DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan UMum, Asas Dan Tujuan, ruang Lingkup, Bentuk Kekerasan, Kewajiban Dan tanggung Jawab, Penyelenggaraan Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
c.bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Froms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3941);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
24.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
25.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cimahi
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28.Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 2011/Huk/tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
31.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 155);
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perempuan adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan yang diakui secara hukum sebagai perempuan.
8.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai hubungan perkawinan yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
12.Perlindungan segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap perempuan dan anak.
13.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga Profesional berupa konseling, terapi dan advokasi. sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14.Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
15.Pendamping adalah pekerja sosial profesional yang mempunyai kompetensi dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
16.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
17.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
18.Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
19.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
20.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang disediakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
c.keadilan dan kesetaraan gender;
d.penghargaan kepada pendapat anak;
e.penghormatan terhadap hak-hak korban;
f.kepastian hukum; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk:
1. a.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
2. b.memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, pelapor dan saksi;
3. c.pemberdayaan perempuan dan anak terhadap korban tindak kekerasan.
(2)Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.pengurangan resiko; dan
3. c.penanganan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.perlindungan perempuan; dan
b.perlindungan anak.

Pasal 5

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b.penyediaan layanan terpadu dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV

BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

Bentuk kekerasan meliputi:

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan seksual;
c.kekerasan ekonomi;
d.kekerasan sosial;
e.kekerasan psikis;
f.penelantaran rumah tangga; dan
g.ekploitasi;

Pasal 7

(1)Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan yang menyebabkan kematian.
(2)Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perbuatan yang disebabkan karena :
1. a.pelecehan seksual;
2. b.pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai; dan
3. c.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
(3)Kekerasan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah perbuatan suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di eksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi secara keluarga. kekerasan ekonomi dapat juga berupa :
1. a.suami yang tidak memberikan nafkah kepada istirinya karena istrinya berpenghasilan;
2. b.suami menyembunyikan penghasilannya;
3. c.mengambil harta istri;
4. d.tidak memberi uang belanja yang mencukupi atau tidak memberi uang belanja sama sekali;
5. e.menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak; dan
6. f.tidak mengijinkan istri untuk meningkatkan karirnya.
(4)Kekerasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyembabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
(5)Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
(6)Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f disebabkan :
1. a.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, sosial, yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertangung jawab atas pengasuhannya;
2. b.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
3. c.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
4. d.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
(7)Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g disebabkan karena:
1. a.perbuatan yang mengekploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
3. c.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB V

HAK KORBAN

Pasal 8

Setiap Korban memiliki hak mendapatkan :

a.perlindungan;
b.informasi;
c.pelayanan optimal;
d.penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
e.penanganan secara rahasia;
f.pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
g.jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 9

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

a.hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b.hak pelayanan dasar;
c.hak perlindungan yang sama;
d.hak bebas dari berbagai stigma; dan
e.hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

a.Pemerintah Daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga; dan
d.orangtua.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…