DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; 3. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; 4. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM; 5. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM; 6. SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN PROSES BANTUAN HUKUM; 7. LARANGAN; 8. PENDANAAN; 9. KETENTUAN PENYIDIKAN; 10. KETENTUAN PIDANA; 11. KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
c.bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum terutama bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan ikon Kota berwawasan budaya berdasarkan falsafah Tri Hita Karana;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Menimbang: a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia mendapatkan kepastian hukum yang adil; WALIKOTADENPASAR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTADENPASAR PROVINS! BALI PERATURANDAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG BANTUANHUKUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Kota adalah Kota Denpasar.
2. 2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. 3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. 5.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.
6. 6.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan.
7. 7.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. 8.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
9. 9.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
10. 10.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGBANTUANHUKUM MEMUTUSKAN: WALIKOTADENPASAR dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA DENPASAR Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

(1)Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung pada evaluasi yang dilakukan oleh Walikota terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum selama 1 (satu) tahun.
(4)Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara;
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya litigasi maupun non litigasi.
(4)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum;

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara dalam hal persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 3

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan; dan
d.efektifitas.

Pasal 2

11.Kade Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh orgamsasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
b.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
c.be bas mengeluarkan pernyataan dan/ atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
d.mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah daerah, untuk kepentingan pembelaan perkara;
e.mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBER! BANTUANHUKUM BABV Penerima bantuan hukum memiliki kewajiban:

a.mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mencabut surat kuasa dengan alasan yang logis;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kade Etik Advokat.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMABANTUANHUKUM

(1)Untuk mendapatkan bantuan hukum, Calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi bantuan hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.fotokopi KTP clan/ a tau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai identitas diri;
2. b.kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa; dan
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.
4. d.Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
(3)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki KTP atau dokumen lain sebagai identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/ a tau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

Pasal 12

(2)Pemberi bantuan hukum berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
(1)Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban:
1. a.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. b.memberikan pelayanan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum;
3. c.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD setiap 4 (empat) bulan sekali.
4. d.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan dalam pemberian Bantuan Hukum setiap tahun.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011