DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga, Kerja Sama, Sistem Informasi, Pembinaan, P{emgawasan, Dan pengendalian, Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan dibidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi di Kota Cimahi, diperlukan peningkatan penyelengaraan pembangunan Ketahanan keluarga dengan melibatkan keluarga sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11.Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
12.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
14.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
15.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 168); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI DAN WALI KOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin.
8.Pembangunan Ketahanan keluarga adalah upaya Komprehensif, berkesinambungan, gradual, Koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (Enam) indikator penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas norma agama, perikemanusiaan, keadilan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, kekeluargaan, keterpaduan, partisipasif, profesionalis, non diskriminasi dan keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, mental/psikologis dan spiritual secara seimbang menuju kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin; dan
b.terciptanya harmonisasi dalam pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

a.pelaksanaan;
b.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
c.peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:

a.pemerintahan daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan rencana pembangunan ketahanan keluarga yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah Kota Cimahi dengan mengacu kepada rencana pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
1. a.legalitas keluarga, yang dihasilkan untuk pendataan angka keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
3. c.ketahanan sosial keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial serta mekanisme penanggulangan masalah;
4. d.ketahanan mental/psikologis, yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri dan kepedulian sesama anggota keluarga;
5. e.ketahanan spiritual, yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
(3)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 7

(1)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
2. b.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
3. c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
4. d.pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
6. f.peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
7. g.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;dan
8. h.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

a.anggota keluarga;
b.calon pasangan menikah;
c.suami istri; dan
d.orang perseorangan.

Pasal 9

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:

a.memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
c.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
f.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
h.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
i.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelengaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
j.hidup didalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945