Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
3
4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. DAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
· 2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5
6
7
26 . Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
29 . Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah 1n1. 8 BABD AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Penetapan KTR berazaskan:
c . kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
9
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pengaturan KTR bertujuan untuk: ketentuan
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian KTR, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta masyarakat. 10 BAB Ill HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Perorangan Pasal 5
BAB ILL
Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR. Pimpinan berhak untuk: Bagian Kedua Bad an Pasal 7
11 Pasal 8
12
J. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model !klan; dan
13
dan
Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok. BABIV PENETAPAN KTR
14
J. terminal;
Bagian Kedua Larangan Umum Pasal 13
15
dan
PasallS Setiap orang dan badan yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
16 Pasal 16 Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya dan/ a tau bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/ a tau produk tembakau lainnya dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Baglan Ketlga Tempat Umum Pasall7
Baglan Keempat Tempat Kerja Pasal 18
17
Bagian Kelima Tempat Ibadah Pasal 19
Bagian Keenam Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-Anak Pasal 20
18 Bagian Ketujuh Angkutan Umum Pasal 21
Bagian Kedelapan Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar Pasal 22
19
Bagian Kesembilan Sarana Kesehatan Pasal 23
20 BABV PEMBINAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 24
a . perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
a . Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
a . penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik; b . koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama; c . memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR; d . merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
21 Pasal 25
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 26
22 BABVI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KTR Umum Pasal 27
Bagian Kedua Pengawasan terhadap Ketaatan Orang Paragraf 1 Pengawasan oleh Pimpinan Pasa129
23
(1), diselenggarakan set;Ap hari secara terus menerus.
Paragraf2 Petugas Pengawas KTR Pasal 31
Paragraf 3 Pengawasan oleh OPD Pasal 32
24 Pasal 33
Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa132 ayat (1) berwenang :
Bagian Ketiga Penertiban Pasal 35
25 Pasal 36 Setiap pimpinan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan KTR sesuai kewenangannya. BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 37
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)