DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 23, penyisipan ayat (2a) dan ayat (2b) pada Pasal 26, perubahan Pasal 29, penyisipan ayat (3a) pada Pasal 30, penyisipan Pasal 30A, perubahan Pasal 31, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 54, Pasal 55, PAsal 59, Pasal 60, penyisipan Pasal 60A, Pasal 89.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perhubungan yang merupakan satu kesatuan sistem di Kota Cimahi diperlukan upaya peningkatan perhubungan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien dan terintegrasi;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 131 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 131 Seri E) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
6.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas Jalan.
7.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
8.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9.Kendaraan adalah sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
13.Trayek adalah lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil bis, dan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
15.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
16.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
18.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
19.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan.
21.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
22.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
23.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik Jalan.
24.Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian Kendaraan Bermotor, dan dinyatakan dengan ijasah dan atau sertifikat tanda bukti telah lulus dari pendidikan dan pelatihan bidang teknis pengujian Kendaraan Bermotor serta telah memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diberikan menteri perhubungan.
25.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelayakan Jalan bagi Kendaraan yang bersangkutan, yaitu : Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus dan Kendaraan Umum.
26.Mobil Bus adalah setiap kendaran bermotor yang lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
27.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor selain sepeda motor, mobil Bus dan Kendaraan Khusus.
28.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
29.Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari Kendaraan Bermotor untuk penumpang dan Kendaraan Umum untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
30.Uji Berkala adalah pengujian kendaran bermotor yang dilakukan secara berkala.
31.Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen Kendaraan yang akan dihapuskan dan atau dibesituakan, dalam satuan presentase.
32.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Wajib Uji.
33.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang di gunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya bertumpu pada Kendaraan Bermotor penariknya.
34.Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang dipergunakan untuk umum dalam rangka membetulkan, memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
35.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
36.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
37.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
38.Perkeretaapian Daerah adalah pelayanan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah.
39.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40.Pul adalah tempat untuk istirahat Kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
41.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
42.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/taman Parkir dan gedung Parkir.
43.Penggembokan upaya paksa yang diberlakukan kepada pelanggar rambu dilarang Parkir dengan cara mengembok salah satu roda Kendaraan pelanggar dengan sanksi pembayaran sesuai peraturan Wali Kota yang telah ditentukan;
44.Penderekan adalah proses lanjutan setelah penggembokan Kendaraan pelanggar, dengan memindahkan Kendaraan pelanggar rambu larangan Parkir dari lokasi menuju pool yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
45.Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah Angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat.
46.Light Rail Transit yang kemudian disingkat LRT adalah salah satu jenis urban passenger permukaan jalan baik memiliki jalur khusus maupun memakai jalur umum.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a.penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
b.pemberian izin penyelenggaran dan pembangunan fasilitas parkir;
c.pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
d.pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
e.pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan;
f.penyediaan perlengkapan jalan untuk jalan daerah;
g.penyediaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan daerah;
h.penetapan lokasi terminal penumpang tipe c;
i.pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
j.pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe c;
k.pembangunan terminal angkutan barang;
l.pengoperasian terminal;
m.penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanan dalam satu daerah;
n.penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah;
o.pemberian izin trayek angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah daerah;
p.penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah;
q.penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi di daerah;
r.penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas untuk jalan daerah;
s.penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu di daerah;
t.pemberian izin usaha angkutan barang;
u.penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah;
v.penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah;
w.penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan daerah;
x.penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan daerah;
y.penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
z.penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan daerah; aa. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu daerah; bb. pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah daerah; cc. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; dd. pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; ee. penentuan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor; ff. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; gg. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
1. 1.peraturan daerah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. 2.pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
3. 3.perizinan Angkutan Umum hh. penentuan lokasi fasilitas Parkir di Jalan Daerah; ii. pengoperasian fasilitas Parkir untuk umum di Jalan Daerah; jj. pengoperasian fasilitas Parkir di Jalan Daerah; dan/atau kk. pembentukan dan penetapan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. 3.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Setiap orang dan/atau badan yang akan memasang perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin Wali Kota.
(2)Setiap orang dan/atau badan dilarang :
1. a.menempel, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau megurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan;
2. b.menyimpan benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas; dan/atau
3. c.menyimpan kendaraan bermotor pada jalan daerah dan lingkungan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada Jalan Daerah yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
1. a.analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
4. d.tanggungjawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan/atau
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi.
(3)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(4)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
  1. 1.sekolah atau universitas;
  2. 2.lembaga kursus;
5. e.fasilitas pelayanan umum;
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama;
  3. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.restoran;
10. j.fasilitas olahraga;
11. k.bengkel kendaraan bermotor;
12. l.pencucian mobil; dan/atau
13. m.bangunan lainnya.
(5)Permukinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.perumahan dan pemukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; dan/atau
5. e.permukiman.
(6)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.terminal;
3. c.stasiun kereta api;
4. d.pul kendaraan;
5. e.fasilitas parkir untuk umum;
6. f.jalan layang;
7. g.lintas bawah;
8. h.terowongan; dan/atau
9. i.infrastrukturnya.
(7)Ketentuan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas pelaksanaan teknisnya seperti kriteria ukuran minimal, teknis penyusunan dokumen, penilaian dokumen diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(8)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(9)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mendapat persetujuan dari Dinas dan Instansi terkait.
(10)Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Dalam hal Pengembang dan Pembangun tidak memenuhi ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas, Pemerintah Daerah merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

