DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Perubahan terkait Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah dan Bagi Hasil Keuntungan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya aset-aset Pemerintah Kota Depok yang dikuasai dan dipergunakan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, maka perlu

Menetapkan

menetapkan penyertaan modal daerah berupa barang kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok; LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2022 2

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 3
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:
7. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah Kota dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta yang selanjutnya disebut Perseroda Air Minum Tirta Asasta adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
2.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.

3.Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA dan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 2B dan Pasal 2C, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IA PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2B

(1)Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 5
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai wajar pada saat Barang Milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Nilai wajar Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp82.986.000.000,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).
(4)Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai rincian nilai wajar Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(6)Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2C

Dengan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B, maka jumlah kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kota pada Perseroda Air Minum Tirta Asasta bertambah, diakumulasikan dengan seluruh Penyertaan Modal Daerah sebelumnya.

4.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 7A

(1)Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah Kota yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran Perseroda Air Minum Tirta Asasta.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan daerah. SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM •fiftl~!l\T DAERAH KOTA DEPOK. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 15 Desember 2022 1 September WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 15 Desember 2022 1 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD SUPIAN SURI LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 15 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (15/253/2022) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK I. UMUM Perseroda Air Minum Tirta Asasta merupakan PDAM yang sejak Oktober 2015 menerima limpahan aset dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang berada di Kota Depok termasuk sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalamnya. Aset-aset tersebut tentunya harus dikelola dan disinkronkan dengan aset PDAM Kota Depok yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Depok sendiri. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, kini berubah badan hukum menjadi Perseroda Air Minum Tirta Asasta. Perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana bentuk badan hukum terbagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Pemilihan bentuk badan hukum Perseroda ini dilandasi oleh kajian tentang perubahan bentuk badan hukum PDAM yang telah 2 kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan kemudian ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Depok. Pemerintah Kota Depok sendiri telah menunjukan komitmennya untuk mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Depok dengan memberikan dukungan pembiayaan. Sedangkan dalam program optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi, Perseroda Air Minum Tirta Asasta mempunyai rencana strategis yang berupa Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Distribusi, dalam rencana kerja perusahaan selama 2020–2025 tersebut akan dilakukan optimalisasi di berbagai wilayah, Revitalisasi pipa distribusi, retikulasi, dan service connection wilayah barat, perbaikan dan pemeliharaan pipa, serta perluasan distribusi pelayanan. 8 Untuk mewujudkan peningkatan layanan serta sarana dan prasarana Perseroda Air Minum Tirta Asasta yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kota berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perseroda Air Minum Tirta Asasta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan daerah, diperlukan penguatan struktur penyertaan modal daerah dalam bentuk aset/barang kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap barang/aset yang sudah diserahgunakan kepada PDAM, tetapi statusnya masih tercatat sebagai barang/aset milik Pemerintah Daerah Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas Angka 3

Pasal 2B

Cukup jelas 9

Pasal 2C

Cukup jelas Angka 4

Pasal 7A

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 24 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK RINCIAN NILAI WAJAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK NO. NAMA ASET SUMBER DANA TAHUN NILAI ASET KETERANGAN

1.Gedung Menara Peninjau Permanen APBN 2014 Rp12.218.130.000,00 INSTALASI PENGELOLAAN AIR IBU KOTA KECAMATAN SAWANGAN 2. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar APBN 2015 Rp2.920.220.000,00 PIPA DISTRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR DUREN SERIBU
3.Saluran Drainage APBD Provinsi Jawa Barat 2015 Rp4.805.390.000,00 PIPA DISTRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR SUKMAJAYA 4. Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar APBD Provinsi Jawa Barat 2015 Rp3.935.950. 000,00 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KAWASAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PERKOTAAN 5. Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil APBD Kota Depok 2016 Rp20.609.700.000,00 INSTALASI PENGELOLAAN AIR LEGONG INSTALASI PENGELOLAAN AIR CITAYAM
6.Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang APBD Kota Depok 2016 Rp14.174.840.000,00 JARINGAN DISTRIBUSI LEGONG-BOOSTER SIDAMUKTI
7.Jaringan Rumah Tangga (JARUT) APBD Kota Depok 2016 Rp2.608.410.000,00 JARINGAN PIPA RETIKULASI PERUMAHAN BUMI SAWANGAN INDAH 2
8.Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil APBD Kota Depok 2017 Rp2.882.070.000,00 JARINGAN PIPA RETIKULASI KELURAHAN SAWANGAN BARU
9.Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang APBD Kota Depok 2017 10. Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil APBD Kota Depok 2017 11. Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil APBD Kota Depok 2017
12.Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang APBD Kota Depok 2017 Rp3.296.300.000,00 JARINGAN DISTRIBUSI DAN RETIKULASI AIR BERSIH PERPIPAAN MBR KAWASAN TIMUR13. Jaringan Pembawa Kapasitas Besar APBD Kota Depok 2017 14. Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang APBD Kota Depok 2018 Rp1.607.270.000,00 JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PERPIPAAN SUKAMAJU BARU 15. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum APBD Kota Depok 2019 Rp1.736.180.000,00 JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH PERPIPAAN SUKAMAJU BARU
16.Sumur Resapan APBD Kota Depok 2019 Rp4.194.870.000,00 INSTALASI PENGELOLAAN AIR CITAYAM (UPRATING-2019) 17. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum APBD Kota Depok 2020 Rp2.350.590.000,00 INSTALASI PENGELOLAAN AIR CITAYAM (UPRATING-2020)
18.Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang APBD Kota Depok 2020 Rp5.393.870.000,00 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM RATUJAYA
19.Mobil Tangki Air APBN 2015 Rp126.240.000,00 1 UNIT KENDARAAN MOBIL TANGKI (Nopol: B 9136 SMA)
20.Mobil Tangki Air APBN 2015 Rp126.240.000,00 1 UNIT KENDARAAN MOBIL TANGKI (Nopol: B 9137 SMA) T O T A L Rp82.986.270.000,00 DIBULATKAN Rp82.986.000.000,00 Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…