DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, retribusi perizinan tertentu, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah dan tata cara pemungutan, tata cara penagihan, masa retribusi, saat retribusi terutang dan penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, tata cara pembentulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudab kedalmvarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cani penghapusan piutang Retribusi yang SLidab kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota. B A B X I I PENGAWASAN DAN PEN(3ENDALIAN

Pasal 32

(1)Pengawasan terbadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertenxi dilakukan oleb aparat pengawas internal Pemerintab E>aerab sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
(2)Pengendalian terbadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleb Perangkat Daerab yang menyelenggarakan urusqn pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan Daerab. PERAN D A E G K A T RAH K E P A L A BAGIAN H U K U M /vSISTEN S E K D A i { t 9 / f - 1 6 - B A B X I I I K E T E N T U A N P E m i D I K A N

Pasal 33

(1)Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberli wewenang k b u s u s sebagai penyidik u n t u k melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerab, sebagsiimana dimaksud dalam Undang-Undang H u k u m Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintab Daerab yang diangkat oleb Pejabat yang berwenang sesuai dengan kelientuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agai- keterangan atau laporan tersebut menjadi lebihi lengkap daiji jelas;
2. b.meoeliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sebubungan dengan tindak pidana Retribusi;
3. c.meminta keterangan dan baban bukti dari orang pribadi atau Badqr: sebubungan dengan tindak pidana di t)idang Retribusi;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
5. e.mekikukan penggeledaban u n t u k mendapatkan baban bucti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukkn penyitaan terbadap baban bukti tersebut;
6. f.memiinta bantuan tenaga abli dalam rangka pelaksanaan tugps peny idikan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. g.menjyoirub berbenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang; berlangsu|ig dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; P E R A r D A E 4GKAT R A H K E P A L A B A G I A N H U K U M iVSISTEN S E K D A ; y
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dimgan tindak pidan a Retribusi;
9. i.memanggil orang untuk didengar ketimangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j . mengbentikan penyidikan; dan/atau
10. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitabukan 1 dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sespai ketentuan dalam Undang-Undang H u k u m Acara Pidana.

Pasal 34

(1)Wajib Retribusi yang tidak memenubi kewajibannya melunasi Retribusi yang temtang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diancam pidana kumngan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda p£iling banyakf c (tiga) k£di jumlab Retribusi temtang yang tidak atau kurang bayar.
(2)Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan pekinggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada aj/^at (1) mempakan penerimaqu negara. B A B X V

Pasal 35

Retribusi temtang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerab ini, masib dapat ditagib selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tabun tcsrbitung sejiik saat temtang. P E R A N G K A T D A E J U H K E P A L A B A G I A N H U K U M A S I S T E N S E l CDA f \ 9/ - 1 8 - B A B X V l

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkiiitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakgm masib tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peratuifaii Daerab ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerab ini berlaku:

a.Peraturan Daerab Nomor 18 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerab Kota Gorontalo Tabun 2011 Nomor 18, TambabLr: Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomor 147);
b.Peraturan Daerab Nomor 36 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomor 36 Tabun 2 0 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 165);
c.Peraturan Daerab Nomor 37 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Usaba Perikanan (Lembaran Daerab Kota Gorontalo Tabun 2011 Nomor 37, Tambafian Lembaran Daerab Kota Gorontalo Nomol66); dan
d.Peraturan Daerab Nomor 38 Tabun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerab Kota Gorontalo tabun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembanan daerab Kota Gorontalo Nomol67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerab ini barus ditetapkan paling lama (enam) bulan sejak Peraturan Daerab ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. P E R A I DAE 1GKAT p c H K E P A L A BAGIAN H U K U M A S I S T E N S E K D A 9 / Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kota Gorontalo Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal, ? * » » ! « » t r ' 3 > r 2020 J w A L I KOTA GORONTALO,|.y MARTEN A. TAHA Diundangkan di Gorontalo pada tanggal, ^* "•»s«rJ : r 2020 SEKRETAFllS D A ^ H KOTA GORONTALO, ISMAIL MADJID LEMBARAI^ D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 7. NOREG PERATURAN D A E R A H KOTA GORONTALO : (7/44/2020) P E R A N G K A T D A E R A H K E P A L A B A G I A N H U K U M A S I S T E N S E <;D A 1 i 1 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN D A E R A H KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG R E T R I B U S I PERIZINAN T E R T E N T U UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempuriyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintabannya untuk meningkatkan efisiensi dan evektifitas penyehmggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan bal tersicbut, Daerab berbgik mengenakan pungutan kepada masayarakat. Berdgisarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a b u n 1945 yang menempatkan perpajakan c ab retribusi sebagai salab satu perwujudari kenegaraan, ditegaskan babwq penemjDatan beban kepada rakyat seperti pajak dan retribusi yang bersifat memakisa diatur dengan Undang-Undang,. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerab barus didasarkan pada undang-undang. | | Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerab merupakan salab satu upaya untuk meningkatkan keuang;an pemerintab daerab melelui peningkatan pembiayaan penyekmggaraan pemerintahan dan pembangunan daerab yang berasal daiti j Pendapiatan Asli Daerab (PAD), kbususnya yang bersumber dari retribusi daerab, sebingga kemandirian daerab dalam bal pembiayaan penyek;nggaraan pemerintahan di daerab dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuban perekonomian di daerab, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang basilnya memadai, yang salab satunya melalui pemunguitan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu j a s a yang disediakan oleb Pemerintab Daerab dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleb sector swasta. P E R A DAI N G K A T RAH K E P A L A BAGIAN H U K U M A S I S T E N S E K D A 1 \ / I f Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan oleb Pemerintab l^ota Gorontalo terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dab
c.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. I I . PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal A- Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…