DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rokok yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang hila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku Perokok Aktif maupun Perokok Pasif;
b.bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan Rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, danjatau mempromosikan Rokok;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4. 5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235};
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}; 2
6. 7.Undang-Undang Noinor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. 8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
8. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 3
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
14. 15.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. 16.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
16. 17.Peraturan Daerah Kota Depok Nom or 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
17. 18.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Depok. · 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Depok.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban KTR, yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Walikota Depok.
7.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan danjatau mempromosikan produk tembakau. 5
8.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di luar KTR.
9.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat
10.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ a tau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12.Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya· atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
14.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. 6
15.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
16.Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/ a tau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
17.Produksi adalah kegiatan a tau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali danjatau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
18.!klan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/ a tau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mem pengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
19.Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ a tau tern pat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ a tau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan/ a tau masyarakat. 7
22.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sum ber-sum ber bahaya.
23.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ a tau pelatihan.
24.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.
25.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga . 26 . Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
27.Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
28.Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma , kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 29 . Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah 1n1.

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan; c . kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
d.keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur a tau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f.kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
g.partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung; 9
h.keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
1. 1.transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ketentuan
a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok danjatau produk tembakau lainnya; dan
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok. 10

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang be bas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR. Pimpinan berhak untuk:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat danjatau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda a tau media yang mudah dimengerti;
c.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuat persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ a tau didengar baik. 11 Pasal 8

(1)Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/ a tau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disewakan, Pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR.
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/ a tau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Pimpinan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria se bagai berikut :
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedungjtempatjruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

(1)Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi danjatau pengggunaan rokok dan/ atau produk tembakau lainnya.
(2)Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk KTR dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. 12
(3)Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan tempat-tempat tersebut.

Pasal 10

(1)!klan rokok danjatau produk tembakau lainnya wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/ a tau 15% (lima belas persen) dari totalluas iklan;
2. b.mencantumkan penandaanjtulisan seperti "18+" dalam !klan;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/ a tau menampilkan wujud a tau bentuk rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/ a tau wanita hamil dalam bentuk gambar danjatau tulisan;
  1. 1.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/ a tau wanita hamil; J. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model !klan; dan
9. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 13
(2)Pemasangan lklan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan a tau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi; dan
5. e.tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok. BABIV PENETAPAN KTR

Pasal 12

(1)Dengan Peraturan daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
(2)Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/ a tau tempat berkumpul anak; 14
5. e.angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar;dan
7. g.sarana kesehatan.
(3)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. a.pasar modern;
2. b.pasar tradisional;
3. c.pertokoan;
4. d.tempat wisata;
5. e.tempat hiburan;
6. f.hotel;
7. g.restoran;
8. h.halte;
  1. 1.gedung kesenianfbioskop; J. terminal;
9. k.stasiun; dan
  1. 1.sarana olahraga.
(1)Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
(2)Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/ a tau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok danfatau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "di sini tersedia rokok". 15
(3)Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau:
1. a.menggunakan mesin layan diri;
2. b.kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.kepada perempuan hamil.

Pasal 14

(1)Setiap orang dan badan yang memproduksi danjatau mengimpor rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/ a tau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan gambar rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok.
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan badan dan/atau perorangan yang diliput media. PasallS Setiap orang dan badan yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan gambar rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya. 16 Pasal 16 Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya dan/ a tau bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Baglan Ketlga Tempat Umum Pasall7
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(2)Setiap orang dan badan dilarang untuk menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya di tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) .
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar /batas terluar. Baglan Keempat Tempat Kerja Pasal 18
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok danjatau produk tembakau lainnya di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, dan industri. 17
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagarjbatas terluar.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok danjatau produk tembakau lainnya di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , dan Taman Kanak-Kanak.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau di tempat bermain dan/ a tau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak- Kanak.
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar /batas terluar. 18
(1)Setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau di dalam dan di bagian luar angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(2)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar jbatas terluar.
(3)Setiap orang dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau di tern pat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus. 19
(4)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar /batas terluar.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar /batas terluar.
(3)Setiap orang, badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, rokok dan/ a tau produk tembakau di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(4)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar jbatas terluar. 20 BABV PEMBINAAN DAN PELAPORAN
(1)Walikota melakukan pembinaan umum atas: a . perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
1. b.terwujudnya KTR.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada : a . Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
1. b.Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik; b . koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama; c . memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR; d . merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
1. e.bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. 21 Pasal 25
(1)Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan pada KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.kunjungan ke lokasi KTR;
2. b.melakukan pembinaan kepada Pimpinan KTR.
(1)Pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Walikota.
(2)Organisasi Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Walikota.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
1. a.Laporan rutin; dan
2. b.Laporan insidental.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Walikota. Umum Pasal 27
(1)Pengendalian Penyelengaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditujukan untuk mengetahui :
1. a.ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR;dan b . ketaatan pimpinan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 28

