-2023 Jenis Akomodasi 2020 2021 2022 2023 Jumlah Akomodasi Kamar Jumlah Akomodasi Kamar Jumlah Akomodasi Kamar Jumlah Akomodasi Kamar Hotel Bintang 3 1 63 1 63 1 63 1 88 Hotel Melati 2 46 2 46 2 46 3 60 Hotel Non Melati NA NA NA NA NA NA NA NA Penginapan Remaja NA NA NA NA NA NA NA NA Pondok Wisata NA NA NA NA NA NA NA NA Guest House 4 63 4 63 3 52 3 54 Glamping NA NA NA NA 2 17 2 9 Villa NA NA NA NA 1 6 NA NA Home Stay 17 22 17 72 17 72 10 18 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2024 Selanjutnya, menurut data yang bersumber dari Kota Cimahi Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS di Tahun 2024, bahwa jumlah rumah makan/restoran di Kota Cimahi cenderung tidak banyak berubah. Secara total, di Tahun 2019 terdapat 116 Rumah Makan/Restoran, terus berangsur menurun hingga 111 di Tahun 2023. Tabel 2.71 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023 Cimahi Selatan 17 19 19 20 20 Cimahi Tengah 80 72 71 71 71 Cimahi Utara 19 23 23 23 23 116 114 113 111 111 Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, 2024 Kota Cimahi terus berupaya membangun, mengembangkan dan memasarkan destinasi wisata baru yang bertemakan potensi lokal Cimahi untuk menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Upaya tersebut dilakukan melalui upaya penguatan daya tarik wisata melalui pengelolaan destinasi wisata yang telah ada maupun yang potensial akan dikembangkan, penguatan SDM pariwisata, dan fasilitasi perizinan usaha di sektor pariwisata terus dilakukan Pemerintah Kota Cimahi. 2.4.3.2. Urusan Pertanian, Peternakan dan Perikanan A. Sub Sektor Pertanian Sektor Pertanian bukan merupakan sektor unggulan untuk perekonomian Kota Cimahi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi Tahun (BPS, 2023) dijelaskan bahwa Sektor pertanian di Kota Cimahi tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kota Cimahi , namun pada tahun 2023 kontribusi sektor Pertanian mengalami peningkatan sebesar 1% yaitu yang semula 18% di tahun 2022 menjadi 19% di tahun 2023, Laju pertumbuhan sektor pertanian di Kota Cimahi juga mengalami peningkatan sebesar 4,55%, yakni yang semula -2,9% di tahun 2022 menjadi 1,55% di tahun 2023. Seperti yang dijelaskan pada Tabel di bawah ini, mengalami penurunan. Tabel 2.72 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kota Cimahi Tahun 2018-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (%) 0,20 0,21 0,21 0,18 0,19 Nilai PDRB ADHB sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) (Juta Rupiah) 64,894.7 67,382.2 66,970.6 69,223.7 76.557,3 Nilai Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (Pangan, Pertanian, Peternakan) 2,38 3,18 1,34 -2,90 1,55 Sumber : BPS Kota Cimahi, 2024 Pada tahun 2022 sektor ini mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar -2,9% Namun pada Namun pada tahun 2023 sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 1,55%. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan sektor pertanian diantaranya dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan penggunaan bibit dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produktivitas produk pertanian yang lebih tinggi walaupun jumlah lahan pertanian di Kota Cimahi terjadi penurunan. Selain upaya di atas, untuk mengatasi beberapa keterbatasan di sektor pertanian, strategi pengembangan rantai nilai pada klaster/sentra produk pertanian akan menjadi sasaran kerja dinas terkait di sektor pertanian. Tabel 2.73 Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Jenis Pengairan di Kota Cimahi, 2019-2023 (Ha) Tahun Luas Lahan Sawah Total Luas Lahan Kering Irigasi Setengah Teknis Tadah Hujan Pekarangan/ Lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma Kolam Tebat Lainnya 2019 119 17 136 - 184 - - 2020 119 17 136 - 189 - - 2021 119 17 136 - 189 - - 2022 121,98 13 134,98 - 186,48 - - 2023 118,09 18 136,09 - 177,3 - - Sumber : BPS Cimahi, 2024 Berdasarkan data dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

(2023), total luas lahan sawah di Kota Cimahi mengalami penurunan di tahun 2022 adalah 134,98 ha yakni mengalami penurunan sebesar 1,02 ha atau 0,75% dari tahun sebelumnya. Untuk luas lahan sawah irigasi setengah teknis mengalami peningkatan sebesar 2,98 ha namun untuk luas lahan sawah tadah hujan mengalami penurunan 4 ha. Luas lahan kering Kota Cimahi di tahun 2022 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,33%, yang semula 189 hektar menjadi 186,48 hektar. Terbatasnya lahan di Kota Cimahi berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil pertanian, sehingga intensifikasi pertanian dengan teknologi yang tepat guna sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, untuk lahan terbatas di perkotaan seperti Kota Cimahi. Maka Urban farming dapat menjadi salah satu solusi untuk tetap mempertahankan produksi hasil pertanian di Kota Cimahi. B. Sub Sektor Peternakan Pada sub-sektor peternakan, unggas merupakan ternak yang paling banyak dibudidayakan di Kota Cimahi, beberapa komoditi unggas yang dibudidayakan di Kota Cimahi diantaranya adalah ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Berdasarkan data Dispangtan terdapat penurunan produksi ayam buras dan itik di tahun 2022 jika dibandingkan data produksi tahun 2021, komoditas unggas jenis ayam pedaging adalah komoditas ternak unggas yang paling mendominasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dari sub-sektor peternakan. Tabel 2.74 Jumlah dan Jenis Komoditas Ternak Ruminansia di Kota Cimahi, 2019-2023 Jenis Ternak Jumlah (ekor) 2019 2020 2021 2022 2023 Sapi Potong 210 342 300 310 260 Kerbau 6 5 3 3 Domba 3,183 2,873 2,9 1,815 2.520 Kambing 108 90 80 80 Sapi Perah 358 552 558 566 777 Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2023 Data di atas menunjukkan bahwa ternak domba adalah salah satu komoditas ternak ruminansia terbanyak di Kota Cimahi. Selain ternak domba, Kota Cimahi juga memiliki ternak sapi potong, kerbau, kambing dan sapi perah. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah ternak sapi potong dan sapi perah mengalami sedikit peningkatan, sedangkan untuk jumlah ternak kerbau dan kambing di Kota Cimahi mengalami stagnasi, bahkan untuk jumlah ternak domba mengalami penurunan. Tabel 2.75 Produksi Hasil Peternakan dan Tanaman Padi di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi Hasil Peternakan (Daging) (Ton) 777,93 357,78 1500,56 416,998 540 Produksi Hasil Peternakan (Susu) (Liter) 867.029 1.336.871 1.351.403 1.370.778 1.881.792 Produksi hasil tanaman padi (ton) 1.693,2 1.566 1159.2 1206,4 890 Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, 2024 Tabel diatas menjelaskan bahwa hasil produksi peternakan (daging) di Kota Cimahi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, sedangkan peningkatan produksi susu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami tren peningkatan, produksi hasil susu di Kota Cimahi pada tahun 2023 mencapai 1.881.792 liter, hal ini seiring dengan peningkatan jumlah produksi sapi perah yang juga terjadi di tahun 2023. 2.4.3.3. Urusan Perikanan dan Kelautan A. Sub Sektor Perikanan Potensi sektor perikanan di Kota Cimahi terdapat di wilayah utara yakni Kelurahan Citeureup dan Cibabat. Keberadaan BBIAT (Balai Benih Ikan Air Tawar) di kelurahan Cibabat menjadi salah satu rantai nilai dalam produksi dan distribusi benih ikan konsumsi dan ikan hias bagi para pelaku usaha /kelompok budidaya ikan di Kota Cimahi. Keberadaan BBIAT sebagai penyedia benih ikan konsumsi dan ikan hias, juga berfungsi sebagai salah satu sumber Penghasil PAD di sektor perikanan, pada akhir tahun 2023 realisasi PAD BBIAT telah melampaui dari target yang ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BBIAT perlu didukung terus dengan melengkapi sarana dan prasarananya untuk menghasilkan produksi benih ikan konsumsi dan ikan hias yang lebih optimal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024 Gambar 2.81 Realisasi dan Target Pencapaian Retribusi BBIAT Kota Cimahi Tahun 2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023 Target Retribusi 40.100.000 32.000.000 32.000.000 40.000.000 45.000.000 Realisasi Retribusi 42.568.000 32.112.500 30.192.000 41.932.500 45.516.250 - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 Selain budidaya ikan konsumsi, di Kota Cimahi juga terdapat potensi usaha perikanan yang memiliki nilai tambah (added value) yang besar dan tidak harus menggunakan lahan luas yaitu pengembangan ikan hias. Dengan karakteristik wilayah perkotaan dan sangat dekat dengan Ibu kota Provinsi maka target pasar ikan hias masih sangat terbuka. Di akhir tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian Cimahi bekerjasama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Cimahi telah membangun Pojok Ikan hias yang terletak di Pasar Atas Baru, tempat ini dibangun untuk membantu pemasaran para pelaku usaha ikan hias yang telah banyak tergabung dalam komunitas pecinta ikan hias Kota Cimahi. Diharapkan pembangunan Pojok Ikan Hias dapat lebih mendukung usaha masyarakat sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat serta memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di Kota Cimahi. Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024, diolah Gambar 2.82 Produksi Ikan Hias yang dikembangkan di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 (ekor) Berdasarkan data pada di atas, produksi ikan hias di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2023 produksi ikan hias mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,87% jika dibandingkan dengan produksi ikan hias tahun 2022. Produksi ikan hias pada tahun 2023 mencapai 2.464.920 ekor dengan nilai produksi mencapai Rp. 4.277.839.900. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa pelaku usaha ikan konsumsi di Kota Cimahi sudah mulai beralih ke usaha produksi ikan hias, karena usaha budidaya ikan hias dianggap memiliki nilai tambah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan budidaya ikan konsumsi. 1.574.326,00 3.683.956,00 2.312.004,00 2.443.602,00 2.464.920,00 - 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat di Kota Cimahi mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2023 mencapai 41,47 Kg/Kap/Tahun Adapun data Tingkat Konsumsi Ikan oleh masyarakat di Kota Cimahi pada tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut: Sumber : Dispangtan Kota Cimahi, 2023, diolah Gambar 2.83 Tingkat Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 2.4.3.4. Urusan Perdagangan Perdagangan merupakan sektor utama yang menjadi komponen perekonomian sebuah daerah sehingga Sektor perdagangan memiliki fungsi sentral sebagai aktivitas ekonomi yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Perkembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta di atas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan. Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2021 Gambar 2.84 Sebaran Aktivitas Sektor Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan dan jasa di Kota Cimahi tahun 2019- 2023 pertumbuhannya menempati posisi ketiga sekaligus juga mendukung sektor utama perekonomian yaitu sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi dalam periode tiga tahun terakhir terlihat cukup signifikan. Aktivitas sektor ini menyebar di semua wilayah, tetapi pertumbuhan paling pesat berada di Cimahi Tengah. Berdasarkan fakta di atas, kita dapat mengambil pola tingkah laku aktivitas perdagangan di Kota Cimahi, yaitu aktivitas perdagangan di Kota Cimahi akan berada di daerah pusat kota, dan akan mengikuti aktivitas kegiatan lain, yaitu aktivitas industri dan aktivitas pemerintahan. Dalam konteks keterbukaan ekonomi maka hubungan antara sektor perdagangan dan ekspor sangat erat dan saling mempengaruhi, dimana ekspor merupakan salah satu komponen utama dalam perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi. Sumber : Workshop KEMD Kota Cimahi 2024 Gambar 2.85 Share Ekspor dan Impor Kota Cimahi Tahun 2010-2023 (%) Dari gambar di atas terlihat bahwa share ekspor Kota Cimahi terhadap PDRB semakin mendekati share impor yang menunjukkan keterbukaan Kota Cimahi semakin besar dan bahwa perdagangan antar daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor perdagangan di Kota Cimahi diantaranya dilakukan melalui pengembangan pasar tradisional dan promosi produk IKM/UKM. Peningkatan kualitas pasar tradisional diwujudkan dengan menciptakan pasar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di mana pada tahun 2022 baru ada 1 dari 8 pasar tradisional (4 di antaranya dikelola oleh pemerintah kota) yang telah sesuai dengan SNI. Selain itu, Kota Cimahi sebagai bagian dari Kawasan Cekungan Bandung adalah sebuah kota yang sangat pesat perkembangan transaksi perdagangannya. Hal ini tentu saja menuntut pemerintah kota untuk meningkatkan kemampuan pelayanan termasuk dalam hal kepastian penggunaan alat-alat ukur yang digunakan. Kota Cimahi dengan karakteristik kota kecil dengan penduduk yang sangat padat dan merupakan daerah penyangga bagi kota metropolitan di sekitarnya juga akan terbawa arus pesatnya perkembangan daerah-daerah di sekitarnya. Sedangkan untuk meningkatkan ekspor dan daya saing sektor perdagangan Kota Cimahi, maka pemilihan komoditas ekspor unggulan daerah, penyederhanaan prosedur transaksi perdagangan, peningkatan akses pasar dan promosi dagang, stabilitas harga serta peningkatan market intelligence dan market penetration menjadi hal penting yang menjadi fokus pemerintah Kota Cimahi dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB. 2.4.3.5. Urusan Perindustrian Sektor industri menjadi leading sektor ekonomi Kota Cimahi. Sektor ini mampu menyumbang lebih dari 45% terhadap total PDRB. Pertumbuhan sektor industri terbesar terdapat pada industri pengolahan, terutama industri tekstil. Walaupun menyumbang kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah data tentang pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Tabel 2.76 Laju Pertumbuhan dan Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kota Cimahi, 2019-2023 (%) PDRB 2019 2020 2021 2022 2023 Laju Pertumbuhan (%) 13,96 -7,04 0,43 10,16 0,56 Peranan (%) 48,65 47,58 46,33 47,86 45,74 Sumber : BPS, PDRB Kota Cimahi Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada 2019-2023, laju pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar -7,04% akibat adanya Pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,43% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan pesat sebesar 10,16%. Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan menjadi sebesar 0,56. Hal ini disebabkan adanya perlambatan perekonomian global yang berdampak pada produk ekspor Kota Cimahi. Kategori Industri Pengolahan merupakan sektor yang memegang peranan terbesar dalam PDRB Kota Cimahi. Namun, peranannya juga mengalami fluktuatif selama periode tahun 2019-2023, dan di tahun 2023, memiliki nilai yang paling rendah, dikarenakan pertumbuhan dari sektor lain lebih tinggi. Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian kota, Sektor Industri Pengolahan terutama Industri Sedang Besar juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar, seperti yang tergambar pada dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.77 Jumlah Industri Sedang Besar dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Industri 619 691 819 1.196 1.645 Tenaga Kerja (orang) 59.007 60.068 67.185 65.713 62.037 Sumber : Disnaker Kota Cimahi, 2024, WLKP, diolah Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri tidak bisa serta merta meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota terbatas pada Industri Kecil Menengah (IKM). IKM di Kota Cimahi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan beberapa program fasilitasi terhadap IKM agar dapat meningkatkan standar mutunya sehingga bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dan bersaing dengan IKM dari daerah lainnya. Selain potensi pada sektor industri pengolahan, saat ini pun di Kota Cimahi sedang dikembangkan pula sektor industri digital kreatif yang merupakan salah satu sektor industri potensial yang bertumpu pada kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu sektor industri digital kreatif ini tentu saja sangat selaras dengan tujuan pembangunan industri nasional yang mengarah pada revolusi industri 4.0 sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan mendukung konsep green industry (industri hijau), yang berkontribusi signifikan terhadap sektor perekonomian, namun sangat ramah lingkungan dan minim polusi. Secara nasional pengembangan sektor Industri yang harus diadaptasi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam arah kebijakan pengembangan sektor industri daerah diarahkan pada:

1.Mengintegrasikan UKM ke dalam ekosistem industri digital;
2.Peningkatan adopsi teknologi produksi 4.0 untuk meningkatkan produksi dan kualitas;
3.Perlindungan HKI;
4.Percepatan transformasi digital dan talenta digital;
5.Hilirisasi komoditas dengan industri padat karya terampil; dan
6.Pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 2.4.3.6. Urusan Transmigrasi Program transmigrasi di Kota Cimahi bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memiliki penghasilan yang tetap. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Transmigrasi di Kota Cimahi di tahun tahun sebelumnya dinilai tidak efektif. Sehingga pada tahun 2023, lebih pada upaya pematangan perencanaan transmigrasi dengan melaksanakan koordinasi dan integrasi kepada pihak- pihak terkait, diantaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Kecamatan, serta Kelurahan. Dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, penyampaian informasi dan fasilitasi bagi masyarakat yang berminat melaksanakan transmigrasi. 2.4.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintah 2.4.4.1. Unsur Perencanaan Pembangunan Kinerja pada fungsi perencanaan pembangunan Kota Cimahi ditunjukkan oleh beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui bahwa perencanaan Kota Cimahi telah baik dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan. Tabel 2.78 Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018-2023 NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Persentase capaian indikator program 100 100 100 100 100 100 5 Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024, diolah 2.4.4.2. Unsur Penelitian dan Pengembangan Urusan penelitian dan pengembangan di Kota Cimahi secara spesifik ditangani dan dikoordinasikan oleh sebuah bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kota Cimahi mulai tahun 2019. Pengelolaan dan koordinasi urusan penelitian ataupun kajian di Cimahi dilakukan pada 3 kelompok tugas yaitu penelitian/kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan, kajian/penelitian bagi perencanaan pembangunan dan kajian teknis seperti Feasibility Studies (FS) maupun DED. Tabel 2.79 Target Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Cimahi Tahun 2021-2023 NO URAIAN 2021 2022 2023 1 Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan (%) n/a 100 100 2 Persentase penelitian yang dihasilkan 100 100 100 3 Persentase pertumbuhan inovasi 10 10 10 Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024, diolah Sejak berdirinya lembaga kelitbangan Kota Cimahi pada tahun 2019, Kota Cimahi telah mengikuti berbagai pengukuran indeks kelitbangan yang diselenggarakan oleh kementerian diantaranya Indeks Daya Saing Daerah (Kemenristek/BRIN), Indeks Inovasi Daerah (Kemendagri), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemendagri), RIDa- Radar Inovasi Daerah (BPPT/BRIN) dan telah menerima berbagai penghargaan-penghargaan di bidang inovasi dan kelitbangan. Penguatan kelembagaan, SDM, jaringan kerjasama dengan perangkat daerah dan perguruan tinggi serta pemberi hibah penelitian khususnya dalam pelaksanaan penelitian terapan berupa pilot project menjadi target kerja kelitbangan hingga tahun 2023. 2.4.4.3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin. Tabel 2.80 Indikator Indeks Profesionalitas ASN Kota Cimahi Tahun 2019-2023 INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 2023 IP ASN 46,65 53,23 53.58 57,37 50 Sumber : BKPSDM Kota Cimahi, 2024, diolah Berdasarkan tabel tersebut capaian Indikator Profesionalitas ASN pada tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya keterbatasan anggaran untuk pengadaan Bimtek dan Diklat. Selain itu masih perlunya peningkatan pengumpulan SKP ASN tepat waktu karena masih banyak mengalami keterlambatan, serta masih banyaknya ASN yang belum melaporkan ke BKPSDMD mengenai Bimtek dan Diklat yang telah diikuti. 2.4.4.4. Unsur Keuangan Daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adverse opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Tabel 2.81 Hasil Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kota Cimahi, 2018-2023 Indikator Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi Dari tabel di atas terlihat bahwa opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi sudah mendapatkan predikat tertinggi yaitu WTP, bahkan Kota Cimahi mendapatkan penghargaan untuk perolehan predikat WTP dalam tujuh tahun berturut-turut. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2.4.4.5. Unsur Pengawasan Pencapaian kinerja pengawasan berdasarkan pada capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan. Indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan adalah Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan dan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan di Kota Cimahi Tahun 2019-2023 NO URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan - - - - 5% 2 Nilai Maturitas SPIP 1,268 1,268 1,268 2,672 3,020 Sumber : Inspektorat Kota Cimahi, 2023, diolah Realisasi Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dibandingkan karena tahun 2022 tidak menjadi IKU disebabkan perbedaan periode Renstra. Sementara Realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 0,348 poin (dari Nilai Maturitas SPIP 2,672 menjadi 3,020). Kenaikan ini didorong oleh:
1.Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPI; dan
2.Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Cimahi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat. 2.4.5. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Tata Kelola pemerintahan di Kota Cimahi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Survey Kepuasan Masyarakat, dan Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar. Kota Cimahi belum menggunakan Indeks Pelayanan Publik untuk memberikan informasi kondisi tata Kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. 2.4.5.1. Urusan Kesekretariatan Daerah A. Indeks Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Berdasarkan tabel di bawah, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi pada tahun 2019-2023 menunjukan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi mencapai angka 81,26 dengan kategori A-. Tabel 2.83 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cimahi Tahun 2018-2023 Indikator Satuan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 60,01 (B) 59,22 (CC) 60,01 (B) 62,96 (B) 81,26 (A-) Sumber : Sekretariat Daerah Kota Cimahi, 2023 Hal ini menunjukan adanya progres membaik dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Kota Cimahi, meskipun memerlukan sedikit perbaikan sehingga bisa meningkat menjadi AA. Kenaikan signifikan nilai Indeks Reformasi Birokrasi juga disebabkan oleh perbedaan kebijakan evaluasi Reformasi Birokrasi dan berimplikasi terhadap perubahan instrumen penilaian Reformasi Birokrasi Kota dan Perangkat Daerah. Kebijakan ini berubah pada tahun 2023 untuk Penilaian Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, dengan komponen penilaian meliputi Capaian Sasaran Strategis, Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik. B. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Berdasarkan realisasi nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2023 Kota Cimahi masuk pada kategori (B) dengan nilai 65,14. Tabel 2.84 Nilai SAKIP Kota Cimahi Tahun 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Nilai SAKIP Kota Cimahi 66 (B) 65,07 (B) 65,88 (B) B B (65,14) Sumber : Setda Kota Cimahi, 2024 , diolah C. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: (1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Adapun nilai LPPD Kota Cimahi disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.85 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD Kota Cimahi, 2018-2023 Indikator Satuan Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nilai LPPD Predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sedang Sedang Sedang (3,2693) Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi 2024 dan Laman https://elppd.kemendagri.go.id/ Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai LPPD Kota Cimahi pada Tahun 2018 hingga 2020 dengan status tetap Sangat Tinggi, namun mulai tahun 2021 sampai dengan 2023, terdapat perubahan dalam evaluasi nilai LPPD. D. Survei Kepuasan Masyarakat Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, yang dilakukan melalui evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengumpulan data otentik tentang respon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam periode tahun 2019-2023, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kota Cimahi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Hasil survei tersebut disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.86 Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Survei Kepuasan Masyarakat 80,75 81,57 82,70 83,61 83,77 Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024, diolah 2.4.5.2. Urusan Kesekretariatan DPRD Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang berupa indikator kinerja atau ukuran kinerja. Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD Kota Cimahi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD adalah Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar. Capaian indikator kinerja tercantum pada tabel dibawah ini. Tabel 2.87 Indikator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar (%) 99 99 100 93 100 Sumber : Sekretariat DPRD Kota Cimahi, 2022, diolah Capaian indikator Persentase fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi yang sesuai standar pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan hanya 93% dari target dan capaian tahun sebelumnya 2021. Capaian tahun 2023 naik kembali menjadi 100%. Penurunan capaian kinerja di tahun 2022 khususnya terjadi karena adanya penurunan dalam aspek Publikasi dan Dokumentasi DPRD, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik. 2.4.6. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan umum dimaksud dilaksanakan oleh Wali Kota atau Bupati di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal, Wali Kota bertanggungjawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Pelaksanaan kegiatan aspek pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kota Cimahi adalah sebagai berikut:
1.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5.Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah. 2.4.7. Inovasi dan Daya Saing Daerah 2.4.5.3. Indeks Inovasi Daerah (IID) Inovasi adalah kunci perbaikan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Kota Cimahi sudah beberapa kali mengikuti kompetisi terkait inovasi dan berhasil mendapatkan penghargaan di antaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan KemenpanRB (Sinovik), Budhipraja dari Kemenristek/BRIN, IGA Kemendagri serta berhasil mendapatkan hasil positif dan sangat baik pada evaluasi program smart city dari Kemenkominfo. Kota Cimahi telah mengikuti Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) sejak tahun 2019 dan meraih hasil yang positif. Pada IGA 2023, Kota Cimahi meraih Predikat Kota Terinovatif dengan Peringkat ke-6 secara nasional untuk klaster Kota dengan skor sebesar 73,58. Kota Cimahi mendaftarkan 109 inovasi. Meskipun capaian prestasi inovasi di Kota Cimahi sejauh ini sudah cukup baik, namun dibandingkan dengan daerah lain, pertumbuhan inovasi di Kota Cimahi cenderung melambat dan relatif lebih rendah dari segi kualitas. Pemerintah Kota Cimahi berupaya membangun iklim inovasi dengan mendorong penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Cimahi Motekar Awards (ChiMA Awards) yang diselenggarakan setiap tahun dimulai pada tahun 2021. ChiMA Awards tidak hanya berfokus pada ide-ide baru dan kreatif, serta regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus terdapat peran budaya inovasi di dalamnya. Namun demikian, perlu dievaluasi kembali agar pelaksanaan kegiatan ChiMA Awards tidak hanya menjaring inovasi tapi juga memperhatikan keberlanjutan Inovasinya sehingga budaya inovasi yang tumbuh dan berkembang memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Selain itu dalam konteks pelayanan publik, budaya inovasi harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Di tahun 2024 dilaksanakan Cimahi Innovation Days dan Inkubasi Inovasi pada ChiMA Awards sebagai suatu pembaruan dan upaya untuk menjaga keberlanjutan inovasi maupun penggalian ide inovasi yang bersifat user-centric. Mulai tahun 2024, kategori inovasi yang harus dipilih pada ChiMA Awards sesuai dengan pilar smart city, yaitu smart governance, smart economy, smart society, smart environment, smart branding, dan smart living. Hal ini dimaksudkan untuk juga mendorong berkembangnya program smart city di kota Cimahi. Tabel 2.88 Indeks Inovasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021* 2022 2023 Indeks Inovasi Daerah 24.010 (Sangat Inovatif) 3.882 (Sangat Inovatif) 63,76 (Sangat Inovatif) 62,85 (Sangat Inovatif) 73,58 (Kota Terinovatif) Peringkat kategori kota - 12 4 6 6 Sumber : Bappelitbangda, diolah 2024 *pada tahun 2021 mulai adanya perubahan tata cara penilaian sehingga nilai berbeda dengan tahun 2019 dan 2020 2.4.5.4. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah. IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF). IDSD diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah telah dilakukan oleh Kota Cimahi pada tahun 2019, 2020 serta 2021 melalui tahap pengukuran mandiri kemudian verifikasi dan tahap lainnya. Sejak tahun 2022, setelah berdirinya BRIN, pengukuran IDSD dilaksanakan langsung oleh BRIN. Pada tahun 2019, Kota Cimahi meraih skor indeks sebesar 7,9556 dengan rincian Indeks Faktor Penguat/Enabling Environment sebesar 1,1688; Indeks Sumber Daya Manusia/Human Capital sebesar 2,5067; Indeks Faktor Pasar/Market sebesar 1,4822; serta Indeks Ekosistem Inovasi sebesar 2,7980. Skor total IDSD dan skor Indeks Faktor Pasar/Market Kota Cimahi ini merupakan skor tertinggi dari 38 pemerintah kota yang melakukan pengukuran pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Kota Cimahi meraih skor indeks sebesar 3,8196 dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan pada tahun 2021 Kota Cimahi meraih skor indeks sebesar 3,633 dengan predikat berdaya saing Tinggi. Aspek yang dinilai pada IDSD 2021 yaitu Aspek Ekosistem Inovasi dengan nilai 4,253; Aspek Penguat dengan nilai 3,445; Aspek Sumber daya Manusia dengan nilai 3,5 serta Aspek Pasar dengan nilai 3,333. Pada tahun 2022, Kota Cimahi meraih skor indeks sebesar 3,16. Nilai IDSD Kota Cimahi ini diperoleh dari penilaian 12 Pilar dengan rincian nilai institusi (Pilar 1) sebesar 4,34; infrastruktur (Pilar 2) sebesar 1,76; adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Pilar 3) sebesar 3,72; stabilitas ekonomi makro (Pilar 4) sebesar 2,57; kesehatan (Pilar 5) sebesar 4,15; keterampilan (Pilar 6) sebesar 3,90; pasar produk (Pilar 7) sebesar 2,76; pasar tenaga kerja (Pilar 8) sebesar 3,71; sistem keuangan (Pilar 9) sebesar 1,55; ukuran pasar (Pilar 10) sebesar 1,53; dinamisme bisnis (Pilar 11) sebesar 5,00; dan kapabilitas inovasi (Pilar 12) sebesar 2,90. Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan data, pengolahan data, standardisasi data, penghitungan skor akhir dengan agregasi, dan kontrol kualitas data akhir (uji statistik). Hasil pengukuran IDSD Kota Cimahi pada tahun 2023 memperoleh skor 3,45. Nilai IDSD Kota Cimahi sebesar 3,45 tersebut lebih rendah dari skor IDSD Provinsi Jawa Barat sebesar 3,76. Namun, lebih tinggi dari skor IDSD rata-rata nasional sebesar 3,44. Nilai IDSD Kota Cimahi diperoleh dari penilaian 12 Pilar dengan rincian nilai institusi (Pilar 1) sebesar 4,42; infrastruktur (Pilar 2) sebesar 2,50; adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Pilar 3) sebesar 4,96; stabilitas ekonomi makro (Pilar 4) sebesar 2,66; kesehatan (Pilar 5) sebesar 4,19; keterampilan (Pilar 6) sebesar 4,18; pasar produk (Pilar 7) sebesar 2,67; pasar tenaga kerja (Pilar 8) sebesar 3,60; sistem keuangan (Pilar 9) sebesar 1,15; ukuran pasar (Pilar 10) sebesar 4,51; dinamisme bisnis (Pilar 11) sebesar 2,78; dan kapabilitas inovasi (Pilar 12) sebesar 3,72. Pilar ke 12 yang merupakan Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru bagi suatu daerah. Tabel 2.89 Indeks Daya Saing Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021* 2022 2023 Indeks Inovasi Daerah 7,95560 3,8196 3,633 3,16 3,45 Kategori Peringkat 1 Klaster Kota Sangat Tinggi; Peringkat 3 Klaster Kota Predikat Berdaya Saing Tinggi Sumber : Bappelitbangda , diolah 2024 *setiap tahunnya ada perbedaan penilaian/ indikator; sejak tahun 2022 pengukuran langsung dilakukan oleh BRIN tanpa tahapan pengukuran mandiri oleh kota/kab/prov 2.5. EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2025 1 Pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang pembangunan. Kota Cimahi sudah melampaui berbagai dinamika kondisi perekonomian global dan nasional melalui berbagai kebijakan strategis yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang diterjemahkan dalam dokumen Pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD dan dioperasionalkan ke dalam dokumen tahunan. Selain itu sinergi dan kolaborasi dari berbagai faktor mulai dari kepemimpinan, Tata Kelola pemerintahan yang adaptif, Kondisi Stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur, Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan sangat menentukan keberhasilan Pembangunan di Kota Cimahi. 2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 Evaluasi terhadap pencapaian RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 dilakukan berdasarkan dengan capaian kinerja awal periode yakni 2005/2007 dibandingkan dengan capaian akhir periode pada tahun berjalan yakni tahun 2023. Pembangunan di Kota Cimahi selama dua dekade pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari beberapa capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Cimahi pada periode awal tahun perencanaan jangka panjang (capaian 2005) sebagai berikut : 1 Dokumen Monev RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, Bappelitbangda (2023) Tabel 2.90 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Cimahi 2005-2023 Indikator Kinerja Makro Capaian Awal Periode Perencanaan (2005) Capaian pada Tahun berjalan (2023) Pertumbuhan/ Penurunan (%) Indeks Pembangunan Manusia (Indeks poin) 73,76 79,46 7,73% Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,56 5,19 13,82% PDRB ADHB Per Kapita (dalam Juta Rupiah) 14,19 68,55 383,09% Rasio Gini (Indeks poin) 0,296 0,394 -24,87% Angka Kemiskinan 8,44* 4,66 144,79% Tingkat Pengangguran Terbuka 12,19 10,52 113,70% * Capaian awal 2008 Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024
1.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 75,16%, pada tahun 2023 menjadi sebesar 79,46% dengan tingkat capaian pertumbuhan pada awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2023 mencapai sebesar 7,73%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Cimahi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya, baik dalam segi kesehatan, pendidikan maupun perekonomian. Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.86 Capaian IPM Kota Cimahi Tahun 2005-2023 Nilai IPM Kota Cimahi mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2023, menunjukkan perbaikan kualitas pembangunan manusia di Kota Cimahi dalam sepuluh tahun terakhir. Nilai IPM terus meningkat secara persisten dari 75,85 poin pada tahun 2013 menjadi 79,46 poin pada tahun 2023 yang berada di atas IPM Provinsi Jawa barat. Kondisi ini menempatkan IPM Kota Cimahi pada kelompok IPM tinggi. 75,16 73,35 74,42 74,79 75,17 73,76 74,41 74,99 75,85 76,06 76,42 76,69 76,95 77,56 78,11 77,83 78,06 78,77 79,46 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Capaian IPM Kota Cimahi tahun 2005-2023 Bila dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Barat, nilai IPM Kota Cimahi pada periode 2013-2023 sudah berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat. Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.87 Capaian IPM Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023 Meskipun demikian, baik Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan IPM dalam sepuluh tahun terakhir, ada perlambatan pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 secara global, perkembangan IPM terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 pada masa pemulihan. Peningkatan IPM yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi IPM. Kualitas hidup dan kondisi sosial-ekonomi di Kota Cimahi diperkirakan akan terus membaik. Konsistensi tren positif ini dapat menjadi alasan bagi pembuat kebijakan untuk melanjutkan dan/atau menyesuaikan program-program yang telah ada untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dan inklusif terus berlangsung.
