DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tenatng Ketentuan Umum, Perencanaan, Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan, Pelatihan, Pemagangan Kewirausahaan, Pembimbingan, pendampingan, Kemitraan, promosi, Bantuan Akses Pemodalan, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesempatan para pemuda dalam kewirausahaan serta kesejahteraan di Kota Cimahi yang sesuai dengan keadilan sosial serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b.bahwa untuk menumbuhka kewirausahaan serta mengembangkan kewirausahaan bagi pemuda di Kota Cimahi diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan dukungan untuk menumbuhkan semangat serta pengembangan k bagi pemuda di Kota Cimahi diperlukan suatu landasan hukum dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan P LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa untuk mewujudkan kesempatan para pemuda dalam kewirausahaan serta kesejahteraan di Kota Cimahi yang sesuai dengan keadilan sosial serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan serta mengembangkan kewirausahaan bagi pemuda di Kota Cimahi diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan dukungan untuk menumbuhkan semangat serta pengembangan kewirausahaan bagi pemuda di Kota Cimahi diperlukan suatu landasan hukum dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9.Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
10.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
14.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
16.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah Kota.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah harus merencanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah Kota.
(2)Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah Kota dicantumkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota; dan
3. c.Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah;
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan pemuda dapat menerima masukan dari organisasi kepemudaan dan masyarakat/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam hal mendukung perencanaan pengembangan kewirausahaan kepemudaan melakukan:

a.inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
b.inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
c.pengkajian; dan
d.penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

BAB III

FASILITAS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
(2)Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah Kota dalam rangka fasilitas pengembangan kewirausahaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)melalui:
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
4. d.pendampingan;
5. e.kemitraan;
6. f.promosi; dan/atau
7. g.bantuan akses permodalan.

BAB IV

PELATIHAN

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan.
(2)Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelatihan dasar;
2. b.pelatihan penguatan usaha; dan
3. c.pelatihan pengembangan usaha.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

Pasal 10

Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)huruf a diperuntukkan bagi pemuda yang berminat memulai usaha.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…