DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pembangunan Kepemilikan, Tugas dan wewenang Pemerintah daerah, Peran Dan Tanggung Jawab pemuda, Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Pengharagaan, Pendanaan, Dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar peran pemuda lebih optimal dan berkualitas dalam pembangunan di Kota Cimahi, maka pemuda harus berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan di Kota Cimahi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita- cita pemuda.
7.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20.Pihak ketiga adalah masyarakat atau bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kepemudaan di Kota Cimahi diselenggarakan berdasarkan :

a.Asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.Asas Kemanusiaan;
c.Asas Kebangsaan;
d.Asas Kebhinekaan;
e.Asas Demokrasi;
f.Asas Keadilan;
g.Asas Partisipatif;
h.Asas Kebersamaan;
i.Asas Kesetaraan; dan
j.Asas Kemandirian.

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyadaran pemuda;
b.pemberdayaan pemuda; dan
c.pengembangan pemuda.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko dari pengaruh buruk lingkungan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.penumbuhan semangat bela Negara;
e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang memiliki kegiatan tolak ukur kinerja penyadaran kepemudaan;
(2)Pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.

Pasal 7

(1)Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan :
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan /atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang memiliki tolak ukur kinerja pemberdayaan kepemudaan.
(3)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

a.pengembangan kepemimpinan;
b.pengembangan kewirausahaan;
c.pengembangan kepeloporan.

Pasal 9

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui :

a.pendidikan dan pelatihan;
b.penyuluhan;
c.pengkaderan;
d.pembimbingan;
e.pendampingan; dan/atau
f.forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 10

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan melalui :

a.pelatihan;
b.pemagangan;
c.pembimbingan;
d.pendampingan;
e.kemitraan;
f.promosi; dan/atau
g.bantuan akses permodalan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…