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a , dilaksanakan oleh Pimpinan dan/ a tau OPD.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh OPD.
(1)Pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya .
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berwenang:
1. a.menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ a tau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; 23
2. b.memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggaL~a..11. KTR.

Pasal 30

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), diselenggarakan set;Ap hari secara terus menerus.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan melakukan koordinasi dengan OPD. Paragraf2 Petugas Pengawas KTR Pasal 31
(1)Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi ke""~Nenangan khusus untuk itu.
(2)Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilAyah keijanya.
(1)OPD wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/ a tau menindak lanjuti laporan pimpinan.
(3)Kunjungan sebagai..rnana di..maksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak. 24 Pasal 33
(1)OPD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib disertai dengan surat tugas.
(2)Pimpinan wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan tugas pengawasan KTR.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa132 ayat (1) berwenang :

a.memasuki KTR, kantor danjatau tempat-tempat lainnya;
b.meminta keterangan kepada pimpinan, petugas pengawas KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
c.memotret atau membuat rekaman audio visual;
d.membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan;
e.menegur pimpinan yang melakukan pelanggaran; dan
f.memerintahkan pimpinan KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

(1)Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
(2)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan danjatau memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran. 25 Pasal 36 Setiap pimpinan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan KTR sesuai kewenangannya.
(1)Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.
(2)Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rokok yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang hila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, baik selaku Perokok Aktif maupun Perokok Pasif;
b.bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan Rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, danjatau mempromosikan Rokok;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
4. 5.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235};
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}; 2
6. 7.Undang-Undang Noinor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. 8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
8. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
10. 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 3
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
14. 15.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. 16.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
16. 17.Peraturan Daerah Kota Depok Nom or 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
17. 18.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Depok. · 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Depok.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban KTR, yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Walikota Depok.
7.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan danjatau mempromosikan produk tembakau. 5
8.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di luar KTR.
9.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat
10.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11.Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ a tau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12.Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya· atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
14.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. 6
15.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
16.Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/ a tau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
17.Produksi adalah kegiatan a tau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali danjatau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
18.!klan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/ a tau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mem pengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
19.Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ a tau tern pat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ a tau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dan/ a tau masyarakat. 7
22.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sum ber-sum ber bahaya.
23.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ a tau pelatihan.
24.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.
25.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga . 26 . Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
27.Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
28.Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma , kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya. 29 . Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah 1n1.

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan; c . kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
d.keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur a tau mensinergikan berbagai komponen terkait;
e.keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
f.kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
g.partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung; 9
h.keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
1. 1.transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ketentuan
a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok danjatau produk tembakau lainnya; dan
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok. 10

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang be bas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

BAB ILL

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR. Pimpinan berhak untuk:

a.melakukan pengawasan internal pada tempat danjatau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda a tau media yang mudah dimengerti;
c.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuat persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ a tau didengar baik. 11 Pasal 8

(1)Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/ a tau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disewakan, Pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR.
(3)Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/ a tau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(4)Pimpinan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(5)Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria se bagai berikut :
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedungjtempatjruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

(1)Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi danjatau pengggunaan rokok dan/ atau produk tembakau lainnya.
(2)Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk KTR dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca. 12
(3)Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan tempat-tempat tersebut.

