DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 154

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, bentuk inovasi daerah, kriteria inovasi daerah, pemberian usulan inisiatif inovasi daerah, mekanisme pengusulan inovasi daerah, penetapan inisiatif inovasi daerah, uji coba inovasi daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah, diseminasi inovasi daerah, pendanaan, informasi inovasi daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih b(;rkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi Daerah yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing Daerah;
c.bahwa untuk memberikiin landasan h u k u m dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu ]3engaturan inovasi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Euerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WAL! KOTA GORONTALO, WALi KOTA GORONTJ\.10 PROVINS! GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENT ANG PENYELENGGARAANINOVASIDAERAH

a.bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik serta daya saing Daerah secara optimal dalarn rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas baik pernerintah maupun rnasyarakat daerah dengan memberikan aturan terka.it Inovasi Daerah;
b.bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemer.intahan d.aerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi Daerah yang telah dilaksanakan sehingga dapat rneningkatkan daya saing Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu pengaturan inovasi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ten tangDaerahPeraturan Penyelenggaraan lnovasi Daerah; menetapkan nimbangMe �.., � ;.::;:. - - I Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daseir Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah- da(;rah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIT KOTA GORONTA LO dan WALI KOTA GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH. Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO MEMUTUSKAN: WALi KOTA GORONTALO dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
5. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20'.�3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional !!mu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. 5.Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 20 I 7 ten tang lnovasi Daerah (Lembarar:. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN !NOVAS! DAERAH.
8. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945;
9. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi netapkan ngingatMe Me � ll.l.4.'ll .,,v ::: - ... = / B A B I KETENTUAN UMU^/I

Pasal 1

E>alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenjTgaraan Pemerintahan Daerah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggiiraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwaldlan rakyat daerali menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945.
3.Urusan IJ^emerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannysi dilakukan oleh k(jmenterian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka ]3emenuhan kebutuhan pelayanaa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau j a s a dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. 5'. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Perangkgit Daerah adalah unsur pembantn Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah l<imbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Daerah gidalah Kota Gorontalo.
10.Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. PL AXOUT .AB.AO 1 u m i f V LxnA 1 urusanpelaksanaanDaerah yang memim pinPemerin t ahan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah adalah Kota Gorontalo. . Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Inovasi Daerah adalah semua bent:uk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pernerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara clan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pe!ayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang a tau jasa dan/ a tau pelayanan administratif yang disecliakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya d.isingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara D 1. 2. 3. 4. � �·· 6. 7. E;. 9. 10 � ., ti -n� v�� =· , ... = (v '

Pasal 2

(1)Inovasi C'aerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2!) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimsiksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerjih diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan elisiensi;
b.perbaikan efektivitas; c perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan; e berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat di]Dertanggungiawabkan h a s i l n y a tidak u n t u k kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk Inovasi Daerah;
b.kriterian Inovasi Daerah;
c.pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah;
d.mekanisme pengusulan Inovasi Daerah;
e.penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
f.uji coba Inovasi Daerah;
g.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargasin Inovasi Da(;rah;
h.diseminasi Inovasi Daerah;
i.pendana£in; j . informasi Inovasi Daerah; dan
k.pembina£in dan pengawasan.

Pasal 2

(l) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerint.ahan Daerah.

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), sasaran Jnovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.penin.gkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas; c.. perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan; e.. berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ru a. b. c. d. e. f. g. h. I. J. k. I �- .,.. ...� �r.a ,. -- ,,,. ang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: bentuk Inovasi Daerah; kriterian lnovasi Daerah; pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah; mekanisrne pengusulan Inovasi Daerah; penetapan inisiatif lnovasi Daerah; uji coba Inovasi Daerah; penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Dacrah; diseminasi Jnovasi Daerah; pendanaan; informasi lnovasi Daerah; dan pernbinaan dan pengawasan. B A B I I B E N T U K INOVASI D A E R A H

Pasal 5

(I) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

a.Inovasi Daerah dalam rangka perribaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.

(21)Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerahi;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(21)Inovasi E^aerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengf;mbangan;
3. c.duplikasi; dan/atau
4. d.sintesis.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah s€;bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksan.a internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaem unsur manajemen. (2;) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan inovasi dalam peryediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pembei-ian pelayanan bfirang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(2)Inovasi E'aerah lainnya sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. ( l)
(2)Pl ( 1 )
(2)(2,) = t· �'. c, u� lf[l;III ui,u �- •e, v

Isi peraturan

Teks154PDFHirarki

Memuat teks peraturan…