DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Menagtur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota,Peran Tanggung Jawab Dan Hak Pemuda, Perencanaan, Pembanggunan Kepemudaan , Penyelenggaraan Kota Layak Pemuda, Perasaan Dan Sarana Kepemudaan,Koordinasi Dan Kemirtaan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menunjang pembangunan daerah, pemuda melalui potensi dan peran strategisnya perlu dikembangkan guna mengoptimalkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; 2
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 3
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
6. 7.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 4
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel. 5
18.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19.Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau menunjang kemudahan dan kelancaran pelayanan dan kegiatan kepemudaan.
20.Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21.Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22.Pusat kegiatan kepemudaan adalah sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif, dan kepedulian pemuda.
23.Layak Pemuda adalah suatu kondisi wilayah yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan berbasis penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematik, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda.
24.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.Kemanusiaan;
c.Kebangsaan;
d.Kebhinekaan;
e.Demokratis;
f.Keadilan;
g.Partisipatif;
h.Kebersamaan;
i.Kesetaraan; dan
j.Kemandirian

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan di Daerah Kota bertujuan:

a.mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan
b.menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Daerah Kota; dan
c.mewujudkan Kota Layak Pemuda di Daerah Kota.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepemudaan. 7

Pasal 5

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:

a.fasilitasi secara optimal dalam sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan pembangunan pemuda perempuan; dan
b.penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. a.menyusun kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan;
2. b.menetapkan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan dan Rencana Kerja Pembangunan Kepemudaan;
3. c.mengoordinasikan program dan melaksanakan pengawasan Pembangunan Kepemudaan;
4. d.menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
5. e.menyusun data demografi kepemudaan;
6. f.memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan aktif dan prestatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. 8

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual;
2. b.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; dan
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan kecerdasan literasi dan media digital; dan/atau
5. e.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.ilmu agama dan pengetahuan teknologi;
2. b.pendidikan politik dan demokratisasi;
3. c.sumber daya ekonomi;
4. d.kepedulian terhadap masyarakat; 9
5. e.olahraga, seni dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.kualitas pembangunan ketahanan keluarga;
8. h.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
9. i.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kota, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah Kota dan Nasional untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional;
g.melestarikan kebudayaan Daerah Kota dan nasional; dan/atau
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal dan nasional. 10

Pasal 10

(1)Dalam Bidang Pendidikan, setiap Pemuda berhak:
1. a.mendapatkan pendidikan wajib belajar tuntas berkualitas selama 12 tahun;
2. b.mendapatkan akses untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi;
3. c.mendapatkan beasiswa bagi pemuda berprestasi;
4. d.mendapatkan dukungan dan bantuan bagi pemuda yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh pendidikan di Kota Depok; dan
5. e.mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas keilmuan, minat dan bakat pemuda.
(2)Dalam bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, setiap Pemuda berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
2. b.mendapatkan perlindungan dari bahaya adiksi dan penyalahgunaan Narkotika, penularan HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB), dan Gangguan Kesehatan mental; dan
3. c.mendapatkan akses ruang terbuka hijau.
(3)Dalam bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja, setiap Pemuda berhak:
1. a.mendapatkan akses informasi terhadap peluang dan kesempatan kerja;
2. b.mendapatkan pelatihan dan penyaluran kerja.
3. c.mendapatkan akses pada lembaga permodalan dan jejaring kemitraan kepemudaan; dan
4. d.mendapatkan akses prioritas bekerja pada industri dan kegiatan usaha di Daerah Kota.
(4)Dalam bidang Partisipasi dan Kepemimpinan, setiap pemuda berhak:
1. a.berpartisipasi pada kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan;
2. b.membentuk dan terlibat aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan; 11
3. c.mendapatkan perlindungan dari pengaruh destruktif dan kerusakan moral; dan
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
(5)Dalam bidang pembangunan Pemuda Perempuan, setiap pemuda berhak:
1. a.mendapatkan edukasi dan pendidikan peranan pemuda perempuan dalam keluarga dan masyarakat;
2. b.berpartisipasi dalam program ketahanan keluarga;
3. c.mendapat akses pekerjaan di sektor formal tanpa diskriminasi; dan
4. d.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi.
(6)Pemenuhan hak pemuda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pemuda diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009