DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai urusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
21.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
23.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29); 4
26.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
27.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
28.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Walikota adalah Walikota Cirebon.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5.Kepala SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. 5
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7.Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan/atau bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11.Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
12.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
14.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16.Permainan daring (game online) adalah permainan komputer yang memerlukan koneksi internet saat memakainya.
17.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
18.Nirkabel adalah sistem hubungan antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz.
19.Wireless Fidelity yang selanjutnya disingkat wi-fi adalah jaringan internet nirkabel yang melayani pengguna pada jarak tertentu dalam suatu area terbatas dalam suatu gedung atau rumah.
20.Hotspot adalah tempat-tempat umum yang memiliki layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan nirkabel, seperti pada perguruan tinggi, mall, plaza, perpustakaan, hotel, restoran, atau pelabuhan. 6
21.Voice over Internet Protocol yang selanjutnya disingkat VoIP adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet di mana suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.
22.Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh SKPD untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
23.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
24.Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
25.Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
26.Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
27.Kantor pusat adalah penyelenggara usaha jasa titipan dengan ruang lingkup nasional.
28.Kantor cabang adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dan merupakan bagian dari kantor pusat.
29.Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
30.Warung internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa akses internet.
31.Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
32.Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
33.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
34.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
35.Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 7
36.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
37.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
38.Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
39.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
40.Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
41.Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
42.Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
43.Media center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
44.Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders), agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat.
45.Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
46.Cyber City adalah suatu kota yang memiliki infrastruktur yang mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap baik kuantitas dan kualitasnya dari sistem yang digunakan maupun keterpaduan komponen sistem yang ada dalam kota tersebut.
47.Interoperabilitas adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu metode yang disetujui bersama. 8

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bertujuan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna, berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan harkat/martabat masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

BAB III

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota menyusun rencana induk e-government yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Kota untuk mewujudkan cyber city.
(2)Rencana induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana induk e-government meliputi:
1. a.kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conceptual framework);
2. b.cetak biru pengembangan (e-government blueprint);
3. c.solusi pentahapan pengembangan (e-government roadmap);dan
4. d.rencana implementasi (e-government implementation plan). 9
(4)Pelaksanaan e-government ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan :
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk e-government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan e-goverment pada Pemerintah Kota mencakup :

a.hubungan Pemerintah Kota dengan lembaga pemerintah (Government to Government);
b.hubungan Pemerintah Kota dengan pelaku usaha (Government to Bussines);dan
c.hubungan Pemerintah Kota dengan masyarakat (Government to Citizen).

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota harus mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
(2)Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
(4)Setiap OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan integrasi sistem melalui koordinasi dengan SKPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sehingga terselenggara komunikasi yang efektif. 10
(2)Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi;dan
2. b.keterbukaan informasi publik.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kota melalui SKPD melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi di Kota.
(4)Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
1. a.media massa;dan
2. b.lembaga komunikasi sosial.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai urusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
21.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
23.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29); 4
26.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
27.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
28.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Walikota adalah Walikota Cirebon.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5.Kepala SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. 5
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7.Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan/atau bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11.Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
12.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
14.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16.Permainan daring (game online) adalah permainan komputer yang memerlukan koneksi internet saat memakainya.
17.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
18.Nirkabel adalah sistem hubungan antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz.
19.Wireless Fidelity yang selanjutnya disingkat wi-fi adalah jaringan internet nirkabel yang melayani pengguna pada jarak tertentu dalam suatu area terbatas dalam suatu gedung atau rumah.
20.Hotspot adalah tempat-tempat umum yang memiliki layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan nirkabel, seperti pada perguruan tinggi, mall, plaza, perpustakaan, hotel, restoran, atau pelabuhan. 6
21.Voice over Internet Protocol yang selanjutnya disingkat VoIP adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet di mana suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.
22.Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh SKPD untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
23.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
24.Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
25.Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
26.Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu.
27.Kantor pusat adalah penyelenggara usaha jasa titipan dengan ruang lingkup nasional.
28.Kantor cabang adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dan merupakan bagian dari kantor pusat.
29.Kantor agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan usaha jasa titipan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.
30.Warung internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa akses internet.
31.Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
32.Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
33.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
34.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
35.Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 7
36.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
37.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
38.Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
39.Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
40.Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
41.Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
42.Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
43.Media center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
44.Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders), agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat.
45.Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
46.Cyber City adalah suatu kota yang memiliki infrastruktur yang mempunyai sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap baik kuantitas dan kualitasnya dari sistem yang digunakan maupun keterpaduan komponen sistem yang ada dalam kota tersebut.
47.Interoperabilitas adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu metode yang disetujui bersama. 8

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 4

BAB III

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota menyusun rencana induk e-government yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Kota untuk mewujudkan cyber city.
(2)Rencana induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana induk e-government meliputi:
1. a.kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conceptual framework);
2. b.cetak biru pengembangan (e-government blueprint);
3. c.solusi pentahapan pengembangan (e-government roadmap);dan
4. d.rencana implementasi (e-government implementation plan). 9
(4)Pelaksanaan e-government ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan :
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk e-government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan e-goverment pada Pemerintah Kota mencakup :

a.hubungan Pemerintah Kota dengan lembaga pemerintah (Government to Government);
b.hubungan Pemerintah Kota dengan pelaku usaha (Government to Bussines);dan
c.hubungan Pemerintah Kota dengan masyarakat (Government to Citizen).

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota harus mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
(2)Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada Pemerintah Kota harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
(4)Setiap OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan integrasi sistem melalui koordinasi dengan SKPD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sehingga terselenggara komunikasi yang efektif. 10
(2)Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi;dan
2. b.keterbukaan informasi publik.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kota melalui SKPD melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi di Kota.
(4)Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
1. a.media massa;dan
2. b.lembaga komunikasi sosial.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945