DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang, pelaksanaan pendidikan kepramukaan, peserta didik dan tenaga pendidik, satuan pendidikan kepramukaan, hak dan kewajiban, penanggung jawab pendidikan kepramukaan, pendanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2024
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelengarakan Pendidikan Kepramukaan.
6.Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
7.Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
8.Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai- nilai kepramukaan.
9.Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kota Depok.
10.Gugus Depan adalah Satuan Pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
11.Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
12.Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun.
13.Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun.
14.Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.
15.Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.
16.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
17.Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
18.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
b.membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
c.membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 4

(1)Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan.
(2)Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela.
(3)Pendidikan kepramukaan dapat dilaksanakan oleh Gugus Depan Teritorial.

Pasal 5

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kepramukaan, Satuan Pendidikan bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pendidikan Kepramukaan merujuk pada:

a.pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 8

(1)Peserta didik dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.
(2)Peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pramuka Siaga;
2. b.Pramuka Penggalang;
3. c.Pramuka Penegak; dan
4. d.Pramuka Pandega.

Pasal 9

(1)Tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:
1. a.pelatih;
2. b.pembina;
3. c.pamong;
4. d.instruktur.
(2)Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.
(3)Kompetensi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler adalah paling sedikit mempunyai sertifikat kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka dan/atau berijasah kursus mahir dasar.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kepegawaian bekerjasama dengan Kwartir cabang dalam penyelenggaraan dan pengakuan sertifikasi kepramukaan.

BAB V

SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 10

(1)Gugus depan berbasis satuan Pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.
(2)Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan wajib memiliki Gugus Depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2010