DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketertiban umum dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, penghapusan Pasal 16 ayat (2), perubahan Pasal 17, Pasal 19, penyisipan Pasal 19A, perubahan Pasal 25, penyisipan Pasal 25A sampai dengan Pasal 25M, perubahan Pasal 32 ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201 7 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang untukum um berkewajiban

a.bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Cimahi, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tertib, tenteram, dan sehat untuk lancarnya peyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah; bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban b. Menimbang WALiKOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR9 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2017 TENTANGKETERTIBANUMUM WALiKOTACIMAHI PROVINS!JAWABARAT , .. ,,. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2017 TENTANG KETERTIBANUMUM. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTACIMAHI dan WALIKOTACIMAHI
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;

Pasal 7

(1)Pejalan kaki wajib :
1. a.menggunakan bagian J alan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
2. b.menyeberang di tempat yang telah ditentukan; dan/ atau
3. c.Dalam hal belum tersedianya penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
  1. 2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

( 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

(2)Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
(3)Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
(4)Setiap orang dilarang menggunakan trotoar diluar fungsi trotoar.

1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor215) diubah sebagai berikut:

Pasal 11

( 1) Setiap Orang dilarang:

a.memasuki atau berada di Ruang Terbuka Hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
b.melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar Taman, Ruang Terbuka Hijau atau Taman beserta kelengkapannya;
c.bertempat tinggal di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
1. 4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: atau petugas yang berwenang;
c.melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan, serta pada tempat-tempat tertentu; dan/ atau
d.menggangu fungsi jalan.

(2)Dikecualikan dari ayat ( 1) apabila telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang. Terminalmendirikana taua. membuat Bayangan;
1. b.mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap Jalan, atas izin pejabat

Pasal 8

( 1) Setiap Orang dilarang:

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Pejalan Kaki penyandang disabilitas dan difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.
1. d.menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
2. e.berjualan atau berdagang, menyimpan barang di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
3. f.berdiri, bersandar dan/ atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, ruang terbuka hijau, taman dan tempat-tempat umum;
4. g.melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang Jalan, Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Ternpat-Tempat Umum;
5. h.melakukan penebangan, pemotongan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan Taman.
  1. 1.mempergunakan bangku di ruang terbuka hijau, Taman dan tempat umum tidak sesuai dengan fungsinya; J. buang air besar dan kecil di Ruang Terbuka Hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
6. k.mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
  1. 1.membakar sampah di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum;
7. m.menempatkan tanaman di atas trotoar lebih dari 10% ( sepuluh persen) dari bagian trotoar;
8. n.memasang reklame di Taman; dan/ atau
9. o.melakukan perbuatan vandalisme di ruang terbuka hijau, taman dan tempat umum beserta perlengkapannya. keperluan usaha yang bersifat komersial;
10. f.mendirikan bangunan atau jembatan pada Daerah penguasaan sungai, saluran dan embung;
11. g.melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/ atau pencemaran sungai, saluran, embung dan mata air; padat ke sungai, embung, mata air a tau saluran;
12. d.melakukan kegiatan usaha di pmggir embung;
13. e.mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, embung dan mata rur untuk embung atau mata air;
14. c.membuang limbah, limbah cair, limbah saluran,

Pasal 12

( 1) Setiap Orang dilarang:

a.menempati bantaran sungai, embung, atau mata air;
b.membuang sampah ke sungai, saluran,
1. 5.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g dan huruf n dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah jabatan.
(3)Menyimpan barang di Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dikecualikan bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan. Setiap Orang dilarang:
1. a.berjualan dijalan, trotoar, jembatan penyebrangan orang, pinggir rel kereta, bantaran sungai, dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. b.berjualan di Ruang Terbuka Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
3. c.berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
4. d.melakukan usaha sebagai calo karcis atau tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
5. e.menyimpan, memproduksi dan mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
6. f.memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya;
7. g.membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/ a tau membunyikan petasan dan sejenisnya;

Pasal 13

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

h.menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hid up; dan/ a tau
1. 1.mengganggu/mengubah fungsi saluran air.

(2)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), bagi setiap orang yang telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

( 1) Setiap Orang dilarang:

a.mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mendirikan bangunan pada taman dan ruang terbuka hijau;
c.mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan;
d.mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
e.mendirikan bangun-bangunan reklame dan/ atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
g.mendirikan bangunan tanpa izin;
h.membuat atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, suku, agama, ras, atau antar golongan; dan/atau
1. 1.mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan
2. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
h.melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izm dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
1. 1.melakukan kegiatan usaha diluar jam operasional yang telah ditentukan.

Pasal 15

(1)Setiap pemilik atau penghuni bangunan, dan/ atau rumah diwajibkan:
1. a.menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
2. b.membuat sumur resapan air hujan, pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/ atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
4. d.memelihara dan mencegah kerusakan Rumija karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan atau rumah.
5. e.membuat septictank SNI, pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan
  1. 8.Ketentuan Pasal 15 sehingga berbunyi sebagai berikut: lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum atau sarana umum lainnya.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bagi setiap orang yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dari

Pasal 16

Setiap Orang dilarang:

a.meminta bantuan atau sumbangan tanpa izin dengan cara dan/ a tau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di Jalan, angkutan umum atau Tempat Umum;
b.menghimpun dan menyuruh orang lain dan/ atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
c.memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
d.mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza)yang memabukkan di Tempat Umum;
e.melakukan pesta Minuman Beralkohol dan/ atau minuman lain yang memabukkan; membeli barang/ makanan/ minuman pedagang asongan di Rumija; dan/ atau f.
1. 9.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.pemeliharaan lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya agar tidak membahayakan keselamatan orang; dan/atau
g.memelihara pagar pekarangan dan pagar hidup yang berbatasan langsung dengan Jalan dan pekarangan milik orang lain.

(2)Bangunan yang memiliki limbah domestik harus membuang limbah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pelayanan kesehatan tanpa izin;
1. b.menyelenggarakan dan/ a tau melakukan pelayanan kesehatan tradisional tanpa memiliki Surat Terdaftar pelayanan kesehatan Tradisional;
2. c.membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/ atau obat palsu;
3. d.membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan tanpa izin; dan/ atau
4. e.menyalahgunakan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. melakukandan/atau Setiap Orang dilarang:
5. a.menyelenggarakan

Pasal 19

11.Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dan/atau

e.menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan, orang lain dan/ a tau dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan perbuatan seks menyimpang. menyimpang: Setiap Orang dilarang:
a.melakukan perbuatan Prostitusi;
b.melakukan perbuatan Asusila;
c.memberikan kesempatan, menyediakan, dan/ a tau mengusahakan tempat yang digunakan untuk perbuatan Asusila.
d.melakukan perbuatan seks

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…