DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaku Ekonmi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
b.untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; WALl KOTACIMAHI, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH KOTACIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGANEKONOMI KREATIF WALl KOTACIMAHI PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Pemerintah Daerah Kota adalah WaH Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
6.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/ atau teknologi.
7.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTACIMAHI DAN WALlKOTACIMAHI 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); Pasa16 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatifdilakukan melalui:

a.pengembangan riset;
b.pengembangan pendidikan;
c.fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
d.penyediaan infrastruktur;
e.pengembangan sistem pemasaran;
f.pemberian insentif;
g.fasilitasi kekayaan intelektual; dan

BAB II

PELAKUEKONOMIKREATIF yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah dapat menyediakan infrastruktur Ekonomi Kreatif.
(2)Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif harus dapat mendukung tersentralisasinya kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kriteria atau kategori Ekonomi Kreatif.
(3)Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur promosi mau pun pemasaran setiap jenis Ekonomi Kreatif.
(4)Sentralisasi infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Pasal 13 Penyediaan infrastrukur Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan untuk Ekonomi Kreatif.
(2)Selain berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani pendanaan dan pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terhadap Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan pemerintah provmsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) yaitu koordinasi dalam pendanaan dan pembiayaan Ekonomi Kreatif.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan un tuk:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran; dan
3. c.penyaluran, pendanaan dan pembiayaan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1), Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terhadap Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dalam sektor pendidikan.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan ayat
(2)yaitu koordinasi dalam pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta rencana induk Ekonomi Kreatif. BABIV PENGEMBANGANEKONOMIKREATIF Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatifyang berupa kekayaan intelektual.
(2)Tata cara pemberian perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan WaliKota.
(3)Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi Pelaku EkonomiKreatif.
(2)Tata cara fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan WaHKota.
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan WaHKota.

Pasal 15

(1)Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan WaliKota. NOREG P RATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (8/287/2022) LEMBARA DAERAHKOTACIMAHITAHUN2023 NOMOR301 DIKDIK RATNONUGRAHAWAN di Cimahi 124 November 2023 DICKYSAROMI Pj. WALlKOTACIMAHI, s- Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 24 November 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mr dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. pacta tanggal Pasa120 Ill! mulai berlakuPeraturan Daerah diundangkan. BABV KETENTUANPENUTUP Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas.

Pasal 4

Pasall Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL

3.Legalitas Rencana-rencana yang telah disusun untuk mendukung ekonomi kratif di Kota Cimahi perlu dilindungi secara hukum dengan ditetapkannya peraturan untuk memayungi ekonomi kreatif di Kota Cimahi.
2.Kolaborasi dan sinergi dengan pihak lain. Kolaborasi ekosistem yang mendukung ekonomi kreatif di Kota Cimahi dengan keberadaan Cimahi Techno Park dapat berkembang dengan baik. Sinergi yang baik antara akademisi, dunia industri, dan pemerin tah (academicians-businesses-govemment: Triple Helix).
1.Konsep Ekonomi Kreatif Cimahi. Dua klaster industri yang akan dikembangkan oleh Kota Cimahi yaitu industri animasi dan industri pangan olahan (makanan dan minuman) bertujuan agar dapat berkontribusi bagi perekonomian masyarakat Cimahi. Dengan paradigma yang harus dibangun untuk bersaing di tingkat dunia adalah cara pandang local to global untuk menjadikan produk lokal menjadi kelas dunia. Realitas dan fenomena ekonomi kreatif sebenamya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia yang telah terbukti memiliki aset kreativitas sejak dulu. Indonesia tidak kekurangan modal kreatifitas hanya kekurangan kemampuan mengintegrasikannya. Untuk itu langkah- langkah yang dibutuhkan adalah: mengenali apa yang kita miliki (jati diri bangsa dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan menyusun langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:
1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR6 TAHUN2023 TENTANG PENGEMBANGANEKONOMIKREATIF Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Pasa18 Pasa17 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukupjelas Ayat (6) Cukupjelas Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Cukupjelas Huruf g Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Pasa16 Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukupjelas Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruff Cukupjelas Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Pasa15 Hurufc Cukup jelas. Pasa113 Cukup jelas. Pasa114 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasa115 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasa116 Ayat (1) Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas. Pasa110 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Pasa111 Cukup jelas. Pasa112 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Hurufc Cukup jelas. Cukupjelas Hurufd Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Huruff Cukupjelas Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 60 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas. Pasa120 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PELAKUEKONOMIKREATIF yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 15

Pasal 4

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PELAKUEKONOMIKREATIF yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 15

Pasal 4

Pasal 19

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945