DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kebutuhan daerah sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALIKOTA JAMBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 51, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

51.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 (empat) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diubah dan ditambah huruf g dan huruf h sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Wewenang Walikota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
5. e.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
6. f.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan Infrastruktur; dan
8. h.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah.
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah dan menambah huruf f, ayat (3) huruf a dihapus, huruf c, huruf d dan huruf e diubah dan ditambah huruf g dan huruf h dan merubah ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Walikota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya di bantu oleh :
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
2. b.Kepala Dinas/ Badan/ Bagian Perlengkapan/ Umum/ Unit Pengelola Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola;
3. c.Kepala SKPD selaku Pengguna;
4. d.Kepala Bagian/UPTD selaku Kuasa Pengguna;
5. e.Pengurus Barang; dan
6. f.Penyimpan Barang.
(2)Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah.
(3)Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.dihapus;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. c.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. f.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
7. g.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota; dan
8. h.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD.
(4)Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang (PPB) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
(5)Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
(6)Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.

6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pembantu Pengelola Barang (PPB) dibantu unit kerja terkait menyusun :
1. a.Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; dan
2. b.standarisasi harga.
(2)Penentuan standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
(2)Panitia pengadaan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3)Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan.
(4)Walikota menetapkan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
(5)Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

8.Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut azas keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengelola dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

9.Ketentuan Pasal 14 dihapus
10.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

12.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2008