DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cimahi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang lingkup, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cimahi perlu disesuaikan dengan ilmu kedokteran dan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 33 Seri D);
10.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 121 Seri C);
11.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 124 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesehatan Penduduk Miskin (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 156); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
9.Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mengontrol dan meningkatkan kesehatan mereka. Proses ini dimulai dari memperhatikan kebiasaan individu secara terfokus, sampai dengan lingkup sosial dan intervensi lingkungan.
10.Pengendalian faktor risiko adalah pengendalian terhadap hal-hal atau variable terkait peningkatan risiko terkena suatu penyakit.
11.Pemberian kekebalan adalah suatu proses membentuk kekebalan tubuh secara buatan melalui pemberian vaksin atau serum, untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit tuberkulosis digunakan vaksin Bacillus Calmette-Guerin (BCG).
12.Imunisasi Bacillus Calmette-Guerin yang selanjutnya disingkat imunisasi BCG adalah imunisasi yang diberikan untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit TB, berguna untuk mengurangi risiko tingkat keparahan TB.
13.Kontak erat adalah orang yang memiliki kontak erat dengan penderita TB paru aktif dalam jangka waktu yang lama.
14.Directly Observed Treatment Shortcourse yang selanjutnya disingkat DOTS adalah strategi yang direkomendasikan secara internasional untuk mengontrol penyakit TB yang diketahui sebagai strategi yang sangat efisien dan efektif.
15.Reagensia adalah zat atau senyawa atau larutan dalam konsentrasi tertentu yang digunakan untuk mengetahui zat lain yang belum diketahui sehingga diketahui isi zat lain tersebut.
16.Tuberkulin/tes mantoux adalah cara diagnostik untuk penyakit TB yang dilakukan dengan cara menyuntikkan suatu protein yang berasal dari kuman TB sebanyak 0,1 ml ke lapisan intradermal lengan kiri bawah.
17.Sensitivitas adalah ukuran keakuratan tes yaitu seberapa besar kemungkinan tes untuk mendeteksi positif orang-orang yang memiliki penyakit.
18.Resistensi adalah keadaan di mana kuman tidak dapat lagi dibunuh dengan antibiotik.
19.Advokasi adalah aktivitas oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan baik politik, ekonomi, sistem sosial maupun institusi.
20.Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta fakor yang terkait di tingkat populasi.
21.Humaniora kesehatan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya.
22.Biomedik adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan azas- azas dan pengetahuan dasar ilmu pengetahuan alam (biologi, kimia, dan fisika) untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, sel, organ dan organisme utuh hubungannya dengan penyakit dan mencarikan serta mengembangkan bahan yang tepat untuk mencegah.
23.Peningkatan KIE adalah komunikasi informasi dan edukasi ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan mengubah sikap untuk menghasilkan suatu perubahan perilaku yang spesifik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan terhadap keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari penularan Tuberkulosis;
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit Tuberkulosis pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.target dan strategi;
b.kegiatan Penanggulangan TB;
c.sumber daya;
d.pendanaan;
e.penelitian dan pengembangan;
f.peran serta masyarakat;
g.koordinasi, jejaring kerja dan Kemitraan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan target penanggulangan TB berdasarkan target nasional yaitu eliminasi TB Kota Cimahi Tahun 2030 dan Cimahi bebas TB Tahun 2048.
(2)Pelaksanaan Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Strategi Pemerintah Daerah menginduk kepada strategi nasional Penangulangan TB terdiri atas :
1. a.penguatan kepemimpinan program TB;
2. b.peningkatan akses layanan TB yang bermutu;
3. c.pengendalian faktor risiko TB;
4. d.peningkatan kemitraan TB;
5. e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TB; dan
6. f.penguatan manajemen program TB.
(4)Penguatan kepemimpinan program TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah komitmen Wali Kota dalam upaya penangulangan TB di Kota Cimahi.
(5)Peningkatan akses layanan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.
(6)Pengendalian faktor risiko TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB.
(7)Peningkatan kemitraan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui pendekatan public private mix (pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, swasta, LSM, organisasi profesi, institusi pendidikan kesehatan dan organisasi kemasyarakatan).
(8)Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan TB.
(9)Penguatan manajemen program TB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah penguatan sistem pencatatan dan pelaporan sebagai bahan penyusunan perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program TB

Pasal 6

Kegiatan penangulangan TB dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 7

(1)Kegiatan penangulangan TB harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.
(2)Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi program HIV dan AIDS, diabetes melitus, serta program kesehatan lain.
(3)Kegiatan penangulangan TB secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.

Pasal 8

Kegiatan Penanggulangan TB diselenggarakan melalui kegiatan:

a.promosi kesehatan;
b.surveilans TB;
c.pengendalian faktor risiko;
d.penemuan dan penanganan kasus TB;
e.pemberian kekebalan; dan
f.pemberian obat pencegahan.

Pasal 9

(1)Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TB ditujukan untuk :
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (Public Private Mix).
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TB, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TB.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan TB.

Pasal 10

(1)Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
(2)Surveilans TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
(3)Surveilans TB berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TB.
(4)Surveilans TB berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.
(5)Dalam penyelenggaraan Surveilans TB dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik, yang diperoleh langsung dari Dinas, masyarakat atau sumber data lainnya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…