DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa evaluasi perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara proporsioanal pada setiap perangkat daerah untuk menentukan tipe yang secara langsung berdampak dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 78 Tahun 2021 bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di pandang perlu dilakukan penyesuaian dengan uraian kebijakan yang menggambarkan potensi dan urgensi penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemeritahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
13.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI dan WALI KOTA JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jambi serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kota Jambi merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan Pemerintah bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
14. 14.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
15. 15.Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. 16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
17. 17.Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
18. 18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
19. 19.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan perikanan;
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub ketentraman dan ketertiban umum;
e.Badan Daerah Kota Jambi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang riset dan inovasi daerah;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset; dan
4. 4.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik;
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Danau Teluk Tipe A;
2. 2.Kecamatan Danau Sipin Tipe A;
3. 3.Kecamatan Alam Barajo Tipe A;
4. 4.Kecamatan Jambi Timur Tipe A;
5. 5.Kecamatan Jambi Selatan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Kota Baru Tipe A;
7. 7.Kecamatan Pelayangan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Jelutung Tipe A;
9. 9.Kecamatan Telanaipura Tipe A;
10. 10.Kecamatan Paal Merah Tipe A; dan
11. 11.Kecamatan Pasar Tipe B.
12. 2.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9);
b.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9);
c.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);
d.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA JAMBI, Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) NIP. 198609132008121001 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 5); dan
e.Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 September 2025 WALI KOTA JAMBI ttd. MAULANA Diundangkan di Kota Jambi pada tanggal 22 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, ttd. A. RIDWAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 5-45/2025

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…