DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kondisi kota Depok memiliki karakteristik perkotaan yang khusus, sehingga perlu disusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
b.babwa berdasarkan Ketentuan PasaJ 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota diatur dengan peraturao daerah;
c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dao Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tabun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Norn or 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
11.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Baral Tahun 2010 Nomor 24);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Oepok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 3
15.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan pada abad 20 yang lalu adalah pola pembangunan konvensional yang bersifat linier mengutamakan kemajuan ekonomi semata-mata, subyek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan tertuju hanya pada manusia. Pola ini mengabaikan pembangunan lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Depok.
2.Walikota adalah Walikota Depok.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidu pan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. 4
6.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan RPPLH terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pemhangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan hahwa prinsip pemhangunan herkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pemhangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 1 1 . Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimhangan antarkeduanya. 5
14.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sister alam dan hingkungan hidup.
17.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
18.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalab ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 6
23.Konservasi sumber daya alam adalab pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemaofaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaoekaragamannya.
24.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahao komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yaog tidak berbadan hukum.
26.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
27.Ancaman serius adalab ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN DAYA DUKUNG EKOREGION 2.1 Gambaran Umum Kota Depok 2.1.1. Kondisi Geografis Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00" - 6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00 - 106° 55 30 Bujur Timur. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 %. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km2 atau 20.029 Ha.

Pasal 2

RPPLH Daerah Kota Depok Tahun 2015 -2035 merupakan:

a.acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok yang memuat visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan;
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 1

Pasal 3

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan RPPLH;
d.manfaat;
e.kehati-hatian;
r.keadilan;
g.ekoregion;
b.keanekaragaman bayati; I. partisipatif;
j.kearifan lokal;
k.tata kelola pemerintahan yang baik; dan I. otonomi daerab.

Pasal 4

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk: a menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan ma.nusia;

h.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan bidup;
d.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
e.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 8
g.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
h.mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Seiling dengan meningkatnya populasi di Kola Depok, maka perlu diperhatikan keadaan kualitas lingkungan di kola Depok. Berdasarkan hasil dari pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok, saat ini telah terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah dan udara. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa kejadian bencana alam, diantaranya tanah longsor dan banjir di beberapa wilayah pemukiman di Kola Depok. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pengembang untuk memperhatikan dampak dari pembangunan yang mereka lakukan. Masalah tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat pula yang nantinya akan harus menanggung biaya pemulihannya.

Pasal 5

RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut

a.BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar belakang Penyusunan RPPLH, Kedudukan RPPLH dalam
b.BAB II
c.BAB III Perencanaan Pembangunan dan landasan hulrum. KARAKTERISTIK DAN DAYA DUKUNG EKOREGION memuat kondisi dan jenis sumber daya alam prioritas, indikasi daya dukung dan daya tampung di wilayah ekoregion, arahan RPPLH 2015-2035 bagi Pembangunan Daerah. : LINGKUNGAN TANTANGAN STRATEGIS DAN UTAMA INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMT DAN
d.BAB IV LINGKUNGAN HIDUP Memuat Lingkungan Strategis Tingkat Global, Llngkungan Strategis Tingkat Ekoregion dan Kota, Tantangan Utama. PERNASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan dan isu-isu
e.BAB V strategis lingkungan hidup Kota Depok. : ANALISIS EKOREGION Memuat Analisa Ekoregion Wilayah Kota. 9
f.BAB VI
g.BAB VII : ARAHAN KEBLJAKAN RPPLH Memuat Perlindungan dan Pengelolaaan serta Pemeliharaan lingkungan hidup, Pemanfaatan dan Pencadangan SDA, Pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Arah kebijakan, sasaran, strategi, dan indikator pencapaian yang tertuang dalam program terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. : MONITORING, DAN EVALUASI Memuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
h.BAB VIII : PENUTUP

BAB V

ANALISIS EKOREGION Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (!) pemanfaatan dan/a tau pencadangan sumber day a alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hid up; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimba.ngkan karakteristik wilayah.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN KEBIJAKAN RPPLH Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka pemerintah Kota Depok mencanangkan kebijakan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upayanya adalah dengan dilakukannya usaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan. Setiap pemrakarasa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, harus memiliki semua perizinan yang berlaku pada saat hendak memulai suatu usaha atau kegiatan.