2.Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kota Cimahi selama kurun waktu 2005-2023 menunjukkan tren yang positif bahkan melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat. Namun demikian, kondisi perekonomian daerah 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IPM Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2023 Cimahi Jawa Barat Linear (Cimahi) tidak terlepas dari situasi perekonomian nasional dan global menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selama beberapa periode Kota Cimahi mampu keluar dari kontraksi perekonomian akibat kondisi perekonomian global dan nasional. Seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009 dan tahun 2014-2015 dimana adanya tekanan keuangan global yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi pada saat itu sehingga mengakibatkan defisit perdagangan dan pelemahan nilai tukar rupiah serta adanya sentimen negatif terhadap situasi politik pada saat pemilihan presiden di tahun 2014. Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.88 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2023 Laju Perekonomian Ekonomi Kota Cimahi selanjutnya relatif bergerak membaik sampai tahun 2019-2020 ketika terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan LPE Kota Cimahi mengalami kontraksi menjadi -2,26% di tahun 2020. Perekonomian Kota Cimahi dengan cepat pulih dari situasi Pandemi dan kembali tumbuh mencapai 4,19% pada tahun 2021 dan menjadi menjadi sebesar 5,19% pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 13,82%. Diharapkan perkembangan ekonomi Kota Cimahi terus mengalami peningkatan meskipun masih terbuka adanya resiko krisis keuangan global akibat perang, gejolak inflasi dan bencana alam. 4,56 4,77 5,03 4,77 4,63 5,3 5,5 6,24 5,65 5,49 5,43 5,63 5,43 6,46 7,85 (2,26) 4,19 5,92 5,19 -10 -5 0 5 10 15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LPE Kota Cimahi Tahun 2005-2023 Kota Cimahi Jawa Barat Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi selama periode 2008-2023 disokong oleh sektor manufaktur (50,26%), kemudian diikuti oleh sektor konstruksi (28,05%), sektor informasi dan komunikasi (12,37%), serta sektor perdagangan (7,79%) Keempat sektor tersebut secara rata-rata berkontribusi sebesar 98,47% terhadap perekonomian Kota Cimahi Faktor lain hanya mempengaruhi pertumbuhan secara rata-rata sebesar 1,53% saja. Penurunan rasio sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan adanya kemungkinan diversifikasi ekonomi Kota Cimahi dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan ke sektor lain, seperti sektor infokom dan sektor jasa pendidikan. Sumber : KEMD Bappelitbangda Kota Cimahi 2024 Gambar 2.89 Transformasi Struktur Nilai Tambah Kota Cimahi Selain itu penurunan kontribusi beberapa sektor dalam PDRB Kota Cimahi mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kota Cimahi, dengan peran sektor pertanian yang semakin mengecil dalam perekonomian daerah.
3.PDRB per Kapita Kota Cimahi (ADHB) PDRB per Kapita Kota Cimahi pada tahun 2005 sebesar Rp.14.000.000,19, menjadi sebesar Rp.68.000.000,55 dengan tingkat capaian pertumbuhan sebesar 383,09% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam setiap tahap pembangunan jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan. Hal ini 49,61 46,00 17,57 15,26 3,53 10,01 2,65 3,52 - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendorong peningkatan produksi, investasi dan penciptaan lapangan kerja yang berdampak positif terhadap meningkatnya PDRB per Kapita Kota Cimahi. Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.90 PDRB ADHB Per Kapita Kota Cimahi Tahun 2005-2023
4.Rasio Gini Dalam periode 2005-2023, Rasio Gini Kota Cimahi mulai dihitung pada tahun 2008. Sejak tahun tersebut, Rasio Gini Kota Cimahi menunjukkan kecenderungan penurunan nilai rasio, yang berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Pada tahun 2008, Rasio Gini sebesar 0,296 dengan kategori ketimpangan rendah menjadi 0,394 pada tahun 2023 dengan kategori tingkat ketimpangan sedang. Rasio Gini tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 0,430 di tahun 2023. Namun, peningkatan kategori Ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan terendah dan pendapatan tertinggi masyarakat Kota Cimahi. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB ADHB Per Kapita Kota Cimahi tahun 2005-2023 Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.91 Rasio Gini Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023
5.Tingkat Kemiskinan Selain gini ratio, tingkat kesejahteraan masyarakat juga diukur dari besaran angka kemiskinan. Selama periode 2005-2023 angka kemiskinan Kota Cimahi menunjukkan penurunan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin Kota Cimahi adalah sebesar 50,8 ribu jiwa atau sebesar 8,44% dan tahun 2023 sebesar 28,56 ribu jiwa atau sebesar 4,66%. Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.92 Jumlah dan presentase penduduk miskin Kota Cimahi Tahun 2005-2023 8,44 7,41 7,33 8,35 7,1 7,4 7,15 6,68 5,63 5,47 5,84 5,92 5,76 4,94 4,39 5,11 5,35 5,11 4,66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah dan presentase penduduk miskin Kota Cimahi tahun 2005-2023 Jumlah Penduduk Miskin Ribu Jiwa Angka Kemiskinan % Linear (Jumlah Penduduk Miskin Ribu Jiwa) Dalam kurun waktu 2005-2023, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Cimahi cenderung fluktuatif. Kenaikan penduduk miskin pada beberapa rentang waktu merupakan dampak yang diakibatkan karena adanya kenaikan harga minyak dunia yang mengakibatkan kontraksi perekonomian global dan nasional yang juga sangat dipengaruhi oleh dampak adanya kebijakan pencabutan subsidi BBM dan kebijakan konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2006, Tekanan akibat krisis keuangan global pada tahun 2014 serta Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dan pengangguran akibat melambatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sumber : BPS, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.93 Angka Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2005-2023 Tingkat kemiskinan Kota Cimahi lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Namun angka penurunan tingkat kemiskinan tersebut cenderung melambat. Hal ini menunjukkan bahwa angka penduduk miskin di Kota Cimahi lebih sedikit dibandingkan dengan angka penduduk miskin se-Jawa Barat.
6.Tingkat Pengangguran Terbuka Selama kurun waktu 10 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi berada di atas Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, TPT Kota Cimahi kembali menduduki peringkat paling tinggi di Jawa Barat setelah sebelumnya pada tahun 2022 menempati peringkat kedua setelah Kota Bogor. TPT Kota Cimahi mengalami 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Kemiskinan Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2023 Cimahi % Jawa Barat % kenaikan cukup tajam pada saat Pandemi di Tahun 2020, kemudian cenderung terus menurun sampai dengan tahun 2023. Namun, angka TPT pada Tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Capaian awal periode perencanaan tahun 2005 untuk TPT adalah sebesar 12,19% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 10,52% atau meningkat sebesar 113,70%. Sumber : BPS beberapa tahun, Diolah Bappelitbangda 2024 Gambar 2.94 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Jawa Barat Tahun 2005-2023 2.5.2. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: Tabel 2.91 Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan : 2005-2007 Arah Kebijakan : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Uraian Pencapaian : - Periode Perencanaan : 2007-2012 Arah Kebijakan : Penyiapan kemandirian masyarakat yang maju, agamis dan produktif melalui peningkatan kualitas dan disiplin SDM, penguatan ekonomi berbasis kemasyarakatan, peningkatan infrastruktur kota dan tata pemerintahan yang baik termasuk penataan ulang sistem pelayanan dasar pemerintahan. Uraian Pencapaian : Pada periode 2003 sampai dengan 2007 telah menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dibandingkan pada masa sebelum otonomi daerah. Indikasi utama pertumbuhan pembangunan Kota Cimahi dapat dilihat dari kinerja 12,19 16,84 16,31 16,12 15,17 15,63 10,32 8,67 11,43 9,62 9,00 8,43 7,93 8,08 13,30 13,07 10,7710,52 14,73 14,51 13,08 12,08 10,96 10,33 9,81 9 9,16 8,45 8,72 8,22 8,23 8,04 10,46 9,82 8,31 7,44 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Jawa Barat tahun 2005-2023 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat perekonomian Kota Cimahi sampai dengan tahun 2006 ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,81%. Peningkatan LPE tahun 2006 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,56%. Kendati demikian secara makro pertumbuhan ekonomi kota yang hanya sebagian saja yang bersumber dari dorongan investasi, sebagian besar dipicu oleh konsumsi domestik. Selain itu indikasi keberhasilan pembangunan ditandai pula dengan meningkatnya indeks kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan terutama di dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Cimahi berdasarkan analisis indeks pembangunan manusia, oleh karena itu kinerja pembangunan 2007-2012 diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2012. Oleh karena itu kegiatan program seluruhnya diarahkan pada dorongan kegiatan ekonomi makro dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi mikro. Periode Perencanaan : 2012-2017 Arah Kebijakan : Pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar. Uraian Pencapaian : Pada periode 2007 sampai dengan 2012 telah menunjukkan capaian peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Indikasi indeks pembangunan manusia (IPM) dari kondisi awal 76.35 mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 77.7 sampai dengan 78. Kemudian indeks pendidikan dari tahun awal 2007 mulai dari 90.25 pada tahun akhir menjadi 90.97. sementara pertumbuhan pembangunan Kota Cimahi dilihat dari kinerja perekonomian ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,6% di tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 6.40% pada tahun akhir 2012. Selain itu indikasi keberhasilan pembangunan ditandai pula dengan meningkatnya indeks kesehatan pada tahun awal 2007 sebesar 73,87 menjadi 74-75 di tahun akhir 2012. Periode Perencanaan : 2017-2022 Arah Kebijakan : Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Uraian Pencapaian : Dalam setahun terakhir data menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perekonomian nasional juga pada kondisi sosial masyarakat terutama kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar -3,49 (y-on-y). Angka kemiskinan meningkat 0,37% poin dari tahun sebelumnya menjadi 9,78% (Maret 2019-2020) begitu juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 1,84% dari tahun sebelumnya menjadi 7,07% (Agustus 2019- 2020). Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan kinerja di beberapa Indikator Makro sejak adanya Pandemi Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III- 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,08 (y-on-y). Angka kemiskinan meningkat 1,06% poin dari tahun sebelumnya menjadi 7,88% (Maret 2019-2020) begitu juga dengan ketimpangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Gini dari 0,398 menjadi 0,403. Sama halnya dengan angka kemiskinan dan ketimpangan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pun mengalami peningkatan sebesar 2,42% dari tahun sebelumnya menjadi 10,46% (Agustus 2019-2020) lebih tinggi dari TPT Nasional. Tidak jauh berbeda dengan kondisi Nasional dan Jawa Barat, Kota Cimahi juga mengalami memburuknya indikator makro akibat dari dampak Pandemi Covid-19 terutama Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka Kemiskinan Kota Cimahi meningkat 0,72% poin dari tahun sebelumnya menjadi 5,11% (Maret 2019- 2020) sedangkan TPT meningkat sebesar 5,37% poin dari tahun sebelumnya menjadi 13,30% (Agustus 2019-2020). Periode Perencanaan : 2022-2025 Arah Kebijakan : Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat madani Cimahi, dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki. Uraian Pencapaian : Masih berjalan Sumber: Lampiran 5 Evaluasi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, Bappelitbangda (2023) 2.5.3. Capaian IKU Kota Cimahi Tahun 2017-2022 2 Tahun 2022 merupakan tahun terakhir penyelenggaraan pemerintahan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, oleh karena itu capaian pada tahun 2022 selain menunjukkan kinerja tahunan, juga menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Dibawah ini disajikan data capaian indikator kinerja utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2019-2022 disertai dengan persentase, tingkat ketercapaian dan kategorinya. Dari Hasil capaian IKU tersebut akan teridentifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih ada gap expectation antara target yang direncanakan dengan capaian. Pada Sub Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2), dapat dilihat juga hasil analisis pada masing-masing aspek pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota Cimahi. 2 Dokumen Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kota Cimahi. 2005-2025, Bappelitbangda (2023) Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2018-2022 Sumber : Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 2.5.4. Permasalahan dalam Pencapaian IKU Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan selama periode 2017-2022, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut 3: 3 Dokumen Monev RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025, Bappelitbangda (2023)
1.Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari ketidaktercapaian nilai indeks gini di Kota Cimahi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan;
2.Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Cimahi yang juga ditunjukkan dengan adanya ketidaktercapaian target indikator angka kemiskinan;
3.Tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi juga dinilai masih tinggi. Meskipun hasil capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan, namun pengangguran terbuka di Kota Cimahi masih kedua terbesar di Jawa Barat;
4.Masih kurangnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian pemenuhan SPM yang belum mencapai 100%. Selain itu, Kualitas jalan dalam kondisi baik, serta tingkat pelayanan jalan dan transportasi di Kota Cimahi juga perlu untuk ditingkatkan, meskipun secara capaian, selama 5 tahun ini selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
5.Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Cimahi menjadi permasalahan kota yang setiap tahun selalu menjadi perhatian. Meskipun nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Kota Cimahi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini lebih disebabkan oleh semakin meningkatkan nilai indeks kualitas udara, namun indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air menurun. Ketiga indeks tersebut merupakan komponen penting di dalam penghitungan IKLH. Selain itu, isu tentang pengelolaan sampah akan selalu menjadi topik utama akibat Kota Cimahi tidak memiliki TPAS, dan harus mengelola sampahnya di Sarimukti. Usia TPAS Sarimukti sendiri sudah melampaui daya tampungnya, sehingga wacana pengalihan TPAS ke Legok Nangka akan semakin meningkatkan beban pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Cimahi;
6.Angka kematian ibu dan bayi yang mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, kasus penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan merupakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia di Kota Cimahi. Meskipun Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kota Cimahi telah melampaui target yang ditetapkan, dan memiliki nilai yang melebihi capaian Provinsi Jawa Barat, namun data-data mengenai AKI, AKB, prevelensi stunting, Indeks literasi, dan APK di Kota Cimahi masih menunjukkan adanya permasalahan yang perlu untuk ditindaklanjuti;
7.Masih tingginya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan belum optimalnya pembaharuan data tersebut menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal; dan
8.Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi ditunjukkan dengan nilai reformasi birokrasi yang masih berada pada predikat B. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 2,95 poin pada tahun 2022, namun beberapa komponen yang berpengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi masih kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu nilai Akip Kota, Indeks Profesionalisme ASN, kualitas pengelolaan arsip, dan implementasi SPBE. Selain itu, terdapat beberapa komponen yang belum dilakukan pengukuran oleh Kota Cimahi, diantaranya adalah Sistem Merit. 2.5.5. Capaian IKU Kota Cimahi Tahun 2023 Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, terdapat beberapa perubahan indikator karena menyesuaikan dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Tabel 2.93 Capaian IKU Kota Cimahi Tahun 2023 VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA KONDISI KINERJA AWAL RPD

(2021)TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM 2023 SATUAN KINERJA 2023 TINGKAT CAPAIAN [ VISI ] CIMAHI KOTA CERDAS [ MISI 1] Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul [ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indeks Kesehatan 83,40 indeks 83,42 indeks 84,31 101% Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77,21 indeks 77,25 indeks 75,62 98% Indeks Pengetahuan 75,29 indeks 75,29 indeks 76,41 101% [ TUJUAN ] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tingkat Partisipasi Masyarakat N/A persen 50 persen 70,17 140% [ MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik [ TUJUAN ] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi 59,22 (CC) indeks 60,73 (B) indeks 81,26 (A-) 134% Opini BPK WTP WTP kategori WTP 100% [ MISI 3] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah [ TUJUAN ] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Indeks Gini 0,412 indeks 0,409 indeks 0,394 96% Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,11 persen 5,45 persen 5,19 95% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 13,07 persen 12,61 persen 10,52 117% [ MISI 4] Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan [ TUJUAN ] Menurunnya Angka Kemiskinan Tingkat Kemiskinan 5,35 persen 5,35 persen 4,66 113% [ MISI 5] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan [ TUJUAN ] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur N/A indeks Sedang indeks Sedang 100% [ TUJUAN ] Meningkatkan Ketahanan Bencana Indeks Resiko Bencana 105 (kelas resiko sedang) indeks 105 (kelas resiko sedang) indeks 72,63 (kelas resiko sedang) 100% Sumber : Monev RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa dari 12 IKU Wali Kota Cimah terdapat 3 indikator yang belum tercapai, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Gini dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Meskipun demikian tingkat ketercapaian ketiga indikator tersebut mencapai lebih dari 95%. Adapun penjelasan belum tercapainya IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Nilai IDG Kota Cimahi pada Tahun 2023 telah mencapai 74,36 poin, namun masih belum mencapai target yaitu sebesar 75,29 poin atau capaian kinerja baru 96%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa posisi tawar perempuan meningkat seiring dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, posisi perempuan sebagai tenaga profesional meningkat serta peran perempuan yang meningkat dalam hal pendapatan.
2.Indeks Gini Pada Tahun 2023 Indeks Gini Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 0,394 dari 0,409 point. Hal ini menunjukan adanya progress pemerataan pendapatan seiring dengan mulai meningkatnya kondisi perekonomian Masyarakat. Namun demikian angka tersebut masih terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.
