DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang peningkatan ketahanan keluarga. Perubahan pada ketentuan ruang lingkup dan penyelenggaraan ketahanan keluarga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus diarahkan pada upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan keluarga sebagai langkah mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
c.bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Urusan Keluarga Sejahtera huruf a, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga; WALI KOTA DEPOK NOMOR 6 TAHUN 2024 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf I dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. a.pembangunan keharmonisan keluarga;
2. b.pendidikan dan pengasuhan anak;
3. c.pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian dan kualitas keluarga;
4. d.kelembagaan ketahanan keluarga;
5. e.perlindungan khusus keluarga;
6. f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
7. g.kemitraan strategis ketahanan keluarga; dan/atau
8. h.layanan konsultasi keluarga.
(2)Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ketahanan keluarga merupakan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan masyarakat, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, wawasan kebangsaan, infrastruktur dan lingkungan.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pembinaan suami isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perilaku sosial dan seksual menyimpang.
(2)Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.konsultasi; dan/atau
4. d.promosi ketahanan keluarga.
(3)Materi pada bentuk Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
1. a.nilai keagamaan perkawinan dan keluarga;
2. b.bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak;
3. c.hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama;
5. e.norma sosial, dan budaya;
6. f.kerjasama dalam suka maupun duka;
7. g.pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua; dan/atau
8. h.pengembangan potensi dan karakter anak.
(4)Pembinaan suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melibatkan unsur masyarakat.
(5)Kebijakan teknis pendidikan suami isteri ini dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, LK3, dan lembaga konsultasi keluarga.
(6)Kewenangan UPT PPA, LK3, dan lembaga konsultasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
(2)Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang dari ayah dan ibunya.
(3)Pendidikan dan pengasuhan anak bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
(4)Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kota wajib mengupayakan pencapaian indikator Kota Layak Anak.
(5)Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan Rukun Warga yang ramah anak.
(6)Selain pendidikan formal dan non formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota demi terciptanya ketahanan keluarga.
(7)Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi materi baik pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi yang membidangi anak dan keluarga termasuk penyuluhan terkait pencegahan penyakit menular seksual di masyarakat.
(8)Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan dan perlindungan anak.

4.Ketentuan Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENYELENGGARA KETAHANAN KELUARGA

Pasal 16

(1)Penyelenggara Ketahanan Keluarga terdiri atas:
1. a.tim pembina Ketahanan Keluarga;
2. b.tenaga lapangan Ketahanan Keluarga; dan
3. c.Lembaga Ketahanan Keluarga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Depok dan lembaga ketahanan keluarga lainnya yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
(2)Petunjuk teknis penyelenggara ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

6.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemerintah Kota dapat menetapkan dan/atau menggerakan tenaga lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
(2)Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

7.Pasal 19 dihapus.
8.Pasal 20 dihapus.
9.Pasal 21 dihapus.
10.Pasal 22 dihapus.
11.Ketentuan judul Bagian Kesatu Pasal 25 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program perlindungan khusus keluarga baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya peningkatan ketahanan keluarga.

13.Ketentuan Judul Bagian Kedua Pasal 26 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Keluarga yang mendapatkan perlindungan khusus adalah:
1. a.Keluarga Rentan; dan/atau
2. b.Anak memerlukan perlindungan khusus.
(2)Keluarga Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kerentanan secara fisik berkaitan dengan ketidakmampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
2. b.kerentanan secara sosial berkaitan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengelola hubungan sosial di lingkungan sekitar keluarga, seperti menerapkan nilai agama, komunikasi efektif, memelihara ikatan, menetapkan komitmen berupa tujuan, pembagian dan penerimaan peran, pemberian dukungan, dan penanggulangan masalah, serta menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat; dan
3. c.kerentanan secara psikologis berkaitan dengan ketidakmampuan anggota keluarga dalam mengelola aspek psikologi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga.
(3)Anak memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak berhadapan dengan hukum;
3. c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. f.Anak yang menjadi korban pornografi;
7. g.Anak dengan HIV/AIDS;
8. h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. i.Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. j.Anak korban kejahatan seksual;
11. k.Anak korban jaringan terorisme;
12. l.Anak Penyandang Disabilitas;
13. m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
(4)Kegiatan dalam rangka Perlindungan Khusus Keluarga dilakukan dengan pemberian bantuan berupa bantuan fisik dan nonfisik ataupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan dan anak memerlukan perlindungan khusus.
(5)Pelaksanaan dan pengawasan pemberian bantuan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

15.Ketentuan Pasal 30 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat diberikan kepada:
1. a.perorangan;
2. b.keluarga;
3. c.organisasi keagamaan;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan;
5. e.lembaga masyarakat;
6. f.lembaga sosial; dan
7. g.lembaga pendidikan.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

16.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pemerintah Kota membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, meliputi:
1. a.peningkatan ketahanan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945;
2. b.ketahanan fisik ekonomi keluarga;
3. c.ketahanan sosial; dan/atau
4. d.ketahanan psikologi.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(3)Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

17.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, perawatan, pengasuhan, perlindungan, tumbuh kembang dan partisipasi anak;
b.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, konseling, pelatihan dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
d.peningkatan peran, fungsi, dan tugas keluarga;
e.pemberdayaan;
f.peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
g.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
h.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga rentan; dan/atau
i.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga rentan dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
1. 18.Diantara Ketentuan BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XA LAYANAN KONSULTASI KELUARGA
2. 19.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

PENYELENGGARA KETAHANAN KELUARGA

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 15

PENYELENGGARA KETAHANAN KELUARGA

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022