DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Perda lama mengenai kawasan tanpa roko

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di wilayah Kota Depok perlu ditumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca secara holistik dan sistematik;

b.bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
7. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. 13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16); 4
14. 14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. 15.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03), diubah sebagai berikut :
16. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
4.Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban KTR, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Depok di bidang Kesehatan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Depok.
6.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
7.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8.Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9.Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 6
10.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12.Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
13.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
14.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
15.Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
16.Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
17.Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan. 7
18.Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
19.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan /atau masyarakat.
20.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
22.Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
23.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
24.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. 8
25.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
26.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
27.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29.Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
30.Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
31.Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan Produk Tembakau. 9
2.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Jenis Rokok meliputi :

a.Rokok Klobot;
b.Rokok Kawung;
c.Rokok Sigaret;
d.Rokok Cerutu;
e.Rokok Daun Nipah;
f.Rokok Putih;
g.Rokok Kretek;
h.Rokok Klembak;
i.Rokok Filter;
j.Rokok Non Filter;
k.Rokok Herbal;
l.Shisha;
m.Rokok elektronik/Vape;
n.Rokok elektrik evod; dan
o.jenis rokok lainnya.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Kewajiban Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR, meliputi:
1. a.melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.menyediakan media edukasi dan kampanye KTR/informasi bahaya rokok.
(2)Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, Pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR. 10
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Pimpinan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
  2. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dengan Peraturan daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
(2)Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tempat Umum;
2. b.Tempat Kerja;
3. c.Tempat Ibadah;
4. d.Tempat Anak Bermain;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Proses Belajar Mengajar; dan
7. g.Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. a.pasar modern;
2. b.pasar tradisional;
3. c.pertokoan; 11
4. d.tempat wisata;
5. e.tempat hiburan;
6. f.hotel;
7. g.restoran;
8. h.halte;
9. i.gedung kesenian/bioskop;
10. j.terminal;
11. k.taman Kota;
12. l.stasiun;
13. m.sarana/tempat olahraga; dan
14. n.tempat lainnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
(2)Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang :
1. a.memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
2. b.meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada lemari yang terbuka/tidak tertutup dan transparan;
3. c.meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya bersebelahan dengan produk kebutuhan bayi dan anak; dan
4. d.memberikan tanda menyediakan dan/atau menjual rokok dan/atau produk tembakau lainnya. 12
(3)Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.
(4)Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau:
1. a.menggunakan mesin layan diri;
2. b.kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.kepada perempuan hamil.
(5)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperkuat dengan kewajiban menunjukkan identitas diri yang berlaku.
(6)Setiap Orang dan/atau badan dilarang baik di dalam maupun di luar ruang untuk menyelenggarakan kegiatan, mengiklankan, mempromosikan serta memberikan dan/atau menerima sponsor maupun kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan produk tembakau dan/atau yayasan dan/atau lembaga lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di seluruh wilayah Kota.
(7)Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dilarang menyediakan sarana atau tempat untuk merokok di tempat penjualan rokok.

7.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 16 dihapus. 13
10.Judul Bagian Keenam BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak dan tempat berkumpul anak-anak lainnya.
(2)Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/batas terluar.

12.Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus. 14
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar/batas terluar.
(3)Setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus, kecuali dalam rangka penelitian.

14.Judul Bagian Kesembilan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
15.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Setiap orang dilarang merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar/batas terluar.
(3)Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, rokok dan/atau produk tembakau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(4)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar/batas terluar. 15

16.Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Wali Kota melakukan pembinaan umum atas:
1. a.perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
2. b.terwujudnya KTR.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
1. a.Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
2. b.Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
2. b.koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
3. c.memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
4. d.merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
5. e.bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, dan dalam memberikan terapi upaya berhenti merokok.
(4)Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok. 16
(5)Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

17.Ketentuan ayat (3) Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Kota.
(2)Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Wali Kota.
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