3.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia terutama disebabkan tekanan inflasi masih berlanjut. Ekspektasi inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter yang agresif berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga dan menggerus profitabilitas dunia usaha pada tahun 2023. Secara nasional Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05%, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31%. Masih positifnya laju pertumbuhan ekonomi menunjukan ketangguhan pondasi ekonomi Indonesia. Melambatnya laju pertumbuhan nasional tentu saja diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat yang pada tahun 2023 mencapai 5% dimana LPE Kota Cimahi pada tahun 2023 mencapai 5,19%. Meskipun melambat LPE Kota Cimahi masih berada diatas LPE Provinsi Jawa Barat dimana menurut Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Cimahi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,45%. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,84% dan Jasa Pendidikan sebesar 11,39%. Sektor Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB di Kota Cimahi yaitu sebesar 45,74%, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,48%. 2.5.6. Permasalahan dalam Pencapaian IKU Kota Cimahi Tahun 2023 Berdasarkan capaian IKU tahun 2023, dirumuskan beberapa permasalahan utama masih dihadapi oleh Kota Cimahi diantaranya:
1.Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Ekonomi;
2.Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3.Belum optimalnya Kualitas Layanan Pendidikan;
4.Belum optimalnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan;
5.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan
6.Belum optimalnya penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2.5.7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Tahapan Penerapan SPM dimulai dengan pengukuran kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Hasil pelaksanaan pelayanan dasar kemudian dihitung pencapaiannya dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM (IP SPM). Adapun capaian penerapan SPM di Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : 2.5.7.1 Bidang Urusan Pendidikan Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.94 Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Pencapaian 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 100% Setiap Tahun 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% Setiap Tahun 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% Setiap Tahun Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga menyebutkan Penghitungan Pencapaian SPM yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM meliputi:
1.Capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
2.Capaian penerima Pelayanan Dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal pelayanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis. Sedangkan Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja. Tabel 2.95 Capaian Target SPM Pendidikan JENIS LAYANAN DASAR CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR CAPAIAN SPM KATEGORI JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ TAMAT CAPAIAN (%) Target Realisasi Capaian (%) Pendidikan Anak Usia Dini 18.176 15.517 85.37 100 63.79 63.79 75,00 Tinggi Pendidikan Dasar 85.147 84.659 99.43 100 89.83 89.83 94,64 Sangat Tinggi Pendidikan Kesetaraan 2.923 2.412 82.51 100 81.02 81.02 80,38 Tinggi Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Tabel 2.96 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Kota Cimahi JENIS LAYANAN DASAR MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR HASIL PENCAPAIAN SPM Pendidikan Anak Usia Dini (20 X 63.79%) = 12.76 % (80 X 85.37 %) = 68.30 % 81.06% Pendidikan Dasar (20 X 89.83 %) = 17.97 % (80 X 99.43 %) = 79.54% 97.51% Pendidikan Kesetaraan (20 X 81.02 %) = 16.20 % (80 X 82.51 %) = 66.08% 82.28% INDEKS PENCAPAIAN SPM 86.95% Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Cimahi dari segi Pemenuhan Capaian Penerima Layanan Dasar, dan Capaian Penyediaan Layanan Dasar seluruh belum mencapai 100%. Pada Pendidikan Anak Usia Dini, capaian penerima layanan dasar hanya sebesar 85,37% sedangkan capaian penyediaan layanan dasar hanya sebesar 63,79%. Untuk Pendidikan Dasar, capaian penerima telah mencapai 99,43% dengan capaian penyediaan layanan dasar mencapai 89,83%. Pada Pendidikan Kesetaraan, capaian penerima sebesar 82,51% dan capaian penyediaan layanan dasar 81,02%. Berdasarkan data capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan tersebut, maka capaian target SPM menurut jenis layanan dasar adalah 75% (kategori tinggi) untuk Pendidikan Anak Usia Dini, 94,64% (kategori sangat tinggi), dan 80,38 (kategori tinggi) untuk pendidikan kesetaraan. Dari data-data tersebut maka diperoleh Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Pendidikan Kota Cimahi adalah 86,95 dengan Kategori Tuntas Madya. 2.5.7.2 Bidang Urusan Kesehatan Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Jenis pelayanan dasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 terdiri dari 12 (dua belas) jenis. Berikut merupakan target SPM Bidang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Tabel 2.97 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan NO JENIS LAYANAN DASAR CAPAIAN KINERJA TARGET TARGET SASARAN 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 10.378 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100% 10.168 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 9.822 4 Pelayanan kesehatan balita Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100% 26.645 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 71.859 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 230.116 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 35.846 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 56.741 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 10.016 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100% 9.32 11 Pelayanan kesehatan orang terduga TB Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 100% 3.751 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 100% 7.467 Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Berdasarkan target dan sasaran tersebut, capaian target SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023, persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.98 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 NO JENIS PELAYANAN DASAR CAPAIAN TAHUN 2023 SASARAN CAPAIAN % 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 10.378 10.310 99,34 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 10.168 10.047 98,81 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 9.822 9.822 100,00 4 Pelayanan kesehatan balita 26.645 26.645 100,00 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 71.859 71.859 100,00 NO JENIS PELAYANAN DASAR CAPAIAN TAHUN 2023 SASARAN CAPAIAN % 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 230.116 227.813 99,16 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 35.846 35.846 100,00 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 56.741 56.173 99,17 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 10.016 10.016 100,00 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 932 932 100,00 11 Pelayanan kesehatan orang terduga TB 3.751 3.751 100,00 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 7.467 7.467 100,00 13 Pengadaan Obat, Vaksin 1 paket 1 paket 100 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2 paket 2 paket 100 Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Dari Tabel di atas terlihat capaian SPM Bidang Kesehatan yang belum memenuhi target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Capaian IP SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah 99,72 dengan predikat Tuntas Utama, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2023 yaitu 98,54. Rincian capaian IP SPM Bidang Urusan Kesehatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.99 Capaian IP SPM Urusan Kesehatan NO JENIS PELAYANAN DASAR IP SPM TAHUN 2023 Penerima Layanan Mutu Layanan % 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 79,48 19,93 99,41 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 79,05 19,88 98,93 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 80 20 100 4 Pelayanan kesehatan balita 26645 26.645 100,00 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 80 20 100 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 79,20 19,96 99,16 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 80 20 100 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 79,20 19,97 99,17 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 80 20 100 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 80 20 100 11 Pelayanan kesehatan orang terduga TB 80 20 100 NO JENIS PELAYANAN DASAR IP SPM TAHUN 2023 Penerima Layanan Mutu Layanan % 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 80 20 100 Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 2.5.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 Tertang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum. Pelaksanaan penerapan SPM di Kota Cimahi terkait urusan Pekerjaan umum diantaranya. Adapun target SPM tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 Tentang Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, dan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.100 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Adapun hasil capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 2.101 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 NO JENIS PELAYANAN DASAR TAHUN 2023 TARGET CAPAIAN 1 Kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 100% 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik 100% 100% Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 NO JENIS PELAYANAN DASAR TAHUN 2023 TARGET 1 Kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik 100% Capaian kebutuhan pokok air minum pada tahun 2023 merupakan gabungan dari persentase pencapaian penerima layanan dasar senilai 100% dikalikan dengan bobot 80% dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan nilai 20% sehingga didapat capaian sebesar 100%. Adapun capaian tersebut didapat dari sudah terealisasinya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas dan Kualitas air dengan jumlah yang harus dilayani sebesar 1.318 Sambungan Rumah (SR) dan Jumlah yang terlayani sebesar 1339 SR. Sedangkan untuk cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sudah mencapai 100% sesuai yang tercantum di sistem dengan jumlah Total yang harus Dilayani Sejumlah 570 Rumah dan Jumlah Total yang terlayani sejumlah 627 Rumah. 2.5.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 10 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, yaitu :
1.Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.102 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Pencapaian
1.Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 65 unit 1 Tahun
2.Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni - - Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Berdasarkan indikator dan target capaian tersebut, maka realisasi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.103 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Realisasi Capaian Waktu Capaian Persentase Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 65 Unit 65 Unit 1 Tahun 100% Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni - - - - Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah terealisasi 100% atau sebanyak 65 (enam puluh lima) unit dari target 65 (enam puluh lima) unit yang rusak akibat bencana yang telah direhabilitasi pada tahun 2023. 2.5.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh dua perangkat daerah di Kota Cimahi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol Polisi Pamong Praja dan Damkar.
1.Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut: Tabel 2.104 Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat NO JENIS LAYANAN DASAR CAPAIAN KINERJA TARGET 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100% 2 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan sosialisasi dan penyuluhan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang yang telah menerima sosialisasi dan penyuluhan dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran 100% Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah: Tabel 2.105 Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 JENIS PELAYANAN DASAR CAPAIAN TAHUN 2023 SASARAN CAPAIAN % Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 18 Pengaduan 18 Pengaduan 100 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 90 Kejadian 90 Kejadian yang respon time 100 Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023
2.Sub Urusan Bencana Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut: Tabel 2.106 Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat NO JENIS LAYANAN DASAR CAPAIAN KINERJA TARGET 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100% 2 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan sosialisasi dan penyuluhan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang yang telah menerima sosialisasi dan penyuluhan dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran 100% Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Berikut Perbandingan capaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2023: Tabel 2.107 Realisasi SPM Sub Urusan Bencana 2023 JENIS PELAYANAN DASAR CAPAIAN TAHUN 2023 SASARAN CAPAIAN % Pelayanan informasi rawan bencana 31.489 31.489 100% Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 31.489 31.489 100% Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 32.940 32.940 100% Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 2.5.7.6 Bidang Urusan Sosial Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial secara terperinci sebagai berikut: Tabel 2.108 Target Capaian SPM Urusan Sosial No Jenis Pelayanan Dasar Target Tahun 2023 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 100 % 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 100 % 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 100 % 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 100 % 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota 100 % Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Realisasi pencapaian target SPM bidang sosial pada tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.109 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Target Tahun 2023 Realisasi Tahun 2023 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 % 100 % Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 % 100 % Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 % 100 % Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 100 % 100 % Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 % 100 % Sumber : Monev SPM Kota Cimahi Tahun 2023 Data rehabilitasi Untuk penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama Tahun 2023 sebanyak 350 yang untuk Lanjut Usia Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama Tahun 2023 sebanyak 200 orang. Sedangkan jumlah Anak Terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama Tahun 2023 sebanyak 125 orang. Tuna Sosial yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama Tahun 2023 sebanyak 30 orang. Untuk Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 0 orang. Capaian realisasi SPM 2023 ini dapat dinyatakan 100% karena semua pengajuan/permohonan dapat dilayani melalui penerapan program/kegiatan di Dinas Sosial Kota Cimahi. Capaian Pemenuhan SPM Kota Cimahi Tahun 2023 yang dihitung dengan IP SPM memperoleh nilai 97,78% atau berada dalam kategori Tuntas Utama. Capaian SPM Kota Cimahi belum mencapai 100% seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa jenis dan mutu pelayanan dasar yang belum terpenuhi 100%, yaitu di Bidang Urusan Pendidikan dan Bidang Urusan Kesehatan. IP SPM Bidang Urusan Pendidikan hanya mencapai 86,19% dan IP SPM Kesehatan baru mencapai 99,72%. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :
1.Masih terdapat kendala dalam mengintegrasi SPM ke dokumen perencanaan, yang disebabkan oleh:

a.Program, kegiatan, dan sub kegiatan SPM masih ada yang belum sesuai;
b.Indikator kinerja SPM masih ada yang belum selaras dengan dokumen perencanaan;
c.Target kinerja SPM di dalam dokumen perencanaan belum berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan yang sudah divalidasi dan diverifikasi;
d.Pengumpulan data SPM belum optimal sehingga berpengaruh terhadap penghitungan kebutuhan dan target kinerja SPM; dan
e.Anggaran SPM di dokumen perencanaan belum semuanya terjabarkan berdasarkan jenis layanan Dasar.
1. 2.Masih terdapat kekurangan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam menerapkan dan melaporkan capaian SPM di beberapa daerah;
2. 3.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas layanan publik di beberapa sektor belum sepenuhnya memenuhi standar SPM yang ditetapkan; dan
3. 4.Kurangnya koordinasi dan sinergi antar-instansi terkait dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penerapan SPM. 2.5.8. Evaluasi Kinerja RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032 2.5.8.1. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Kota Cimahi merupakan kawasan perkotaan dengan intensitas penggunaan lahan yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi. Perkembangan perubahan guna lahan menjadi suatu poin penting dalam analisis ini, untuk selanjutnya dilakukan perbandingan antara luasan guna lahan eksisting dengan guna lahan yang direncanakan sesuai dengan muatan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi pada tahun 2023, kesesuaian penggunaan lahan saat ini mencapai 70,42%, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.110 Luas Kesesuaian Guna Lahan berdasarkan Kecamatan Kecamatan Luas Guna Lahan Sesuai (m2) Luas Guna Lahan Tidak Sesuai (m2) Tingkat Kesesuaian Guna Lahan Cimahi Utara 8.167.697 5.976.494 57,75% Cimahi Tengah 11.697.400 1.781.566 86,78% Cimahi Selatan 10.049.484 4.808.393 67,64% Kota Cimahi 29.914.580 12.566.454 70,42% Sumber : DPUPR, 2023 2.5.9. Rekomendasi untuk Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, maka masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, untuk dapat diselesaikan pada RPJPD selanjutnya yaitu :
4. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi kota yang tinggi, masih disertai oleh tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, yang diindikasikan oleh adanya kecenderungan peningkatan indeks gini di Kota Cimahi dari kategori rendah di tahun 2008 (0,296) menjadi kategori sedang di tahun 2023 (0,394);
5. 2.Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi yang dalam kurun 10 tahun terakhir masih berada di atas Provinsi Jawa Barat. Bahkan pada tahun 2023, menduduki peringkat paling tinggi di Jawa barat sebesar 10,52%;
6. 3.Melambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Cimahi Tingkat kemiskinan di Kota Cimahi pada awal periode perencanaan, di awal 2005 sebesar 8,44% turun pada tahun 2023 menjadi 4,66%. Meskipun mengalami penurunan, namun angka penurunannya cenderung sangat lambat;
7. 4.Angka Kematian Ibu (AKI) yang cenderung naik, Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih mengalami fluktuasi setiap tahun, masih adanya balita stunting, serta kasus penyakit menular dan tidak menular yang terus bertambah;
8. 5.Masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan;
9. 6.Belum terpenuhinya target capaian 100% dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat Kota Cimahi pada tahun 2023, capaian SPM Kota Cimahi adalah 97,78%);
10. 7.Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan di Kota Cimahi, meliputi rumah layak huni, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, penanganan genangan dan banjir;
11. 8.Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi dan belum optimalnya pengelolaan sampah kota;
12. 9.Belum optimalnya penanganan secara langsung dan struktural, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan yang menyebabkan perlindungan dan pelayanan sosial juga belum optimal; dan
13. 10.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi yang ditunjukkan dengan nilai Akip Kota, Indeks Profesionalisme ASN, kualitas pengelolaan arsip, dan implementasi SPBE yang belum memenuhi target kinerja, serta terdapat beberapa komponen yang belum dilakukan pengukuran oleh Kota Cimahi, diantaranya adalah Sistem Merit. 2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK 2.6.1. Analisis Proyeksi Penduduk 2020-2045 Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi penduduk perlu dilakukan mengingat dinamika struktur penduduk yang berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 722.769 orang pada tahun 2045 dengan proyeksi mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2045 sebagai berikut: Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS (diolah) Gambar 2.95 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Cimahi, 2020-2045 Tabel 2.111 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Cimahi 2025-2045 (Jiwa) (Inmendagri 1 Tahun 2024 : Tabel 7.1) Penduduk Tahun 2023 Proyeksi Penduduk (Jiwa) 2025 2030 2035 2040 2045 590.782 606,375 643,130 675,984 702,527 722,769 Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS (diolah) Tabel 2.112 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Jiwa) (Inmendagri 1 tahun 2024 : table 7.2) Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2023 Proyeksi Penduduk 2025 2030 2035 2040 2045 Laki-Laki 297.844 305.474 323.237 338.830 351.088 360.172 Perempuan 292.938 300.901 319.893 337.154 351.439 362.597 Rasio laki-laki thd perempuan 1,017 1,015 1,010 1,005 0,999 0,993 Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS (diolah) Parameter hasil proyeksi penduduk Kota Cimahi 2020-2045 terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.113 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kota Cimahi 2020-2045 PARAMETER TAHUN 2020 2025 2030 2035 2040 2045 PENDUDUK Laki-Laki (000) 285,68 305,47 323,24 338,83 351,09 360,17 Perempuan (000) 280,50 300,90 319,89 337,15 351,44 362,59 Total (000) 566,17 606,38 643,13 675,98 702,53 722,76 Sex Ratio (%) 101,85 101,52 101,05 100,5 99,90 99,33 Komposisi Umur (%) 0–14 (%) 23,13 21,66 21,19 20,8 19,62 18,44 15–64 (%) 71,47 71,28 69,73 67,93 66,95 66,07 65+ (%) 5,4 7,07 9,07 11,27 13,44 15,49 Dependency Ratio (%) 39,91 40,3 43,41 47,22 49,37 51,36 FERTILITAS Total Fertility Rate (TFR) 2,05 1,97 1,92 1,88 1,85 1,83 MORTALITAS Infant Mortality Rate 12,12 10,36 8,92 7,63 6,87 6,58 Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS (diolah) Dari parameter hasil proyeksi penduduk Kota Cimahi tahun 2020- 2045 (sumber : BPS), selain penambahan penduduk, perlu diperhatikan peningkatan penduduk lansia dari 7,07% pada tahun 2025 menjadi 15,49% pada tahun 2045, hal ini merupakan dampak dari peningkatan kualitas kesehatan yang terlihat dari proyeksi angka mortalitas melalui Infant Mortality Rate yang terus menurun sampai dengan tahun 2045, angka ketergantungan mencapai 51,36% dengan proyeksi usia produktif lebih dari 60%, namun diiringi oleh meningkatnya proyeksi usia non produktif yang meningkat menjadi lebih dari 15% sehingga proyeksi komposisi penduduk terlihat dalam gambar berikut: Tabel 2.114 Proyeksi Penduduk Kota Cimahi menurut Umur 2020-2045 (Inmendagri 1 tahun 2024 : Tabel 7.3) Kelompok Umur Penduduk Tahun 2023 Proyeksi Penduduk (Jiwa) 2025 2030 2035 2040 2045 0-14 Tahun 130.682 131.311 136.305 140.602 137.805 133.273 15-64 Tahun 422.518 432.201 448.462 459.169 470.337 477.511 > 65 Tahun 37.582 42.863 58.363 76.213 94.385 111.985 Angka Ketergantungan 39,82% 40,30% 43,41% 47,22% 49,37% 51,36% Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda- beda. Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada periode 2020-2025 sebesar 1,28% dan secara bertahap melambat menjadi 0,56% pada periode 2040-2045. Tabel 2.115 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi 2020-2045 URAIAN 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk 566.170 606.375 643.130 675.984 701.527 722.769 Laju Pertumbuhan Penduduk (7,84) 1,28 1,11 0,92 0,76 0,56 Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS Proyeksi penduduk Kota Cimahi menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas (lanjut usia) di Kota Cimahi dalam periode 2020–2045. Proporsi penduduk umur 65 tahun ke atas pada 2020 sebesar 5,50% (30.571 penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 65 tahun ke atas menjadi 15,49% (111.985 penduduk) pada tahun 2045. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Cimahi sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas di Kota Cimahi yang sudah melebihi 10% dari total penduduk. Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2045, BPS Gambar 2.96 Komposisi Umum Penduduk Kota Cimahi 2020-2045 Penduduk usia produktif adalah modal karena mereka menjadi aktor utama keberlanjutan pembangunan Kota cimahi. Namun demikian “Modal” demografi tersebut harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang terjadi saat ini ataupun mengantisipasi rasio ketergantungan penduduk yang lebih dari 50% pada tahun 2045 serta mengantisipasi perlambatan lanjut pertumbuhan penduduk akibat TFR yang terus turun hingga dibawah 2%. Dari hasil analisis dan proyeksi demografi penduduk Kota Cimahi tahun 2025-2045 di atas, dimana periode bonus demografi yang secara nasional dimulai pada tahun 2020 dan diperkirakan ajan berakhir pada tahun 2041, namun di pada Kota Cimahi sebagaimana yang tetjadi di wilayah Jawa Barat dimana bonus demografi dimulai pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2043, tantangan yang dihadapi Kota Cimahi menghadapi bonus demografi antara lain :
14. 1.Pergeseran Lapangan Kerja yang mengakibatkan bergesernya struktur perekonomian daerah;
15. 2.Penciptaan tenaga kerja yang berkeahlian tinggi dan menengah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui sistem pengembangan keahlian yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan pasar kerja;
16. 3.Penciptaan pasar kerja yang mengikuti perubahan lapangan kerja yang akan terus bergeser ke arah informal dengan bentuk kerja baru yang lebih informal dan berbasis digital;
17. 4.Perlindungan tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal; dan
18. 5.Pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial kepada penduduk usia tua dan nonproduktif. 2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Meningkatnya jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan proyeksi demografi sebagaimana yang tercantum pada bagian sebelumnya menyebabkan perlunya proyeksi berbagai jenis sarana dan prasarana kota untuk menunjang aktivitas penduduk, Untuk itu diperlukan proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2045 yang dilakukan berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik tersebut meliputi : Kebutuhan hunian rumah/tempat tinggal, kebutuhan air bersih, energi/listrik, persampahan, kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan kebutuhan pendidikan.
19. 1.Kebutuhan Hunian Setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan rumah, yaitu data demografi dan data backlog. Data demografi berkaitan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga, hingga pola migrasi penduduk. Data backlog perumahan didasarkan pada kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 4 jiwa maka berikut adalah proyeksi kebutuhan hunian di Kota cimahi berdasarkan metode aritmatika. Tabel 2.116 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Inmendagri 1 tahun 2024 : Tabel 7.4) Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk 590.782 606.375 643.130 675.984 702.527 722.769 Jumlah KK 187.858 151.594 160.783 168.996 175.632 180.692 Proyeksi Kebutuhan Rumah 187.858 151.594 160.783 168.996 175.632 180.692 ** Asumsi Permen PUPR 29/2018 kecukupan luas minimal 9m2/orang
20. 1.1 KK difasilitasi 1 rumah
21. 2.1 KK terdiri dari 4 orang
22. 3.Kebutuhan rumah = jumlah KK Sumber : KCDA 2023, diolah Seiring dengan perkembangan kebutuhan hunian di Kota Cimahi dengan masalah terbatasnya daya dukung (carrying capacity) wilayah terutama keterbatasan lahan terhadap dinamika pembangunan ke depan maka pemerintah kota perlu menyusun strategi yang lebih progresif lagi berupa pembangunan hunian secara vertikal dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk kebutuhan pekerja dan masyarakat khususnya MBR pada pusat pertumbuhan wilayah kota. Konsep pembangunan berbasis “vertical city” untuk mengatasi timpangnya rasio populasi dan luas wilayah untuk mengatasi kepadatan penduduk yang masih bertempat tinggal secara “landed house” bisa menjadi salah satu alternatif solusi bagi kebutuhan hunian jangka panjang.
23. 2.Kebutuhan Air Bersih Standar kebutuhan air bersih menjadi pedoman estimasi kebutuhan air bersih di Kota Cimahi dalam merencanakan sistem jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih per hari. Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, dan pengklasifikasian jenis kebutuhan. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Proyeksi kebutuhan air bersih di Kota cimahi sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut : Tabel 2.117 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Cimahi tahun 2025-2045 (Inmendagri 1 tahun 2024 : Tabel 7.5) Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk (jiwa) 590.782 606.375 643.130 675.984 702.527 722.769 Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 2025 2030 2035 2040 2045 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter per tahun) 12.938.125.800 13.279.612.500 14.084.547.000 14.804.049.600 15.385.341.300 15.828.641.100 **Kuantitas : 60 liter/orang/hari Sumber : KCDA 2023, diolah **Kualitas : − Tidak Keruh − Tidak Berwarna − Tidak Berasa − Tidak Berbusa − Tidak Berbau Pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut melalui kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan SPAM terdiri dari SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) yang dikelola PDAM/Pengembang/Kelompok Masyarakat ataupun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan terutama sumber air tanah (sumur). Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum sangat bergantung kepada ketersediaan air baku baik dari air permukaan (sungai, danau, waduk), air tanah, air tadah hujan bahkan air laut. Kota Cimahi sendiri dalam konsep kewilayahan menjadi bagian dari perencanaan penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi dengan ketersediaan air baku menjadi menjadi suatu keharusan, sehingga diperlukan sinkronisasi program SPAM dengan program pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Barat.
24. 3.Kebutuhan Listrik Standar yang digunakan untuk estimasi kebutuhan listrik di Kota Cimahi mengacu Standar Konsumsi Listrik (Standar Kebijakan Penyediaan Listrik Rencana Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN 2013-2022) dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Rumah tangga mengkonsumsi listrik sebesar 170 watt/jiwa;
b.Industri mengkonsumsi listrik sebesar 450 KVA/Ha;
c.Perdagangan dan jasa mengkonsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha; dan
d.Fasilitas Sosial/ Fasilitas Sosial mengkonsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha. Tabel 2.118 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk 590.782 606.375 643.130 675.984 702.527 722.769 Jumlah Rumah 187.858 151.594 160.783 168.996 175.632 180.692 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Watt) 100.432.940 103.083.750 109.332.100 114.917.280 119.429.590 122.870.730 Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA) 100.433 103.084 109.332 114.917 119.430 122.871 ** Standar Konsumsi Listrik (Standar Kebijakan Penyediaan Listrik Rencana penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN 2013-2022)
1. 1.Rumah tangga mengkonsumsi listrik sebesar 170 watt/jiwa.
2. 2.Industri mengkonsumsi listrik sebesar 450 KVA/Ha .
3. 3.Perdagangan dan jasa mengkonsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha.
4. 4.Fasilitas Sosial/ Fasilitas Sosial mengkonsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha.