Pasal 7

(1)lsu strategis dalam RPPLH ini mencakup antara lain perlindungan dan pengelolaan sumberdaya air, perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, perlindungan dan pengelolaan sumber daya lahan dan ruang terbuka hijau serta pengelolaan persampahan.
(2)Dalam upaya menghadapi isu srategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( I l, Pemerintah Kota dapat melaksanakan Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(3)Rincian Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. IO

BAB VII

EVALUASI DAN MONITORING 7.1 Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan Secara umum, pengawasan dan evaluasi merupakan upaya melihat dan memonitor perkembangan kegiatan atau pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara keseluruhan mulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Pengawasan dan evaluasi juga menggambarkan sudah seberapa jauh pencapaian kinerja yang telah dila.kukan, seberapa cepat upaya untuk mengantisipasi kegagalan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

( 1) Pemerintah Kota Depok melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH.

(2)Tata cara pengendaliao dan evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP Sejalan dengan visi yang dimiliki Kola Depok 'Menuju Kola Depok Yang Melayani dan Menyejahterakan' Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan tugasnya berupaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang tanpa mengesampingkan nilai-nilai spiritual dengan tetap menegakan nilai nilai agama, demi kesejahteraan masyarakat di Kota Depok dengan menetapkan beberapa kebijakan yang di dukung oleh beberapa strategi dalam segala bidang termasuk bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

(I) Jangka waktu berlaku RPPLH Kota Depok yaitu 20 (dua puluh) tahun.

(2)RPPLH Kot.a Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lambat I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kondisi kota Depok memiliki karakteristik perkotaan yang khusus, sehingga perlu disusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
b.babwa berdasarkan Ketentuan PasaJ 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota diatur dengan peraturao daerah;
c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Mengingat dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dao Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tabun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Norn or 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
11.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Baral Tahun 2010 Nomor 24);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Oepok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 3
15.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan pada abad 20 yang lalu adalah pola pembangunan konvensional yang bersifat linier mengutamakan kemajuan ekonomi semata-mata, subyek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan tertuju hanya pada manusia. Pola ini mengabaikan pembangunan lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Depok.
2.Walikota adalah Walikota Depok.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidu pan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. 4
6.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan RPPLH terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pemhangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan hahwa prinsip pemhangunan herkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pemhangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 1 1 . Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimhangan antarkeduanya. 5
14.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sister alam dan hingkungan hidup.
17.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
18.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalab ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 6
23.Konservasi sumber daya alam adalab pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemaofaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaoekaragamannya.
24.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahao komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yaog tidak berbadan hukum.
26.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
27.Ancaman serius adalab ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN DAYA DUKUNG EKOREGION 2.1 Gambaran Umum Kota Depok 2.1.1. Kondisi Geografis Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 19' 00" - 6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00 - 106° 55 30 Bujur Timur. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 %. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km2 atau 20.029 Ha.

Pasal 2

RPPLH Daerah Kota Depok Tahun 2015 -2035 merupakan:

a.acuan bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Depok yang memuat visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan;
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. 1

Pasal 3

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan RPPLH;
d.manfaat;
e.kehati-hatian;
r.keadilan;
g.ekoregion;
b.keanekaragaman bayati; I. partisipatif;
j.kearifan lokal;
k.tata kelola pemerintahan yang baik; dan I. otonomi daerab.

