DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dasar hukum Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan,Prinsip,dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan PTSP, Penanganan Pengaduan, Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik, Kepuasan Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Kerjasama, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan masyarakat dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
b.bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang aman, kondusif dan signifikan di Daerah, perlu menyatukan proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Pembentukan Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik 1959 tentang di Sulawesi Tahun 1959 Tahun Tingkat II Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO DAN WALIKOTA GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kata Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Kepala Daerah Kota Gorontalo.
4.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
5.Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
6.Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas, Badan,Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
7.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10.Standar pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberijaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggara PTSP.
11.Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh setiap aparatur.
12.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya di singkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
13.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek proses pelayanan;
c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e.akuntabilitas; dan
f.aksesibilitas.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum;
4. d.perhubungan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.pertanahan;
7. g.ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
8. h.koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
  1. 1.penanaman modal; J. kebudayaan dan pariwisata;
9. k.komunikasi dan informatika;
  1. 1.pertanian dan ketahanan pangan;
10. m.kehutanan;
11. n.energi dan sumber daya mineral;
12. o.kelautan dan perikanan;
13. p.peternakan;
14. q.perdagangan;
15. r.perindustrian; dan
16. s.pembangunan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jerus pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh BPMPTSP.
(2)Dalam menyelenggarakan JYI'SP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada kepala BPMPTSP.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. '•,

Pasal 6

(1)Selain BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalampasal 5 ayat (1) penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
(2)Kepala BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai wewenang meliputi:
1. a.melakukan penyederhanaan prosedur Perizinan;
2. b.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis; dan
3. c.menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 7

(1)BPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuaiketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
(2)Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme dan prosedur/Standar OperasionalProsedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. g.prasarana dan Sarana;
8. h.kompetensi pelaksana;
  1. 1.pengawasan internal; J. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. k.jumlah pelaksana; I. jaminan pelayanan;
10. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
11. n.evaluasi kinerja pelaksana.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Dalam proses pelayanan Perizinan dan non Perizinan, BPMPTSP merumuskan Standar Operasional Prosedur disetiap jenis Perizinan dan non Perizinan.
(2)Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanWalikota.
(1)Pengolahan dokumen persyaratan Perizinandan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
(2)Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan parallel.
(3)Proses Perizinan dan Non perizinan dapat dilakukan apabila kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh TimTeknis yang dibawahkoordinasiKepala BPMPTSP.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(l) beranggotakan wakil dari BPMPTSP dan dari Perangkat DaerahTeknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)TimTeknis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan teknis dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinandan non Perizinan kepada Kepala BPMPTSP.

Pasal 11

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturanperundang- undangan. BagianKeempat KeterbukaanInformasi Pasal 12

(1)PTSP memilikibasisdatadenganmenggunakansisteminformasi manajemen.
(2)DatadarisetiapPerizinandanNonperizinanyangdiselesaikanoleh BPMPTSP disampaikankepadaPerangkatDaerahTeknis terkaitsetiap bulan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…