18.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

b.bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
7. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. 13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16); 4
14. 14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. 15.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03), diubah sebagai berikut :
16. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
4.Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban KTR, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Depok di bidang Kesehatan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Depok.
6.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
7.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8.Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9.Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 6
10.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12.Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
13.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
14.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
15.Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
16.Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
17.Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan. 7
18.Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
19.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan /atau masyarakat.
20.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
22.Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
23.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
24.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. 8
25.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
26.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
27.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29.Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
30.Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
31.Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan Produk Tembakau. 9
2.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Jenis Rokok meliputi :

a.Rokok Klobot;
b.Rokok Kawung;
c.Rokok Sigaret;
d.Rokok Cerutu;
e.Rokok Daun Nipah;
f.Rokok Putih;
g.Rokok Kretek;
h.Rokok Klembak;
i.Rokok Filter;
j.Rokok Non Filter;
k.Rokok Herbal;
l.Shisha;
m.Rokok elektronik/Vape;
n.Rokok elektrik evod; dan
o.jenis rokok lainnya.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Kewajiban Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR, meliputi:
1. a.melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.menyediakan media edukasi dan kampanye KTR/informasi bahaya rokok.
(2)Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, Pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR. 10
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Pimpinan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
  1. 4.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
  2. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dengan Peraturan daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
(2)Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tempat Umum;
2. b.Tempat Kerja;
3. c.Tempat Ibadah;
4. d.Tempat Anak Bermain;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.Tempat Proses Belajar Mengajar; dan
7. g.Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. a.pasar modern;
2. b.pasar tradisional;
3. c.pertokoan; 11
4. d.tempat wisata;
5. e.tempat hiburan;
6. f.hotel;
7. g.restoran;
8. h.halte;
9. i.gedung kesenian/bioskop;
10. j.terminal;
11. k.taman Kota;
12. l.stasiun;
13. m.sarana/tempat olahraga; dan
14. n.tempat lainnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
(2)Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang :
1. a.memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
2. b.meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya pada lemari yang terbuka/tidak tertutup dan transparan;
3. c.meletakkan rokok dan/atau produk tembakau lainnya bersebelahan dengan produk kebutuhan bayi dan anak; dan
4. d.memberikan tanda menyediakan dan/atau menjual rokok dan/atau produk tembakau lainnya. 12
(3)Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.
(4)Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau:
1. a.menggunakan mesin layan diri;
2. b.kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.kepada perempuan hamil.
(5)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperkuat dengan kewajiban menunjukkan identitas diri yang berlaku.
(6)Setiap Orang dan/atau badan dilarang baik di dalam maupun di luar ruang untuk menyelenggarakan kegiatan, mengiklankan, mempromosikan serta memberikan dan/atau menerima sponsor maupun kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan produk tembakau dan/atau yayasan dan/atau lembaga lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di seluruh wilayah Kota.
(7)Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dilarang menyediakan sarana atau tempat untuk merokok di tempat penjualan rokok.

7.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 16 dihapus. 13
10.Judul Bagian Keenam BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak dan tempat berkumpul anak-anak lainnya.
(2)Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
(3)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar/batas terluar.

12.Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus. 14
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar/batas terluar.
(3)Setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/atau produk tembakau di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus, kecuali dalam rangka penelitian.

14.Judul Bagian Kesembilan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
15.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Setiap orang dilarang merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar/batas terluar.
(3)Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, rokok dan/atau produk tembakau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(4)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar/batas terluar. 15

16.Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Wali Kota melakukan pembinaan umum atas:
1. a.perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
2. b.terwujudnya KTR.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
1. a.Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
2. b.Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
2. b.koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
3. c.memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
4. d.merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
5. e.bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, dan dalam memberikan terapi upaya berhenti merokok.
(4)Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok. 16
(5)Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

17.Ketentuan ayat (3) Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Kota.
(2)Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Wali Kota.
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

18.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: