DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi atau pembaharuan serta menjamin penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Depok;
c.bahwa dalam rangka melakukan inovasi atau pembaharuan yang berkesinambungan diperlukan norma hukum yang menjadi dasar pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan kota cerdas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 3); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kota Cerdas adalah kota yang mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan, melalui manajemen inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
6.Dewan Kota Cerdas Daerah adalah lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah Kota dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola Kota Cerdas.
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, akademisi, kelompok/komunitas dan badan hukum di wilayah Daerah Kota. 4
8.Pusat Operasi Kota Cerdas yang selanjutnya disebut POK adalah lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan/wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
9.Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
10.Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
11.Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
12.Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas ini meliputi:

a.dimensi;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.POK;
e.infrastruktur;
f.data dan aplikasi;
g.perencanaan dan tata kelola;
h.manajemen inovasi; dan
i.kemitraan. 5

BAB II

DIMENSI

Pasal 3

Inisiatif pengembangan kota cerdas dapat dikelompokkan menjadi 6 dimensi yaitu:

a.tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance);
b.kehidupan cerdas (smart living);
c.lingkungan hidup yang cerdas (smart environment);
d.masyarakat yang cerdas (smart society);
e.ekonomi cerdas (smart economy); dan
f.pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart branding).

Pasal 4

(1)Tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik.
(2)Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas (smart governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
2. b.meningkatkan keterlibatan dan sinergi Masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan;
3. c.melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan; 6
4. d.mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
5. e.menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan.

Pasal 5

(1)Kehidupan Cerdas (smart living) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pembangunan transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Daerah Kota.
(2)Penerapan kehidupan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan Daerah Kota;
2. b.melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
3. c.melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif; 7
4. d.menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas Masyarakat;
5. e.meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelengggaraan sistem jaminan kesehatan;
6. f.menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
7. g.meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
8. h.meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga; dan
9. i.menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah.

Pasal 6

(1)Lingkungan Hidup Yang Cerdas (smart environment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan.
(2)Penerapan lingkungan hidup yang cerdas (smart environment); sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
2. b.meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan; 8
3. c.melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
4. d.mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif Masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
5. e.menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
6. f.merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi Masyarakat; dan
7. g.mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan.

Pasal 7

(1)Masyarakat yang cerdas (smart society) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
(2)Penerapan Masyarakat yang cerdas (smart society) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;
2. b.meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
3. c.mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
4. d.memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
5. e.meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi; 9
6. f.melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan literasi dan mengembangkan budaya gemar membaca;
7. g.membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berjenjang;
8. h.meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
9. i.meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
10. j.meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan RW Ramah Anak dan penguatan ketahanan keluarga; dan
11. k.menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama.

Pasal 8

(1)Ekonomi cerdas (smart economy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun ekosistem keuangan.
(2)Penerapan Ekonomi cerdas (smart economy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru antara lain dengan menyusun rencana induk industri kreatif;
2. b.meningkatkan inovasi, akses, daya saing, dan jejaring koperasi dan usaha mikro;
3. c.memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce) yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di Daerah Kota;
4. d.mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah Daerah Kota; dan 10
5. e.menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi.

Pasal 9

(1)Pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart branding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah Kota.
(2)Penerapan pencitraan Daerah Kota yang cerdas (smart branding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menciptakan identitas wajah Daerah Kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai- nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional;
2. b.membangun dan mengembangkan etalase kota pada pusat kota dan setiap sub pusat kota;
3. c.menciptakan identitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
4. d.menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;
5. e.menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;
6. f.menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial; dan 11
7. g.menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak dan media elektronik.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015