DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Sekretariat Daerah 4. Staf Ahli 5. Sekretariat DPRD 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Pengangkatan Dalam Jabatan 8. Tata Kerja 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tersebut berdampak pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 3 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi. 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Perangkat Daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur Staf pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8.Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Cimahi.
9.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 8

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 9

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 10

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan terdiri atas :
  1. 1.Bagian Pemerintahan, membawahi : a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Perangkat Kewilayahan; c) Sub Bagian Pertanahan.
  2. 2.Bagian Hukum membawahi : a) Sub Bagian Perundang- undangan; b) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM; c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 11
  3. 3.Bagian Organisasi, membawahi : a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
  1. 1.Bagian Administrasi Perekonomian membawahi : a) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian; b) Sub Bagian Administrasi Usaha Perekonomian.
  2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : a) Sub Bagian Administrasi Program; b) Sub Bagian Pengendalian Program. c) Sub Bagian Administrasi Layangan Pengadaan Barang dan Jasa. 12
  3. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a) Sub Bagian Administrasi Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; b) Sub Bagian Administrasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; c) Sub Bagian Administrasi Sosial dan Tenaga Kerja.
4. d.Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
  1. 1.Bagian Humas, membawahi: a) Sub Bagian Pelayanan Informasi; b) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
  2. 2.Bagian Umum dan Protokol, membawahi a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; b) Sub Bagian Protokol. 13
  3. 3.Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Sub Bagian Perlengkapan; b) Sub Bagian TU Pimpinan, Sanditel dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Administrasi Keuangan.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Dalam membantu pelaksanaan tugas Walikota dapat dibentuk staf ahli. 14
(2)Staf Ahli berkedudukan membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana pada ayat
(2)meliputi bidang :
1. a.Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. c.Ekonomi dan Keuangan.
(4)Staf Ahli adalah Jabatan struktural Eselon II.b.

Pasal 7

(1)Staf Ahli mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :
1. a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik; 15
2. b.Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
3. c.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
(2)Nomenklatur dan besaran organisasi Staf Ahli termasuk dalam Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional 16 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
(2)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 17
3. c.penyelenggaraan rapat–rapat DPRD;
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
1. a.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
2. b.Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang - undangan membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Persidangan, Rapat dan Risalah;
  2. 2.Sub Bagian Produk DPRD dan Perundang – undangan.
3. c.Bagian Humas dan Umum, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Humas dan Protokol;
  2. 2.Sub Bagian Umum. 18
4. d.Bagian Program dan Keuangan, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011