DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Nomor: 24
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PP ini mengatur mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Selain itu, diatur juga terkait kriteria, bentuk insentif, dan kemudahan investasi di daerah. Pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dengan peraturan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Of5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH. BAI} I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyat danlatau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
2.Investor adalah penan€rm modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
4.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat danf atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
5.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonhskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip :

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien. Pemberian Kemudahan

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastn:ktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; L industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasiekspor.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal . yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penan€unan modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKedua... REFUBLTK INDONESIA

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. j.kemudahan REPUBLIK TNDONES!A
11. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
13. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
14. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

(l) Pemberian Insentif kepada Masyarakat peraturan daerah. Pemberian Kemudahan Investor diatur dengan dan/atau dan/atau

(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
2. b.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
3. c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
4. d.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
5. e.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan SK No 0050/.1 A
6. f.evaluasi . .
7. f.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 9

(1)Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor.
(2)Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau lnvestor, kepala daerah melakukan verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. (21 Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi. FRESTDEN REPUBLIK tNDONEStA
(1)Kepala daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor. (21 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 1 1

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (16)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (16)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 55 Tahun 2020