DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis SPM, Penerapan SPM, Pelaksanaan Teknis, Kooridnasi Penerapan Standar Pelaynan Minimal, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat perlu diterapkan Standar Pelayanan Minimal;
b.bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal; WALIKOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR6 TAHUN2021 TENTANG STANDARPELAYANANMINIMAL WALIKOTACIMAHI PROVINS!JAWABARAT Mengingat Menimbang . - '

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTACIMAHI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTACIMAHI Dengan Persetujuan Bersama Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap secara minimal.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Daerah Kota.
10.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat Daerah Kota secara minimal.
11.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN.

Pasal 3

(1)Jenis SPM terdiri atas SPM :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;

BAB II

JENIS SPM

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

13.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ a tau jasa;
b.standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat Cimahi dengan ketentuan:
1. a.usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;

Pasal 4

( 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPMpendidikan Daerah Kota terdiri atas :

a.pendidikan anak usia dini;
b.pendidikan dasar; dan
c.pendidikan kesetaraan.

(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat
1. c.pekerjaan umum;
2. d.perumahan rakyat;
3. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
4. f.sosial.
(2)Materi muatan SPM mencakup :
1. a.Jenis Pelayanan Dasar;
2. b.Mutu Pelayanan Dasar; dan
3. c.Penerima Pelayanan Dasar.
(3)Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasalS
(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah Kota terdiri atas :
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.pembiayaan kesehatan balita;
5. e.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. g.Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. h.Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  1. 1.Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; J. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa be rat;
9. k.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; clan
  1. 1.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinf eksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency viruses), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
1. b.usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
2. c.usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
3. d.usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.
4. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
5. b.standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia kesehatan; dan
6. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada (1) yaitu warga negara dengan ketentuan :
1. a.ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
5. e.usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. g.usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. h.penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  1. 1.penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; J. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
9. k.orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  1. 1.orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( human immunodeficiency viruses) untuk Jenis Pelayanan dalam standar teknis, yang sekurang kurangnya memuat

Pasal 7

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah Kota terdiri atas :
1. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Kota; dan
2. b.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah Kota terdiri atas :
1. a.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;dan
2. b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat :
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
2. b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jerns Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dan ayat (1) yaitu setiap warga negara.

Pasal 8

( 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah Kota terdiri atas:

a.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b.pelayanan informasi rawan bencana;
c.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;dan
e.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat :
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan
2. b.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu warga negara dengan ketentuan:
1. a.korban bencana Daerah Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Kota; dan
2. b.masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 9

(1)Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kota
1. b.yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
2. c.yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. kebakaran.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/ a tau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas personel/ sumber daya manusia; dan
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yaitu warga negara dengan ketentuan :
1. a.yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban
2. a.penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
3. b.anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar pan ti;
4. c.lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
5. d.gelandangan dan pengerrus untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna terdiri atas :
6. a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
7. b.rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar pan ti;
8. c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
9. d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
10. e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.
(2)Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat :
1. a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. b.standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
3. c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
(3)Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu masyarakat Daerah Kota dengan ketentuan

Pasal 11

(1)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup:
1. a.jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang

Pasal 10

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan data;
b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
e.korban bencana kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…