DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Perubahan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah pada Pasal 2 angka 3, BAB V, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 Ayat (1) huruf e, huruf f dan Ayat (2), Pasal 30 s.d Pasal 32.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan bidang penanaman modal diikuti oleh perubahan seksi-seksi yang di bawahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II d i Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); « • - 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 12000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provirsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:; 9
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah;
15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 97 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 121); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONT ALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN :: Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GORONTALO Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 97 Seri D) diubah sebagai b e r i k u t :

1.Ketentuan Pasal 2 angka 3 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
1.Dinas Kesehatan.
2.Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dim Asset Daerah.
3.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
4.Dinas F'erhubungan, Informasi dan Komunikasi.
5.Dinas Pekerjaan U m u m dan Kimpraswil.
6.Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian danKetahanan Pangan.
7.Dinas Tata Kota dan Pertamanan.
8.Dinas Pendidikan.
9.Dinas Pemuda dan Olahraga.
10.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2.Ketentuan BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai b e r i k u t :

BAB V

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Pasal 23

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Gorontalo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 24

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahiin dan pembangunan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.

5.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Dalam mekiksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

a.Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dan rencana u m u m jangka panjang, menengah dan jangka pendek di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.
b.Melaksanakan koordinasi terhadap segala usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan dan pembinaan integrasi dan sikronisasi seluruh organisasidinas termasuk koordinasi teknis dengan instansi lain yang bersangkutan u n t u k kelancaran tugas.
c.Melaksanakan pengelolaan unsur administrasi keuangan, kepegawaian, koordinasi program perlengkapan dan urusiin rumah tangga dinas.
1. 6.Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) h u r u f e, h u r u f f dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 26

11) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri d a r i :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretaris.
c.Bidang Perindustrian.
d.Bidang Perdagangan.
e.Bidang Koperasi.
f.Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

7.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 30

Bidang Koperasi membawahkan :

a.Seksi Kelembagaan.
b.Seksi Usaha dan Fasilitasi.
c.Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
1. 8.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 31

Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah membawahkan :

a.Seksi Aneka Usaha.
b.Seksi Kewirausahaan.
c.Seksi Data dan Analisa.
1. 9.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 32

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gorontalo. Pasal II Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal, < Okt • "• • r WALIKOTA GORONTAL Diundangka^i di Gorontalo padatanggfl, * O k t » : * r SEKERTARISJDAERAH KOTA/GORONTALO, 015 MARTEN A. TAHA LEMBARAN DiKERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 2015 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : ( 5 / 2 t 15 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GORONTALO I . PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah u n t u k menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing sehingga daerah dapat membentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan. keuangan, cakupan, tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam dinas daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR : 1 *1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA GORONTALO KEPALA DINAS BID. PERINDUSTRIAN SEKSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH SEKSI INDUSTRI KERAJINAN SEKSI UMUM DAN KEARSIPAN SEKRtTARIS BID. PERDAGANGAN SEKSI PERDAGANGAN SEKSI KEMETROLOGIAN SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN SUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN BID. KOPERASI SEKSI PENGENDAUAN DAN PENGAWASAN T SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN T SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUBAG. KEPEGAWAIAN BID. UMKM SEKSI ANEKA USAHA SEKSI KEWIRAUSAHAAN SEKSI DATA DAN ANALISA SUBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…