DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perturan ini diatur tentang Penyelenggaran Pasar termasuk didalamnya mengatur tentang Klasifikasi Pasar, Kewenangan, Penataan, Kerjasama Usaha dan Kemitraan, Pelaporan dan Pengawasan, serta Kewajiban dan Larangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan dunia usaha dalam bidang perdagangaa diperlukan pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, joerlu diikuti dengan peningkatan kepastian u s a h a guna meningkatkan produksi, meratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri;
c.bahwa untuk memberikan landasan h u k u m dalam pelaksanaan upaya pierlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar ral-yat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kcta Gorontalo diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar; P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A V \ .
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Eiaerah tentang Penyelenggaraan Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indoensia Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neggira Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEI?AH KOTA OGRONTALO dan WALIKOTA GORONTALO MEMUTUSKAN: MenetapkEm : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYE]:.ENOOARAAN PASAR. P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M S E KDA V \ I B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daeraih sebagai u n s u r joenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelengg£iraan u r u s a n pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pemba]ituan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945.
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga neg;ara Indonesia atau badan u s a h a yang berbentuk badan h u k u m atau bukan badan hukum. yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hiukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan u s a h a di bidang perdagangan. |
6.Pasar {idalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik Jiecara langsung maupun tidak langsung, untuli melakukan transaksi perdagangan.
7.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pximerintah pusat, Pemerintah Daei-ah, swasta, badan u s a h a milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil d£in menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi s;erta u s a h a mikro, kecil, dan menengah dengan proses j u a l beli barang melalui tawar menawar.
8.Pusat lYrbelanjaan adalah suatu area teitentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pekiku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatanperdagangan tiarang. P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M S E K D A f
9.Toko Swalayan adalah toko dengan siste;m pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, atau perkulakan.
10.Minimairket adalah sarana atau tempat u s a h a untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11.Supermarket adalah sarana atau tempat u s a h a untuk melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga termasuli kebutuhan sembikm bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12.Deparliement Store adalah tempat u s a l i a untuk melakul<:an penjualan produkproduk k h u s u s secara luas, termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga.
13.Hypermarket adalah sarana atau tempat u s a h a untuk melakukan penjualan barang- kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pokok masyarakat secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalarnnya terdiri dari Pasar Swalayan, Toko Swalayan, dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14.Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku u s a h a yang melakukan kegiatan u s a h a melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan jaringannya.
15.Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Slwalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. I
16.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yarig selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala imikro, kecil, dan menengah dan memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kemitraan adalah keijasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupuLn tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempcTcayai, memperkuat, dan menguntungkan antara Pelaku Usaha dengan UMKM P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A r \ . Y
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur strulriur dan pola ruang wilayah. .9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
20.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan J pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana u m u m tata ruang dan RDTR. 2 1 . Pembangunan atau Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatkan atau pemberdayaan sarana prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar. B A B I I KLASIFIKASI PASAR

Pasal 2

(1)Pasar I^akyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Paseir Rakyat tipe B ;
3. c.Pas£ir Rakyat tipe C; dan
4. d.Pasgir Rakyat tipe D.
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 5.000 (lima ribu meter persegi);
2. b.jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus ) orang;
3. c.beroperasi setiap hari; dan
4. d.berlokasi di ibukota Daerah.
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 2.000 (dua ribu meter persegi);
2. b.j u m l a h pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang; P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A t ,Y H
3. c.beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) mingjgu; dan
4. d.berlokasi di ibukota Daerah.
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimiaksud pada ayat (1) huruf c memilild kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 500 m^ (lima ratus meter persegi);
2. b.j u m l a h pedagang paling sedikit 50 (limia puluh) orang;
3. c.beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.berlokasi di ibukota kecamatan atau kelurahan.
(5)Pasar Flakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
1. a.luas lahan paling sedikit 500 (lima ratus meter persegi);
2. b.j u m l a h pedagang paling sedikit 50 (lima puluh) orang;
3. c.beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
4. d.beiiokasi di ibukota kecamatan atau keluarahan.

