DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Prinsip 3. Tujuan dan Ruang Lingkup 4. Penyelenggaraan Pendampingan Pra-Nikah 5. Pembangunan Keharmonisan Keluarga 6. Pendidikan dan Pengasuhan Anak 7. Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan 8. Perlindungan Khusus Keluarga 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Keluarga 10. Kemitraan Strategi Peningkatan Ketahanan 11. Kerjasama 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kota di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga;
16.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169); 6
21.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 10);
22.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Depok.
4.Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7
5.Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10.Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan. 8
11.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
12.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
13.Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
14.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
15.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. 9
16.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
17.Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah diantaranya Forum Kota Layak Anak, lembaga masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
18.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah Unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
19.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah. 10

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Peningkatan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keagamaan;
b.legalitas;
c.kemanusiaan;
d.keseimbangan;
e.manfaat;
f.perlindungan;
g.kekeluargaan;
h.keterpaduan; dan
i.partisipatif.

Pasal 3

Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga;
c.berbasis budaya dan kearifan lokal;
d.kualitas kependudukan yang berdaya saing. 11

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pembangunan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Kota Depok.
(2)Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok bertujuan untuk :
1. a.mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
2. b.mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai- nilai agama dan budaya luhur bangsa;
3. c.menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
4. d.menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
5. e.meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
6. f.meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;
b.pembangunan keharmonisan keluarga; 12
c.pendidikan dan pengasuhan anak;
d.pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga;
e.kelembagaan ketahanan keluarga;
f.perlindungan khusus keluarga;
g.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
h.kemitraan strategis ketahananan keluarga.

BAB IV

PENYELENGGARAN PENDAMPINGAN PRA-NIKAH

Pasal 6

(1)Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan :
1. a.bimbingan;
2. b.informasi; dan
3. c.pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.
(2)Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai perundang- undangan yang dlaksanakan oleh Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam atau lembaga keagamaan lainnya yang menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah.
(3)Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
(4)Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, Keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang- undangan dan lain-lain. 13
(5)Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya.
(6)Penyelenggaraan Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan Pra-Nikah bagi calon Pasangan suami isteri.
(7)Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/atau di tempat Penyelenggara Bimbingan yang di inisiasi Pemerintah.
(8)Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kota Depok dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan.
(9)Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

BAB V

PEMBANGUNAN KEHARMONISAN KELUARGA

Pasal 7

(1)Pembangunan keharmonisan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.
(2)Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga mempunyai wewenang untuk :
1. a.membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga;
2. b.memberdayakan masyarakat; 14
3. c.membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
4. d.memfasilitasi para pasangan suami isteri untuk mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Tahapan pembangunan keharmonisan keluarga adalah :
1. a.pembangunan keharmonisan hubungan suami dan isteri;
2. b.pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak;
3. c.pembangunan keharmonisan dalam lingkup keluarga besar;
4. d.pembangunan keharmonisan keluarga dan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
(4)Pembangunan keharmonisan keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
(5)Metode kegiatan pembangunan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.
(6)Pembangunan keharmonisan keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). 15

Pasal 8

(1)Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
(2)Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:
1. a.memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
3. c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
4. d.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
5. e.berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
6. f.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah/kota;
7. g.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
8. h.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai- nilai kebangsaan; 16
9. i.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
10. j.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 9

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

a.mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
b.berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
c.menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Kota untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Pasal 10

(1)Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 17

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015