DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda in mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kewenangan; Kriteria Dan Bentuk Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan; Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Diberikan Insentif Dan/Atau Kemudahan; Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan; Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab; Jangka Waktu Dan Frekuensi; Evaluasi Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-d3eb5484de90f0c4bc517e84269089b01_conv.pdf
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6.Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha, pelaku usaha dan/atau usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi.
11.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.
12.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Investor untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
13.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14.Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yaitu:

a.meningkatkan Penanaman Modal di Daerah;
b.menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
c.jenis usaha atau kegiatan yang diberikan insentif dan/atau kemudahan;
d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
f.evaluasi dan pelaporan; dan
g.jangka waktu dan frekuensi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
14. n.berorientasi ekspor; dan/atau
15. o.mempekerjakan disabilitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel dan parameter penilaian terhadap kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.fasilitasi dengan perbankan dan/atau lembaga keuangan untuk mendapatkan bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi informasi lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

(1)Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:
1. a.pengajuan permohonan;
2. b.verifikasi dan penilaian; dan
3. c.pelaksanaan pemberian.
(2)Selain berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Investor dapat diberikan oleh Walikota secara jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019