5.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Angkutan Umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Umum dan Kendaraan Tidak Bermotor.
(2)Penyedia jasa Angkutan Umum dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang.
(2a)Perusahaan Angkutan harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2b)Badan Hukum Indonesia berbentuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Perseroan Terbatas; dan/atau
4. d.Koperasi dibidang Angkutan Umum.
(3)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan Umum untuk pelayanan Angkutan orang dan/atau barang di Daerah.

6.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan Kendaraan Bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Kota.
(2)Jaringan Trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan :
1. a.rencana tata ruang dan wilayah kota cimahi;
2. b.tingkat permintaan jasa angkutan;
3. c.kemampuan penyediaan jasa angkutan;
4. d.ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. e.kesesuaian dengan kelas jalan; dan
6. f.kesesuaian dengan simpul.
(3)Jaringan Trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(4)Jaringan Trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
(5)Perubahan jaringan atau rute Trayek Angkutan orang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian yang memuat dasar sebagaimana disebutkan pada ayat (2) oleh Dinas terkait.

7.Diantara ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah memberikan izin dalam :
1. a.penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
2. b.penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
(2)Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani :
1. a.trayek perkotaan dalam wilayah daerah; atau
2. b.trayek perdesaan.
(3)Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan untuk :
1. a.angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kota;
2. b.izin angkutan orang di kawasan tertentu.
(3a)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.
(4)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

8.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu pasal yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

(1)Angkutan Barang dengan Kendaraan tidak umum wajib mendaftarkan Kendaraan kepada Dinas Terkait.
(2)Dinas Terkait akan menerbitkan surat keterangan pengusahaan Angkutan barang terhadap Kendaraan yang telah didaftarkan.
(3)Pendaftaran Angkutan Barang dengan Kendaraan tidak umum tidak dipungut biaya.
(4)Surat keterangan pengusahaan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

9.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) serta dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.
(2)Izin pengawasan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan aspek kelaikan Kendaraan yang bersangkutan.
(4)Masa oprasional Angkutan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) tahun sejak tahun pembuatan Kendaraaan Angkutan.

10.Ketentuan Pasal 34 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian Kendaraan Umum atas permintaan pemilik Kendaraan dengan ketentuan Tanda Nomor, Jenis dan prototype serta jumlah Kendaraan pengganti harus sama dengan Kendaraan yang diganti/semula.
(2)Penggantian dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
1. a.kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena hilang;
2. b.terjadinya pengalihan trayek; dan/atau
3. c.batas kendaraan pengganti maksimal 5 (lima) tahun di bawah tahun berjalan.
  1. 11.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 131 Seri E) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 131 Seri E) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 31

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011