5. 4.Kebutuhan Pengolahan Persampahan Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sampah antara lain adalah jumlah penduduk keadaan sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Berdasarkan SNI 19-3983-1995 terkait dengan spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia, Kota Cimahi masuk dalam klasifikasi kota sedang dengan penduduk lebih dari 500.000 jiwa sehingga volume timbulan sampah per orang per hari yaitu 22,75-3,25 liter. Berikut adalah proyeksi timbulan sampah di Kota Cimahi dari tahun 2025-2045. Tabel 2.119 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Timbulan Sampah (Ton) 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk 590.782 606.375 643.130 675.984 702.527 722.769 Proyeksi Timbulan Sampah 172.508 177.062 187.794 197.387 205.138 211.049 Pemerintah Kota Cimahi perlu segera mengatasi persoalan persampahan melalui perencanaan infrastruktur persampahan yang terintegrasi secara regional serta kebijakan pengelolaan sampah kota yang difokuskan pada penanganan tuntas sampah pada sumbernya. Selain itu diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan baru dan peningkatan kapasitas TPA yang sudah ada. Pendekatan yang berbasis pada pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efisien perlu diperkuat. Langkah-langkah strategis juga harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
6. 5.Proyeksi kebutuhan Fasilitas Kesehatan Infrastruktur kesehatan adalah seluruh fasilitas, sumber daya, sistem, dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Infrastruktur kesehatan mencakup berbagai komponen yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat, serta untuk mengatasi penyakit dan kondisi kesehatan. Pemenuhan infrastruktur kesehatan salah satunya dilakukan melalui pemenuhan jumlah kebutuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan SNI : (keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001) satu unit rumah sakit memiliki cakupan wilayah Kabupaten/Kota dengan 240.000 jiwa penduduk. Tabel 2.120 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan 2025 2030 2035 2040 2045 Jumlah Penduduk 590.782 606.375 643.130 675.984 702.527 722.769 Proyeksi Fasilitas Kesehatan - Rumah Sakit 8 5 5 6 6 6 - Puskesmas 13 3 3 3 3 3 - Klinik ** Standar penyediaan fasilitas kesehatan: Puskesmas Minimum per 120.000 jiwa penduduk Rumah Sakit Minimum per 240.000 jiwa penduduk
7. 6.Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing. Untuk itu pemenuhan kebutuhan akan sarana pendidikan harus terus dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi penerus di masa yang akan datang terutama dalam era bonus demografi dua puluh tahun mendatang. Penyediaan sarana pendidikan dalam suatu wilayah harus disesuaikan dengan jumlah masyarakat usia pelajar, radius pelayanan, hingga kesesuaian lahan. Pemerintah Kota Cimahi dengan kewenangannya bertanggung jawab pada slala pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan analisis ketersediaan sarana pendidikan dalam suatu wilayah maka penjabaran Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kota Cimahi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut : Tabel 2.121 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Uraian Kondisi Tahun 2023 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 2025 2030 2035 2040 2045 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 Jumlah Penduduk 130.682 131.311 136.305 140.602 137.805 133.273 Proyeksi Fasilitas Pendidikan ▪ TK 113 472 499 528 559 591 ▪ SD/MI 140 369 390 413 436 462 ▪ SMP/MTs 66 123 130 138 145 154 ▪ SMA/MA/SMK Sumber : hasil analisis Bappelitbangda, 2023
a.Taman Kanak Kanak Taman kanak kanak adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribaduan dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 tentang tata cara pernecanaan lingkungan perumahan di perkotaan setiap unit taman kanak-kanak yang diperunukkan unuk penduduk berusia 4-6 tahun memiliki minimum 2 ruangan kelas menampung 25-30 murid, penduduk pendukung sekolah adalah 1250 jiwa, luas lahan 500 m2 serta radius pencapaian 500 meter (maksimum). Jika dilihat dari tabel di atas kebutuhan TK di Kota Cimahi pada tahun 2045 mencapai 591 unit sedangkan kondisi eksisting pada tahun 2023 adalah 113. Hal tersebut mengindikasikan perlunya Pemerintah Kota Cimahi perlu mempertimbangkan penyediaan sarana pendidikan TK ke depannya.
b.Sekolah Dasar/MI Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 tentang tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, satu unit SD/MI terdiri atas 6 kelas yang menampung 40 siswa per kelas. Penduduk pendukung sekolah adalah 1600 jiwa, luas lahan 2000m2, serta radius pencapaian 1.000 meter (maksimum). Jika dilihat dari tabel di atas kebutuhan SD di Kota Cimahi pada tahun 2045 mencapai 462 unit sedangkan kondisi ekisting pada tahun 2023 adalah 140. Hal tersebut mengindikasikan perlunya Pemerintah Kota Cimahi perlu mempertimbangkan penyediaan sarana pendidikan SD ke depannya.
c.SMP/MTs Berdasarkan standar SNI 03-1733-2004 tentang tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, satu unit SMP/Mts menjangkau 4800 jiwa, memiliki luas lahan minimal 12.500 m2 dan dengan pencapaian 3000 meter (maksimum). Jika dilihat dari tabel di atas kebutuhan MP di Kota Cimahi pada tahun 2045 mencapai 154 unit sedangkan kondisi eksisting pada tahun 2023 adalah 66. Hal tersebut mengindikasikan perlunya Pemerintah Kota Cimahi perlu mempertimbangkan penyediaan sarana pendidikan SMP/Mts ke depannya.
d.SMA/MA Sesuai kewenangan pendidikan pada Pemerintah Kota Cimahi adalah sampai tingkat SMP. 2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam konteks wilayah kota merupakan konsep umum dari rencana struktur ruang wilayah yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (node) wilayah yang menjadi pusat kegiatan, maupun kawasan aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi. 2.7.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tujuan pengembangan Wilayah Kota Cimahi sesuai dengan tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai salah satu kota inti dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cimahi dalam RTRW Kota Cimahi tahun 2024-2044 meliputi:
1. 1.Pengembangan sistem pusat pelayanan untuk mendukung Kota Cimahi sebagai salah satu kota inti KSN Cekungan Bandung secara terpadu dan terintegrasi;
2. 2.Peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif;
3. 3.Pengembangan kawasan berfungsi lindung; dan
4. 4.Pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan strategi penataan ruang Kota Cimahi adalah sebagai berikut:
5. 1.Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan untuk mendukung Kota Cimahi sebagai salah satu kota inti KSN Cekungan Bandung secara terpadu, berhierarki, dan terintegrasi;
6. 2.Strategi peningkatan keterpaduan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif;
7. 3.Strategi pengembangan kawasan berfungsi lindung; dan
8. 4.Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2.7.2. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota Pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Cimahi yang termuat dalam RTRW Kota Cimahi Tahun 2024-2044 dalam rencana struktur ruang yang berupa susunan pusat-pusat permukiman dengan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana pusat kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Adapun sistem pusat pelayanan di Kota Cimahi terdiri atas Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK). PPK Kota Cimahi yang difungsikan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional ditetapkan terdiri dari 2 (dua) kawasan yaitu:
9. 1.Kawasan Alun-Alun pada Kelurahan Cimahi di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
10. 2.Kawasan Baros pada sebagian Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan. Sedangkan SPPK yang difungsikan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, ditetapkan pada 3 (tiga) kawasan yaitu:
11. 1.Kawasan Citeureup pada Kelurahan Citeureup di Kecamatan Cimahi Utara;
12. 2.Kawasan Padasuka pada Kelurahan Padasuka di Kecamatan Cimahi Tengah; dan
13. 3.Kawasan Melong pada Kelurahan Melong di Kecamatan Cimahi Selatan. Sistem pusat pelayanan tersebut dipetakan pada Gambar berikut ini: Sumber : Ranperda RTRW Kota Cimahi 2024-2044 Gambar 2.97 Peta Sistem Pelayanan Kota Cimahi 2.7.3. Pengembangan Kawasan Strategis Kota Kawasan Strategis Kota didefinisikan sebagai kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis di Kota Cimahi dilakukan dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional Cekungan Bandung dan Kawasan Strategis Provinsi Bandung Utara sehingga menetapkan 3 (tiga) jenis kawasan strategis Kota Cimahi sebagai berikut: 2.7.3.1. Penetapan Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Ekonomi Penetapan kawasan strategis Kota Cimahi dari sudut kepentingan ekonomi perlu mempertimbangkan manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu kawasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam menetapkan kawasan strategis kepentingan ekonomi terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu:
14. 1.Berada pada kawasan strategis dengan nilai lahan yang tinggi;
15. 2.Potensial dalam menarik pergerakan penduduk; dan
16. 3.Potensial untuk menjadi pusat kegiatan kota. Merujuk pada beberapa kriteria tersebut di atas, penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Cimahi mengarah pada kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, dan kawasan ekonomi kreatif. A. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan perdagangan dan jasa telah tumbuh di sekitar jalan utama dengan membentuk pola ribon (sepanjang jalan), kawasan perdagangan relatif tumbuh di sisi ruas jalan utama yakni jalan arteri sebagai lintas regional. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi ruang sebagai kawasan perdagangan dan jasa guna menarik pergerakan masyarakat. Arah pemanfaatan ruang di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Cimahi yakni sebagai berikut:
17. 1.Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota di Kawasan Alun-alun Kota Cimahi meliputi Kelurahan Cimahi, Kelurahan Setiamanah, dan Kelurahan Karang Mekar; dan
18. 2.Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota baru di Baros yang meliputi Kelurahan Baros, Kelurahan Utama, dan Kelurahan Cigugur Tengah. B. Kawasan Industri Kawasan industri merupakan salah satu kawasan yang arah pemanfaatan ruangnya diupayakan dalam menyerap tenaga kerja, adapun di Kota Cimahi sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sektor Industri. Berdasarkan kondisi tersebut dapat diperkirakan sektor industri di masa mendatang dapat berperan besar terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi. Arah pemanfaatan ruang di Kawasan Industri sebagai bagian dari Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi di Kota Cimahi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah sebagai berikut:
19. 1.Kegiatan Industri di Kota Cimahi diarahkan sebagai industri ramah lingkungan untuk menjaga kestabilan ekosistem di kawasan industri;
20. 2.Kegiatan Industri di Kota Cimahi diarahkan dengan meminimalkan konsumsi air yang terbatas;
21. 3.Mengupayakan tempat pengolahan limbah yang ramah lingkungan;
22. 4.Membatasi peningkatan fasilitas industri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya; dan
23. 5.Kegiatan Industri di Kota Cimahi diarahkan untuk mendukung perwujudan ekonomi kreatif. Kawasan Strategis Industri di Kota Cimahi ditetapkan di beberapa wilayah yaitu Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, sebagian Kelurahan Cigugur Tengah, dan sebagian Kelurahan Melong. C. Kawasan Ekonomi Kreatif Kawasan Ekonomi Kreatif dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan perubahan dalam pembangunan di Kota Cimahi. Melalui rencana pemanfaatan ruang berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif diharapkan selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dapat menarik minat investasi di Kota Cimahi. Perwujudan Kawasan Ekonomi Kreatif di Kota Cimahi diarahkan sebagai berikut:
24. 1.Mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan di Kawasan Ekonomi Kreatif;
25. 2.Penataan di Kawasan Ekonomi Kreatif; dan
26. 3.Pengembangan jaringan jalan dan utilitas perkotaan yang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Kreatif. Kawasan Ekonomi Kreatif di Kota Cimahi ditetapkan di Kawasan Sekitar Baros yang diarahkan sebagai front atau pengikat kegiatan ekonomi kreatif. Selain di Kawasan Sekitar Baros, pengembangan ekonomi kreatif juga diarahkan di setiap wilayah di Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi di wilayah masing-masing. 2.7.3.2. Penetapan Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Penetapan Kawasan Strategis dari sudut pandang sosial dan budaya di Kota Cimahi diarahkan sebagai berikut: A. Kawasan Sejarah dan Heritage Rencana pemanfaatan ruang dan pengelolaan kawasan strategis sosial dan budaya meliputi kawasan sejarah dan heritage di Kota Cimahi dilakukan dengan mempertimbangkan:
27. 1.Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
28. 2.Penyediaan jalur pedestrian;
29. 3.Penataan tata massa bangunan; dan
30. 4.Pelestarian kawasan sejarah dan heritage melalui revitalisasi. Kawasan Sejarah dan Heritage di Kota Cimahi ditetapkan di Kelurahan Baros dan Kelurahan Leuwigajah. B. Kawasan Pengembangan Wisata Alam Rencana pemanfaatan ruang dan pengelolaan Kawasan Pengembangan Wisata Alam di Kota Cimahi dilakukan dengan mempertimbangkan:
31. 1.Pengembangan Desa Wisata Ketahanan Pangan (DEWITAPA) dan budaya di Kampung Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah dengan mempertahankan kelestarian lingkungan;
32. 2.Penambahan wisata buatan berupa rekreasi air dan outbound untuk menarik kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Situ Ciseupan, Kelurahan Cibeber;
33. 3.Pengembangan wisata alam di Cimenteng, Kelurahan Cipageran yang terintegrasi dengan Taman Kehati;
34. 4.Warung Contong sebagai obyek wisata air di Kelurahan Cibeber; dan
35. 5.Jalan Kolonel Masturi di Citeureup sebagai wisata Kampung Seni di Kelurahan Citeureup. Secara menyeluruh penetapan kawasan pengembangan wisata alam di Kota Cimahi diarahkan di Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Citeureup berupa wisata alam berbasis budaya. 2.7.3.3. Penetapan Kawasan Strategi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Penetapan Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan di Kota Cimahi diarahkan sebagai berikut: A. Kawasan Resapan Cileuweung Kamarung Kawasan Resapan Cileuweung - Kamarung Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai kawasan strategis provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang secara delineasinya meliputi bagian utara Kota Cimahi maka mengharuskan adanya arah pemanfaatan ruang guna mewujudkan fungsi konservasi KBU dengan arah pembangunan yang dibatasi. Maka dari itu rencana pemanfaatan ruang guna mewujudkan fungsi KBU sebagaimana disebutkan adalah sebagai berikut:
36. 1.Mewujudkan KBU melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dengan melibatkan instansi terkait baik di tingkat Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat;
37. 2.Pengembangan rumah kebun;
38. 3.Pengembangan taman strawberry;
39. 4.Pengembangan rumah hidroponik; dan
40. 5.Pengembangan taman bunga. Wilayah di Kota Cimahi yang termasuk bagian dari KBU dimana arah pemanfaatan ruangnya diarahkan untuk mewujudkan fungsi KBU sebagai konservasi meliputi Kecamatan Cimahi Utara dan sebagian Kecamatan Cimahi Tengah. B. Kawasan Padakasih Cireundeu Kawasan Padakasih Cireundeu merupakan kawasan yang difungsikan untuk menjaga stabilitas lingkungan hidup. Rencana pemanfaatan ruang di Kawasan Hutan Kota dilakukan dengan mempertimbangkan:
41. 1.Inventarisasi lahan hutan kota;
42. 2.Perencanaan dan pengembangan Rimba Kota dengan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi tentang penetapan lokasi Hutan Kota di Kota Cimahi; dan
43. 3.Realisasi RTH di beberapa wilayah termasuk Kawasan Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Hutan Kota Cimenteng, RTH Lebak Saat, dan Bojong Jawa Cipageran. C. Kawasan Rawan Bencana Rencana pemanfaatan ruang di lokasi Rawan Bencana di Kota Cimahi diarahkan dengan mempertimbangkan:
44. 1.Melakukan pencegahan terhadap bahaya rawan bencana berupa sosialisasi rancang bangun di Kawasan Rawan Bencana;
45. 2.Mewujudkan ruang terbuka hijau;
46. 3.Memasang tanda bahaya di kawasan rawan bencana;
47. 4.Mempersiapkan dan penetapan jalur evakuasi; dan
48. 5.Mempersiapkan dan penetapan areal evakuasi. Kawasan Rawan Bencana yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sebagaimana disebutkan sebelumnya meliputi kawasan rawan bencana longsor (meliputi Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Cibeber), pergerakan tanah, gempa bumi, bencana letusan gunung berapi dan banjir (meliputi Kelurahan Melong, Kelurahan Utama, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cibabat, dan Kelurahan Cibeber). Sumber : Rancangan Perda RTRW Kota Cimahi 2024-2044 Gambar 2.98 Peta Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Cimahi 2.7.4. Pengembangan Pusat Permukiman Kota Kawasan Permukiman di Kota Cimahi seluas kurang lebih 2.325,35 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) hektar, terdiri atas:
49. 1.Kawasan perumahan yang terdapat di seluruh kelurahan;
50. 2.Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat pada Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup dan Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara; Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Setiamanah di Kecamatan Cimahi Tengah; dan Kelurahan Cibeber, dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan; dan
51. 3.Kawasan infrastruktur perkotaan yang terdapat di Kelurahan Pasirkaliki di Kecamatan Cimahi Utara; dan Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Utama di Kecamatan Cimahi Selatan. 2.7.5. Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kota Cimahi dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 Kota Cimahi masuk pada Kawasan perkotaan Cekungan Bandung dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Tabel 2.122 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Cekungan Bandung No Kebijakan Strategi
52. 1.Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien melalui keterpaduan sistem pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan infrastruktur yang handal
a.Menetapkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat kegiatan utama kawasan dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen;
b.Mengembangkan pusat Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem angkutan massal;
c.Meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya;
d.Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya serta distribusi kegiatan industri;
e.Memantapkan keterkaitan fungsional antara pusat kegiatan; dan
f.Mengembangkan jaringan jalan yang mendukung transportasi massal dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan Kawasan Hutan. No Kebijakan Strategi
1. 2.2Pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing masing pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
a.Menetapkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat aktivitas utama kawasan dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen;
b.Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan berbasis pada pelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan;
c.Mengembangkan industri kreatif dan industri berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan serta membatasi pengembangan industri di Kawasan Perkotaan Inti;
d.Mengembangkan permukiman secara vertikal untuk menunjang fungsi kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di zona dengan intensitas kegiatan tinggi dan sedang;
e.Meningkatkan keterkaitan antar kawasan dan antar pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya;
f.Mengembangkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian selatan secara terbatas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pertanian, pariwisata, dan konservasi;
g.Meningkatkan koordinasi lintas wilayah dalam rangka pelaksanaan pembangunan kawasan;
h.Melakukan pemantauan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala melalui kerja sama antardaerah;
i.Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
j.Mengendalikan kerusakan lingkungan dengan cara memantau secara berkala;
k.Mengembangkan sistem pengendalian banjir dan menjamin ketersediaan air baku permukaan tanah;
l.Mempertahankan dan meningkatkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
m.Mengembalikan fungsi serta mencegah alih fungsi situ dan waduk.
1. 3.Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang handal, merata, dan terpadu
a.Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
b.Mengembangkan transportasi massal yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya;
c.Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
d.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; No Kebijakan Strategi
e.Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
f.Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu antar kawasan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat serta kerja sama antardaerah. Sumber : Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 Dalam upaya mengidentifikasi, memetakan, memilah dan memilih berbagai permasalahan jangka panjang tersebut telah dilakukan penjarinawal penyusunan (masalah pokok, masalah dan akar masalah) berdasarkan analisa gambaran umum dan capaian kinerja Pembangunan sebagaimana yang tertuang pada Bab sebelumnya, penjaringan aspirasi yang telah dilakukan dengan melibatkan stakeholder dalam tahap awal penyusunan dokumen RPJPD serta perumusan permasalahan dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 maka diperoleh perumusan permasalahan jangka Panjang Kota Cimahi tahun 2025-2045 sebagai berikut ini: 3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. 1.Aspek Geografi Berdasarkan Gambaran umum dan kondisi daerah sebagaimana diuraikan pada Bab 2, Permasalahan aspek geografi meliputi:
a.Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi menjadi permasalahan kota yang setiap tahun selalu menjadi perhatian. Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Kota Cimahi telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini lebih disebabkan oleh semakin meningkatnya nilai indeks kualitas udara, sementara indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air terus menurun. Ketiga indeks tersebut merupakan komponen penting di dalam penghitungan IKLH. Selain itu, isu tentang pengelolaan sampah masih menjadi topik utama karena pengelolaan sampah yang harus berawal dari sumbernya belum optimal diterapkan di Kota Cimahi dan wacana pengalihan TPAS ke Legok Nangka akan semakin meningkatkan beban pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Cimahi;
b.Kota Cimahi termasuk wilayah yang rentan mengalami bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Berdasarkan peta rawan bencana Kota Cimahi, wilayah yang mengalami rawan bencana tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kota Cimahi juga dihadapkan dengan bencana aliran lahar gunung berapi dan kebakaran. Wilayah rawan bencana aliran lahar gunung berapi berlokasi di daerah aliran sungai-sungai yang hulunya berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan data dari IRBI diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kota Cimahi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berada pada kategori Kelas Resiko Sedang. Selain itu, tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai akibat makin meningkatnya tekanan perubahan iklim. Namun demikian, penanganan risiko kebencanaan belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal, karena masih lemahnya pengelolaan bencana yang terintegrasi dari aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.
c.Meningkatnya perubahan iklim akan mempengaruhi kesediaan sumber daya alam sebagai dasar daya dukung seperti air bersih, tanah dan keanekaragaman hayati. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim secara bersamaan dapat mengurangi daya tampung dan daya dukung kota. Salah satu yang berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim di wilayah perkotaan adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Belum tercapainya target RTH antara lain disebabkan belum optimalnya upaya perluasan RTH melalui konservasi lahan dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung, pengendalian pemanfaatan ruang yang belum efektif, ketaatan terhadap tata ruang yang rendah, serta terbatasnya sosialisasi dan peran serta masyarakat dalam perwujudan kawasan lindung. Selain RTH, pengendalian terhadap kegiatan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca perlu diperhatikan, diantaranya pengelolaan emisi gas methan dari sampah dan air limbah domestik, serta emisi karbon dari kegiatan pertanian dan peternakan. Untuk menjaga daya dukung kota di tengah tantangan ini, maka diperlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhitungkan resiliensi terhadap perubahan iklim, kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya, peningkatan infrastruktur, layanan masyarakat yang adaptif, serta membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup yang ramah terhadap lingkungan.
1. 2.Aspek Demografi Adanya bonus demografi juga menimbulkan potensi permasalahan dalam mewujudkan generasi emas apabila tidak didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi dan sarana prasarana perkotaan. Dari sisi kualitas SDM, Kota Cimahi masih mengalami permasalahan pendidikan dengan adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta belum terpenuhinya standar kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Di bidang kesehatan masih belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk dalam menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan sebagai salah satu elemen kunci dalam mengoptimalkan potensi SDM. SDM inovatif, kreatif dan produktif akan membawa Cimahi menjadi Kota yang berdaya saing dan maju. Dari sisi ekonomi, perlu penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan masif. Permasalahan tingkat pendidikan, kesenjangan keterampilan, permintaan pasar kerja yang dinamis, sinergi pentahelix, penguasaan dan pemanfaatan teknologi menjadi hal yang harus diperhatikan dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, keuntungan bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat pada akhir periode RPJPD tingkat ketergantungan lebih dari 50%. Dari sisi sarana prasarana perkotaaan, meningkatnya kebutuhan hunian dan aktivitas penduduk harus disesuaikan dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan ruang. Kondisi tersebut menciptakan tekanan pada infrastruktur (transportasi, air bersih, sanitasi), layanan publik (fasilitas kesehatan, pendidikan, kepemudaan), dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan krisis perumahan, terutama bagi penduduk dengan pendapatan rendah akan kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. 3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2. 1.Kesejahteraan Ekonomi
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi kota yang tinggi Laju pertumbuhan ekonomi kota yang tinggi masih disertai oleh tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, diindikasikan adanya kecenderungan peningkatan indeks gini di Kota Cimahi dari kategori rendah di tahun 2008 (0,296) menjadi kategori sedang di tahun 2023 (0,390). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi yang tinggi masih belum dapat mendorong percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran serta menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat;
b.Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Cimahi yang dalam kurun 10 tahun terakhir masih berada di atas Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, menduduki peringkat paling tinggi di Jawa barat sebesar 10,52% (33.192 jiwa), artinya dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja di Cimahi, 10-11 orang diantaranya termasuk pengangguran. Pengangguran terbuka di Cimahi didominasi oleh penduduk usia 20-24 tahun sebesar 7.568 orang atau sekitar 22,80% penduduk. Lalu diikuti oleh penduduk usia15-19 tahun. TPT terkecil terjadi pada usai 55-59 tahun. Yang menarik adalah, terdapat sekitar 2.649 orang berusia 60 tahun ke atas atau bisa disebut memasuki usia tua yang termasuk pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut masih ada keinginan yang kuat untuk bekerja. Dari sisi pendidikan TPT di Cimahi pada Agustus 2023 paling tinggi di pendidikan SD Kebawah yaitu sebesar 14,11%. TPT di SMK masih tinggi yang mengindikasikan besarnya miss and match angkatan kerja dengan pendidikan SMK. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja, serta masih rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran di Kota Cimahi; dan
c.Masih berfluktuatifnya inflasi daerah Laju inflasi Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini mengalami fluktuasi yang besar. Kota Cimahi tidak melakukan penghitungan inflasi tersendiri tetapi mengikuti angka inflasi Kota Bandung. Kota Cimahi bukan merupakan daerah penghasil sehingga untuk memenuhi stok kebutuhan pokok masyarakat Kota Cimahi bergantung pada daerah penghasil sekitar. Untuk mengendalikan inflasi maka Pemerintah Daerah harus memastikan kelancaran disribusi dan ketersediaan stok pangan untuk kebutuhan Masyarakat Cimahi.