Pasal 3

(1)Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
1. a.mall;
2. b.pla;:a;
3. c.shopping centre;
4. d.trade centre;
5. e.kawasan pertokoan;
6. f.kaviasan rumah toko; dan
7. g.kaw^asan pergrosiran.
(2)Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu £irea tertentu yang terdiri atas: I
1. a.satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan / atau horizontal; dan
2. b.lingkungan bangunan gedung.
(3)Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana berupa:
1. a.areal parkir;
2. b.bongkar muat barang;
3. c.tem pat ibadah; P I S R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A r t y
4. d.toilet;
5. e.tempat penampungan sampah sementara;
6. f.area makan be serta tempat duduknya;
7. g.pos keamanan;
8. h.sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
9. i.drainase yang ditutup dengan grill; j . akses j a l a n keluar masuk;
10. k.ruang terbuka hijau;
  1. 1.ruang laktasi;
11. m.akses penyandang disabilitas; dan
12. n.trotoar.
(4)Ketentuan mengenai luas, jarak, perizinan, sarana, dan prasarana kawasim pertokoan, kawasan rumah toko, dan kawasan pergrosiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Toko Swalayan dapat berbentuk:
1. a.Minimarket ;
2. b.Supermarket;
3. c.Departement Store;
4. d.Hy]Dermarket; atau
5. e.perkulakan.
(2)Berdasarkan batasan luas lantai penjualan. Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
1. a.Minimarket, kurang dari 400 m^ (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket, 400 m'^ (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 in^ (lima ribu meter persegi);
3. c.Departement Store, diatas 400 m^ (erapat ratus meter persegi);
4. d.Hypermarket, diatas 5.000 m'^ (lima ribu meter persegi);dan
5. e.perkulakan, diatas 5.000 m^ (lima ribu meter persegi). P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M S E K D A V - f A ^ ^ E N
(3)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da]Dat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbekinjaan, bangunan, atau kawasan ladn.
(4)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyediakan sarana berupa:
1. a.areal parkir;
2. b.toilet;
3. c.drainase yang ditutup dengan grill
4. d.akses j a l a n keluar masuk;
5. e.ruang terbuka hijau;
6. f.sist em proteksi dan penanggulangan kebakaran;
7. g.tempat sampah.
(5)Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana berupa:
1. a.areal parkir;
2. b.bongkar muat;
3. c.tempat ibadah;
4. d.toilet;
5. e.tempat penampungan sampah sementara;
6. f.tempat duduk untuk area makan;
7. g.pos keamanan;
8. h.sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
9. i.drainase yang ditutup dengan grill; j . akses j a l a n keluar masuk;
10. k.ruang terbuka hijau;
  1. 1.rusmg laktasi; dan
11. m.akses penyandang disabilitas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana j^ang wajib ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah. B A B III KEWENANGAN

Pasal 5

P E R A N G K A T K A B A G

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penataan;
2. b.pemberian izin usaha; dan
3. c.pembinaan dan pengawasan. B A B IV PENATAAN

Pasal 6

(1)Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat: (2) huruf a dilaks£inakan dalam bentuk Pembang^inan atau Revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
(2)Pembangunan atau Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan:
1. a.perizinan;
2. b.tata ruang;
3. c.zonasi dengan memperhatikan j a r a k dan lokasi pendiriam;
4. d.Kemitraan; dan
5. e.kerja sama usaha.

Pasal 7

Pemerint£ih Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko !3walayan serta j a r a k antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran. j

(1)Penetapan j u m l a h dan j a r a k Toko Swakiyan k h u s u s n y a yang berbentuk Minimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
(2)Dalam menetapkan j u m l a h dan j a r a k sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
2. b.potensi ekonomi setempat;
3. c.aksr;sibilitas wilayah dukungan keamanan dan ketersediaan infr£istmktur; F ' E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A r 1 . - 1 0 -
4. d.perkembangan pemukiman baru;
5. e.pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
6. f.j a m operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidaJc mematikan usatia toko eceran di sekitamya.
(3)J u m l a h dan j a r a k sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
1. a.jarak, yang meliputi:
  1. 1.jiarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter;
  2. 2.j a r a k antar Pusat Perbelanjaan paling dekat 2.000 (dua ribu) meter;
  3. 3.j a r a k antar Toko Swalayan paling dekat 100 (seratus) meter, kecuali di Pusat Perbelanjaan atau pertokojin; j
  4. 4.j a r a k antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar FJakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter;dan
  5. 5.j a r a k antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan paling dekat 500 (lima ratus) meter;
2. b.j u m l a h Toko Swalayan di Daerah paling banyak 600 (enam ratus) gerai.
(4)Setiap orang yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mematuhi kistentuan mengenai j u m l a h dan j a r a k yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan j a r a k dan j u m l a h Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturtm Walikota.

Pasal 8

(1)Peianggaran terhadap ketentuan sebagsdmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dikenakan sanksi administratif b<;rupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.perighentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
4. d.pencabutan izin;
5. e.pembongkaran; dan/atau
6. f.denda administratif. P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A Y f i - 1 ^ - 1 1 -
(2)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatar dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW dan RDTR, termasuk Peraturan Zoiiasi. [2) Pelangj^aran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undamgan.

Pasal 10

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan j a l a n , termasuk sistem jaringan j a l a n lokal atau j a l a n lingkungan pada kawasian pelayanan bagian wikiyah atau lingkungan di dalam Daerah.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…