DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang meliputi Ketentuan Umum, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69).
15.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cirebon.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Cirebon.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10.Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi adalah suatu jabatan strategis yang memadukan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13.Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
14.Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
15.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16.Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
17.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan.
18.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
19.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
20.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
21.Penyelenggara Pusat Data Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
22.Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data/ atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
23.Pengelolaan Nama Domain adalah pengelolaan nama domain Daerah.
24.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
25.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26.Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
28.Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan sistem elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi.
29.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi meliputi penyelenggaraan:

a.komunikasi dan informatika;
b.statistik;
c.persandian;
d.partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
e.kerja sama dan kemitraan; dan
f.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik yang meliputi seluruh pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap Urusan Pemerintahan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Daerah Kota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota membentuk PPID untuk pengelolaan dan layanan Informasi Publik.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
(2)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media pengaduan dalam bentuk elektronik dan non elektronik.
(3)Setiap perangkat daerah mengelola dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Dinas.
(4)Dinas menyiapkan dan mengelola sarana dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat.
(5)Dinas melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kota melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik.
(2)Monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
2. b.pengumpulan pendapat umum;
3. c.pemantauan aduan masyarakat; dan
4. d.evaluasi dan pemilihan isu publik.
(3)Monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Dinas melaporkan hasil monitoring opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengelolaan komunikasi publik.
(2)Pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan dan pelaksanaan komunikasi publik; dan
2. b.manajemen komunikasi krisis.
(3)Pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Dalam melaksanakan pengelolaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

(1)Perencanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan meliputi penyusunan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah Kota dan perencanaan media komunikasi publik.
(2)Penyusunan agenda prioritas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pemantauan Informasi kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kota, serta memperhatikan isu terindikasi krisis.
(3)Perencanaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyusunan target tujuan, target khalayak, media yang digunakan, serta materi konten komunikasi publik.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan konten, dan pengelolaan media komunikasi publik.
(2)Pengelolaan konten, dan pengelolaan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penyusunan strategi komunikasi publik;
2. b.pengemasan konten;
3. c.penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
4. d.penyelenggaraan diseminasi pesan di media; dan
5. e.evaluasi penggunaan media komunikasi publik.

Pasal 11

(1)Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
1. a.penyiapan penanganan komunikasi krisis;
2. b.pengelolaan komunikasi krisis; dan
3. c.evaluasi penanganan komunikasi krisis.
(2)Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Komunikasi Krisis yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…