1. 2.Kesejahteraan Sosial dan Budaya
a.Melambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Cimahi akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan belum terpadu dan terintegrasi berbasis data sasaran program yang akurat menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Sehingga akses layanan sosial menjadi inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mewujudkan angka kemiskinan di Kota Cimahi menuju 0%. Akses layanan sosial untuk Pendidikan dan Kesehatan yang belum merata, dapat diantisipasi melalui perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial lainnya terutama bagi kelompok marjinal dan rentan miskin. Selain itu program penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi melalui berbagai Program multisektor antara lain: program pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah yang inklusif, percepatan pemerataan dan peningkatan akses pelayanan dasar yang berkelanjutan, percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui penataan kawasan kumuh perkotaan menjadi prioritas percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Kota Cimahi. Basis data terpadu akan menjadi basis sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan daerah baik untuk sasaran layanan sosial melalui bantuan/jaminan sosial maupun program terpadu penanggulangan kemiskinan Kota;
b.Belum optimalnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta kondusifitas wilayah Adanya kemajuan teknologi yang semakin meningkat akan memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat menurunkan nilai kearifan lokal kehidupan masyarakat, diantaranya peningkatan intoleransi antar umat beragama, peningkatan tindakan kekerasan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena, itu perlu dibangun fondasi karakter yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di semua aspek kehidupan. Disamping itu, potensi konflik dan rawan tindak kriminal masih terdapat di Kota Cimahi sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapan dalam pengelolaan konflik. Posisi Kota Cimahi sebagai daerah perlintasan area metropolitan berpeluang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan konflik lain yang sering muncul adalah konflik antara buruh dan pengusaha dalam pengelolaan manajemen perusahaan, terutama menyangkut kenaikan upah minimum kota (UMK).
c.Belum terpenuhinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Permasalahan perlindungan permpuan dan anak di Kota Cimahi diakibatkan antara lain: masih minimnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundang- undangan terkait perlindungan perempuan dan anak, belum optimalnya dukungan lingkungan keluarga dan pengasuhan, belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak serta belum optimalnya sarana prasarana penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
d.Belum kuatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan menyebabkan masih rendahnya peran ekonomi budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peran budaya dalam mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, peran ketahanan sosial budaya dalam menciptakan sikap masyarakat yang toleran dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, peran ekspresi budaya dalam menghilangkan diskriminasi sosial yang menyangkut aspek budaya serta kriminalisasi pengetahuan dan ekspresi budaya serta masih rendahnya budaya dalam mendorong kesetaraan gender. Selain itu peran nilai agama belum sepenuhnya optimal membentuk nilai-nilai, motivasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pengembangan kebudayaan di Kota Cimahi menemui masalah yang cukup pelik diantaranya menyangkut sarana atau gedung dan ruang publik sebagai wadah bagi seniman-seniman di Kota Cimahi untuk mengekspresikan karya seninya. Lebih lanjut, juga diperlukan penetapan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya, dan penetapan warisan budaya tak benda.
e.Masih kurangnya peran serta pemuda Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal di Kota Cimahi. Rata-rata persentase pemuda yang berperan serta dalam pembangunan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 hanya mencapai sekitar 10,73%. Ini menandakan bahwa peran serta pemuda perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat berperan lebih banyak di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk kedepannya akan difokuskan pada peningkatan peran serta pemuda melalui penguatan kapasitas berorganisasi. Disisi lain, meskipun selalu mengalami peningkatan, cakupan rata-rata persentase masyarakat yang aktif berolahraga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hanya mencapai 46%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana olah raga.
f.Menurunnya pembangunan pengarusutamaan gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Cimahi juga pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami fluktuatif, hal ini menandakan bahwa pembangunan pengarusutamaan gender masih belum optimal. Belum optimalnya pembangunan pengarusutamaan gender Kota Cimahi diakibatkan antara lain masih kurangnya kualitas hidup dan peran perempuan/disabilitas dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, belum optimalnya dukungan terhadap perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan serta belum optimalnya sarana dan prasarana publik yang ramah bagi perempuan/anak/disabilitas. 3.1.3. Aspek Daya Saing
1. 1.Daya Saing Ekonomi Daerah Tingkat produktivitas perekonomian daerah yang masih rendah dan kurang berdaya saing. Dari Strukur lapangan usaha, Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi selama periode 2008-2023 didukung oleh sektor manufaktur (50,26%), yang diikuti oleh sektor konstruksi (28,05%), sektor informasi dan komunikasi (12,37%), serta sektor perdagangan (7,79%) Keempat sektor tersebut secara rata-rata berkontribusi sebesar 98,47% terhadap perekonomian Kota Cimahi. Sektor lain hanya mempengaruhi pertumbuhan secara rata-rata sebesar 1,53% saja. Namun demikian selama 10 tahun ke belakang tidak ada sektor yang bisa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi kota secara konsisten. Kondisi tersebut di atas menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor industri pengolahan sehingga guncangan terhadap sektor ini akan dapat mempengaruhi perekonomian kota secara keseluruhan. Sektor Industri pengolahan meskipun memiliki kontribusi yang besar akan tetapi ada kecenderungan penurunan. Kecenderungan penurunan ini diakibatkan karena turunnya produktivitas industri pengolahan yang ada di Kota Cimahi yang disebabkan adanya tekanan ekonomi global. Perlu diantisipasinya gejala Deindustrialisasi di Kota Cimahi yang mencakup antara lain : penutupan pabrik atau pemangkasan produksi yang signifikan, penurunan jumlah pekerja di sektor industri yang terjadi akibat pengurangan tenaga kerja atau penutupan usaha, atau perubahan struktur ekonomi daerah dimana ekonomi kota mulai beralih dari industri ke sektor lain seperti jasa atau pariwisata, penurunan investasi di sektor industri, ketidakmampuan bersaing karena kurangnya inovasi atau keterbatasan sumber daya serta peningkatan pengangguran. Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian potensial lainnya masih belum berdaya saing dan sebanding dengan potensinya, terlihat dari beberapa sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal antara lain meliputi : Sektor Perdagangan, Jasa, pariwisata, pertanian (urban farming), ekonomi kreatif, serta industri pengolahan sekala kecil (IKM/UMKM). Belum tingginya produktivitas sektor sektor ekonomi potensial di Kota Cimahi terutama IKM/UMKM disebabkan oleh kapasitas usaha, termasuk di dalamnya kapasitas teknologi dalam kaitannya dengan digitalisasi ekonomi serta akses pembiayaan IKM dan UKM yang terbatas, akselerasi penciptaan wirausaha baru serta upaya peningkatan skala usaha yang masih belum optimal. Perlu dicermatinya kecenderungan penurunan kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang menggambarkan peran Pemerintah daerah dalam Perekonomian Kota dimana pada tahun 2023 hanya mencapai 1,71%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi sebagai instrumen Pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian Daerah cenderung mengalami penurunan, dimana seiring dengan penurunan tersebut Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Cimahi tidak pernah mencapai 1% yang mengindikasikan ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, dilihat dari sisi pengeluaran perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (dengan kontribusi lebih dari 70% sedangkan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) menjadi kontributor kedua dengan persentase diatas 30%. Ketergantungan Kota Cimahi terhadap produk dari luar Kota Cimahi, ditunjukkan dengan nilai Net Ekspor yang negatif – ada kecenderungan penurunan nilai Net Ekspor Kota Cimahi; Mengingat sumber daya alam Kota Cimahi yang terbatas dan mengikuti perkembangan ekonomi global maka pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam harus sedapat mungkin dimaksimalkan. Masih rendahnya peran ekonomi hijau dan biru dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan produktivitas pertanian dan tenaga kerja sektor industri dan jasa perlu menjadi fokus dalam pembangunan perekonomian hijau Kota Cimahi.
2. 2.Daya Saing Sumber Daya Manusia
a.Hasil evaluasi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 menunjukkan masih terdapat anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa dalam digitalisasi Pendidikan merupakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia di Kota Cimahi;
b.Meskipun Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan di Kota Cimahi telah melampaui target yang ditetapkan, dan memiliki nilai 59 yang melebihi capaian Provinsi Jawa Barat, namun data- data mengenai AKI, AKB, prevelensi stunting, Indeks literasi, dan APK di Kota Cimahi masih menunjukkan adanya permasalahan yang perlu untuk ditindaklanjuti; dan
c.Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal dan tidak meratanya akses pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat serta masih rendahnya minat baca masyarakat menjadi tantangan bagi sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam mewujudkan sumber daya manusia Kota Cimahi yang unggul dan berkualitas pada setiap tingkatan struktur penduduk. Selain itu, permasalahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Kota Cimahi antara lain masih rendahnya rumah tangga yang mengakses terhadap air minum serta sanitasi layak dan aman, cenderung meningkatnya insidensi tuberkulosis dan fluktutifnya kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD).
1. 3.Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kondisi jalan Kota Cimahi memiliki kualitas yang baik, yaitu masuk kategori tingkat C. Namun, secara keseluruhan, pemenuhan infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang layak belum terpenuhi, seperti penyediaan rumah layak huni dan terjangkau, akses terhadap air bersih, pengelolaan limbah domestik, serta penanganan genangan dan banjir.
2. 4.Daya Saing Iklim Investasi Beberapa hal yang menghambat Minat Investasi di Kota Cimahi antara lain:
a.Keterbatasan lahan dan tingginya harga lahan di Kota Cimahi;
b.Masih rendahnya produktivitas investasi Kota Cimahi;
c.Masih terbatasnya regulasi yang mengatur insentif investasi di Kota Cimahi;
d.Belum adanya kebijakan dan peraturan yang mengatur pergeseran struktur ekonomi dari sektor industri pengolahan ke sektor lainnya;
e.Belum ditetapkannya peraturan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi sebagai kepastian ruang untuk investasi dan berusaha;
f.Belum adanya kebijakan dan peraturan untuk revitalisasi lahan- lahan bekas industri yang tidak terpakai;
g.Masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang mengatur pemanfaatan aset daerah oleh investor sekaligus menjadi sumber PAD bagi pemerintah Kota Cimahi;
h.Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana wilayah pendukung investasi;
i.Masih terbatasnya Investment Project Ready to Offer (IPRO), yang memberikan penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai peluang proyek investasi yang siap ditawarkan kepada para calon investor;
j.Masih kurangnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan investasi yang terintegrasi;
k.Masih rendahnya realisasi investasi oleh investor lokal; dan
l.Munculnya kendala dalam implemetasi prosedur/mekanisme investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 3.1.4. Aspek Pelayanan Umum
1. 1.Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kota Cimahi ditunjukkan dengan nilai reformasi birokrasi yang masih berada pada predikat B. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 2,95 poin pada tahun 2022, namun beberapa komponen yang berpengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi masih kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu nilai Akip Kota, Indeks Profesionalisme ASN, kualitas pengelolaan arsip, dan implementasi SPBE. Selain itu, terdapat beberapa komponen yang belum dilakukan pengukuran oleh Kota Cimahi, diantaranya adalah Sistem Merit. Permasalahan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan akan menghambat peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan manajemen SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya dan komunikasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang tidak koruptif serta implementasi kebijakan yang efektif. Hal tersebut akan mendorong optimalnya penerapan prinsip good governance;
2. 2.Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum optimal merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Cimahi unutk menghadapi dinamika mobilitas, permasalahan dan kebutuhan penduduk yang semakin kompleks, digitalisasi pemerintahan menjadi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, adaptif, transparan, dan akuntabel. Tantangan digitalisasi pemerintahan adalah masih belum optimalnya pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi digital serta belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, perlunya kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta serta akademisi untuk mendorong akselerasi pengembangan inovasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
3. 3.Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah. Budaya inovasi dapat ditanamkan melalui pengenalan hal-hal baru, pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya seperti gagasan, metode, atau alat. Tantangan ke depan adalah menghadirkan SDM birokrasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dari proses identifikasi tersebut, telah dihasilkan setidaknya 27 (dua puluh tujuh) permasalahan utama pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dihadapi oleh Kota Cimahi berdasarkan analisa dari kondisi beberapa tahun terakhir yang menjadi masalah pokok yang dipicu dari beberapa akar masalah adalah sebagai berikut:
4. 1.Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
5. 2.Belum optimalnya pemenuhan pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat;
6. 3.Masih rendahnya minat membaca masyarakat;
7. 4.Melambatnya penurunan Tingkat kemiskinan;
8. 5.Masih kurangnya minat investasi;
9. 6.Masih belum tingginya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian;
10. 7.Masih belum berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
11. 8.Menurunnya peranan industri pengolahan dalam perekonomian;
12. 9.Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap PDRB;
13. 10.Masih kurangnya daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Cimahi;
14. 11.Menurunnya Kontribusi sektor pertanian dalam Perekonomian;
15. 12.Masih tingginya tingkat pengangguran;
16. 13.Masih tingginya tingkat ketimpangan;
17. 14.Masih rendahnya tingkat ketahanan pangan;
18. 15.Masih berfluktuasinya inflasi daerah;
19. 16.Masih rendahnya peran ekonomi hijau dan biru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
20. 17.Belum terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas;
21. 18.Belum optimalnya ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta kondusifitas wilayah;
22. 19.Masih kurangnya peran serta pemuda;
23. 20.Belum kuatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
24. 21.Belum terpenuhinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
25. 22.Menurunnya pembangunan pengarusutamaan gender;
26. 23.Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
27. 24.Masih rendahnya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca;
28. 25.Masih lemahnya pengelolaan bencana yang terintegrasi;
29. 26.Belum terpenuhinya infrastruktur perkotaan; dan
30. 27.Belum terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang layak. 3.2. TELAAHAN ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 3.2.1. Isu Global Sejumlah isu global menjadi tantangan yang perlu diantisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan baik jangka Panjang yaitu:
31. 1.Perubahan Iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu;
32. 2.Geopolitik dan Geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan - Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global;
33. 3.Demografi Global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95% pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25-30% penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai;
34. 4.Disrupsi Teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi;
35. 5.Perdagangan Internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat; dan
36. 6.Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55%. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. 3.2.2. Isu Nasional Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90% dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06%, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49%, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini. Bonus Demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50% yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”-nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta Ketahanan Bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor- sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu, perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah. 3.2.3. Isu Regional Jawa-Bali Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta. Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Selain itu, masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya. Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan penggangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. 3.2.4. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 mengusung isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa Bali sebagai berikut :
37. 1.Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan green economy dan blue economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "blue economy" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah;
38. 2.Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat;
39. 3.Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan;
40. 4.Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang;
41. 5.Keberlanjutan Penataan Ruang Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan; dan
42. 6.Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. 3.2.5. Isu Strategis Kota Cimahi Berdasarkan hasil rangkaian proses identifikasi 27 (dua puluh tujuh) permasalahan yang dihadapi Kota Cimahi dalam dua puluh tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategi provinsi, nasional dan global serta memperhatikan pengembangan potensi daerah dan hasil penjaringan aspirasi Masyarakat maka diperoleh rumusan sebagai berikut: Tabel 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Permasalahan Daerah Isu Strategis 1 Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal 1 Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 2 Belum optimalnya pemenuhan pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat 3 Masih rendahnya minat membaca masyarakat 4 Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan 2 Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata 5 Masih tingginya tingkat pengangguran 6 Masih tingginya tingkat ketimpangan 7 Masih rendahnya tingkat ketahanan pangan 8 Menurunnya peranan industri pengolahan dalam perekonomian 3 Ekonomi daerah yang kreatif, berdaya saing dan berkelanjutan9 Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian 10 Masih belum berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif 11 Masih kurangnya daya saing dan produktivitas koperasi dan usaha mikro di Kota Cimahi 12 Menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian 13 Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap PDRB 14 Masih kurangnya minat investasi 15 Masih berfluktuasinya inflasi daerah 16 Masih rendahnya peran ekonomi hijau dan biru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 17 Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas 4 Tata kelola pemerintahan yang berkualitas 18 Belum optimalnya ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta kondusifitas wilayah 5 Ketahanan sosial budaya yang tangguh dan lingkungan masyarakat yang aman tertib dan tentram19 Masih kurangnya peran serta pemuda 20 Belum kuatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 21 Belum terpenuhinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak 22 Menurunnya pembangunan pengarusutamaan gender Permasalahan Daerah Isu Strategis 23 Menurunnya kualitas lingkungan hidup 6 Kualitas lingkungan hidup yang baik dan pengendalian emisi GRK 24 Masih rendahnya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca 25 Masih lemahnya pengelolaan bencana yang terintegrasi 7 Ketahanan bencana yang terintegrasi 26 Belum terpenuhinya infrastruktur perkotaan 8 Perumahan dan Permukiman serta Infrastruktur Kota yang aman dan berkelanjutan27 Belum terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang layak Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Adapun sandingan permasalahan pembangunan, Isu Strategis Kota Cimahi, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat, Isu Strategis Nasional serta isu Global adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Sandingan Isu Strategis RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dengan Isu Strategis Provinsi, Nasional dan Global Permasalahan Daerah Kota Cimahi Isu Strategis Daerah Cimahi Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Nasional Isu Global Masih rendahnya peran ekonomi hijau dan biru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Ekonomi daerah yang kreatif, berdaya saing dan berkelanjutan Green Economy dan Pembangunan Inklusif Ekonomi Hijau dan Biru Geopolitik dan geoekonomi, Perdagangan Internasional dan Distrupsi Teknologi Menurunnya peranan industri pengolahan dalam perekonomian Masih rendahnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Masih belum berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif Masih kurangnya daya saing dan produktivitas koperasi dan usaha mikro di Kota Cimahi Menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap PDRB Masih kurangnya minat investasi Masih berfluktuasinya inflasi daerah Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merataMasih tingginya tingkat pengangguran Masih tingginya tingkat ketimpangan Masih rendahnya tingkat ketahanan pangan Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal Sumber daya manusia yang Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Bonus Demografi Demografi global dan Urbanisasi DuniaBelum optimalnya pemenuhan pelayanan Permasalahan Daerah Kota Cimahi Isu Strategis Daerah Cimahi Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Nasional Isu Global pendidikan bagi semua lapisan masyarakat berkualitas dan berdaya saing Masih rendahnya minat membaca masyarakat Belum optimalnya ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta kondusifitas wilayah Ketahanan sosial budaya yang tangguh dan lingkungan masyarakat yang aman tertib dan tentram Masih kurangnya peran serta pemuda Belum kuatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Belum terpenuhinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak Menurunnya pembangunan pengarusutamaan gender Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas Tata kelola pemerintahan yang berkualitas Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kualitas lingkungan hidup yang baik dan pengendalian emisi GRK Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana Perubahan iklim Masih rendahnya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca Masih lemahnya pengelolaan bencana yang terintegrasi Ketahanan bencana yang terintegrasi Belum terpenuhinya infrastruktur perkotaan Perumahan dan Permukiman serta Infrastruktur Kota yang aman dan berkelanjutan Keberlanjutan Penataan Ruang Konektivitas dan Infrastruktur Dasar Belum terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang layak Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 3.2.6. Telaahan Kebijakan dalam KLHS Kota Cimahi Isu pembangunan berkelanjutan strategis di Kota Cimahi dirumuskan dari beberapa sumber, antara lain : isu dari gap capaian TPB, isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu dari beberapa dokumen KLHS dan dokumen perencanaan terkait, serta isu dari masukan FGD Pokja dan Konsultasi Publik. Isu yang diperoleh dari keempat sumber tersebut masing-masing dikaitkan dengan TPB, dan dilakukan analisis penyusunan ranking prioritas. Hasilnya, diperoleh 6 (enam) TPB dengan ranking teratas atau menjadi isu TPB paling strategis, serta disepakati pada Konsultasi Publik I yang telah diselenggarakan antara lain : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (TPB 11), Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6), Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3), Penanggulangan Perubahan Iklim (TPB 13), Tanpa Kemiskinan (TPB 1), dan Ekosistem Darat (TPB 15). Hasil identifikasi target-target TPB yang berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kedekatan temanya. Setelah target-target TPB tersebut dikelompokkan, kemudian dilakukan perumusan kalimat isu PB strategis di Kota Cimahi dengan melihat masalah yang masih menjadi isu di setiap TPB strategis tersebut, kemudian dirumuskan kalimat isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) strategis sebagai berikut:
43. 1.Belum meratanya akses terhadap perumahan layak dan sarana- prasarana dasar yang aman dan terjangkau (air minum dan sanitasi); Outcomes yang ingin dicapai:
a.Penjaminan akses perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar;
b.Mencapai akses terhadap air minum aman dan terjangkau; dan
c.Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua.
1. 2.Kurang terintegrasinya implementasi kebijakan dan perencanaan untuk efisiensi sumber daya (khususnya efisiensi pemanfaatan air di semua sektor) serta untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; Outcomes yang ingin dicapai:
a.Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak yang disebabkan oleh bencana;
b.Mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana;
c.Kapasitas ketahanan dan adaptasi; dan
d.Meningkatkan efisiensi penggunaan air.
1. 3.Tingginya dampak lingkungan perkotaan, khususnya terkait kemacetan, limbah dan sampah perkotaan, polusi udara, air, dan tanah, yang juga dapat menimbulkan dampak kesehatan/penyakit; Outcomes yang ingin dicapai:
a.Meningkatkan kualitas air;
b.Peningkatan efisiensi penggunaan air;
c.Penurunan dampak lingkungan perkotaan, khususnya dalam hal sampah; dan
d.Akses terhadap sistem transportasi, khususnya tingkat pelayanan jalanan.
1. 4.Belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar serta masih kurangnya edukasi kesehatan dan gizi masyarakat (khususnya anak dan balita); Outcomes yang ingin dicapai:
a.Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah;
b.Mengakhiri epidemi penyakit bersumber air[IM1] dan menular lainnya;
c.Mencapai cakupan kesehatan universal;
d.Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya; dan
e.Menjamin gizi masyarakat (khususnya gizi ibu, anak, dan balita).
1. 5.Masih tingginya angka kemiskinan dan kerentanan masyarakat miskin, serta kurang terjangkaunya hak terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan dan lapangan kerja); Outcomes yang ingin dicapai:
a.Mengurangi kemiskinan;
b.Memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan; dan
c.Ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
1. 6.Menurunnya kualitas ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; khususnya lahan kritis dan ruang terbuka hijau (RTH), serta daerah resapan air. Outcomes yang ingin dicapai: terjaminnya pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari lingkungan hidup. Dalam rangka pencapaian outcomes tersebut, telah dilakukan penyusunan Rekomendasi KLHS yang telah disepakati dalam Konsultasi Publik. Rekomendasi KLHS tersebut terdiri dari rekomendasi kata kunci untuk Visi dan rekomendasi untuk Misi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025 hingga 2045, yaitu sebagai berikut:
2. 1.Rekomendasi kata kunci untuk Visi RPJPD:
a.Sejahtera;
b.Tangguh;
c.Berkelanjutan; dan
d.Berdaya Saing.
