DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

b.bahwa diperlukan upaya yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informatika di masyarakat maupun di pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat; pemerintahan daerah; dan dalam penyelenggaraanbermasyarakat bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2015 WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR3 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. 9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3
9. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. 11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 );
11. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. 14.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. 15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
15. 16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
16. 17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5 Nomor: 23/PER/M.KOMINF0/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
22. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. 29.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINF0/6/2010 tentang Pedoman Pengembangandan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
24. 30.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
25. 31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 E); InformatikadanKomunikasiMenteri27. Peraturan Kabupaten/kota; Penyebarluasan Informasi Daerah Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 17 /P/M.KOMINF0/03/2009 Informatika ten tang danKomunikasiMenteri26. Peraturan Nomor
26. 23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
28. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 7
29. 9.Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-govemment.
30. 10.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
31. 11.Penyebarluasan Informasi daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
32. 12.E-Govemment adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
33. 13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
34. 6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
35. 7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
36. 8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi. 6 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Depok.
37. 2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
38. 3.Walikota ada Walikota Depok.
39. 4.Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang komunikasi dan informatika.
40. 5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Dan

32.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
33.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Menetapkan 8
14.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
15.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
16.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ a tau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
18.Keamanan lnformasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. .. -~-----~·--- 9 meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
24.Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan kom unikasi ten tang pengadaan barang/ j asa secara eletronik.
25.Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah unit pelayanan yang bertugas menyebarluaskan informasi dan memberikan tanggapan terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan publik.
26.Warung Internet yang selanjutnya disebut Wamet adalah usaha jasa penyediaan akses informasi. rangkadalaminfrastrukturpemeliharaan
23.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun a tau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau
22.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat- perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e- government.
20.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan. mekanisme sistematis dan terstruktur.
21.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam informasi yang diperlukan. 10 diatur ketat mengenai jumlah cakupannya dan larangan untuk memperbanyak dan operasinya; b. Bentuk lisensi yang Terbuka dan dikenal dengan Copy left atau Free Software Movement mengatur penyebaran softwarenya secara lebih terbuka dan lebih bebas melakukan penggandaan software diatur di GNU Public License (GPL).
28.Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
29.Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet, pada umumnya pemilik usaha, sedangkan Operator adalah orang yang menjalankan operasional Warnet sehari hari.
30.Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM,yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
31.Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
32.Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.

a.Proprietary, tertutupCipta. Bentuk linsensi :
1. 27.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta (Copyright) atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu diatur lebih lanjut pada UU Hak 11 Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

( 1) Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah:

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
b.tertib penyelenggaraan negara;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.ramah anak;
f.proporsionalitas;
g.profesionalitas; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan komunikasi dan informatika, berlandaskan pada azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu:

a.kepastian hukum;
1. 33.Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan infomasi di bidangnya.
2. 34.Industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.
3. 35.Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. 12 pelayanan informasi di lingkup OPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan ( stakeholden bidang komunikasi dan informatika tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
e.terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informasi;
f.terlaksananya pengembangan industri kreatif dan perdagangan elektronik berbasis teknologi informatika. danc.
c.menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;
d.menjamin hak masyarakat untuk menyarnpaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Kota dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika; dan
e.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

(2)Sasaran pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah :
1. a.terwujudnya masyarakat Depok yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
2. b.terwujudnya penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Kota berbasis Teknologi Informasi; terlaksananya peningkatan pengelolaan 13

Pasal 7

( 1) Pemerintah Kota menyediakan Sarana Komunikasi dan melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.

(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi. terselenggaranya komunikasi yang efektif.
(2)Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
2. b.keterbukaan Informasi publik. memungkinkansehinggakomunikasipelayanan

BAB IV

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 6

( 1) Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai beriku t :

a.penyelenggaraan komunikasi;
b.penyelenggaraan informatika;
c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
d.peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha;
e.sanksi. 14

Pasal 8

( 1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, adalah:

a.media cetak;
b.elektronik; dan/atau
c.media lainnya.

(2)Mediacetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dapat berupa surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat berupa radio, televisi dan film.
(4)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
1. a.media baru, seperti website (media online);
2. b.media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
3. c.media inter personal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, lokakarya;
4. d.media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, running teks, videotron dan banner.

Pasal 9

Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :

a.Lembaga Komunikasi Perdesaan; pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi.

