DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan Bank SULUTGO dan PDAM, termasuk di dalamnya mengatur tentang sumber dana penyertaan modal daerah, hak & kewajiban Bank SULUTGO, PDAM, pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan penyertaan modal daerah, hasil usaha/deviden penyertaan modal daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo yang selanjutnya disebut Bank SULUTGO adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, S.H., notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4772.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7.Perusahaan U m u m Daerah Air Minum adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau p u n yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyakn}ra saham yang dimiliki.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggunaanggaran/penggunabarang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan u n t u k memperkuat struktur permodalan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air m i n u m serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah u n t u k meningkatkan produktivitas kinerja Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air m i n u m yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

a.APBD; dan
b.Sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air m i n u m Kota Gorontalo berhak menerima dan mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air m i n u m Kota Gorontalo.
(3)Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen atas Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
(4)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas U m u m Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyertaan modal kepada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air m i n u m Kota Gorontalo melalui APBD dan/atauPerubahan APBD.
(2)Bank SULUTGO wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap tahun b u k u atau setelah diadakan audit sebagai syarat pemerintah merealisasikan penyertaan modalnya.
(3)Perusahaan Daerah air m i n u m Kota Gorontalo wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap tahun b u k u .
(4)Bank SULUTGO wajib membayar dividen berdasarkan hasil rapat u m u m pemegang saham secara keseluruhan.
(5)Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dapat membayar bagian laba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Lingkup pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

Perencanaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

a.Perencanaan Penyertaan Modal Daerah yang disusun setiap tahun anggaran u n t u k pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya; dan
b.Penyusunan besaran anggaran penyediaan dana/modal u n t u k disertakan kepada badan usaha sesuai hasil Kajian dan usul dari SKPKD.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah diberikanpada:
1. a.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo yang disertakan dalam jangka waktu dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran nilai penyertaan modal daerah sejumlah Rp 15.000.000.000,00 ( Lima Belas Miliar Rupiah);dan
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo yang disertakan dalam jangka waktu dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran nilai penyertaan modal daerah sejumlah Rp 15.000.000.000,00 ( Lima Belas Miliar Rupiah).
(2)Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
(3)Ketentuan mengenai besaran nilai Penyertaan Modal Daerah per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

SKPKD wajib menatausaha dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja dalam kegiatan penyertaan modal Daerah yang disampaikan kepada Walikota.

Pasal 11

Walikota melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Walikota dibantu oleh SKPKD.

Pasal 12

Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…