1. 2.Rekomendasi untuk Misi RPJPD:
a.Mewujudkan lingkungan dan masyarakat yang sehat melalui pengelolaan air dan sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan;
b.Mewujudkan perumahan yang layak huni, tertata, bersih dan sehat;
c.Mencapai resiliensi bencana dan perubahan iklim yang tangguh;
d.Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan;
e.Mewujudkan kesehatan masyarakat Kota Cimahi untuk semua kelompok usia; dan
f.Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul. Perumusan Isu Strategis Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan keterkaitan dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen KLHS RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Sandingan Isu Strategis RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategi Kota Cimahi Isu PB Strategis di Kota Cimahi Kaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Strategis Isu Strategis RPJPD 1 Angka kemiskinan dan kerentanan masyarakat miskin, serta kurang terjangkaunya hak terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan dan lapangan kerja). TPB 1 – Tanpa Kemiskinan 1 Ekonomi daerah yang kreatif, berdaya saing dan berkelanjutan 2 Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata 2 Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar serta masih kurangnya edukasi kesehatan dan gizi masyarakat (khususnya anak dan balita) TPB 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera 3 Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 4 Ketahanan sosial budaya yang tangguh dan lingkungan masyarakat yang aman tertib dan tentram Isu PB Strategis di Kota Cimahi Kaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Strategis Isu Strategis RPJPD 5 Tata kelola pemerintahan yang berkualitas 3 Kualitas ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; khususnya lahan kritis dan ruang terbuka hijau (RTH), serta daerah resapan air. TPB 15 – Ekosistem Darat 6 Kualitas lingkungan hidup yang baik dan pengendalian emisi GRK 4 Implementasi kebijakan dan perencanaan untuk efisiensi sumber daya (khususnya efisiensi pemanfaatan air di semua sektor) serta untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, TPB 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak TPB 13 – Penanggulangan Perubahan Iklim 7 Ketahanan bencana yang terintegrasi 5 Akses terhadap perumahan layak dan sarana-prasarana dasar yang aman dan terjangkau (air minum dan sanitasi). TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, TPB 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak 8 Perumahan dan permukiman serta infrastruktur perkotaan yang aman dan berkelanjutan 6 Dampak lingkungan perkotaan, khususnya terkait kemacetan, limbah dan sampah perkotaan, polusi udara, air, dan tanah, yang juga dapat menimbulkan dampak kesehatan/penyakit TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, TPB 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cimahi, diolah, 2024 Berdasarkan hasil telaahan tersebut di atas maka Rumusan Isu Strategis menjadi dasar untuk menyusun arah kebijakan dan tahapan pembangunan Kota Cimahi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
1. 1.Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas sumber daya menjadi faktor utama bagi peningkatan daya saing dan kapasitas SDM daerah untuk mampu berkompetisi dan menjawab tantangan perubahan dan kebutuhan yang meliputi berbagai faktor, antara lain keterampilan, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, keahlian teknis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi;
2. 2.Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang adil dan merata dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran serta menurunkan ketimpangan pendapatan Masyarakat. Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi berbasis data sasaran program yang akurat menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Selain itu program penanggulangan kemiskinan terpadu dan terintegrasi melalui berbagai Program multisektor dan berbasis data terpadu harus menjadi prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan daerah baik untuk sasaran layanan sosial melalui bantuan/jaminan sosial maupun program terpadu penanggulangan kemiskinan Kota;
3. 3.Ekonomi daerah yang kreatif, berdaya saing dan berkelanjutan Peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mewujudkan perekonomian kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan di tahun 2045 dilakukan melalui upaya penciptaan peluang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan potensi sektor ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan digital serta mendorong meningkatnya peran ekonomi hijau dan biru untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi;
4. 4.Tata kelola pemerintahan yang berkualitas Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam mewujudkan Good Governance. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
5. 5.Ketahanan Sosial Budaya yang Tangguh dan Lingkungan Masyarakat yang Aman Tertib dan Tentram Peningkatan ketahanan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengarusutamaan karakter dan budaya lokal dilakukan melalui Upaya pembentukan karakter, Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal khas Kota Cimahi dilakukan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang berketahanan sosial budaya tangguh dan lingkungan Masyarakat yang aman tertib dan tentram di tahun 2045;
6. 6.Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dan Pengendalian Emisi GRK Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan isu strategis terkait dengan keberlanjutan lingkungan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendorng peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK;
7. 7.Ketahanan Bencana yang Terintegrasi Pengelolaan bencana yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman bencana yang tinggi salah satunya diakibatkan adanya perubahan iklim. Penanganan risiko bencana harus dikelola secara optimal dan terintegrasi, dengan melibatkan seluruh aspek mulai dari kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana; dan
8. 8.Perumahan dan permukiman serta infrastruktur perkotaan yang aman dan berkelanjutan Pembangunan infrastrukur perkotaan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah. Pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan juga ditujukan untuk mewujudkan pelayan infrastruktur perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan pada tahun 2045. Perspektif dari luar ke dalam menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai dasar pertimbangan khususnya pada proses perencanaan jangka Panjang sehingga rencana Pembangunan yang dihasilkan memiliki perspektif yang luas. Mengacu pada hal tersebut kerangka besar dan alur berpikir dalam perumusan visi misi Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Visi Misi Pembangunan Kota Cimahi tahun 2025-2045 Visi daerah merupakan pandangan jangka panjang yang diinginkan atau diharapkan pada suatu wilayah atau daerah tertentu yang memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melihat masa depan suatu wilayah serta tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Keterkaitan antara visi nasional dan visi daerah adalah penting dalam konteks pembangunan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Meskipun memiliki cakupan yang berbeda, keduanya saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan antara visi nasional dan visi daerah memainkan peran penting dalam menciptakan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. 4.1. VISI KOTA CIMAHI Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Kota yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan, dan isu strategis Kota Cimahi pada saat ini serta sebagai penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat yakni “Provinsi Jawa Barat Termaju Berdaya Saing Dunia” dan Berkelanjutan serta Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”. Perumusan Isu Strategis menjadi Pokok-pokok Visi dan Pernyataan Visi dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Kota Cimahi Tahun 2045 Isu Strategis Daerah Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi 1 Ekonomi daerah yang kreatif, berdaya saing dan berkelanjutan MAJU CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN 2 Kesejahteraan masyarakat adil dan merata 3 Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing UNGGUL 4 Ketahanan sosial budaya yang tangguh dan lingkungan masyarakat yang aman tertib dan tentram 5 Tata kelola pemerintahan yang berkualitas 6 Kualitas lingkungan hidup yang baik dan pengendalian emisi GRK BERKELANJUTAN 7 Ketahanan bencana yang terintegrasi Isu Strategis Daerah Pokok-Pokok Visi Pernyataan Visi 8 Perumahan dan permukiman serta infrastruktur perkotaan yang aman dan berkelanjutan Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Kota Cimahi dengan segala potensi dan keunggulannya diharapkan dapat menjadi Kota yang memiliki standar kualitas dan daya saing yang melebihi Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat bahkan kota-kota lainnya di Indonesia dan dunia dari berbagai aspek mulai dari aspek Sumber daya Manusia, aspek Ekonomi, aspek Pemerintahan dengan memiliki infrastruktur kota yang maju berwawasan lingkungan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, sistem pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas, perekonomian maju yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ketimpangan pendapatan yang rendah serta produktivitas perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis kreativitas dan teknologi dengan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Penjelasan dan Pokok-pokok Visi Kota Cimahi Tahun 2045 memiliki makna sebagai berikut: Tabel 4.2 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Visi Cimahi Penjelasan Campernik Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN CAMPERNIK merupakan identitas Kota Cimahi sebagai kota yang AMan dan secara historis dikenal sebagai kota PEndidikan militeR yang selanjutnya berkembang menjadi kota yang memiliki aktivitas ekonomi terutama pada sektor industri pengolahan & jasa PERdagangan. Dengan posisi strategisnya sebagai kota inti kawasan metropolitan cekungan Bandung serta memiliki MAJU Kota Cimahi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, produktivitas yang berdaya saing, serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas dan teknologi serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. UNGGUL Kota Cimahi menjadi kota unggul dengan sumber daya manusia yang berdaya saing , berkarakter, berketahanan sosial budaya yang tangguh, lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tentram serta didukung oleh pemerintahan berkualitas dan ASN profesional yang memiliki berbagai inovasi yang berorientasi pada kemajuan teknologi Visi Cimahi Penjelasan Campernik Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi keuNIKan dengan potensi unggulannya yang berbasis Kreatifitas dan teknologi digital BERKELANJUTAN Kota Cimahi mampu mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan serta memiliki resiliensi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta perumahan dan permukiman Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Dari hasil kesepakatan antar pemangku kepentingan serta melalui berbagai Forum Group Discussion yang dilakukan secara bertahap selama proses penyusunan RPJPD Kota Cimahi maka Kota Cimahi yang secara historis dikenal sebagai kota pendidikan militer dan berkembang menjadi kota dengan aktivitas ekonomi terutama pada sektor industri pengolahan dan jasa perdagangan dengan posisi strategisnya sebagai kota inti kawasan metropolitan cekungan Bandung memiliki keunikan “Campernik” dengan berbagai potensi unggulan berbasis Kreatifitas dan teknologi digital akan terus bergerak menuju Kota yang memiliki visi untuk yang maju, unggul dan berkelanjutan, dengan demikian Visi Kota Cimahi tahun 2045 adalah CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN. Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Gambar 4.2 Visi Kota Cimahi Tahun 2045 Pada tahun 2045, Visi Kota Cimahi untuk menjadi Kota yang maju, Unggul dan berkelanjutan akan diwujudkan melalui komitmen setiap pemangku kepentingan di Kota Cimahi dengan dipimpin oleh kepala daerah yang visioner serta dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi aktif semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan serta terbangunnya budaya inovasi dalam mengakselerasi kemajuan pembangunan merupakan modal utama CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN MAJU UNGGUL BERKELANJUTAN untuk mewujudkan CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN. Visi tersebut juga telah mempertimbangkan dan diselaraskan dengan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Cimahi dalam RTRW Kota Cimahi tahun 2024-2044 yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai salah satu kota inti dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat ekonomi kreatif, pusat pariwisata, dan pusat industri non-polutif1. Selain itu visi tersebut sudah mengakomodir rekomendasi “kata kunci” untuk penyusunan Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 yaitu : Sejahtera, Tangguh, Berkelanjutan dan Berdaya Saing2. Tabel 4.3 Keterkaitan Visi RPJPN, Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Tabel 1 Buku 1 Inmendagri 1 tahun 2024) Visi RPJP Nasional Visi RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Visi RPJP Daerah Kota Cimahi NEGARA KESATUAN YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU, BERDAYA SAING DUNIA DAN BERKELANJUTAN CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Visi jangka panjang Kota Cimahi periode 2025-2045 telah memuat kata yang sama atau selaras dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yaitu : “maju” dan “berkelanjutan” sebagaimana gambar 4.3 di bawah ini : 1 Dokumen Ranperda RTRW Kota Cimahi 2024-2044, DPUPRKota Cimahi, 2023 2 Dokumen KLHS RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, DLH Kota Cimahi, 2023 Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Gambar 4.3 Penyelarasan Visi RPJD Kota Cimahi dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 Visi jangka panjang periode 2025-2045 Visi jangka panjang periode 2025-2045 tersebut merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kota Cimahi yang komitmen bersama semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut menjadi komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi dan kota dan sudah diselaraskan dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat termaju, berdaya saing dunia dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Visi yang baik harus terukur mampu dievaluasi pencapaiannya. Ketercapaian Visi Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan akan ditunjukkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:
9. 1.Peningkatan pendapatan per kapita;
10. 2.Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
11. 3.Meningkatnya daya saing daerah;
12. 4.Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang meningkat; dan
13. 5.Penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Kejelasan dan keterukuran rumusan Visi Kota Cimahi di atas dapat diturunkan dalam sasaran, indikator, baseline dan target sebagaimana Tabel 4.4 di bawah ini: Tabel 4.4 Sasaran Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Visi Cimahi Campernik 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 MAJU Peningkatan Pendapatan per kapita PDRB per kapita (Rp Juta) 73,31 - 73,67 102,46 - 154,54 Kontribusi PDRB Industri pengolahan (%) 45,70 44,16 Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan Tingkat Kemiskinan (%) 3,87 - 4,28 0,06 - 0,39 Rasio Gini (indeks) 0,379-0,386 0,359-0,382 Kontribusi PDRB Kota Cimahi terhadap Provinsi 1,53 1,57 Pertumbuhan Ekonomi 5,19-5,60 5,27-6,47 Kualitas dan dayasaing sumber daya manusia yang meningkat Indeks Pembangunan Manusia 80,37 87,69 UNGGUL Meningkatnya Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing (Poin)* 3,5 4,5 BERKELANJUTAN Penurunan emisi GRK menuju net zero emision Penurunan Intensitas emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar) 0,12 4,01 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 50,35 55,39 Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Sasaran dan Indikator visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam perumusan Misi, perumusan arah Pembangunan, penentuan Indikator Utama Pembangunan dan sasaran pokok jangka Panjang Kota Cimahi tahun 2025-2045. Keselarasan sasaran Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dengan sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.5 Penyelarasan Sasaran Visi Kota Cimahi dengan Sasaran Visi Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Tabel 2 Buku 1 Inmendagri 1 tahun 2024) RPJP Nasional Tahun 2025-2045 RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Pendapatan per kapita setara negara maju GNI per kapita (US$) 5.500 30.300 Pendapatan Perkapita meningkat
a.PDRB per Kapita (Rp Juta)** 57,41 - 57,77 273,17 - 325,25 Peningkatan Pendapatan per kapita PDRB per kapita (Rp Juta) 73,31 - 73,67 102,46 - 154,54 Kontribusi PDB Maritim (%) 7,6 17,5 b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 54,65 495,56 Kontribusi PDRB Manufaktur (%) 20,8 28,0 c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) 41,87-42,00 46,43 – 47,60 Kontribusi PDRB Industri pengolahan (%) 45,70 44,16 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang Tingkat kemiskinan (%) 6,0 - 7,0 0,5 - 0,8 Kemiskinan & Ketimpangan menurun
a.Tingkat Kemiskinan (%) 5,85 – 6,46 0,09 - 0,59 Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan Tingkat Kemiskinan (%) 3,87 - 4,28 0,06 - 0,39 Rasio Gini (indeks) 0,379 - 0,382 0,290-0,320 b. Rasio Gini 0,383-0,390 0,357 – 0,380 Rasio Gini (indeks) 0,379- 0,386 0,359- 0,382 Kontribusi PDRB KTI (%) 20,6

(2022)28.5 c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)* 12,72 10,77 Kontribusi PDRB Kota Cimahi terhadap Provinsi (%) 1,53 1,57
1. d.Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,96-5,37 5,07- 6,27 Pertumbuhan Ekonomi 5,19-5,60 5,27- 6,47 Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat Global Power Index (peringkat) 34 (2023) 15 besar Kepemimpinan Daerah di dunia internasional meningkat Indeks Daya Saing (Poin)* 3,87 5,00 Meningkatnya Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing (Poin)* 3,5 4,5 Daya saing sumber daya manusia meningkat Human Capital Index (indeks) 0,54
(2022)0.73 Daya saing sumber daya manusia meningkat Indeks Modal Manusia 0.55 0,72 Kualitas dan dayasaing sumber daya manusia yang meningkat Indeks Pembangunan Manusia 80,37 87,69 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emision Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38.6 93.5 Emisi GRK menurun menuju net zero emission Penurunan intensitas emisi GRK (%) 6,61 75,84 Penurunan emisi GRK menuju net zero emision Penurunan Intensitas emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar) 0,12 4,01 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 64,06 72,08 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 50,35 55,39 Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 4.2. MISI KOTA CIMAHI 2025-2045 Misi merupakan perangkat (tools) untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan visi yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Cimahi untuk mewujudkan visi tahun 2045 dalam bentuk pernyataan misi untuk memastikan arah pembangunan mewujudkan kondisi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pencapaian Visi Jangka Panjang Kota Cimahi Tahun 2025-2045 telah ditetapkan 8 (delapan) Misi yang masing-masing memiliki keterkaitan yang erat dan dalam perwujudannya melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan non pemerintahan sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Misi RPJPD Kota Cimahi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis kota, RTRW Kota, RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Misi Pembangunan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1.Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
2.Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas tinggi berkelanjutan;
3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif;
4.Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya;
5.Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bencana yang terintegrasi;
6.Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan;
7.Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; dan
8.Mewujudkan Kesinambungan pembangunan. Tabel 4.6 Visi dan Misi Jangka Panjang Kota Cimahi Tahun 2025-2045 VISI MISI CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN
1.Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
2.Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas tinggi berkelanjutan;
3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif;
4.Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya;
5.Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bencana yang terintegrasi;
6.Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan;
7.Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; dan
8.Mewujudkan Kesinambungan pembangunan. Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Rumusan Misi juga digunakan untuk menjawab permasalahan jangka panjang daerah. Dengan demikian, perumusan Misi merupakan upaya yang nyata untuk menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan jangka panjang di Kota Cimahi selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. Kaitan antara permasalahan dan misi dapat dilihat Tabel 4.7 di bawah ini: Tabel 4.7 Permasalahan dan Misi Jangka Panjang Kota Cimahi Tahun 2025-2045 No Permasalahan Daerah Isu Strategis Misi 1 Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Misi 6: Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan Misi 7: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan 2 Belum optimalnya pemenuhan pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat 3 Masih rendahnya minat membaca masyarakat 4 Melambatnya penurunan Tingkat kemiskinan Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata No Permasalahan Daerah Isu Strategis Misi Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan pembangunan 5 Masih tingginya tingkat pengangguran Misi 2: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yangtinggi dan berkelanjutan Misi 6: Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan Misi 7: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan pembangunan 6 Masih tingginya tingkat ketimpangan 7 Masih rendahnya tingkat ketahanan pangan Ekonomi daerah yang kreatif, berdaya saing dan berkelanjutan8 Menurunnya peranan industri pengolahan dalam perekonomian 9 Masih belum tingginya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian 10 Masih belum berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif 11 Masih kurangnya daya saing dan produktivitas koperasi dan usaha mikro di Kota Cimahi 12 Menurunnya Kontribusi sektor pertanian dalam Perekonomian 13 Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap PDRB 14 Masih kurangnya minat investasi 15 Masih berfluktuatifnya inflasi daerah 16 Masih rendahnya peran ekonomi hijau dan biru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 17 Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas Tata kelola pemerintahan yang berkualitas Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif Misi 7: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan pembangunan 18 Belum optimalnya ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta kondusifitas wilayah Ketahanan sosial budaya yang tangguh dan lingkungan masyarakat yang aman tertib dan tentram Misi 4: Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Misi 7: Mewujudkan pembangunan kewilayahan 19 Masih kurangnya peran serta pemuda 20 Belum kuatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal No Permasalahan Daerah Isu Strategis Misi 21 Belum terpenuhinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang merata dan berkeadilan Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan pembangunan 22 Menurunnya pembangunan pengarusutamaan gender 23 Menurunnya kualitas lingkungan hidup Kualitas lingkungan hidup yang baik dan terkendalinya emisi GRK Misi 5: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi Misi 7: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan pembangunan 24 Masih rendahnya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca 25 Masih lemahnya pengelolaan bencana yang terintegrasi Ketahanan bencana yang terintegrasi 26 Belum terpenuhinya infrastruktur perkotaan Perumahan dan permukiman serta infrastruktur perkotaan yang aman dan berkelanjutan Misi 6: Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan Misi 7: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan pembangunan 27 Belum terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang layak Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Misi 7 dan Misi 8 dirumuskan dengan mengikuti kaidah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta kerangka pendanaan dan pembiayaan pembangunan hasil penyelarasan RPJPD daerah Kota Cimahi dengan RPJP nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Kedua misi ini ditujukan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif sehingga Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkesinambungan. Misi pembangunan jangka panjang selanjutnya diterjemahkan kedalam paradigma baru pembangunan nasional ke dalam kerangka transformasi pembangunan daerah menjadi Agenda Pembangunan yang selaras dengan kerangka transformasi pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan maka ditetapkan 8 (delapan) misi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 menjadi agenda pembangunan dalam Kerangka Transformasi Pembangunan sebagai berikut:
1.Transformasi Kota Cimahi yang terdiri atas 3 (tiga) misi/agenda pembangunan yaitu:

a.Transformasi Sosial untuk Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
b.Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas daerah yang tinggi dan berkelanjutan; dan
c.Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif; yang ditopang oleh.
1. 2.Landasan Transformasi yang terdiri atas 2 (dua) misi/agenda pembangunan yaitu:
a.Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya; dan
b.Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi, serta yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui.
1. 3.Kerangka Implementasi Transformasi yang terdiri atas 3 (tiga) misi/agenda pembangunan yaitu:
a.Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan;
b.Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; dan
c.Mewujudkan Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Selengkapnya Misi, Agenda Pembangunan dan Transformasi dalam Kerangka Transformasi Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut ini: Tabel 4.8 Misi, Agenda Pembangunan dan Transformasi Misi Agenda Pembangunan Transformasi Pembangunan
1. 1.Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Transformasi Sosial Transformasi Kota Cimahi
2. 2.Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas tinggi berkelanjutan Transformasi Ekonomi
3. 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif Transformasi Tata Kelola
4. 4.Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Landasan Transformasi
5. 5.Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi
6. 6.Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan Kerangka Implementasi Transformasi7. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. 8.Mewujudkan Kesinambungan pembangunan Mewujudkan Kesinambungan pembangunan Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Misi/agenda Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 harus pula memperhatikan muatan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, hal ini dilakukan untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat daerah yang dapat terlihat pada gambar dan tabel di bawah ini: Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Gambar 4.4 Penyelarasan Misi RPJPD Kota Cimahi, Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 Penyelarasan Visi dan Misi dilakukan pula untuk mewujudkan sinergi perencanaan pusat, provinsi dan kota yang diharapkan dapat terwujud secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga pencapaian visi misi Kota Cimahi tahun 2045 tidak saja berdampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi, namun juga mendukung pencapaian visi dan misi provinsi dan nasional. Selengkapnya Misi/Agenda Pembangunan Kota Cimahi dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini : Tabel 4.9 Penyelarasan Misi RPJPD Kota Cimahi dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Misi RPJPN Tahun 2025-2045 (Tabel 3 Buku 1 Inmendagri 1 tahun 2024) RPJP Nasional Tahun 2025-2045 RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Kelompok Agenda/Misi Agenda/Misi Kelompok Agenda/Misi Misi Kelompok Agenda/Misi Agenda/Misi Transformasi Indonesia Transformasi sosial Transformasi Jawa Barat Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing Transformasi Kota Cimahi Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing /Transformasi sosial Transformasi ekonomi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas tinggi secara berkelanjutan/ Transformasi ekonomi Transformasi tata kelola Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif/Transformasi tata kelola Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Landasan Transformasi Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Landasan Transformasi Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi Kerangka Implementasi Transformasi Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Kerangka Implementasi Transformasi Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif Kerangka Implementasi Transformasi Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan Kesinambungan pembangunan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Mewujudkan Kesinambungan pembangunan Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan yang mendukung terwujudnya Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan seiring dengan tercapainya Indonesia Emas Tahun 2045 maka perlu adanya 17 UPAYA TRANSFORMATIF SUPER PRIORITAS (GAME CHANGER) dalam RPJPD Kota Cimahi tahun 2025-2045 yaitu:
8. 1.Transformasi Sosial
a.Percepatan wajib belajar 14 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah plus 1 tahun vokasi) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan;
b.Peningkatan literasi dan pembudayaan gemar membaca melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan perpustakaan daerah sesuai standar;
c.Percepatan Penurunan Kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi serta berbasis data sasaran yang akurat;
d.Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif; dan
e.Penguatan perilaku hidup masyarakat dan lingkungan yang sehat.
1. 2.Transformasi Ekonomi
a.Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi melalui upskilling maupun reskilling sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
b.Pengembangan Urban farming untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c.Percepatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sektor unggulan dan teknologi digital;
d.Percepatan Transformasi Digital untuk peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro berbasis kreativitas dan teknologi;
e.Pengembangan dan penguatan Inkubator Bisnis untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru;
f.Pengendalian distribusi dan stok pangan daerah untuk menjamin ketersediaan atau supply barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat; dan
g.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.
1. 3.Transformasi Tata Kelola
a.Percepatan pengembangan sistem informasi Pemerintah daerah unggul berbasis satu peta dan satu data yang terintegrasi untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah; dan
b.Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
1. 4.Landasan Transformasi
a.Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Peningkatan pembentukan karakter, Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal khas Kota Cimahi; dan
b.Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir, berbasis masyarakat dan rumah tangga, dengan menerapkan ekonomi sirkuler.
1. 5.Kerangka Implementasi Percepatan pemerataan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar terutama sanitasi dan permukiman. Pada bab sebelumnya telah ditetapkan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penetapan Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang telah dirumuskan berdasarkan isu strategis berdasarkan penggalian permasalahan daerah yang akan diselesaikan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dengan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Setiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Dalam proses tahapan ini, kebijakan dirumuskan dalam rangka melaksanakan misi agar lebih terarah dan responsif terhadap dinamika pembangunan masa depan yang terus mengalami perubahan. Masing- masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai berikut: Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 Gambar 5.1 Tema dan Tahap Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Tahapan arah kebijakan dalam 4 periode 5 tahunan dilakukan untuk menjamin konsistensi pencapaian target pembangunan jangka panjang sehingga dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dapat diterjemahkan dengan tepat dalam 4 (empat) dokumen RPJMD selama 20 (dua puluh) tahun kedepan, sesuai periode sebagai berikut:
2. 1.Tahap I (2025-2029) Penguatan Transformasi Pembangunan Tahap Pertama pembangunan jangka panjang ini difokuskan untuk Penguatan Transformasi Pembangunan. Tahap ini bertujuan untuk melanjutkan capaian pembangunan, menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan jangka panjang sehingga dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal dalam rangka penguatan transformasi pembangunan daerah. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi/agenda pembangunan adalah sebagai berikut:
a.Transformasi sosial yang dititikberatkan pada Pemenuhan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata serta inklusif;
b.Transformasi ekonomi yang difokuskan pada upaya Penciptaan peluang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan potensi sektor ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan digital; Tahap1 2025-2029: Penguatan Tranformasi Pembangunan Tahap 2 2030-2034: Akselerasi Transformasi Pembangunan Tahap 3 2035-2039: Pemantapan Transformasi Pembangunan Tahap 4 2040-2045: Perwujudan Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan
c.Transformasi tata kelola yang difokuskan pada Pemenuhan tata kelola kelembagaan yang integratif, kolaboratif dan inovatif;
d.Perwujudan keamanan, penegakan peraturan daerah, peningkatan kohesivitas sosial serta penguatan karakter dan budaya lokal;
e.Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
f.Penyediaan infrastruktur perkotaan sesuai standar serta Penataan kawasan perumahan dan permukiman;
g.Peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan; dan
h.Mewujudkan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif.
1. 2.Tahap II (2030-2034) Mengakselerasi Transformasi Pembangunan Tahap Kedua pembangunan jangka panjang Kota Cimahi difokuskan untuk mengakselerasi transformasi pembangunan pada semua aspek/sektor pembangunan daerah, terutama aspek/sektor potensial yang telah berhasil melakukan transformasi pembangunan untuk mendorong percepatan transformasi pada sektor lainnya. Arah kebijakan pada tahap ini adalah:
a.Akselerasi Transformasi Sosial yang difokuskan pada Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;
b.Transformasi ekonomi yang difokuskan pada percepatan Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan digital yang diiringi dengan pemerataan pendapatan;
c.Transformasi tata kelola yang difokuskan ada akselerasi upaya Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif berbasis teknologi digital yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keamanan informasi publik;
d.Peningkatan ketahanan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengarusutamaan karakter dan budaya lokal;
e.Akselerasi upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengarusutamaan penanggulangan bencana;
f.Akselerasi Upaya Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman;
g.Akselerasi pemerataan pembangunan kewilayahan; dan
h.Peningkatan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif.
1. 3.Tahap III (2035-2039) Memantapkan Transformasi Pembangunan Tahap Ketiga pembangunan jangka panjang Kota Cimahi difokuskan untuk memantapkan transformasi pembangunan yang telah dimulai pada periode sebelumnya. Pemantapan transformasi pembangunan dilakukan pada semua aspek/sektor pembangunan untuk segera mewujudkan infrastruktur kota yang maju berwawasan lingkungan, sistem pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas, perekonomian daerah yang maju dan inklusif dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif. Arah kebijakan pada tahap ini adalah:
a.Transformasi sosial yang dititikberatkan pada Penguatan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing global;
b.Transformasi ekonomi yang difokuskan pada Peningkatan sinergi sektor ekonomi unggulan daerah yang produktif dan berdaya saing;
c.Transformasi tata kelola yang ditekankan pada Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas;
d.Pemantapan ketahanan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengarusutamaan karakter dan budaya lokal;
e.Penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
f.Pemantapan kualitas infrastruktur perkotaan serta intensifikasi Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
g.Optimalisasi pemerataan pembangunan kewilayahan; dan
h.Pemantapan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif.
