DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Dan startegi, Asas Maksud Dan Tujuan, Promosi Kesehatabn, Pencegahan Penularan HIV, Pencegahan HIV Dan AIDS, Pemeriksaan Diagnosis HIV, Pengonbatan Perawatan Dan dukungan, Rehabilitasi, Surveilans, Sumber daya Kesehatan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 33 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALI KOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cimahi.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8.Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasan hukum Republik Indonesia.
9.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) adalah Komisi Penangulangan AIDS Kota Cimahi dengan tujuan untuk memimpin, mengelola, mengoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kota.
10.Penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, Puskesmas, dan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
11.Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
12.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
13.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
14.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
15.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
16.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
17.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
18.NAPZA Suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan jarum suntik.
19.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
20.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
21.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
22.Antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang sudah ditetapkan.
23.Seks Berisiko adalah suatu aktivitas seksual terutama yang berkaitan dengan hubungan seks vagina dan anal yang dilakukan individu dengan pasangan seksnya sehingga menjadi rentan tertular penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV.
24.Surveilans adalah pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
25.Sero Surveilans adalah kegiatan pengumpulan data HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan serum darah.
26.Fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan;
27.Fasilitas pelayanan Kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis, tetapi masih terbatas.
28.Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat anti HIV yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 2

Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut :

a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA) serta orang- orang terdampak HIV dan AIDS;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan kemitraan;
g.melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
h.memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 3

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerja sama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;
b.memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
c.meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;
d.meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
e.meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan;
f.meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
g.meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
h.meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
i.meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS berdasarkan asas:

a.asas perikemanusiaan;
b.asas keseimbangan;
c.asas manfaat;
d.asas perlindungan;
e.asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.asas keadilan;
g.asas gender dan nondiskriminatif; dan
h.asas norma agama.

Pasal 5

Maksud pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Pasal 6

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

a.meningkatkan pengendalian HIV dan AIDS dan IMS secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat;
b.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
c.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
d.menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA;
e.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
f.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

Sasaran pencegahan dan penangulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Wilayah Kota Cimahi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.promosi kesehatan;
b.pencegahan penularan HIV dan AIDS;
c.pemeriksaan diagnosis HIV dan AIDS;
d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
e.rehabilitasi.

BAB V

PROMOSI KESEHATAN

Pasal 9

(1)Promosi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) baik dalam bentuk iklan layanan masyarakat, brosur, pamflet, dan bentuk lainnya;
2. b.edukasi penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit; dan
3. c.promosi kesehatan peduli remaja, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pemeriksaan asuhan antenatal, IMS, rehabilitasi NAPZA dan tuberkulosis.
(3)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(4)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.ODHA;
2. b.populasi kunci; dan
3. c.masyarakat umum.
(5)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.pengguna NAPZA Suntik;
2. b.wanita pekerja seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
3. c.pelanggan/pasangan seks WPS;
4. d.gay, waria, dan laki pelanggan/pasangan seks dengan Lelaki Sesama Lelaki (LSL); dan
5. e.warga binaan lapas/rutan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…