DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanaman Modal, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Kewenangan Urusan Penanaman Modal; 4. Bentuk, Jenis atau Barang Usaha, Lokasi, dan Jangka Waktu Penanaman Modal; 5. Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Penanam Modal; 6. Ketenagakerjaan; 7. Perlakuan Terhadap Penanam Modal; 8. Partisipasi Masyarakat; 9. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; 10. Pelaporan; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 210); 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Seri E); 11.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Penanam Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN, adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13.Penanam Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA, adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15.Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
16.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18.Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut LKPM, adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
20.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria.
21.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
23.Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan pemberian fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/ Negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efektivitas dan efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
(2)Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja ;
3. c.meningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. e.meningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
1. a.penetapan pemberian insentif/fasilitas dibidang iklim Penanaman Modal dan pembuatan peta investasi Daerah;
2. b.penyelenggaran promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Perizinan dan Non perizinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal;
4. d.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
5. e.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
(2)Sub urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan fasilitas kepada Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan cara:
1. a.mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal; dan
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
(2)Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri, melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.analisis minat Penanaman Modal;
3. c.pameran;
4. d.temu usaha;
5. e.seminar investasi;
6. f.fasilitas misi investasi; dan
7. g.penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
(3)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

Pasal 6

(1)Pelayanan Penanaman Modal meliputi pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
(2)Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah Kota wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perizinan dan Non perizinan

(1)Jenis Perizinan terdiri atas:
1. a.Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
2. b.Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
3. c.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
4. d.Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
5. e.Izin Kantor Perwakilan; dan
6. f.Izin operasional berbagai sektor usaha.
(2)Jenis Non perizinan atas:
1. a.Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. b.Angka Pengenal Importir; dan
3. c.Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan urusan Penanaman Modal diselenggarakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. Paragraf Kesatu Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 10

(1)Pendaftaran Penanaman Modal wajib dimiliki oleh Penanam Modal dalam negeri yang:
1. a.bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal; dan
2. b.dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
(2)Permohonan Izin Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP di tingkat Pusat (BKPM), PTSP di Daerah Provinsi, atau PTSP di Daerah Kota (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.
(3)Izin Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dapat dicabut oleh Wali Kota melalui DPMPTSP.
(4)Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…