Pemerintah Kota Gorontalo
Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, mengemban tugas pokok dalam memimpin transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik. Lembaga ini berperan krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sejalan dengan amanat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Gorontalo mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program, seperti penyusunan pedoman statistik sektoral, koordinasi Forum Satu Data Indonesia, serta aktivasi tanda tangan elektronik (TTE) untuk efisiensi birokrasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo
Pemerintah Kota Gorontalo, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfo dan Persandian), mengemban mandat krusial dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Gorontalo mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, mereka terlibat dalam penyusunan pedoman statistik sektoral dan koordinasi Forum Satu Data Indonesia. Dalam aspek pelayanan, fokus utamanya adalah aktivasi dan sosialisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk efisiensi birokrasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
Beberapa program strategis yang diintervensi meliputi percepatan aktivasi TTE bagi kepala sekolah SD dan SMP, koordinasi pembentukan Forum Satu Data Indonesia, serta implementasi aplikasi "SRIKANDI" untuk peningkatan kualitas kearsipan. Selain itu, terdapat pula program pembinaan Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) dan penguatan SDM di bidang teknologi informasi melalui berbagai pelatihan.
Pemerintah Kota Gorontalo berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan SPBE yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018. Dengan mengadopsi TTE dan mengkoordinasikan Satu Data Indonesia, Kota Gorontalo mendukung upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Program-program ini sejalan dengan agenda nasional untuk digitalisasi birokrasi dan peningkatan kualitas data statistik.
Warga negara atau pihak yang berurusan dengan Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Dinas Kominfo dan Persandian, akan berinteraksi terkait penggunaan TTE untuk validasi dokumen digital, informasi dan data statistik, serta layanan komunikasi dan informasi publik. Mereka juga dapat berurusan terkait kearsipan digital dan pengaduan atau permohonan informasi melalui kanal yang disediakan.
Pemerintah Kota Gorontalo, dengan Dinas Kominfo dan Persandian sebagai garda terdepan, menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik. Melalui inisiatif seperti TTE, Satu Data Indonesia, dan aplikasi SRIKANDI, pemerintah kota berupaya menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Program-program strategis ini tidak hanya mendukung agenda pembangunan lokal tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang modern dan adaptif.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014-2019 termasuk di dalamnya maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; ARAH KEBIJAKAN; RUANG LINGKUP; PELATIHAN DAN PEMAGANGAN KERJA; PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA; TKA; HUBUNGAN KERJA; PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN JAMINAN SOSIAL; FASILITAS KERJA; HUBUNGAN INDUSTRIAL; SANKSI ADMINISTRATIF.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Fungsi dan Klafisikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Peran Masyarakat, Pembinaan, Sanksi Administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil, sekretariat penyidik pegawai negeri sipil, administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, pengangkatan, pelantikan, pengambilan sumpah dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, mutasi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, kode etik penyidik pegawai negeri sipil, pengaduan, pekaian dinas dan atribut penyidik pegawai negeri sipil, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pembiayaan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pengelola keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum, pengawasan dan pelaporan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang pajak daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis pajak, masa pajak dan pembayaran pajak terhutang, pendaftaran penetapan, dan pemungutan pajak daerah, pembayaran dan penagihan, pelaporan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan lain-lain.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dokumen Lingkungan, Penilaian Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif.