DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketertiban umum di wilayah Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang Maksud, tujuan dan ruang lingkup pengaturan ketertiban umum; tertib fasilitas umum; tertib lalu lintas dan jalan; tertib bangunan; tertib lingkungan; tertib sungai, drainase dan sumber air; tertib usaha; tertib tempat hiburan dan tempat keramaian; tertib sosial; tertib kependudukan; pelaksanaan operasional penertiban; Partispasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, bei-dampak pada tata keliidupan di dalam masyaraJcat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat pe;rlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban. umum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanii telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undimg Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; PERANGKAT D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N SE;KDA / r Mengingat : 1. Pasal 18 siyat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang PembentuJcan Daerah-daerah Tingkat II di Sulav^esi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2006 tentang Administnisi Kependudukan (Lembai-an Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 T a h u n 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonxjsia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 26 T a h u n 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 22 T a h u n 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan J a l a n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(309 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N SE;KDA /
9.Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2011 tenhmg Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Reput)lik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 83, Tambedian Lembai-an Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg£ira Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambalian Lembaran Negara Re]iublik Indonesia Nomor 5587) sebeigaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undxing Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 T a h u n 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1980 Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndont;sia Nomor 3177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 T a h u n 2006 tentang J a l a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonejsia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 9, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG K E T E R T I B A N UMUM P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N _^ SE;KDA / / B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Gorontedo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahian yang memjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota (jorontalo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Deu an Perwakitan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang 8.dalah orang perseorangan atau badan u s a h a baik yang berbenluk badan hiukum maupun bukan badan h u k u m .
6.Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi u r u s a n pe:rizinan.
7.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menumt norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
8.Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terns menems.
9.J a l a n sidalah s e l u m h bagian jalan, termasuk bangunan ]3elengkap dan perlengkapannya yang difiemntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada p(;rmukaan tanah, (di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan j a l a n kabel.
10.Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung mempakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam baitas satu pemilikan baik yang; berbentuk m m a h , toko, kios milik pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan.
11.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan J a l a n yang bempa lambang, bumf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi penggana jalan. PERANGKAT D A E R A H K A B A G H U K U M SE;KDA / f
12.Marka J a l a n adalah suatu tanda yang berada di permukaan J a l a n atau di atas pe:rmukaan J a l a n yang meliputi peralatan atau tanda yang memberjituk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi u n t u k mengarahkan a i u s lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
13.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di j a l a n yang; terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14.J a l u r Hijau adalah setiap j a l u r tanah atau kawasan hijau yang terbuika tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang diatasinya tidak didirikan bangunan.
15.Penyidik Pegawai Negeri iSipil yang selanjutnya disebut Peuyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instgmsi teknis untuk mengawal Undang-undemg tertentu.
16.Penyidikan adalah seranglcaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yaag diatur berdasa-kan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu membuat terang tindak pidana yang teijadi dan guna menemukan tersangkanya. B A B 11 MAKSUD DAN T U J U A N

Pasal 2

(1)Pengaturan Ketertiban Umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar Ketertiban Umum di Daerah.
(2)Pengaturan Ketertiban Umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam u s a h a menciptakan, menjaga dan memelihxira Ketertihian Umum.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum. PERANGKAT D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A
(2)Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tertib fasilitas umum;
2. b.tertib lalu lintas dan J a l a n ;
3. c.tertib bangunan
4. d.tertib lingkungan;
5. e.tertib sungai, drainase; dan sumber air;
6. f.tertib usaha;
7. g.tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
8. h.tertib sosial; dan
9. i.tertib kependudukan. B A B IV K E T E R T I B A N UMUM

Pasal 4

(1)Setiap orang h a m s menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
(2)Setiap orang dilarang m<mgotori, memsak dan/atau membah bentuk fasilitas u m u m yang telah disediakan.
(3)Fasilitas Umum sebagaimtma dimaksud pada ayat (1) adalEih sarana clan p r a s a r a r a u n t u k penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat.

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
(2)Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan J a l a n sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. PERANGKAT D A E R A H / K A B A G H U K U M t S E K D A

Pasal 6

(1)Setiap orang h a m s memanfaatkan J a l a n dan fasilitas jalan jsesuai deng:an pemntukkannya.
(2)J a l a n dipemntukan sebagai. j a l u r lalu lintas bagi kendaraan.
(3)Trotoar dipemntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan dipemntukan bagi orang yang akan menyeberang J a l a n .
(4)Setiap ptmgendara kenderaan bermotor dilarang menimbulkan suara yemg sifatnya menganggu ketertiban.
(1)Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan J a l a n , Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Rambu Lalu Lintas dan Marka J a l a n .
(2)Pejalan kiaki dan pengemudi kendaraan h a m s mematuhi ketemtuan Rambu Lintas dam Marka Jalam.
(1)Setiap orang dilarang memsak, membah, dan/atau memindahkan Raimbu L a l u Lintas.
(2)Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menump sebagian atau selumh m a s jalan dan memasang Rambu Lalu Lintas tanpa izin.
(3)Izin penggunaan J a l a n dan pemasangan Rambu L a l u Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan pemnda:ag-undangan.
(1)Setiap orang h a m s menggunakan kendaraan yang laik j a l a n dan sesuai dengan pemntukannya.
(2)Pengemudi angkutan u m u m h a m s mengoperasikan kendaraan sesuai dengan Irayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pengemudi kendaraan ang;kutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang men imbulkan polusi h a m s melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutu p terpal.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang:
1. a.mengotori dan memsak J a l a n ;
2. b.memperbaiki dan/atau mencuci kenderaan di J a l a n ;
3. c.melalcukan balapan atau ketangkasan dengan menggunai:an kendaragm di J a l a n ;
4. d.memcisang portal penghalang J a l a n , pita penggadub, membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material sehinj^ga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayalcan pengguna J a l a n ;
5. e.berjualan dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di J a l a n ;
6. f.bertempat tinggal/tidur di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyxjbrangan, halte, teiuninal, trotoar, median J a l a n ;
7. g.menumpuk, menamh, membongkar bahan bangunan dan/atau barging bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggulalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) j a m ;
8. h.menggunakan trotoar s(ibagai tempat parkir kendaraan;at£iu
9. i.menyebarkan selebararii, brosur, pamphlet, dan sejenisnya di sepanjang jalan umum.
(2)Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) b u m f c, dan. h u m f e tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kegiatan pembangunan m m a h atau pemmahan dilakukan oleh pemilik liak atas tanah dan pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan

Pasal 12

Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib:

a.memilik izin mendirikan Bangunan;
b.mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif; PERANGKAT D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A / 1 7 ^
c.melakuk£in pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
d.melakukgm pengelolaan lingkungan berdasarkan pengelolaan lingkungan; dan
e.menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…