DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Kota Depok maka dilakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015;
b.bahwa Nota Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDTahun Anggaran 2015 telah disepakati bersama Pemerintah Kota Depok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada tanggal 13 Agustus 2015;
c.bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015; WALIKOTA DEPOK, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA DEPOK PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2015 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK I SALINAN I NOMOR6
d.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah dilakukan penyempumaan sesuai dengan Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor : 903/Kep. l 147-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta dituangkan dalam Keputusan Ketua DPRD Kota Depok Nomor 06/KPTS/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Depok terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok ten tang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Mengingat
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4585);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakikan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4738);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5351);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5016);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5104);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
39.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
40.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
41.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009;
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
48.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07 /2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
49.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
50.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
52.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
53.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
54.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02);
55.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
56.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
57.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
58.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
2.Belanja

a.Semula Rp. 2.534. 771.028.583,64
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 628.283.597.850,78 Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 3.163.054.626.434,42 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 767.178.559.581,52) Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.549.471.028.583,64 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 628.283.597.850,78 sehingga menjadi Rp. 3.177. 754.626.434,42 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Pendapatan
a.Semula Rp. 2.162.654.892.839,29
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 233.221.174.013,61 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.395.876.066.852,90
1. 59.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
2. 60.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);
3. 61.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);
4. 62.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01);
5. 63.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2015. Menetapkan

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 533.790.782.383,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.289.916.191,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 540.080.698.574,00
2. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 515.464.131.001,29 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 177.899.507.306,61 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 693.363.638.307,90
3. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 977.223.332.192,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.134.700.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. l.005.358.032.192,00 ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
4. a.Pendapatan AsliDaerah 1) Semula Rp. 669.967.429.646,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.186.966.707,00 Jumlah Pendapatan AsliDaerah setelah perubahan Rp. 697.154.396.353,00

Pasal 2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Neto 1) Semula Rp. 372.116.135.744,35 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 395.062.423.837, 17 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.767.178.559.581,t

b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 14.700.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 14. 700.000.000,00
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 386.816.135.744,35 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 395.062.423.837, 17 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 781.878.559.581,52
b.Dana Darurat 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) _R_._p_. _- ------ Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
1. a.Hibah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - --------- Ju mlah Hibah setelah perubahan Rp. -
2. c.Dana AlokasiKhusus 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.134.700.000,00 Jumlah Dana AlokasiKhusus setelah perubahan Rp. 28.134.700.000,00
3. b.Dana AlokasiUmum 1) Semula Rp. 879.459.283.000,00 2) Bertambah/(berkurang) _R_..p_. ------- 3) Jumlah Dana AlokasiUmum setelah perubahan Rp. 879.459.283.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1) Semula Rp. 97.764.049.192,00 2) Bertambah/(berkurang) _R__p_. ------- Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 97.764.049.192,00
2. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 87.896.870.255,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.448.032.997,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 105.344.903.252,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 10.996.351.701,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.897.223.731,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 14.893.575.432,00
4. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 37.283.425.307,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 448.206.212,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 36.835.219.095,00
5. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp...;... ---------- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawaisejumlah 1) Semula Rp. 873.161.094.419,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.590.981.474,00) Jumlah Belanja Pegawaisetelah perubahan Rp. 870.570.112.945,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp.1.528. 94 7 .578.494,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 577.849.563.557,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.2.106.797.142.051,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp.1.005.823.450.089,64 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.434.034.293,78 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.1.056.257.484.383,42

Pasal 3

e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah La.innya 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.421.239.515,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 48.421.239.515,00 Rp. 209.743.485.000,00
d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 209.743.485.000,00 2) Bertambah/(berkurang) R,.___. ---------- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah La.innya 1) Semula Rp. 305.720.646.001,29 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 129.478.267.791,61 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 435.198.913.792,90
b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 484.749.824.444,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 162.783.576.044,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 647.533.400.488,00

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 178.172.882.062,00 2) Bertambah/(berkurangl Rp. 30.731.840.393,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 208.904.722.455,00
2. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 26.154.854.366,64 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.619.013.767,78 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 32.773.868.134,42
3. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 870.816.804,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp_. ---------- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 870.816.804,00
4. f.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) _R_..p_. _- ------ Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 35.619.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.293.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 50.912.000.000,00
6. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 70.017.684.500,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.113.002.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 101.130.686.500,00
7. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/ (berkuragg.....)_R.......p_. _- _ Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -
8. d.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) _R......._p_. _- _ Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan Rp. -
9. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) ..;;;.R=p'-'-. _- _ Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. -
10. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 25.000.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) ..;;;.R=p'-'-. _- _ Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPAtahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 361.816.135.744,35 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 395.062.423.837,17 Jumlah SiLPAtahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 756.878.559.581,52
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 14.700.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp_. _- ------- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 14.700.000.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : a.Penerimaan 1) Semula Rp. 386.816.135.744,35 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 395.062.423.837, 17 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 781.878.559.581,52

Pasal 4

c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 866.024.871.988,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 384.334.147.120,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. l.250.359.019.108,00
c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. --"'--~~~~~~~~ Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. -
d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) _R_P-· _ Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp.
b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp. 14.700.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) _R__p_. ------- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan Rp. 14.700.000.000,00

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) _R...._p_. -------- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. -
2. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) R.._. _- _ Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. -
3. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) R . --~~~~~~~~ Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. - Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Ringkasan Perubahan APBD;
  1. 13.Lampiran XIII
  2. 12.Lampiran XII
  3. 6.Lampiran VI
  4. 7.Lampiran VII
  5. 8.Lampiran VIII
  6. 9.Lampiran IX
  7. 10.Lampiran x
  8. 11.Lampiran XI
  9. 5.Lampiran V
  10. 4.Lampiran IV
  11. 3.Lampiran III
  12. 2.Lampiran II
  13. 1.Lampiran I

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

d.memilikidampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok;dan ( 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/ atau/ disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
1. a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD. HARRY PRIHANTO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: ( 225 /2015) TTD Diundangkan di Depok pada tanggal 20 Ol::'tober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK H. NUR MAHMUDI ISMA'IL TTD WALIKOTA DEPOK Ditetapkan di Depok pada tanggal 20 Oktober 2015

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (82)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 162 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 06/PMK.07/2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007