DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 310

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, ragam penyandang disabilitas, tanggung jawab pemerintah daerah, hak penyandang disabilitas, perempuan dan anak dengan disabilitas, kewajiban penyandang disabilitas, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta, pengarusutamaan penyandang disabilitas, peran serta masyarakat dan badan usaha, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, bina prestasi, penghargaan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyandang Disabilitas adaiah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambaian 3 dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penub dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan bttk.
2.Pelindungan adalab upaya yang dilakukan secara sadar untuk melinduigi, mengayomi, dan memperkuat bak Penyandang Disabilitas.
3.Penghormatan adalab sikap mengbargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala bak yang melekat tar pa berkurang.
4.Pemenuhan adalab upaya yang dilakukan untuk memenubi, melaksianakan, dan mewujudkan bak Penyandang Disabilitas.
5.Kesamaan Kesempatan adalab keadaan yang memberikan peluabg dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspiek penyelenggaraan negara dan masya]"akat.
6.Diskriminasi adalab setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau perdadaan pengakuan, penikmatab^ atau pidaksanaan bak Penyandang Disabilitas.
7.Pemberdayaan adalab upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandrng Disabilitas dalam bentuk penumbuban iklim dan pengembangan potejnsi sehingga mampu tumbub dan berkembang menjadi individu atau kelompiok Penyandang Disabilitas yang tanggub dan mandiri.
8.Derajat Disabilitas adalab tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang d isandang seseorang.
9.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan hagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaEin kesempatan dalam segala aspek kebidupan dan pengh idupan.
10.Habilitasi adalab proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak labir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengar kemampuannya secara spesifik sehingga dapat bersiktifitas d a : berpartisipasi penub dalam semua aspek kebidupan.
11.Rehabilitasi adalab proses pelayanan yang diberikan kepada seseorimg yang mengalami Disabilitas tidak sejak labir untuk mengembalikan (jLarj mempertabankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sebinkga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penub dalam semua asjjek kebidupan. 3 dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan w ga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. l
2.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindu gi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tan.pa berkurang.
4.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memen hi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
5.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang mernberikan pelu ng dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Dis.abilitas unruk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
6.Diskrirninasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar .Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikma an, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
7.Pernberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyand g Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan pot nsi sehingga mampu tumbuh dan berkernbang menjadi individu ar:au kelornpok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8.Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya kead.aan Disabilitas yang disandang seseorang.
9.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyand g Disabilitas dan orang sakit guna rnewujudkan kesamaan kesempa an dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang y mengal.ami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyand Disabilitas mencapai dan mengernbangxan kemandirian sesuai den an kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
11.Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorf1g yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandi.rian, sehinpa dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
12.Akomcdasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat i a n diperlukan u n t u k menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua i q k asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13.Pelatihan Kerja adalab keseluruban kegkitan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitaS, disiplin, sikap dan etos kerja pada tirigkat keterampilari dan keablian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualilikasi jabatan atau pekerjaan.
14.Konsesi adalab segala bentuk potongan biaya yang diberikan qleb Pemerintah, Pemerintah Daerab, dan/atau setiap orang kepqda Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerinltah Daerab.
15.Alat bantu adalab benda yang berfungsi membantu kemandiijian Penyar:dang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sebari-bari. |^
16.Alat bantu kesebatan adalab benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubub Penyandang Disabilitas berdasarkan reknmendasi dari tenaga medis.
17.Pelayanan Publik adalab kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara d c i n penduduk atas; barang, je sa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleb penyelenggara pelayanan publik.
18.Unit Layanan Disabilitas adalab bagian dari suatu institusi atau lembagE. yang berfungsi sebagai penyedia layanari dan fasilitas untuk Penyandimg Disabilitas.
19.Pemberi Kerja adalab orang perseorangan, pengusaba, badan bukum, a:at; badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar u p a atau imbalan dalam bentuk lain.
20.Sistem Pendidikan K h u s u s adalab sisteni pendidikan bagi peserta didi<; berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan hag peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti prose pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektu; dan/atau sosial dengan tujuan untuk laiengembangkan potensi pesert^ didik stjcara optimal sesuai kemampuannya. 4
12.Akomcdasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat an diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyanclang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, mempero eh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14.Konses.i adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan qleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, da.n/atau setiap orang kepkcta Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemeri!lfah Daerah.
15.Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyar.dang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16.Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fudgsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi Jari tenaga medis.
17.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundtg- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, j,sa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari suatu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyand g Disabilitas.
19.Pernberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, a au badan lainnya yang mempekerjakan tena.ga kerja dengan membayar un ah atau imbalan dalam bentuk lain.
20.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistern pendidikan bagi peserta difik berkelainan yang berfungsi rnemberikan pelayanan pendidikan l:Jlgi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti prores pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelekt al dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi didik secara optimal sesuai kemampuannya. 5 2 1 . Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik; yang memilik kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa u n :u|:(: mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam s a l u lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22.Penyelenggaraan Pendidikan adalab kegiatan pelaksaneian komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jaiur jenjang: dan jenis pendidikan agar prose;s pendidikan dapat berlangsun^; sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23.Fasilita s Pelayanan Kesebatan adalab suEitu tempat yang dijumakan un^u menyelenggarakan upaya pelayanan kesebatan baik promotif, preveritif, kuratif maupun rebabilitatif yang dilakukan oleb Pemerintah Daeqab dan/atau masyarakat.
24.Setiap Orang adalab perseorangan atau korporasi, baik yang berbac^a^ bukum maupun yang tideik berbadan bukaim.
25.Pemerintah Daerab adalab Wali Kota sebagai unsur penyelenggkre Pemerintahan Daerab yang memimpin ptdaksanaan u r u s a n pemerintal lap yang menjadi kewenangan daerab otonom.
26.Daerab adalab Kota Gorontalo.
27.Wali Kota adalab Wali Kota Gorontalo. 2 8 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang seslanjutnya disingkait DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerab yang berkedudukan sebagai unsujr penyelenggara Pemerintahan Daerab.
29.Perangkat Daerab adalab unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dallaip penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerab B A B I I LANDASAN, ASAS DAN T U J U A N

Pasal 2

Upaya mewujudkan penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berlandaskan Pancasila dan Lndang-Undfins Dasar 1945.