Pasal 10

(1)!klan rokok danjatau produk tembakau lainnya wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/ a tau 15% (lima belas persen) dari totalluas iklan;
2. b.mencantumkan penandaanjtulisan seperti "18+" dalam !klan;
3. c.tidak memperagakan, menggunakan, dan/ a tau menampilkan wujud a tau bentuk rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya;
4. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
5. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. f.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/ a tau wanita hamil dalam bentuk gambar danjatau tulisan;
  1. 1.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/ a tau wanita hamil; J. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model !klan; dan
9. k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 13
(2)Pemasangan lklan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KTR;
2. b.tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan a tau melintang;
4. d.tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi; dan
5. e.tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 11

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok. BABIV PENETAPAN KTR

Pasal 12

(1)Dengan Peraturan daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
(2)Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/ a tau tempat berkumpul anak; 14
5. e.angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar;dan
7. g.sarana kesehatan.
(3)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
1. a.pasar modern;
2. b.pasar tradisional;
3. c.pertokoan;
4. d.tempat wisata;
5. e.tempat hiburan;
6. f.hotel;
7. g.restoran;
8. h.halte;
  1. 1.gedung kesenianfbioskop; J. terminal;
9. k.stasiun; dan
  1. 1.sarana olahraga.
(1)Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
(2)Setiap orang dan badan yang menjual rokok dan/ a tau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok danfatau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "di sini tersedia rokok". 15
(3)Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau:
1. a.menggunakan mesin layan diri;
2. b.kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.kepada perempuan hamil.

Pasal 14

(1)Setiap orang dan badan yang memproduksi danjatau mengimpor rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/ a tau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan gambar rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok.
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan badan dan/atau perorangan yang diliput media. PasallS Setiap orang dan badan yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan gambar rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya. 16 Pasal 16 Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya dan/ a tau bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Baglan Ketlga Tempat Umum Pasall7
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(2)Setiap orang dan badan dilarang untuk menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya di tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) .
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar /batas terluar. Baglan Keempat Tempat Kerja Pasal 18
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), perkantoran swasta, dan industri.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok danjatau produk tembakau lainnya di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, dan industri. 17
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagarjbatas terluar.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok danjatau produk tembakau lainnya di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , dan Taman Kanak-Kanak.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau di tempat bermain dan/ a tau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak- Kanak.
(3)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai batas pagar /batas terluar. 18
(1)Setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
(2)Setiap orang dan badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau di dalam dan di bagian luar angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e seperti bus umum, kereta api, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(2)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar jbatas terluar.
(3)Setiap orang dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan/ a tau produk tembakau di tern pat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus. 19
(4)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar /batas terluar.
(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas pagar /batas terluar.
(3)Setiap orang, badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, rokok dan/ a tau produk tembakau di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(4)larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga radius 300 (tiga ratus) meter dihitung mulai dari pagar jbatas terluar. 20 BABV PEMBINAAN DAN PELAPORAN
(1)Walikota melakukan pembinaan umum atas: a . perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
1. b.terwujudnya KTR.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada : a . Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
1. b.Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik; b . koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama; c . memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR; d . merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
1. e.bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. 21 Pasal 25
(1)Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan pada KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.kunjungan ke lokasi KTR;
2. b.melakukan pembinaan kepada Pimpinan KTR.
(1)Pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Walikota.
(2)Organisasi Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Walikota.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
1. a.Laporan rutin; dan
2. b.Laporan insidental.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Walikota. Umum Pasal 27
(1)Pengendalian Penyelengaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditujukan untuk mengetahui :
1. a.ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR;dan b . ketaatan pimpinan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 28

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a , dilaksanakan oleh Pimpinan dan/ a tau OPD.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh OPD.
(1)Pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya .
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berwenang:
1. a.menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ a tau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di KTR yang menjadi wilayah kerjanya; 23
2. b.memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggaL~a..11. KTR.

Pasal 30

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), diselenggarakan set;Ap hari secara terus menerus.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan melakukan koordinasi dengan OPD. Paragraf2 Petugas Pengawas KTR Pasal 31
(1)Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi ke""~Nenangan khusus untuk itu.
(2)Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilAyah keijanya.
(1)OPD wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/ a tau menindak lanjuti laporan pimpinan.
(3)Kunjungan sebagai..rnana di..maksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak. 24 Pasal 33
(1)OPD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib disertai dengan surat tugas.
(2)Pimpinan wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan tugas pengawasan KTR.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa132 ayat (1) berwenang :

a.memasuki KTR, kantor danjatau tempat-tempat lainnya;
b.meminta keterangan kepada pimpinan, petugas pengawas KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
c.memotret atau membuat rekaman audio visual;
d.membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan;
e.menegur pimpinan yang melakukan pelanggaran; dan
f.memerintahkan pimpinan KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

(1)Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
(2)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan danjatau memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran. 25 Pasal 36 Setiap pimpinan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan KTR sesuai kewenangannya.
(1)Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.
(2)Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012