d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
c.bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum terutama bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan ikon Kota berwawasan budaya berdasarkan falsafah Tri Hita Karana;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
Menimbang: a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia mendapatkan kepastian hukum yang adil; WALIKOTADENPASAR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTADENPASAR PROVINS! BALI PERATURANDAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG BANTUANHUKUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.
6.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan.
7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
9.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
10.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM