DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 204

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, kelembagaan dan kewenangan, maklumat pelayanan publik, standar, dan manajemen pelayananan, perencanaan, penyederhanaan jenis dan prosedur, pelayanan secara elektronik, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, etika pelayanan, survei kepuasan masyarakat, inovasi, forum komunikasi PTSP, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 2016 tentang Penyelenggaraaii Pelayanan Tegiadu Satu Pintu tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sc;bagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara ifftijroKA: SEXDA Republik Indonesia T a h u n 1945; WALI KOTA GORONTALO PROVINS! GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALi KOTA GORONTALO,

a.bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
b.bahwa pelayanan terpadu satu pintu diJaksanakan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik Perizinanpelayananmenyelenggarakanyang Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai lagi dengan perkernbangan dan kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ngingat nimbangMe Me �� ,._, �� = J � � .... . ' - 1
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahein Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pejuerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cnpta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 T a h u n 2021 tentang Penyelenggaraan Periziniin Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Slatu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 221);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 T a h u n 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 1956). �, r.'"'-"' - . -· .,,. = .... =
8. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
9. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201�· Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang- Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. 6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956). Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KOTA GORONTALO Dan WALI KOTA GORONTi\LO MEMUTUSKAN: ]\/[enetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN T E R P A D U SATU li'INTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tcihap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
2.Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Penyekmggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permolionan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
4.Perizinan adalah pemberian dokumen d£in bukti legalitas ]Dersetujuan dari piemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan u s a h a dan/ atau kegiatejinya.
6.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahny£L sesuatu kepada seseorang at£iu sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO Dan WALi KOTA GORONTALO am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelola.annya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pernerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: netapkanMe Dal i. �2. :3. 4. 5. 6. ,r;JI� .I ...... , ·- � ... • � '

7.Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
8.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat P S E adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
9.Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Sl^M adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kcjwenangan Daerah.
11.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kota Gorontalo.
13.Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 2

F'enyelenggai-aan PTSP bertujuan:

a.meningkatkan kualitas FTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian h u k u m kepada masyarakat;
b.memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat u n t u k memperoleh pelayanan prima; dan
c.meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pasal 3

Fluang lingkup Penyelenggaraan PTSP miiliputi pelayanan Perizinan Elerusaha, Perizinan, dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan |:)ilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan p)eraturan p<;rundang-undangan.

Pasal 2

Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pi.ntu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d.aerah otonom. Daerah adalah Kota Gorontalo. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. yelenggaraan PTSP bertujuan: meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan meningkatkan kemudahan berusaha dan claya saing Daerah. ang lingkup Penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan rusaha, Perizinan, dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan han yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan aturan perundang-undangan. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pen a. b. c. Ru Be pili per - • - '..... •� """"' c '� CAERAM , B A B I I KELEMBAGAAN DAN KEWEINANGAN

Pasal 4

( 1 ) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan dan melekat pada DPMPTSP.

(2)Dalam menyelenggarakan PTSP, Wali Kota memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kep£ida Kepala DPMPTSP.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerali dan bentuk layarian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ay£Lt(l) terdiri atas:
1. a.pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. b.gerai layanan atau outlet;
3. c.layanan keliling;
4. d.layanan antar jemput; dan/atau
5. e.layanan bersama antar PTSP yang terintegrasi pada tingkat Pemisrintah Provinsi.
(3)Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala DPM PTSP.
(5)Gerai kiyanan atau outlet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat herupa Mall Pelayanan Publik.

Pasal 6

(1)Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:
1. a.per.erimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
(1)
(2)
(3)( 1)
(2)
(3)14) 15) {1) - ../1� =t ..... .,. • = l

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEWE:NANGAN

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan dan melekat pada DPMPTSP. Dalam menyelenggarakan PTSP, Wali Kota memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala DPMPTSP. Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri atas:

a.pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
b.gerai layanan atau outlet;
c.layanan keliling;
d.layanan antar jemput; dan/atau
e.layanan bersama antar PTSP yang terintegrasi pada tingkat Pernerintah Provinsi. Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP. Gerai layanan atau outlet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa Mall Pelayanan Publik.

Isi peraturan

Teks204PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KELEMBAGAAN DAN KEWE:NANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

KELEMBAGAAN DAN KEWE:NANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016