Pasal 3

Pelindungsn dan Pemenuhan bak Penyandang Disabilitas berasaskan: ,^a. pengbcrmatan terhadap martabat; 5

21.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidi an yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memi!liki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa un uk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam sat.u lingkun an pendid:ikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan kompo en sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada j ur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangs ng sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23.Fasilita.s Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan un k menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Dae}ah dan/atau masyarakat.
24.Setiap Orang adalah perseorangan atau. korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukurn. I
25.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota. sebagai unsur penyelenggara Pemeri.ntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerint�an yang menjadi kewenangan daerah otonom. I
26.Daerab adalah Kota Gorontalo.
27.Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. I
28.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada/ah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unkJ! penyelenggara Pemerintahan Daerah. [
29.Perangxat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kata dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daer

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TU JUAN

Pasal 2

Upaya mewujudkan penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan ak Penyandang Disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Und g Dasar 194!3.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a.penghormatan terhadap martabat;I� ::' � .• ::: : ') - u . I m� ,.. I 6
b.otonomi individu;
c.tanpa Diskriminasi;
d.partisipasi penub;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
b.aksebilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan ideutitas anak; j . inklusif; dan
k.perlakuan kbusus dan Pelindungan lebib.

Pasal 4

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandamg Disabilitas bertujuan:

a.mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan F'emenuhan bah: asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secar|E. penub dan setara;
b.menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuba bak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang le|3ih berkualitas, adil dan bermartabat, serta mandiri;
d.melindungi Penyandang Disabilitas daii penelantaran dan eksploitks: pelecehan dan segala tindakan diskrimiriatif, serta pelanggaran bak asaSi manusia; dan
e.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerahi, dunia usaba dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenulqap bak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan. B A B III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
1. a.penyandang Disabilitas fisik;
2. b.penyandang Disabilitas intelektual; 6
3. b.otonomi individu;
4. c.tanpa Diskriminasi;
5. d.partisipasi penuh;
6. e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
7. f.kesamaan kesempatan;
8. g.kesetaraan;
9. h.aksebilitas;
  1. 1.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. j.inklusif; dan
11. k.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 4

Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan tak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; I
b.menjarnin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuqan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang le ih berkualitas, adil dan bermartabat, serta mandiri;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskrimir.atif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan I meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalarn Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melernbaga dan berkelanjutan.

BAB ILL

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
1. a.penyandang Disabilitas fisik;
2. b.penyandang Disabilitas intelektual; e. 7
3. c.penyandang Disabilitas mental; dan
4. d.penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebaggdmana dimaksud pada ayat ( dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu larha yang ditetapkan oleb tenaga yang berkompenten di bidangnya sesuqi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B IV TANGGUNG J A W A B PEMEFTNTAH D A E R A H

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintab Daerab dalam Pelindungan Penyand^n^ Disabilitas, meliputi:

a.membuat perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksan^a: Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas;
b.meneta.pkan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan (jlaj: Pemenuban bak Penyandang Disabilitas;
c.mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pibak untuk melakukan Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas;
d.memberikan pengbargaan bagi masyarakat yang berperan serta dalam upaya Pelindungan dan l^emenuban bak Penyandxins Disabilitas;
e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhaa bak Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerali;
f.membina, memfasilitasi dan mengawasi f)enyelenggaraan Pelindungan ciaji Pemenuban bak Penyandang Disabilitas oleb masyarakat;
g.memfasilitasi Pengembangan Diri terbadap Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan dan Pemenuban bak;
b.memberikan E d u k a s i k b u s u s kepada orang tua dan atau kelua-gia Penyandang Disabilitas terbadap Pelindungan dan Pemenuhan bak; dexi
i.mendayagunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung Pelindungan dan Pemenuban bak Penyandang Disabilitas. 7

(2)
1. c.penyandang Disabilitas mental; dan
2. d.penyandang Disabilitas sensorik. Ragarn Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat I (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, ata.u multi dalam jangka waktu 'ra yang ditetapkan oleh tenaga yang berkornpenten di biclangnya se!fuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; I dan evaluasi pelaksanaan I kegiatan Pelindungan dandanprogram, penyelenggaraan, kebijakan,b. meneta.pkan

a.membuat perencanaan, Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Penyand�g Disabilitas, meliputi: Pernenuhan hak Penyandang Disabilitas;
c.mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Disabilitas; s rta
e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenu�an hak Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; I
f.membina, memfasilitasi dan mengawasi penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh masyarakat;
g.mernfasilitasi Pengembangan Diri terhadap Penyandang Disabilitas dal Pelindungan dan Pemenuhan hak;
h.memberikan Edukasi khusus kepada orang tua dan atau kelu Penyandang Disabilitas terhadap Pelindungan dan hak; dan
i.mendayagunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung Pelindun dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 8 B A B V HAK PENYANDANG DISABILITAS

Isi peraturan

Teks310PDFHirarki

Memuat teks peraturan…