Pasal 4

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk: a menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan ma.nusia;

h.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan bidup;
d.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
e.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
f.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 8
g.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
h.mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Seiling dengan meningkatnya populasi di Kola Depok, maka perlu diperhatikan keadaan kualitas lingkungan di kola Depok. Berdasarkan hasil dari pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok, saat ini telah terjadi penurunan kualitas air sungai, air tanah dan udara. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa kejadian bencana alam, diantaranya tanah longsor dan banjir di beberapa wilayah pemukiman di Kola Depok. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pengembang untuk memperhatikan dampak dari pembangunan yang mereka lakukan. Masalah tersebut merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat pula yang nantinya akan harus menanggung biaya pemulihannya.

Pasal 5

RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut

a.BAB I PENDAHULUAN Memuat Latar belakang Penyusunan RPPLH, Kedudukan RPPLH dalam
b.BAB II
c.BAB III Perencanaan Pembangunan dan landasan hulrum. KARAKTERISTIK DAN DAYA DUKUNG EKOREGION memuat kondisi dan jenis sumber daya alam prioritas, indikasi daya dukung dan daya tampung di wilayah ekoregion, arahan RPPLH 2015-2035 bagi Pembangunan Daerah. : LINGKUNGAN TANTANGAN STRATEGIS DAN UTAMA INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMT DAN
d.BAB IV LINGKUNGAN HIDUP Memuat Lingkungan Strategis Tingkat Global, Llngkungan Strategis Tingkat Ekoregion dan Kota, Tantangan Utama. PERNASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Memuat permasalahan dan isu-isu
e.BAB V strategis lingkungan hidup Kota Depok. : ANALISIS EKOREGION Memuat Analisa Ekoregion Wilayah Kota. 9
f.BAB VI
g.BAB VII : ARAHAN KEBLJAKAN RPPLH Memuat Perlindungan dan Pengelolaaan serta Pemeliharaan lingkungan hidup, Pemanfaatan dan Pencadangan SDA, Pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Arah kebijakan, sasaran, strategi, dan indikator pencapaian yang tertuang dalam program terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. : MONITORING, DAN EVALUASI Memuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
h.BAB VIII : PENUTUP

BAB V

ANALISIS EKOREGION Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UU Nomor 32/2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Rencana perlindungan dan pengelolaan LH terdiri dari empat muatan, yaitu: (!) pemanfaatan dan/a tau pencadangan sumber day a alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hid up; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimba.ngkan karakteristik wilayah.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN KEBIJAKAN RPPLH Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka pemerintah Kota Depok mencanangkan kebijakan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upayanya adalah dengan dilakukannya usaha untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan pembangunan. Setiap pemrakarasa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi, harus memiliki semua perizinan yang berlaku pada saat hendak memulai suatu usaha atau kegiatan.

Pasal 7

(1)lsu strategis dalam RPPLH ini mencakup antara lain perlindungan dan pengelolaan sumberdaya air, perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, perlindungan dan pengelolaan sumber daya lahan dan ruang terbuka hijau serta pengelolaan persampahan.
(2)Dalam upaya menghadapi isu srategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( I l, Pemerintah Kota dapat melaksanakan Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(3)Rincian Program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. IO

BAB VII

EVALUASI DAN MONITORING 7.1 Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan Secara umum, pengawasan dan evaluasi merupakan upaya melihat dan memonitor perkembangan kegiatan atau pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara keseluruhan mulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Pengawasan dan evaluasi juga menggambarkan sudah seberapa jauh pencapaian kinerja yang telah dila.kukan, seberapa cepat upaya untuk mengantisipasi kegagalan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

( 1) Pemerintah Kota Depok melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPPLH.

(2)Tata cara pengendaliao dan evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP Sejalan dengan visi yang dimiliki Kola Depok 'Menuju Kola Depok Yang Melayani dan Menyejahterakan' Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan tugasnya berupaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang tanpa mengesampingkan nilai-nilai spiritual dengan tetap menegakan nilai nilai agama, demi kesejahteraan masyarakat di Kota Depok dengan menetapkan beberapa kebijakan yang di dukung oleh beberapa strategi dalam segala bidang termasuk bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

(I) Jangka waktu berlaku RPPLH Kota Depok yaitu 20 (dua puluh) tahun.

(2)RPPLH Kot.a Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lambat I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015