DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cimahi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem h ukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.bahwa kebutuhan akan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kesesuaian antara asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik;
c.bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi; WALl KOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKANDI KOTA CIMAHI WALl KOTACIMAHI PROVINSIJAWA BARAT Pasal 2 Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURANDAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKANDI KOTACIMAHI. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTACIMAHI DAN WALlKOTACIMAHI Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102); NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAW A BARAT. (2/68/2024) AERAH KOTA CIMAHI, Ditetapkan di Cimahi pada tangga120 Desember 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Pasall Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTACIMAHITAHUN2024 NOMOR67 Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah Kabupaterr/Kota. Selain itu dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Wali Kota memiliki kewenangan meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaterr/ Kota;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala kabupatenlkota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam hal di atas Wali Kota melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah. Koordinasi sebagaimana dimaksud tersebut berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi kependudukan. Berdasarkan paparan di atas maka dipandang perlu untuk Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi yang kemudian ditindaklanjuti dengan segera menyusun peraturan teknis yang berupa peraturan Kepala Daerah guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. II. Pasal Demi Pasal I. UMUM PENJELASAN PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR6 TAHUN2024 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAHNOMOR8 TAHUN2014 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKANDI KOTACIMAHI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014