(4)Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui :
1. a.media massa; dan
2. b.lembaga komunikasi sosial. pengembangan danrangka ayat (1)padadimaksudFasilitasi sebagaimana dilaksanakan dalam
(3)15
1. b.Lembaga Media Tradisional;
2. c.Lembaga Pemantau Media; dan
3. d.Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

Pasal 10

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:

a.mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tam bah;
c.mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
d.membangun masyarakat informasi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

b.bahwa diperlukan upaya yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informatika di masyarakat maupun di pemerintahan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat; pemerintahan daerah; dan dalam penyelenggaraanbermasyarakat bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2015 WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR3 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. 9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3
9. 10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. 11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 );
11. 12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. 14.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. 15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
15. 16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
16. 17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5 Nomor: 23/PER/M.KOMINF0/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
22. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. 29.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINF0/6/2010 tentang Pedoman Pengembangandan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
24. 30.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
25. 31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 E); InformatikadanKomunikasiMenteri27. Peraturan Kabupaten/kota; Penyebarluasan Informasi Daerah Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 17 /P/M.KOMINF0/03/2009 Informatika ten tang danKomunikasiMenteri26. Peraturan Nomor
26. 23.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
27. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
28. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 7
29. 9.Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-govemment.
30. 10.Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
31. 11.Penyebarluasan Informasi daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
32. 12.E-Govemment adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
33. 13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
34. 6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
35. 7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
36. 8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi. 6 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Depok.
37. 2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
38. 3.Walikota ada Walikota Depok.
39. 4.Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang komunikasi dan informatika.
40. 5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Dan

32.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
33.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Menetapkan 8
14.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.
15.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
16.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ a tau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
17.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
18.Keamanan lnformasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. .. -~-----~·--- 9 meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
24.Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan kom unikasi ten tang pengadaan barang/ j asa secara eletronik.
25.Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah unit pelayanan yang bertugas menyebarluaskan informasi dan memberikan tanggapan terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan publik.
26.Warung Internet yang selanjutnya disebut Wamet adalah usaha jasa penyediaan akses informasi. rangkadalaminfrastrukturpemeliharaan
23.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun a tau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau
22.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat- perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
19.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e- government.
20.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan. mekanisme sistematis dan terstruktur.
21.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam informasi yang diperlukan. 10 diatur ketat mengenai jumlah cakupannya dan larangan untuk memperbanyak dan operasinya; b. Bentuk lisensi yang Terbuka dan dikenal dengan Copy left atau Free Software Movement mengatur penyebaran softwarenya secara lebih terbuka dan lebih bebas melakukan penggandaan software diatur di GNU Public License (GPL).
28.Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
29.Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet, pada umumnya pemilik usaha, sedangkan Operator adalah orang yang menjalankan operasional Warnet sehari hari.
30.Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM,yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
31.Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukan Rakyat yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
32.Lembaga Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.

a.Proprietary, tertutupCipta. Bentuk linsensi :
1. 27.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta (Copyright) atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu diatur lebih lanjut pada UU Hak 11 Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

( 1) Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah:

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
b.tertib penyelenggaraan negara;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.ramah anak;
f.proporsionalitas;
g.profesionalitas; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan komunikasi dan informatika, berlandaskan pada azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu:

a.kepastian hukum;
1. 33.Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan infomasi di bidangnya.
2. 34.Industri kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.
3. 35.Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. 12 pelayanan informasi di lingkup OPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan ( stakeholden bidang komunikasi dan informatika tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
e.terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informasi;
f.terlaksananya pengembangan industri kreatif dan perdagangan elektronik berbasis teknologi informatika. danc.
c.menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;
d.menjamin hak masyarakat untuk menyarnpaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Kota dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika; dan
e.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

(2)Sasaran pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, adalah :
1. a.terwujudnya masyarakat Depok yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
2. b.terwujudnya penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Kota berbasis Teknologi Informasi; terlaksananya peningkatan pengelolaan 13

Pasal 7

(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi. terselenggaranya komunikasi yang efektif.
(2)Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
2. b.keterbukaan Informasi publik. memungkinkansehinggakomunikasipelayanan

BAB IV

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 6

( 1) Pemerintah Kota melaksanakan kegiatan penyediaan dan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika, sebagai beriku t :

a.penyelenggaraan komunikasi;
b.penyelenggaraan informatika;
c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
d.peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha;
e.sanksi. 14

Pasal 8

( 1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, adalah:

a.media cetak;
b.elektronik; dan/atau
c.media lainnya.

(2)Mediacetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dapat berupa surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dapat berupa radio, televisi dan film.
(4)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
1. a.media baru, seperti website (media online);
2. b.media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
3. c.media inter personal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, lokakarya;
4. d.media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, running teks, videotron dan banner.

Pasal 9

Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :

a.Lembaga Komunikasi Perdesaan; pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi.

(4)Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui :
1. a.media massa; dan
2. b.lembaga komunikasi sosial. pengembangan danrangka ayat (1)padadimaksudFasilitasi sebagaimana dilaksanakan dalam
(3)15
1. b.Lembaga Media Tradisional;
2. c.Lembaga Pemantau Media; dan
3. d.Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.

Pasal 10

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk:

a.mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
b.mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tam bah;
c.mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
d.membangun masyarakat informasi.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 7

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 6

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 7

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Pasal 6

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019