1. 4.Tahap IV (2040-2045) Mewujudkan Cimahi Campernik Kota Maju, Unggul dan Berkelanjutan Pada Tahap Keempat pembangunan jangka panjang Kota Cimahi ini fokus pembangunan adalah mewujudkan CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN, dengan tetap melakukan akselerasi pembangunan pada semua aspek/sektor pembangunan melalui arah kebijakan:
a.Transformasi sosial yang dititikberatkan pada Perwujudan sumber daya manusia unggul dan Sejahtera;
b.Transformasi ekonomi yang dititikberatkan pada Perwujudan perekonomian kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan;
c.Transformasi tata kelola yang difokuskan pada Perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berdaya saing;
d.Perwujudan ketahanan sosial budaya yang kuat dan lingkungan yang aman;
e.Perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana yang terintegrasi;
f.Perwujudan infrastruktur perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan;
g.Perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan inklusif; dan
h.Perwujudan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif. Mengacu kepada Visi dan Misi Kota Cimahi selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Kota Cimahi untuk setiap misi adalah sebagai berikut : Tabel 5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Inmendagri No 1 Tahun 2024. Tabel: 5.1) VISI MISI Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 Periode 5 Tahunan Tahap I (2025-2029) Tahap II (2030-2034) Tahap III (2035-2039) Tahap IV (2040-2045) Penguatan Tranformasi Pembangunan Akselerasi Transformasi Pembangunan Pemantapan Transformasi Pembangunan Perwujudan Cimahi Campernik Kota Maju Unggul dan Berkelanjutan CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN 1 Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Pemenuhan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata serta inklusif Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter Penguatan sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing global Perwujudan sumber daya manusia unggul dan Sejahtera 2 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas tinggi dan berkelanjutan Penciptaan peluang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan potensi sektor ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan digital Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan digital yang diiringi dengan pemerataan pendapatan; Peningkatan sinergi sektor ekonomi unggulan daerah yang produktif dan berdaya saing Perwujudan perekonomian kota yang maju, inklusif dan berkelanjutan 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif Pemenuhan tata kelola kelembagaan yang integratif, kolaboratif, dan inovatif Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif berbasis teknologi digital yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keamanan informasi publik Penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas Perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berdaya saing 4 Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Perwujudan keamanan, penegakan peraturan daerah, peningkatan kohesivitas sosial serta penguatan karakter dan budaya lokal Peningkatan ketahanan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengarusutamaan karakter dan budaya lokal Pemantapan ketahanan sosial, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta pengarusutamaan karakter dan budaya lokal Perwujudan ketahanan sosial budaya yang kuat dan lingkungan yang aman 5 Mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bencana yang terintegrasi Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengarusutamaan penanggulangan bencana Penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana Perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana yang terintegrasi 6 Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan Penyediaan infrastruktur perkotaan sesuai standar serta Penataan kawasan perumahan dan permukiman Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman Pemantapan kualitas infrastruktur perkotaan serta intensifikasi Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman Perwujudan infrastruktur perkotaan serta kawasan perumahan dan permukiman yang unggul dan berkelanjutan 7 Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata Peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan Akselerasi pemerataan pembangunan kewilayahan Optimalisasi pemerataan pembangunan kewilayahan Perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan inklusif 8 Mewujudkan Kesinambungan pembangunan Mewujudkan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif Peningkatan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif Pemantapan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif Perwujudan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan antar periode serta pengendalian pembangunan berbasis manajemen risiko dan sistem elektronik terpadu yang didukung pembiayaan pembangunan kreatif Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 5.2. SASARAN POKOK Sasaran Pokok Dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 merupakan merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam rangka mewujudkan Visi CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN. Sasaran Pokok tersebut dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi serta Indikator Utama Pembangunan, dan Indikator Daerah, yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah. Dalam paradigma baru penyusunan RPJPD, Misi/Agenda Pembangunan tidak langsung diterjemahkan ke dalam Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok. Masing-masing Misi/Agenda Pembangunan harus diterjemahkan terlebih dahulu Arah Pembangunan Daerah dilanjutkan dengan perumusan Arah Kebijakan Transformasi Daerah, penentuan Indikator Utama Pembangunan (IUP), penyepakatan Baseline 2025 dan Target 2045 baru kemudian ditetapkan Sasaran Pokok. 5.2.1. Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait. Arah Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan dan karakteristik Kota Cimahi. Hasil proses penyelarasan tersebut menghasilkan 17 (tujuh belas) arah pembangunan jangka panjang Kota Cimahi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
1. 1.Pendidikan Berkualitas yang Merata serta Literasi Masyarakat berkualitas;
2. 2.Kesehatan untuk semua;
3. 3.Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. 4.Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata;
5. 5.Ketahanan pangan daerah;
6. 6.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan;
7. 7.Penerapan ekonomi hijau ;
8. 8.Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
9. 9.Integrasi perekonomian domestik dan global;
10. 10.Peningkatan kualitas dan Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan;
11. 11.Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram;
12. 12.Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
13. 13.Akselerasi peningkatan Pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan peran pemuda dalam pembangunan;
14. 14.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK;
15. 15.Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi;
16. 16.Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan; dan
17. 17.Pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan. Hasil Penyelarasan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.2 Penyelarasan Arah pembangunan RPJPD Kota Cimahi dengan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045 (Tabel 4 Buku 1 Inmendagri 1 tahun 2024) No RPJP Nasional Tahun 2025-2045 RPJPD PROVINSI JAWA BARAT Tahun 2025-2045 RPJP Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 – 2045 Transformasi Arah Pembangunan Arah Pembangunan Arah Pembangunan 1 Transformasi Sosial IE1 Kesehatan untuk Semua 1 Pelayanan Kesehatan prima untuk semua 1 Kesehatan Untuk Semua IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata 2 Pendidikan berkualitas yang merata 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 3 Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 2 Transformasi Ekonomi IE4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Nasional 4 Peningkatan produktivitas ekonomi daerah. 4 5 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan IE6 Transformasi digital 5 Transformasi Digital IE5 Penerapan Ekonomi Hijau 6 Penerapan ekonomi hijau 6 Penerapan ekonomi hijau IE7 Integrasi ekonomi domestik dan global 7 Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global 7 Integrasi perekonomian domestik dan global IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 8 Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan 8 Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 3 Transformasi Tata Kelola IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 9 Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif 9 Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial 10 Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas 10 Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram IE11 Stabilitas Ekonomi Makro 11 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 11 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Ketangguhan Budaya Gentar Kawasan 12 Peningkatan kerjasama regional maupun internasional 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi IE13 Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju 13 Peningkatan kerukunan umat beragama 12 Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai- nilai budaya dan kearifan lokal IE14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender 13 Akselerasi peningkatan Pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan peran pemuda dalam pembangunan IE15 Lingkungan hidup berkualitas 15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup 14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK IE16 Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan 16 Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi 15 Ketahanan Pangan Daerah 16 pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan IE17 Resiliensi Terhadap Rencana dan Perubahan Iklim 17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim 17 Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi Sumber : Analisa Bappelitbangda Kota Cimahi, 2024 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik masing- masing kabupaten/kota dan provinsi terkait serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Arah kebijakan transformasi dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 menggambarkan upaya transformasi pembangunan kota yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang sudah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kota Cimahi dalam rangka pencapaian visi Kota Cimahi Tahun 2045. Arah Kebijakan Transformasi Kota Cimahi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut: Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 Transformasi Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Transformasi Sosial 1 Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Percepatan wajib belajar 14 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah plus 1 tahun vokasi) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan 2 Pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan unggul 3 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 4 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 5 Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 6 Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 7 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 8 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 9 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 10 Peningkatan literasi masyarakat melalui pengembangan literasi berbasis inklusi 2 Kesehatan Untuk Semua 11 Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif 12 Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi Transformasi Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah 13 Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 14 Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 15 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 16 Penguatan implementasi kesehatan keluarga 17 Penguatan perilaku hidup masyarakat dan lingkungan yang sehat 18 Percepatan penuntasan stunting dan Pencegahan stunting 19 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 20 Percepatan penurunan kemiskinan 21 Perwujudan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggi melalui perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial lainnya terutama bagi kelompok marjinal dan rentan miskin 22 Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dengan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi serta berbasis data sasaran yang akurat melalui antara lain Program Pemberdayaan ekonomi mikro kecil, dan menengah yang inklusif , Percepatan pemerataan dan peningkatan akses pelayanan dasar yang berkelanjutan, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui penataan kawasan kumuh perkotaan Transformasi Ekonomi 4 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata 23 Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi melalui upskilling maupun reskilling sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 24 Penurunan ketimpangan pendapatan 5 Ketahan Pangan Daerah 25 Pengembangan Urban farming untuk ketahanan pangan Rumah Tangga 6 Penerapan Ekonomi Hijau 26 Penguatan Ekosistem Ekonomi Hijau 7 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 27 Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam Perekonomian 28 Peningkatan akses pasar dan promosi dagang melalui kerjasama perdagangan antar daerah 29 Pengembangan komoditas ekspor unggulan daerah 30 Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap konsumen 31 Pengelolaan pasar pemerintah yang profesional, efektif dan efisien 32 Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur berbasis sektor unggulan yang berwawasan lingkungan 33 Pemanfaatan teknologi produksi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi melalui Percepatan transformasi digital dan talenta digital 34 Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian melalui Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 35 Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. 36 Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Transformasi Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah 37 Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) 38 City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism 39 Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif melalui percepatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sektor unggulan dan teknologi digital yang didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi 40 Peningkatan kontribusi sektor pertanian dengan fokus urban farming melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 41 Peningkatan produktivitas dan daya saing pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan daerah 42 Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) berbasis kreativitas dan teknologi 43 Penguatan Inkubator Bisnis untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru 44 Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan Usaha Mikro untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Usaha Mikro 45 Peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan Koperasi 8 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 46 Peningkatan iklim dan produktivitas investasi daerah 47 Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah 48 Pengendalian inflasi daerah. 49 Pengendalian stok pangan daerah untuk menjamin ketersediaan atau supply barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 9 Integrasi perekonomian domestik dan global 50 Peningkatan rantai nilai global dan regional melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Transformasi Tata Kelola 10 Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 51 Percepatan pengembangan sistem informasi Pemerintah daerah unggul berbasis satu peta dan satu data yang terintegrasi untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah 52 Perwujudan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital serta peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis 53 Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. 54 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat 55 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Transformasi Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah 56 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 57 Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 58 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda 59 Peningkatan kualitas kebijakan 60 Perwujudan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional dan Provinsi 61 Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah Landasan Transformasi 11 Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 62 Terwujudnya kondusifitas wilayah melalui Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 63 Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 12 Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai- nilai budaya dan kearifan lokal 64 Peningkatan pembentukan karakter, Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal khas Kota Cimahi 13 Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 65 Peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian 66 Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas olahraga untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju prestasi 67 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 68 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan 69 Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 70 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 71 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 72 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim 73 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir, berbasis masyarakat dan rumah tangga, dengan menerapkan ekonomi sirkuler. 74 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy 15 Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi 75 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap potensi bahaya 76 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim Transformasi Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah 77 Peningkatan mitigasi struktural pada kawasan beresiko bencana tinggi Kerangka Implementasi Tranformasi 16 Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 78 Pengembangan tata kelola, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi publik. 79 Pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik yang saling terintegrasi 80 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan 17 pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 81 Percepatan penyediaan infrastruktur air minum 82 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar 83 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan dan penyediaan fasilitas layanan perkotaan Kaidah Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian dan Pendanaan 84 Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. 85 Pencadangan tanah untuk pembangunan strategis dan prioritas 86 Konsolidasi lahan untuk pengembangan kawasan perumahan permukiman Kaidah Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian dan Pendanaan 87 Pengembangan pusat pertumbuhan kota sesuai dengan perencanaan tata ruang 88 Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 89 Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 90 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota. 91 Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko dan SPBE 92 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Tabel 5.4 Penyelarasan Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Implementasi Transformasi Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Implementasi Transformasi Peningkatan iklim dan produktivitas investasi daerah 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda 3 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. lingkungan hidup dan perubahan iklim 4 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim 5 Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Pencadangan tanah untuk pembangunan strategis dan prioritas 6 Percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pencadangan tanah untuk pembangunan strategis dan prioritas 7 Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Konsolidasi lahan untuk pengembangan kawasan perumahan permukiman 8 Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan dsb.). Pengembangan pusat pertumbuhan kota sesuai dengan perencanaan tata ruang 9 Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 10 Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 11 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota. 12 Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko dan SPBE 13 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 14 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Penegakan Standar Keandalan Bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 15 Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan altematif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) ekonomi makro daerah perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. ekonomi makro daerah pembiayaan alternatif & kreatif daerah 16 Penguatan pengendalian inflasi daerah. Pengendalian inflasi daerah. 17 Penguatan pengendalian inflasi daerah. Pengendalian stok pangan daerah untuk menjamin ketersediaan atau supply barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 18 Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Terwujudnya kondusifitas wilayah melalui Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 19 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir, berbasis masyarakat dan rumah tangga, dengan menerapkan ekonomi sirkuler. 20 Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 21 Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Peningkatan pembentukan karakter, Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal khas Kota Cimahi 22 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian 23 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Pemenuhan sarana prasarana,fasilitas olahraga dan pemberian apresiasi untuk mendorong peningkatan partisipasi dan prestasi masyarakat 24 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 25 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan 26 Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) perkawinan anak dan perdagangan orang. pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 27 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 28 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap potensi bahaya 29 Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. 30 Transformasi Ekonomi Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Transformasi Ekonomi Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam Perekonomian 31 Peningk.atan keterkaitan UMKM: pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam Perekonomian 32 Peningkatan keterkaitan UMKM: pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha Peningkatan akses pasar dan promosi dagang melalui kerjasama perdagangan antar daerah 33 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Peningkatan akses pasar dan promosi dagang melalui kerjasama perdagangan antar daerah 34 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Pengembangan komoditas ekspor unggulan daerah 35 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap konsumen 36 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Pengelolaan pasar pemerintah yang profesional, efektif dan efisien 37 Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang (klaster industri alat angkutan dan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur berbasis sektor unggulan yang berwawasan lingkungan No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) kendaraan, industri mesin, industri petrokimia, industri consumer goods & general manufactures, industri farmasi dan alat kesehatan, industri elektronik, optik, dan komputer) dan kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon (klaster industri furniture, industri kayu dan barang dari kayu, industri pengolahan perikanan, industri alat angkutan udara (aero-industry}, industri pertahanan, industri berbasis ICT, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan green industry). 38 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Pemanfaatan teknologi produksi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi melalui Percepatan transformasi digital dan talenta digital 39 Peningkatan keterkaitan UMKM: pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha Pemanfaatan teknologi produksi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi melalui Percepatan transformasi digital dan talenta digital 40 Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian melalui Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 41 Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. 42 Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 43 Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Cirebon Raya. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) 44 City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism 45 Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). Peningkatan kontribusi sektor pertanian dengan fokus urban farming melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 46 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya pen matan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. Peningkatan produktivitas dan daya saing pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan daerah 47 Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) berbasis kreativitas dan teknologi 48 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) berbasis kreativitas dan teknologi 49 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Penguatan Inkubator Bisnis untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru 50 Penguatan proses bisnis UMKM: melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan Usaha Mikro untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Usaha Mikro 51 Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan Koperasi 52 Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya. Peningkatan rantai nilai global dan regional melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya. 53 Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Perwujudan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital serta peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis 54 Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) area-area weak coverage di kawasan perkotaan. 55 Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 56 Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Percepatan Penyediaan infrastruktur air minum 57 Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. Peningkatan mitigasi struktural pada kawasan beresiko bencana tinggi 58 Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Pengembangan tata kelola, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi publik. 59 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung) serta kawasan perkotaan Cirebon. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan 60 Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 61 Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. Penguatan ekosistem ekonomi hijau 62 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy 63 Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/ atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. Pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik yang saling terintegrasi 64 Transformasi Sosial Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Transformasi Sosial Percepatan wajib belajar 14 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah plus 1 tahun vokasi).erta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan 65 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Peningkatan literasi masyarakat melalui pengembangan literasi berbasis inklusi 66 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan literasi masyarakat melalui No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) pengembangan literasi berbasis inklusi 67 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif 68 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif 69 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi 70 Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 71 Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 72 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 73 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan implementasi kesehatan keluarga 74 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Penguatan perilaku hidup masyarakat dan lingkungan yang sehat 75 Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Percepatan penuntasan stunting dan Pencegahan stunting 76 Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat 77 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan unggul 78 Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan unggul 79 Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Percepatan penurunan angka kemiskinan 80 Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Aflrmasi 3TP {khususnya di Jawa Barat Selatan). Percepatan penurunan angka kemiskinan 81 Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang la.yak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuanjsubsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama Perwujudan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggi melalui perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial lainnya terutama bagi kelompok marjinal dan rentan miskin No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 82 Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dengan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi serta berbasis data sasaran yang akurat melalui antara lain Program Pemberdayaan ekonomi mikro kecil, dan menengah yang inklusif , Percepatan pemerataan dan peningkatan akses pelayanan dasar yang berkelanjutan, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui penataan kawasan kumuh perkotaan 83 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi melalui upskilling maupun reskilling sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 84 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/ atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. Penurunan ketimpangan pendapatan 85 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Penurunan ketimpangan pendapatan 86 Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penurunan ketimpangan pendapatan 87 Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Penurunan ketimpangan pendapatan 88 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan Urban farming untuk ketahanan pangan Rumah Tangga No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) 89 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 90 Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high- value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif melalui percepatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sektor unggulan dan teknologi digital yang didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi 91 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 92 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 93 Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 94 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 95 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar 96 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/ atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan dan penyediaan fasilitas layanan perkotaan 97 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan dan penyediaan fasilitas layanan perkotaan 98 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 99 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah No RPJPN RPJPD KOTA CIMAHI Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Arah Kebijakan
(1)(2) (3) (4) (5) dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 100 Transformasi Tata Kelola Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Transformasi Tata Kelola Percepatan pengembangan sistem informasi Pemerintah daerah unggul berbasis satu peta dan satu data yang terintegrasi untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah 101 Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat 102 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 103 Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 104 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 105 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan keb iakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan Kualitas Kebijakan 106 Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Jawa Barat, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Jawa Barat yang profesional dan bebas korupsi. Perwujudan tatakelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional & Provinsi 107 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko dan SPBE Sumber : Analisa Bappelitbangda berdasarkan penyelarasan pada Lampiran SEB kemendagri/ Bappenas buklu II Bagian III (SIPD RPJPD) 5.2.3. Indikator Utama Pembangunan Indikator Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Pembangunan Kota Cimahi mengacu kepada Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang ditetapkan dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Indikator Pembangunan beserta baseline dan target 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Kota Cimahi yang telah ditetapkan. Berikut rumusan sasaran pokok dan indikator utama pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dalam Kerangka Transformasi Pembangunan:

1.Transformasi Sosial Agenda Pembangunan Transformasi Sosial diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) Arah Pembangunan dengan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut: Tabel 5.5 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Transformasi Sosial) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 1 Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Kualitas Hasil Pembelajaran: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:

a.Kemampuan Literasi Membaca (%) 78,64 100,00
c.Kemampuan Numerasi (%) 65,79 95,00 2 Rata-Rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 11,64 14,47 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) 13,87 14,91 4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 72,82 80,02 2 Kesehatan Untuk Semua 5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (%) 99,95 100 6 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,61 79,14 7 Kesehatan Ibu & Anak
a.Jumlah kasus kematian ibu per tahun 8 1
b.Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 6,1 4,14
c.Prevalensi stunting pada balita 21,43 5,64 8 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045
a.Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) 100 100
b.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) 92,4 98 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 9 Tingkat Kemiskinan (%) 3,87-4,28 0,06-0,39 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cimahi (%) 33,00 50,81
1. 2.Transformasi Ekonomi Agenda Pembangunan Transformasi ekonomi diterjemahkan kedalam 6 (enam) Arah Pembangunan dengan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut: Tabel 5.6 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Transformasi Ekonomi) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 4 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,04-9,84 5,82-7,22 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 54,76 66,00 13 Indeks Gini (Indeks) 0,379-0,386 0,359-0,382 5 Ketahan Pangan Daerah 14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 2,98 0,20 6 Penerapan Ekonomi Hijau 15 Tingkat penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) 69,94 73,68 7 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 16 Rasio PDRB Sektor Perdagangann (%) 15,73 18,48 17 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) 45,70 44,16 18 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 1,56 2,1 19 Rasio Kewirausahaan Ekonomi Kreatif 0,25 0,45 20 Rasio PDRB sektor pertanian (%) 0,110 0,030 21 Produktivitas UKM & Koperasi
a.Rasio kewirausahaan Daerah (%) 4,13 11,25
b.Volume usaha koperasi (Juta Rupiah) 209,84 339,77 8 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 22 Jumlah realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 2367,54 14400 23 Proporsi PAD Terhadap PDRB (%) 1,08 1,83 24 Rasio pajak terhadap PDRB (%) 0,57 1,09 Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 25 Tingkat Inflasi (%) 2 - 4 1,5 - 3,5 9 Integrasi perekonomian domestik dan global 26 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32,70 33,65
1. 3.Transformasi Tata Kelola Agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola diterjemahkan kedalam 1 (satu) Arah Pembangunan dengan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut: Tabel 5.7 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Transformasi Tata Kelola) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 10 Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 27 Indeks SPBE 4,02 5,00 28 Indeks pelayanan publik 4,2 5 29 Indeks Reformasi Hukum 76,93 85 30 Indeks Inovasi Daerah (IID) Sangat Inovatif Sangat Inovatif
2. 4.Landasan Transformasi:
a.Agenda Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya Agenda Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya/landasan transformasi diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Arah Pembangunan dengan Indikator Utama Pembangunan, sebagai berikut: Tabel 5.8 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (a) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 11 Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 31 Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 68,55 79,55 12 Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 32 Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran 15% 100% Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 33 Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan 9% 41% 13 Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 34 Presentasi peran pemuda dalam berorganisasi 9,01% 11,01% 35 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO) 46,89 49 36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77,08 80,17
b.Agenda Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi Agenda Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi (Landasan Transformasi) diterjemahkan kedalam 2 (dua) Arah Pembangunan dengan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut : Tabel 5.9 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (b) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 37 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
a.Indeks Kualitas Air (IKA) 47,79 51,79
b.Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 36,01 36,50
c.Indeks Kualitas Udara (IKU) 60,47 68,47 38 Penurunan emisi GRK (Kumulatif (Ton Co2eq) 11.392,72 1.289.842,15 39 Pengelolaan Sampah
a.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 18,70 88,91
b.Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 47,72 100 15 Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi 40 Indeks Risiko Bencana Kelas Risiko Sedang Kelas Risiko Sedang
1. 5.Kerangka Implementasi Transformasi Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan (Kerangka Implementasi Transformasi) diterjemahkan kedalam 2 (dua) Arah Pembangunan dengan Indikator Utama Pembangunan sebagai berikut: Tabel 5.10 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Kerangka Implementasi Transformasi) Arah (Tujuan) Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 16 Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 41 Tingkat pelayanan jalan (LoS) C B 17 pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 42 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 1,49 3,8 43 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses terhadap air siap minum perpipaan (%) 20,15 100 44 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman (%) 16,47 85,05 45 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses hunian layak dan terjangkau (%) 54,11 100 Indikator Utama Pembangunan tersebut kemudian diselaraskan dengan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang telah disesuaikan dengan karakteristik, kewenangan, kebutuhan daerah serta ketersediaan data sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini: Tabel 5.11 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (45 Indikator) RPJPD Kota Cimahi, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045 (Tabel 6 Buku 1 Inmendagri 1 tahun 2024) No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL IE1 Kesehatan untuk Semua Kesehatan untuk Semua Kesehatan Untuk Semua 1 Usia Harapan Hidup (tahun) 74,4 80 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,29 80,78 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,61 79,14 2 Kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Ibu dan Anak:
a.Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 115 16 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 151 15 Jumlah kasus kematian ibu per tahun 8 1
b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 13,5 5 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 19,0 5 Prevalensi stunting pada balita 21,43 5,64 3 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 274 76 Penanganan Tuberkulosis: 95 95 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) *
a.Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) 100 100
b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) * 88 98 b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) 92,4 98 4 Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%) 98 99,5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 95,52 99,5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 99,95 100 IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 5 Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
a.Rata-rata nilai PISA a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: - Membaca 379 405 i) Literasi Membaca 25,93- 33,33 70,37- 74,07 - Matematika 392 438 ii) Numerasi 7,41- 14,81 62,96- 66,67 - Sains 401 416 b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 i) Literasi Membaca 45,30- 47,30 71,42 – 73,42 a) Kemampuan Literasi Membaca 78,64 100 ii) Numerasi 34,83- 36,83 63,01 – 65,01 c) Kemampuan Numerasi 65,79 95
b.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9,5 12 c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 9,52 – 9,53 12,05 – 12,09 c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 11,64 14,47
