Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di wilayah Kota Depok perlu ditumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca secara holistik dan sistematik;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
4
5
6
BAB II
( 1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
7
dan/atau
Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
8 BAB III AZAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Azas PasalS Pengelolaan sampah berdasarkan azas:
Bagian Kedua Tujuan Pasal 6 Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:
h
9 BABIV PERENCANAAN,PENGURANGAN,DANPENANGANAN SAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan dan Rencana Induk Paragraf 1 Perencanaan Pasal 7
dan
Paragraf2 Rencanalnduk Pasal 8
10
b . pendauran ulang sampah;
Bagian Kedua Pengurangan Sampah Pasal 9 Kegiatan pengurangan sampah meliputi:
PasallO Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan:
11 Bagian Ketiga Penanganan Sampah Pasalll Sistem Penanganan sampah dilakukan dengan cara:
BAB III
12
2.luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
13 PasallS
14
a . menggunakan bak dengan penutup; dan
( 1)
Pengolahan sampah di UPS danjatau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
b . komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
15 Pasal 19
dan/atau
Pengelola TPS, UPS danfatau TPA berwenang:
16 Pasal 22
BABV LEMBAGA PENGELOLA Pasal 23 Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah di masyarakat.
Pemerintah Kota memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)