c.Harapan lama sekolah 13,37 14,81 d) Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,87 – 12,88 14,24 – 14,29 d) Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,87 14,91 6 Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%) 33,94 60 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* 9,64 9,64 – 14,50 7 Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%) 58,9 67,9 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 68,19 75 IE3 Perlindungan sosial yang adaptif Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju Perlindungan Sosial yang Adaptif 8 Tingkat kemiskinan (%) 6,0-7,0 0,5-0,8 Tingkat Kemiskinan (%) 5,85 - 6,46 0,09 - 0,59 Tingkat Kemiskinan (%) 3,87-4,28 0,06-0,39 9 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 44,1 99,5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) 39,77 80,04 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cimahi (%) 33,00 50,81 10 Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) 20 60 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 24 70 TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Peningkatan produktivitas ekonomi daerah Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 11 Rasio PDB industri pengolahan (%) 20,8 28 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 41,87- 42,00 46,43 – 47,60 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan 45,7 44,16 12 Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata
a.Rasio PDB Pariwisata (%) 4,5 8 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* 3,15 5,36 Rasio PDRB Sektor Akomodasi & Mamin 1,56 2,1
b.Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar) 18 100 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* 536,6 1.341,50 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 7,9 11,0 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 22,81 18,69 Rasio Kewirausahaan Ekonomi Kreatif 0,25 0,45 14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
a.Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) 1,3 (2019) 5 a) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) 10,37 12,03 b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) 5,62 9,52
b.Rasio kewirausahaan (%) 2,9 8 b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3,5 9,86 a. Rasio kewirausahaan daerah (%) 4,13 11,25 (Aug 2022)
c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%) 1,1 (2021) 10 c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 1,05 6,03 b. Volume usaha koperasi (Juta Rupiah) 209,84 339,77
d.Return of Asset (ROA) BUMN (%) 3,4 5,6 Return of Asset (ROA) BUMD (%) 1,62 5,56 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata 15 Tingkat pengangguran terbuka (%) 5 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,42- 6,99 5,16 – 6,14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,04-9.84 5,82-7,22 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 45 86 16 Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%) 55,4 65 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 49,88 62,30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 54,76 66,00 17 Tingkat penguasaan IPTEK Indeks Inovasi Daerah 71,76 81,76 Indeks Inovasi Daerah (IID)* Sangat Inovatif Sangat Inovatif
a.Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 0,28

(2020)2,2-2,3
1. b.Peringkat Index Inovasi Global (peringkat) 75 (2022) 30 besar IE5 Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 18 Tingkat penerapan ekonomi hijau Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
2. a.Indeks ekonomi hijau (%) 70,8 90,65 a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 61,3 85,05 Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) 69,94 73,68
3. b.Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) 20 70 b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) 23,4 67,91 IE6 Transformasi Digital Transformasi Digital No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 19 Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat) 51 30 besar Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* 6,4 8 IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi rantai pasok produksi dengan perdagangan domestik dan global Integrasi perekonomian domestik dan global 20 Biaya logistik (% PDB) 17,0 9 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi* 7,88 5 21 Pembentukan modal tetap bruto (% PDB) 29,8 27,2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 24,72 21,07 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32,7 33,65 22 Ekspor barang dan jasa (% PDB) 26 40 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 24,42 29,32 IE8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan pusat kegiatan yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 23 Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
4. a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) 44,58 48,92 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) 24,63% 31.19% 3,34% 4,8% Pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
5. b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 64 100 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 56,95 100 % rumah tangga dgn akses hunian layak dan terjangkau 54,11 100
6. c.Persentase Desa Mandiri (%) Persentase Desa Mandiri (%) 12,26 35,51 TRANSFORMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI TATA KELOLA IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 24 Indeks materi hukum 0,25 0,49 Indeks Reformasi Hukum* 90,7 100 Indeks Reformasi Hukum 76,93 85 25 Indeks system pemerintahan berbasis elektronik 2,3 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4,3 5 Indeks SPBE 4,02 5,00 26 Indeks pelayanan publik 3,9 5 Indeks Pelayanan Publik 4,6 5 Indeks Pelayanan Publik 4,2 5 27 Anti Korupsi Indeks Integritas Nasional 72,96 87,89
7. a.Indeks integritas nasional 71,94 96,98
8. b.Indeks persepsi korupsi 34 60 SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANTIAL DAN STABILITAS MAKRO DAERAH KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETERNTRAMAN SERTA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 28 Indeks pembangunan hukum 0,6 (2021) 0,84 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah 70 100 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 70 90 29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 62,8
(2020)80 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 51,78 69,16 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 68,55 79,55 30 Indeks demokrasi Indonesia Sedang (60-80) Tinggi (>80) Indeks Demokrasi Indonesia Tinggi Tinggi TRANSFORMASI EKONOMI IE11 Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas Ekonomi Makro Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 31 Rasio pajak terhadap PDB (%) 10,0-12,0 18,0-20,0 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 1,58 4,60 Rasio pajak terhadap PDB (%) 0,57 1,09 32 Tingkat inflasi (%) 2,5 + 1 2,0 + 1 Tingkat Inflasi (%) 3,3 – 3,8 1,1 – 3,2 Tingkat Inflasi (%) 2 - 4 1,5 - 3,5 33 Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
1. a.Aset perbankan/PDB (%) 66,9 200 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * 25,31 78,1
2. b.Aset dana pensiun/PDB (%) 7,6 60 Aset Dana Pensiun/PDRB (%) 0,95 9,85
3. c.Aset asuransi/PDB (%) 9,1 20
4. d.Kapitalisasi pasar modal/PDB (%) 57,8 120 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) 6.256.29 6,31 121.148. 522,37
5. e.Total kredit/PDB (%) 37,8 80-90 Total Kredit/PDRB (%) 23,7 73,8 34 Inklusi keuangan (%) 91 98 Inklusi Keuangan (%) 94,22 99,03 TRANSFORMASI TATA KELOLA IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan Peningkatan kerjasama internasional dan ketahanan daerah Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 35 Asia Power Index (Diplomatic Influencer) 60,4
(2023)75,0-80,0 Efektivitas Kerjasama Internasional 90,91 100 Indeks Inovasi Daerah (IID) Sangat Inovatif Sangat Inovatif 36 Asia Power Index (Military Capability) 14,16
(2023)45 Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat 3,022 4,5 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETERNTRAMAN SERTA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 55,57
(2021)68,15 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 56,70 - 56,73 65,99 - 66,28 Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran * 15% 100% No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan* 9% 41% 38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 75,19
(2022)84,2 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 74,79 - 74,85 81,68 - 82,32 IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 58,49
(2022)80 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 70,92 – 70,95 75,81 – 76,05 Indeks Pemberdayaan Gender 77,08 80,17 40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,38
(2022)0,15 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,459 – 0,458 0,230 – 0,215 Presentase peran pemuda dalam berorganisasi 9,01% 11,01% PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DANPENGELOLAAN BENCANA YANG TERINTEGRASI IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas Lingkungan Hidup Berkualitas Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 41 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35
(2020)0,75 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,557 0,741 42 Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup
1. a.Indeks kualitas lingkungan hidup 72,42
(2022)76,12 Indeks kualitas lingkungan hidup daerah 64,06 72,08 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.35 55.39
1. a.Indeks Kualitas Air (IKA) 47,79 51,79
2. b.Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 36,01 36,50
3. c.Indeks Kualitas Udara (IKU) 60,47 68,47
4. b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 12,5 60,0 Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 10,49 85,00 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman 16,47 85,05
5. c.Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%) 15 (13% terdaur ulang) 90 (35% terdaur ulang) Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 11 90 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 18,70 89,00 - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan 48 100 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 47,72 100 No Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPN 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan RPJPD 2025-2045 Target RPJPN Target RPJPD PROVINSI Target RPJPD KAB/KOTA Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Pangan Daerah 43 Ketahanan energi, air, dan pangan Ketahanan energi, air, dan pangan Ketahanan energi, air, dan pangan
6. a.Ketahanan Energi Ketahanan Energi Ketahanan Pangan Daerah ‐ Pemenuhan listrik per kapita (kWh) 1.324,2 3.500 ‐ Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 1.404 2.670 - Porsi kapasitas pembangkit terbarukan (%) 20 74 ‐ Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) * 191 165
7. b.Prevalensi ketidakcukupan pangan (%) 6,2 2,1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 4,58 0,32 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 2,98 0,20
8. c.Ketahanan air Ketahanan Air Ketahanan air ‐ Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita) 66,7 200 ‐ Kapasitas Air Baku (m3/detik) * 4,93 63,12 Kapasitas Air Baku (m3/detik) * 1,49 3,8 ‐ Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%) 39 100 ‐ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 34,74 100 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses terhadap air siap minum perpipaan 20,15 100,00 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DANPENGELOLAAN BENCANA YANG TERINTEGRASI IE17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi 44 Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%) 0,14 0,11 Indeks Risiko Bencana (IRB)* 109,18 92,98 - 79,08 Indeks Risiko Bencana Kelas Sedang Kelas Sedang 45 Presentasi penurunan emisi GRK (%) Penurunan emisi GRK (Kumulatif (Ton Co2eq) 11.392,72 1.289.842,15
9. a.Kumulatif 28,12 51,51 a. Kumulatif 2,66 31,65
10. b.Tahunan 32,65 80,89 b. Tahunan 9,27 70,08 Sumber : Analisa Bappelitbangda, 2024 Berikut disajikan perumusan sasaran pokok dari 8 Misi/Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan Daerah 92 Arah Kebijakan Transformasi Daerah dengan 45 Indikator Pembangunan Daerah yang sudah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Pembangunan jangka Panjang daerah serta hasil penyelarasan terhadap RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana Tabel dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD. Tabel 5.12 Perumusan Sasaran Pokok (Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, Tabel : 5.2) Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 1 Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdayasaing/Transfro masi Sosial 1 Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Percepatan wajib belajar 14 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah plus 1 tahun vokasi).erta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan 1 Kualitas Hasil Pembelajaran : Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: 1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 2 Pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan unggul a) Kemampuan Literasi Membaca 78.64 100.00 3 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. c) Kemampuan Numerasi 65.79 95.00 4 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 5 Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 2 Rata-Rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 11.64 14.47 6 Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) 13.87 14.91 7 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 8 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 9 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 10 Peningkatan literasi masyarakat melalui pengembangan literasi berbasis inklusi 4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 72,82 80,02 2 Kesehatan Untuk Semua 11 Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif 5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (%) 99.95 100 2 Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua12 Pengembangan sistem rujukan berbasis kompetensi 13 Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 6 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,61 79,14 14 Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 15 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 16 Penguatan implementasi kesehatan keluarga 17 Penguatan perilaku hidup masyarakat dan lingkungan yang sehat 7 Kesehatan Ibu & Anak
11. a.Jumlah kasus kematian ibu per tahun (kasus) 8 1
12. b.Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) 6.1 4.14 18 Percepatan penuntasan stunting dan Pencegahan stunting
13. c.Prevalensi stunting pada balita 21.43 5,64 19 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat 8 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
14. a.Cakupan Penemuan dan 100 100 Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)
15. b.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) 92,4 98 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 20 Percepatan penurunan kemiskinan 9 Tingkat Kemiskinan (%) 3,87-4,28 0,06-0,39 3 Terwujudnya perlindungan sosial adaptif terintegrasi 21 Perwujudan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggi melalui perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial lainnya terutama bagi kelompok marjinal dan rentan miskin 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cimahi (%) 33.00 50.81 22 Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dengan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi serta berbasis data sasaran yang akurat melalui antara lain Program Pemberdayaan ekonomi mikro kecil, dan menengah yang inklusif , Percepatan pemerataan dan peningkatan akses pelayanan dasar yang berkelanjutan, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan melalui penataan kawasan kumuh perkotaan 2 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan produktivitas tinggi berkelanjutan /Transformasi Ekonomi 4 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata 23 Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi melalui upskilling maupun reskilling sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,04-9,84 5,82-7,22 4 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 54.76 66.00 24 Penurunan ketimpangan pendapatan 13 Indeks Gini (Indeks) 0,379- 0,386 0,359- 0,382 Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 5 Ketahan Pangan Daerah 25 Pengembangan Urban farming untuk ketahanan pangan Rumah Tangga 14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 2.98 0.2 5 terwujudnya ketahanan pangan daerah 6 Penerapan Ekonomi Hijau & Biru 26 Penguatan Ekosistem Ekonomi Hijau 15 Tingkat penerapan Ekonomi Hijau 6 terwujudnya penerapan Ekonomi Hijau & Biru Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) 69.94 73.68 7 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 27 Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dalam Perekonomian 16 Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%) 15.73 18.48 7 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 28 Peningkatan akses pasar dan promosi dagang melalui kerjasama perdagangan antar daerah 29 Pengembangan komoditas ekspor unggulan daerah 30 Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap konsumen 31 Pengelolaan pasar pemerintah yang profesional, efektif dan efisien 32 Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur berbasis sektor unggulan yang berwawasan lingkungan 17 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) 45.70 44.16 33 Pemanfaatan teknologi produksi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi melalui Percepatan transformasi digital dan talenta digital 34 Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian melalui Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 18 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 1.56 2.1 35 Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 36 Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 37 Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) 38 City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism 39 Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif melalui percepatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis sektor unggulan dan teknologi digital yang didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi 19 Rasio Kewirausahaan Ekonomi Kreatif 0.25 0.45 40 Peningkatan kontribusi sektor pertanian dengan fokus urban farming melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 20 Rasio PDRB sektor pertanian (%) 0.110 0.030 41 Peningkatan produktivitas dan daya saing pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan pangan daerah 42 Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) berbasis kreativitas dan teknologi 21 Produktivitas UKM & Koperasi 43 Penguatan Inkubator Bisnis untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru
16. a.Rasio kewirausahaan Daerah (%) 4.13 11,25 44 Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan Usaha Mikro untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Usaha Mikro 45 Peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan Koperasi
17. b.Volume usaha koperasi ( Juta Rupiah) 209.84 339.77 Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 8 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 46 Peningkatan iklim dan produktivitas investasi daerah 22 Jumlah realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 2,367.54 14,400.00 8 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah 47 Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah 23 Proporsi PAD Terhadap PDRB (%) 1.08 1.83 25 Rasio pajak terhadap PDRB (% 0.57 1.09 48 Pengendalian inflasi daerah. 26 Tingkat Inflasi (%) 2 - 4 1,5 - 3,5 49 Pengendalian stok pangan daerah untuk menjamin ketersediaan atau supply barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 9 Integrasi perekonomian domestik dan global 50 Peningkatan rantai nilai global dan regional melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya. 27 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32.7 33.65 9 Terwujudnya Integrasi perekonomian domestik dan global 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, kolaboratif dan adaptif /Transformasi tata Kelola 10 Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 51 Percepatan pengembangan sistem informasi Pemerintah daerah unggul berbasis satu peta dan satu data yang terintegrasi untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah 28 Indeks SPBE 4.02 5.00 1 0 Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital 52 Perwujudan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital serta peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis 53 Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. 54 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 29 Indeks pelayanan publik 4.2 5 Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat 55 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 56 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 57 Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 30 Indeks Reformasi Hukum 76.93 85 58 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda 59 Peningkatan kualitas kebijakan 60 Perwujudan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional dan Provinsi 61 Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 31 Indeks Inovasi Daerah (IID) Sangat Inovatif Sangat Inovatif 4 Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menguatnya ketahanan sosial budaya/Landasan Transformasi 11 Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 62 Terwujudnya kondusifitas wilayah melalui Peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 32 Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 68.55 79.55 1 1 Terwujudnya lingkungan kehidupan yang aman dan tentram63 Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 12 Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 64 Peningkatan pembentukan karakter, Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal khas Kota Cimahi 33 a) Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran 15% 100% 1 2 Terwujudnya Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokalb) Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan 9% 41% 13 Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 65 Peningkatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian 34 Presentase peran pemuda dalam berorganisasi 9,01% 11.01% 1 3 Terwujudnya Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi pengarusutama an gender dan ketahanan keluarga 66 Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas olahraga untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga menuju prestasi 35 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO) 46.89 49 67 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77.08 80.17 68 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 69 Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 70 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 5 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang terintegrasi /Landasan Transformasi 14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 71 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Air (IKA) 47.79 51.79 1 4 Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 72 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim b) Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 36.01 36.50 ` c) Indeks Kualitas Udara (IKU) 60.47 68.47 38 Penurunan emisi GRK (Kumulatif (Ton Co2eq) 11,392.7 2 1.289.842, 15 73 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir, berbasis masyarakat dan rumah tangga, dengan menerapkan ekonomi sirkuler. 39 Pengelolaan Sampah 74 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy a Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 18.70 89.00 b Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 47.72 100 Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 15 Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi 75 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap potensi bahaya 40 Indeks Risiko Bencana Kelas Risiko Sedang Kelas Risiko Sedang 1 5 Terwujudnya Pengelolaan bencana yang terintegrasi 76 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 77 Peningkatan mitigasi struktural pada kawasan beresiko bencana tinggi 6 Mewujudkan infrastruktur perkotaan serta mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan/Kerangk a Implementasi Transformasi 16 Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 78 Pengembangan tata kelola, aksesibilitas, dan kualitas layanan transportasi publik. 41 Tingkat pelayanan jalan (LoS) C B 1 6 Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang maju, inklusif dan berkelanjutan 79 Pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik yang saling terintegrasi 80 Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan dan berketahanan 42 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 1.49 3.8 1 7 Terwujudnya perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 17 pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 81 Percepatan penyediaan infrastruktur air minum 43 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses terhadap air siap minum perpipaan (%) 20.15 100 82 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar 44 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman (%) 16.47 85.05 83 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan dan penyediaan fasilitas layanan perkotaan 45 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses hunian layak dan terjangkau (%) 54.11 100 Misi/Agenda Pembangunan Arah Pembangunan Arah Kebijakan Transformasi Daerah Indikator Utama Pembangunan Target SASARAN POKOKBaseline 2025 Target 2045 7 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan/Kerangka Implementasi Transformasi 84 Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kaidah Pelaksanaan Pembangunan, Pengendalian dan Pendanaan 85 Pencadangan tanah untuk pembangunan strategis dan prioritas 86 Konsolidasi lahan untuk pengembangan kawasan perumahan permukiman 8 Mewujudkan Kesinambungan pembangunan/Kerangka Implementasi Transformasi 87 Pengembangan pusat pertumbuhan kota sesuai dengan perencanaan tata ruang 88 Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 89 Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 90 Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota. 91 Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko dan SPBE 92 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Tabel 5.13 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Sumber Inmendagri No 1 Tahun 2024. Tabel : 5.3) SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target KeteranganBaseline 2025 Target 2045 1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Kualitas Hasil Pembelajaran : Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: a) Kemampuan Literasi Membaca 78.64 100.00 Perhitungan Kota Cimahi (diolah Disdik Kota Cimahi) c) Kemampuan Numerasi 65.79 95.00 Perhitungan Kota Cimahi (diolah Disdik Kota Cimahi) 2 Rata-Rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 11.64 14.47 `Perhitungan Kota Cimahi (diolah Disdik Kota Cimahi) 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) 13.87 14.91 target dari Provinsi 4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 72,82 80,02 Perhitungan Kota Cimahi (diolah Disarda Kota Cimahi) 2 Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua 2 Kesehatan Untuk Semua 5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (%) 99.95 100 Baseline berdasarkan capaian 2023 & target dari Provinsi 6 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,61 79,14 target dari Provinsi 7 Kesehatan Ibu & Anak
18. a.Jumlah kasus kematian ibu per tahun (kasus) 8 1 target dari Provinsi
19. b.Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) 6.1 4.14 Perhitungan Kota Cimahi
20. c.Prevalensi stunting pada balita 21.43 5,64 target dari Provinsi 8 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
21. a.Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) 100 100 Berdasarkan capaian tahun 2023
22. b.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) 92,4 98 Target baseline berdasarkan capaian 2023 dan target 2045 berdasarkan arahan dari provinsi SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target KeteranganBaseline 2025 Target 2045 3 Terwujudnya perlindungan sosial adaptif terintegrasi 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 9 Tingkat Kemiskinan (%) 3,87-4,28 0,06-0,39 target dari Provinsi 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cimahi (%) 33.00 50.81 Perhitungan Kota Cimahi 4 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata 4 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,04-9,84 5,82-7,22 target dari Provinsi 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 54.76 66.00 Perhitungan Kota Cimahi Berdasarkan data dari BPS (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi) 13 Indeks Gini (Indeks) 0,379-0,386 0,359-0,382 target dari Provinsi 5 terwujudnya ketahanan pangan daerah 5 Ketahan Pangan Daerah 14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 2.98 0.2 target dari Provinsi 6 terwujudnya penerapan Ekonomi Hijau & Biru 6 Penerapan Ekonomi Hijau & Biru 15 Tingkat penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) 69.94 73.68 target dari Provinsi 7 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 7 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 16 Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%) 15.73 18.48 Perhitungan Kota Cimahi Berdasarkan data dari BPS (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi bekerjasama dengan UNPAD) 17 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) 45.70 44.16 target dari Provinsi 18 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 1.56 2.1 target dari Provinsi 19 Rasio Kewirausahaan Ekonomi Kreatif 0.25 0.45 Perhitungan Kota Cimahi (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi dan Disbudparpora Kota Cimahi) 20 Rasio PDRB sektor pertanian (%) 0.110 0.030 Perhitungan Kota Cimahi Berdasarkan data dari BPS (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi bekerjasama dengan UNPAD) 21 Produktivitas UKM & Koperasi
23. a.Rasio kewirausahaan Daerah (%) 4.13 11,25 target dari Provinsi
24. b.Volume usaha koperasi ( Juta Rupiah) 209.84 339.77 Perhitungan Kota Cimahi 8 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah 8 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 22 Jumlah realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 2,367.54 14,400.00 Perhitungan Kota Cimahi 23 Tingkat Inflasi (%) 2 - 4 1,5 - 3,5 Perhitungan Kota Cimahi SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target KeteranganBaseline 2025 Target 2045 24 Proporsi PAD Terhadap PDRB (%) 1.08 1.83 Perhitungan Kota Cimahi 25 Rasio pajak terhadap PDRB (%) 0.57 1.09 Perhitungan Kota Cimahi 9 Terwujudnya Integrasi perekonomian domestik dan global 9 Integrasi perekonomian domestik dan global 26 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32.7 33.65 target dari Provinsi 10 Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital 10 Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 27 Indeks SPBE 4.02 5.00 Perhitungan Kota Cimahi 28 Indeks pelayanan publik 4.2 5 Perhitungan Kota Cimahi 29 Indeks Reformasi Hukum 76.93 85 Perhitungan Kota Cimahi 30 Indeks Inovasi Daerah (IID) Sangat Inovatif Sangat Inovatif 11 Terwujudnya lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 11 Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 31 Presentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 68.55 79.55 12 Terwujudnya Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai- nilai budaya dan kearifan lokal 12 Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 32 Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran 15% 100% Perhitungan Kota Cimahi berdasarkan data Disbudparpora (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi ) 33 Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan 9% 41% Perhitungan Kota Cimahi berdasarkan data Disbudparpora (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi ) 13 Terwujudnya Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 13 Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 34 Presentase peran pemuda dalam berorganisasi 9,01% 11.01% Perhitungan Kota Cimahi berdasarkan data Disbudparpora (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi ) 35 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO) 46.89 49 Perhitungan Kota Cimahi berdasarkan data Disbudparpora (diolah Bappelitbangda Kota Cimahi ) 36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77.08 80.17 Perhitungan Kota Cimahi SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target KeteranganBaseline 2025 Target 2045 14 Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 37 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.35 55.39 Sumber : Proyeksi KemenLHK (https://ppkl.link/ProyeksiTargetIKLH2025- 2045)a) Indeks Kualitas Air (IKA) 47.79 51.79 b) Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 36.01 36.50 c) Indeks Kualitas Udara (IKU) 60.47 68.47 38 Penurunan emisi GRK (Kumulatif (Ton Co2eq) 11,392.72 1.289.842,1 5 target dari Provinsi 39 Pengelolaan Sampah a Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 18.70 89.00 Perhitungan bappenas dengan kementerian terkait b Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 81.23 100 Perhitungan bappenas dengan kementerian terkait 15 Terwujudnya Pengelolaan bencana yang terintegrasi 15 Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi 40 Indeks Risiko Bencana Kelas Risiko Sedang Kelas Risiko Sedang Perhitungan Kota Cimahi 16 Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang maju, inklusif dan berkelanjutan 16 Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 41 Tingkat pelayanan jalan (LoS) C B Perhitungan Kota Cimahi 17 Terwujudnya perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 17 pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 42 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 1.49 3.8 43 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses terhadap air siap minum perpipaan (%) 20.15 100 baseline hasil capaian target 2045 dari Provinsi 44 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman (%) 16.47 85.05 baseline hasil capaian target 2045 dari Provinsi 45 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses hunian layak dan terjangkau (%) 54.11 100 target dari Provinsi Sumber : Analisa Bappelitbangda, 2024 Tabel 5.14 Keterkaitan Kinerja Sasaran Visi dengan Sasaran Pokok dan IUP Jangka Panjang Kota Cimahi Tahun 2025-2045 VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 CIMAHI CAMPERNIK KOTA MAJU UNGGUL DAN BERKELANJUTAN
  1. 1.PDRB per kapita (Rp Juta)
  2. 2.Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
  3. 3.Kontribusi PDRB Industri pengolahan (%)
  4. 4.Tingkat Kemiskinan (%)
  5. 5.Rasio Gini (indeks)
  6. 6.Kontribusi PDRB Kota Cimahi terhadap Provinsi
  7. 7.Pertumbuhan Ekonomi
  8. 8.Indeks Daya Saing (Poin)*
  9. 9.Indeks Pembangunan Manusia
  10. 10.Penurunan Intensitas emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)
  11. 11.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
  12. 1.73,31- 73,67
  13. 2.1.29
  14. 3.45.70
  15. 4.3,87 - 4,28
  16. 5.0,379-0,386
  17. 6.1.53
  18. 7.5,19-5,60
  19. 8.3.75
  20. 9.80.37
  21. 10.0.12
  22. 11.50.35
  23. 1.102,46 - 154,54
  24. 2.3.46
  25. 3.44.16
  26. 4.0,06 - 0,39
  27. 5.0,359-0,382
  28. 6.1.57
  29. 7.5,27-6,47
  30. 8.4.5
  31. 9.87.69
  32. 10.4.01
  33. 11.55.39 1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Pendidikan Berkualitas yang Merata serta literasi masyarakat yang berkualitas 1 Kualitas Hasil Pembelajaran : Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: a) Kemampuan Literasi Membaca 78.64 100.00 c) Kemampuan Numerasi 65.79 95.00 2 Rata-Rata lama sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) 11.64 14.47 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) 13.87 14.91 4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 72,82 80,02 2 Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua 2 Kesehatan Untuk Semua 5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (%) 99.95 100 VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 6 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,61 79,14 7 Kesehatan Ibu & Anak
25. a.Jumlah kasus kematian ibu per tahun (kasus) 7 1
26. b.Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) 6.1 4.14
27. c.Prevalensi stunting pada balita 21.43 5,64 8 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
28. a.Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%) 100 100
29. b.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%) 92,4 98 VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 3 Terwujudnya perlindungan sosial adaptif terintegrasi 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif 9 Tingkat Kemiskinan (%) 3,87-4,28 0,06-0,39 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Cimahi (%) 33.00 50.81 4 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata 4 Peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang merata 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,04-9,84 5,82-7,22 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 54.76 66.00 13 Indeks Gini (Indeks) 0,379- 0,386 0,359- 0,382 5 terwujudnya ketahanan pangan daerah 5 Ketahan Pangan Daerah 14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 2.98 0.2 6 terwujudnya penerapan Ekonomi Hijau & Biru 6 Penerapan Ekonomi Hijau & Biru 15 Tingkat penerapan Ekonomi Hijau Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi) 69.94 73.68 7 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 7 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas ekonomi daerah yang berkelanjutan 16 Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%) 15.73 18.48 17 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) 45.70 44.16 18 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 1.56 2.1 VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 19 Rasio Kewirausahaan Ekonomi Kreatif 0.25 0.45 20 Rasio PDRB sektor pertanian (%) 0.110 0.030 21 Produktivitas UKM & Koperasi
30. a.Rasio kewirausahaan Daerah (%) 4.13 11,25
31. b.Volume usaha koperasi ( Juta Rupiah) 209.84 339.77 8 Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah 8 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah 22 Jumlah realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 2,367.54 14,400.0 0 23 Proporsi PAD Terhadap PDRB (%) 1.08 1.83 24 Rasio pajak terhadap PDRB (%) 0.57 1.09 25 Tingkat Inflasi (%) 2 - 4 1,5 - 3,5 9 Terwujudnya Integrasi perekonomian domestik dan global 9 Integrasi perekonomian domestik dan global 26 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32.7 33.65 10 Terwujudnya sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi digital 10 Peningkatan kualitas & Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 27 Indeks SPBE 4.02 5.00 28 Indeks pelayanan publik 4.2 5 VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 29 Indeks Reformasi Hukum 76.93 85 30 Indeks Inovasi Daerah (IID) Sangat Inovatif Sangat Inovatif 11 Terwujudnya lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 11 Peningkatan lingkungan kehidupan yang aman dan tentram 31 Presentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 68.55 79.55 12 Terwujudnya Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 12 Penguatan minat masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 32 Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran 15% 100% 33 Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan 9% 41% 13 Terwujudnya Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 13 Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan & Akselerasi Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga 34 Persentase peran pemuda dalam berorganisasi 9,01% 11.01% 35 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO) 46.89 49 VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 77.08 80.17 14 Terwujudnya Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian emisi GRK 37 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.35 55.39 a) Indeks Kualitas Air (IKA) 47.79 51.79 b) Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) 36.01 36.50 c) Indeks Kualitas Udara (IKU) 60.47 68.47 38 Penurunan emisi GRK (Kumulatif (Ton Co2eq) 11,392.72 1.289.84 2,15 39 Pengelolaan Sampah a)Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 18.70 89.00 b) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 81.23 100 15 Terwujudnya Pengelolaan bencana yang terintegrasi 15 Peningkatan Pengelolaan bencana yang terintegrasi 40 Indeks Risiko Bencana Kelas Risiko Sedang Kelas Risiko Sedang VISI INDIKATOR VISI Target SASARAN POKOK Arah Pembangunan Indikator Utama Pembangunan Target Baseline 2025 Target 2045 Baseline 2025 Target 2045 16 Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang maju, inklusif dan berkelanjutan 16 Pembangunan Infrastruktur perkotaan maju inklusif berkelanjutan 41 Tingkat pelayanan jalan (LoS) C B 17 Terwujudnya perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 17 pengembangan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan 42 Kapasitas Air Baku (m3/detik) 1.49 3.8 43 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses terhadap air siap minum perpipaan (%) 20.15 100 44 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses sanitasi aman (%) 16.47 85.05 45 Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses hunian layak dan terjangkau (%) 54.11 100 Sumber : Analisa Bappelitbangda, 2024 6.1. PELAKSANAAN RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun yang akan memberikan pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun menjadi 4 (empat) periode dan selanjutnya dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk menjamin efektivitas penjabaran dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 kedalam dokumen RPJMD Kota Cimahi, perlu menjaga konsistensi dalam keseluruhan siklus pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring, pengendalian hingga evaluasi agar target pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara optimal. Untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan jangka panjang ke dalam RPJMD, diperlukan sinkronisasi periodisasi dan substansi dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dalam kerangka penjabaran agenda pembangunan, arah pembangunan, arah kebijakan dan upaya transformatif super prioritas (game changers). Dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 harus menjadi pedoman bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi dan misi. Dokumen RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 perlu dikomunikasikan kepada publik dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, yang meliputi transparansi informasi, partisipasi masyarakat, serta penyampaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045. Dalam pelaksanaan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 diperlukan evaluasi yang harus dilakukan secara berkala. Evaluasi dan Perubahan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian dengan dinamika yang terjadi. 6.2. PENDANAAN Dalam mewujudkan visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045 diperlukan kemampuan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan keuangan daerah harus dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan berupa perluasan sumber- sumber pendanaan hingga optimalisasi sumber pendanaan pembangunan lainnya selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Cimahi. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, antara lain melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi 18 Oktober 2024 18 Oktober 2024 306 (5/184/2024)